Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.048
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Degraded and Mining Lands Management Journal of Applied Geology Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa
Nugroho, Sunu Ardhi
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Earth & Planetary Sciences Energy Engineering Environmental Science Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Assessment of seawater intrusion based on geochemical and isotopic data in Makassar coastal area, South Sulawesi, Indonesia Nugroho, Sunu Ardhi; Wilopo, Wahyu; Taufiq, Ahmad
Journal of Degraded and Mining Lands Management Vol. 12 No. 1 (2024)
Publisher : Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15243/jdmlm.2024.121.6563

Abstract

Makassar coastal area has experienced rapid development and has shown various negative impacts from groundwater overexploitation, such as seawater intrusion. This study aimed to assess seawater intrusion based on geochemical and isotopic data in the Makassar coastal area. The research was carried out by field measurement and taking the groundwater samples to the laboratory for geochemical and isotope tests. Geochemical analysis of seawater intrusion was based on TDS, EC, Cl-, Simpson ratio, Ca enrichment, BEX, Na/Cl ratio, and the piper trilinear diagram typer of water. Isotope analysis of seawater intrusion is based on comparing oxygen and deuterium isotopic data from groundwater samples with seawater, river, and rainwater. The results showed that some areas near the sea indicated seawater intrusion in both the semi-unconfined and unconfined aquifers. The indicated seawater intrusion spread in the north Tallo, Mamajang, and Tamalate subdistricts.
Usulan Kebijakan Pemenuhan Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan dari Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nugroho, Sunu Ardhi
Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi Oktober 2023
Publisher : Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55961/jpbj.v2i2.41

Abstract

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 mengamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) wajib memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) sebagai Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan. Kewajiban tersebut akan berlaku mulai 1 Januari 2024. Namun aturan ini dikecualikan untuk K/L/PD dalam hal nilai atau jumlah paket pengadaan tidak mencukupi untuk memenuhi pencapaian batas angka kredit minimum per tahun bagi Pengelola PBJ atau Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/PD dilakukan oleh prajurit TNI atau anggota POLRI. Berdasarkan profil pengadaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merupakan salah satu kementerian/lembaga yang dianggap dapat memenuhi kriteria nilai atau jumlah paket pengadaan untuk pemenuhan pencapaian batas angka kredit minimum per tahun bagi Pengelola PBJ, sehingga tidak dapat dikecualikan dalam kewajiban pemenuhan Pejabat Pengadaan dan Pokja Pemilihan dari Pengelola PBJ. Melalui penelitian menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus di Kementerian PUPR, dilakukan analisis terkait implementasi dan kendala pemenuhan Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan dari Pengelola PBJ di Kementerian PUPR dan disusun usulan kebijakan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dari Pengelola PBJ di Kementerian PUPR sebagai salah satu alternatif solusi untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden tersebut.
Pengaruh Dinamika Regulasi Jabatan Fungsional terhadap Kenaikan Pangkat Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di BP2JK Wilayah Gorontalo Nugroho, Sunu Ardhi
Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi Oktober 2023
Publisher : Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55961/jpbj.v2i2.42

Abstract

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (JF) merupakan peraturan yang dibentuk dengan metode omnibus law yang memuat beragam substansi aturan jabatan fungsional Ap
Kajian Perkembangan Honorarium bagi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019-2024 Nugroho, Sunu Ardhi
Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi April 2024
Publisher : Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55961/jpbj.v3i1.48

