Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia Periode 2019-2021 Aminulloh, Ali; Khoirun Khasanah, Nur Laila; Zaytun, Nurul
EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan) Vol 7 No 1 (2023): EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)
Publisher : STIES INDONESIA PURWAKARTA Dan MES PURWAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37726/ee.v7i1.762

Abstract

Banking is one of the Islamic financial instruments that plays an important role in developing the people's economy through various types of financing based on sharia principles. Murabaha and musyarakah financing are types of financing in Islamic banks which are a favorite among the public. The author wants to reveal how big the contribution made by the two financing is to the profitability of Islamic banks in Indonesia. The purpose of this research is to determine the significant effect of murabaha and musyarakah financing, both partially and simultaneously on the profitability of Islamic banks in Indonesia in the 2019-2021 period. The methodology used is a descriptive quantitative approach with data analysis techniques using multiple linear regression. The data collection technique uses documentation techniques where the data is oriented to secondary data which will then be processed with SPSS 25 software. The results of this study found that: the significance level test was 0.000 and the ttest result was 4.450. So the significance level is 0.000 <0.05 and the tcount > ttable (4.450 > 2.035) means that Ha is accepted and Ho is rejected. The results of the multiple linear regression test show a number of 0.228 (positive value) for the Murabahah variable so that it can be said that Murabahah financing is positively related to profitability, the test results at a significance level of 0.000 and the t-test results are 4.568. Then the significance level is 0.000 <0.05 and the tcount > ttable (4.568 > 2.035) means that Ha is accepted and Ho is rejected and the results of the multiple linear regression test show the number 0.228 (positive value) for the Murabahah variable so that it can be said that Murabahah financing is positively related with profitability. The results of the significance level test were 0.000 and the t-count test results were 10.591. So the significance level is 0.000 <0.05 and the tcount > ttable (10.591 > 3.275) means that Ha is accepted and Ho is rejected. This states that murabaha and musyarakah financing have a significant effect on profitability.
IMPLEMENTASI AKAD ISTISHNA’ PADA PEMESANAN PAKAIAN DI GARMEN AL-ZAYTUN Fitria, Annisa; Rojak Samsudin, Agus; Aminulloh, Ali
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v6i2.5852

Abstract

Abstract: The purpose of this study is to examine the implementation of the Istishna' contract in clothing orders at Al-Zaytun Garment, the legal principles of sale and purchase in the Istishna' contract, and the practice of ordering clothing at Al-Zaytun Garment. This research employs a qualitative approach with field research as its type. Data collection was carried out through field observations, documentation, and in-depth interviews with the field coordinator of Al-Zaytun Garment and several employees involved in the clothing ordering process. The research findings indicate that the ordering process at Al-Zaytun Garment operates under strict internal controls. The process involves several stages, starting from placing the order to the retrieval of the finished goods. The implementation of the Istishna' contract in the ordering process follows Sharia principles, ensuring clarity between the buyer and the seller, where the garment staff is responsible for fulfilling the order criteria, while the buyer specifies the criteria and makes the payment. Keywords: Istishna' contract, ordering, clothing, Garment
PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN KAKAO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: (STUDI KASUS DI DESA MAJA KECAMATAN MARGA PUNDUH KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG) Saefudin, Akhmad; Iswandi, Irvan; Aminulloh, Ali
Journal of Islamic Studies Vol 1 No 1 (2023): Journal of Islamic Studies (Juli)
Publisher : Journal of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61341/jis/v1i1.007