Abstract

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersih, efektif dan efisien, sangat diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang profesional, berkompeten dan berintegritas. Untuk mendorong profesionalisme tersebut, diperlukan adanya imbalan (reward) berupa honorarium yang memadai, sesuai dengan beratnya beban tugas dan risiko yang disandang. Seiring dengan berlakunya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah dengan Perpres Nomor 12 tahun 2021, tugas dan fungsi pengelolaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional (JF) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PBJ). Tulisan ini akan mengkaji besaran honorarium bagi Pejabat Fungsional Pengelola PBJ berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan (SBM) dari dari tahun 2019 hingga 2024. Berdasarkan hasil analisis tersebut, penulis menemukan fakta bahwa honorarium bagi Pejabat Fungsional Pengelola PBJ berdasarkan PMK tentang SBM tahun 2019-2024 masih sama nominalnya, meskipun terdapat relaksasi persyaratan seperti jumlah paket minimal yang dikerjakan namun terdapat batas maksimal honorarium dalam satu tahun. Kemudian fakta di lapangan menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan pendapatan antara Pejabat Fungsional Pengelola PBJ dibandingkan dengan pegawai non JF Pengelola PBJ yang masih berperan dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima dianggap belum memadai dan tidak proporsional dengan tugas dan tanggung jawabnya meskipun telah diberikan kenaikan kelas tunjangan kinerja dan kenaikan tunjangan fungsional. Diperlukan kebijakan relaksasi pengaturan honorarium untuk menunjukkan keberpihakan pemerintah dalam mewujudkan Pengelola PBJ yang profesional, diantaranya relaksasi jumlah paket minimal yang dikerjakan, batas maksimal tambahan honorarium dalam satu tahun, kenaikan kelas jabatan tunjangan kinerja dan kenaikan tunjangan fungsional dalam jumlah yang signifikan.
Penentuan Ketua Pokja Pemilihan pada Tender Pekerjaan Konstruksi menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process Nugroho, Sunu Ardhi
Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi Oktober 2024
Publisher : Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55961/jpbj.v3i2.53

Abstract

Penentuan Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan pada tender pekerjaan konstruksi merupakan keputusan yang kompleks dan melibatkan banyak kriteria. Ketua Pokja bertanggung jawab memastikan proses tender berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Fraud dalam proses ini mengakibatkan pemilihan penyedia yang tidak akuntabel dan berdampak langsung pada kegagalan penyelesaian pekerjaan konstruksi. Dampak tersebut dapat berlanjut ke ranah hukum apabila para pelaku pengadaan termasuk Pokja Pemilihan terlibat tindak pidana korupsi. Dalam penelitian ini, metode Analytical Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk menentukan Ketua Pokja Pemilihan berdasarkan lima kriteria utama dari literatur dan wawancara, yaitu integritas, pengalaman, kompetensi teknis, kepemimpinan, dan kemampuan komunikasi. Dengan menggunakan perbandingan berpasangan antar kriteria, bobot masing-masing kriteria diperoleh. Perhitungan menunjukkan bahwa integritas menjadi kriteria dengan bobot tertinggi, diikuti oleh pengalaman dan kompetensi teknis. Kandidat dengan nilai tertinggi dari hasil pembobotan diidentifikasi sebagai pilihan terbaik untuk Ketua Pokja. Selain itu, rasio konsistensi dihitung untuk memastikan bahwa penilaian bersifat konsisten, dengan hasil menunjukkan nilai yang dapat diterima.
Seawater Intrusion Assessment based on Geological, Hydrogeological, Cl/Br vs Cl Graphical Analysis, Recharge Area, and Groundwater Usage in Makassar Coastal Area, South Sulawesi, Indonesia Nugroho, Sunu Ardhi; Wilopo, Wahyu; Lathif, Iqbal Fuady Ahmad; Taufiq, Ahmad
Journal of Applied Geology Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : Geological Engineering Department Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jag.101429

Abstract

Seawater intrusion is a major concern in coastal urban areas like Makassar, where groundwater is a crucial water source. This study assesses seawater intrusion using multiple approaches, including geological and hydrogeological analysis, Cl/Br vs. Cl graphical analysis, recharge area land use, groundwater usage, and previous seawater intrusion vulnerability mapping. From 20 groundwater samples, five were categorized as brackish and then analyzed using these six perspectives. Geologically, two shallow wells in Mariso and Manggala contain brackish water due to trapped marine sediments, supported hydrogeologically by local groundwater flow patterns indicating past shallow seawater traps, while wells in Tallo show no such indications. Cl/Br vs. Cl graphical analysis classifies the shallow well in Tallo as Seawater, one in Manggala as Brine Basin, and three others as landfill leachate, suggesting anthropogenic contamination. Most groundwater recharge areas are residential and built-up, limiting infiltration and contributing to seawater intrusion. Groundwater usage is highest in Tallo, moderately high in Mariso and Manggala, and moderate in Ujung Pandang. Vulnerability mapping places the Tallo well in a high-risk zone, the Mariso well in a low-risk zone, and the Manggala well in a non-vulnerable area. Across these perspectives, only one sample in the Tallo District is confirmed to experience seawater intrusion.
Co-Authors Ahmad Taufiq Lathif, Iqbal Fuady Ahmad Wahyu Wilopo