Abstract

Zakat is part of the assets that must be issued by Muslims. Results from agriculture that have economic value must also be issued zakat. Agricultural zakat is zakat maal or wealth zakat resulting from agriculture or plantations that has economic value, and is usually used for human consumption. The amount of zakat is regulated in the book of Islamic jurisprudence. Most of the residents of Maja Village work as farmers, especially cocoa producers.The author is motivated by curiosity about how the implementation of agricultural zakat in Maja Village. In accordance with the research objective, namely to determine the implementation of agricultural zakat in Maja Village, Marga Punduh District, Pesawaran Regency, Lampung Province. This study will also examine whether the implementation of agricultural zakat in Maja Village is in accordance with Islamic law and what factors influence its implementation. This research used descriptive qualitative with the type of field research (field research). The data collection process in this study used interview, observation, and documentation techniques. The results of the study show that the implementation of agricultural zakat in Maja Village is only 2.5% of the yield and this shows that the implementation of agricultural zakat in Maja Village does not meet the criteria of Islamic law. This is influenced by several factors, including the lack of knowledge about agricultural zakat, habitual factors, and the lack of education regarding agricultural zakat in Maja Village.
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Kamil, Ihsan; Rohmah, Siti Ngainnur; Aminulloh, Ali
Journal of Islamic Studies Vol 1 No 5 (2024): Journal of Islamic Studies (Maret)
Publisher : Journal of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61341/jis/v1i5.047

Abstract

Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan wakaf di Yayasan Rindang Indonesia Kota Bekasi, dan untuk mengetahui pemanfaatan tanah wakaf di Yayasan Rindang Indonesia Kota Bekasi dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier. Hasil penelitian ditinjau dari hukum Islam pelaksanaan pengelolaan tanaf wakaf dengan sistem muzara’ah dengan sistem bagi hasil pihak pengelola mendapat bagian 50 persen dan Yayasan Rindang Indonesia Kota Bekasi mendapatkan 50 persen setelah dipotong modal yang dikeluarkan oleh phak Yayasan Rindang Indonesia Kota Bekasi. Kerjasama pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf ini sudah memenuhi syarat-syarat muzara’ah yakni berakal (mumayyiz), kejelasan tanaman yang akan ditanam dalam hal ini (padi), dan pembagian hasil panen. Ditinjau dari hukum positif bahwa kerjasama antara Yayasan Rindang Indonesia Kota Bekasi dan pengelola sudah sesuai pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria, karena memiliki fungsi sosial yaitu untuk mensejahterakan masyarakat.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA USAHA PERTANIAN DENGAN SISTEM MUZARA'AH Yuli Surahmantara, Latri; Aminulloh, Ali
Journal of Islamic Studies Vol 1 No 5 (2024): Journal of Islamic Studies (Maret)
Publisher : Journal of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61341/jis/v1i5.048

Abstract

Tanah atau lahan merupakan hal yang penting dalam sektor pertanian. Ajaran Islam menganjurkan apabila seorang memiliki tanah atau lahan pertanian maka ia harus memanfaatkan dan mengelolanya. Pengolahan lahan pertanian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan menggunakan sistem mukhabarah dan muzara’ah. Mukhabarah merupakan kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap atau pengelola, dimana pemilik lahan meminjamkan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan bagian tertentu dari hasil panen. Ada sedikit perbedaan yaitu muzara’ah modal berasal dari pemilik lahan dan mukhabarah modal berasal dari penggarap. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologi dan menggunakan penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (field research). Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, pengambilan data dengan metode observasi, wawancara, kepustakaan dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pemilik sawah dengan petani penggarap, Kabupaten Karawang. Sumber data sekunder berupa dokumen-dokumen atau yang diperoleh dari buku-buku, artikel, surat kabar yang terkait dengan permasalahan ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Dalam praktek kerjasama yang dilakukan di Desa Pulojaya khususnya dalam mata pencaharian pertanian terdapat dua unsur kerjasama yaitu antara petani dan pemilik lahan pertanian. Adapun sistem kerjasama antara pemilik tanah dan petani di desa Pulo Jaya adalah melakukan perjanjian kerjasama, menentukan batas waktu, mengatur permodalan dan pembagian laba serta membentuk kesepakatan dalam perjanjian kerjasama. 2) Sistem Muzara’ah merupakan sistem yang dilakukan kebanyakan orang pada bidang pertanian. Rukun dan syarat muzara’ah dalam pertanian di desa Pulojaya sudah memenuhi hukum dalam Islam. Rukun dalam muzara’ah antara lain adanya pemilik lahan, adanya petani penggarap, adanya objek muzara’ah yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola dan adanya ijab kabul.
ANALISIS RAGAM TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR MODERN DAN TRADISIONAL DALAM PANDANGAN EKONOMI SYARIAH Kasto; Aminulloh, Ali
Journal of Islamic Studies Vol 1 No 5 (2024): Journal of Islamic Studies (Maret)
Publisher : Journal of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61341/jis/v1i5.049

Abstract

Pasar tradisional di Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang yang lebih dulu ada dibandingkan Minimarket dan Swalayan yang sekarang ada secara tidak langsung merasakan dampak dari kehadiran Minimarket dan Swalayan. Banyak masyarakat yang tinggal disekitar pasar kini beralih memilih belanja di Minimarket maupun Swalayan dengan alasan lebih lengkap dan nyaman atau sekedar melihat- lihat, meskipun sebenarnya produk-produk yang ada di Minimarket atau Swalayan pun tersedia di pasar tradisional. Selain itu ruang bersaing pedagang pasar tradisional kini juga mulai terbatas, kalau selama ini pasar tradisional di kecamatan  Pagaden Kabupaten Subang dianggap unggul dalam memberikan harga relatif rendah untuk banyak komoditas. Tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui Ragam Transaksi Jual Beli dan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara transaksi pasar modern dan tradisional serta Pandangan Ekonomi Syariah di Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui informan yaitu pedagang pasar modern dan tradisional. Terkait sumber data sekunder yang digunakan berupa dokumentasi terkait pasar modern dan pasar tradisoanal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Di pasar modern, interaksi antara pembeli dan penjual cenderung lebih bersifat formal dan kurang personal. Menariknya, transaksi di pasar modern bersifat tunai dan non tunai. Pembeli dapat melakukan pembayaran menggunakan kartu dan dompet digital. Sedangkan di pasar tradisional, interaksi antara pembeli dan penjual lebih bersifat personal dan intim Transaksi di pasar tradisional hanya dilakukan secara tunai. Ciri bertransaksi adalah selalu ada negosiasi budaya. Perbedaannya sangat jelas namun keduanya mempunyai persamaan yaitu adanya akad dalam bertransaksi, adanya barang dan produk yang dibeli konsumen dan dijual oleh pelaku usaha. 2) Pasar modern dan pasar tradisional di Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang ditinjau dari sudut pandang umat Islam sama-sama bernilai karena sama-sama memenuhi syarat kerukunan dan hukum. Di pasar modern dan tradisional, ada orang yang menandatangani akad, kemudian ketika dilaksanakan ada Sighat (kewajiban), barang yang dijual dan nilai tukar barang pada saat itu juga titik transaksi. Selain itu, barang harus segar dan langkah penetapan harga secara umum tepat sehingga persaingan sehat dan tidak ada unsur penipuan.
MEMBANGUN BUDAYA TOLERANSI DAN PERDAMAIAN MELALUI PENDIDIKAN DI INDONESIA Aminulloh, Ali; Ali Al Azhar, Muhammad; Ulya safitri, Naffisa; Nurjanah
JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA Vol. 9 No. 2 (2024): JP2SH
Publisher : LP2M Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32696/jp2sh.v9i2.3265

Abstract

Building a culture of tolerance and peace in Indonesia is very important because this country has rich ethnic, religious, cultural and social diversity. To make this happen, it can be done through education. This article aims to find out how to build a culture of tolerance and peace through education in Indonesia. This research is literature study research, namely an in-depth research method for investigating and analyzing relevant literature in a particular field of knowledge or topic. This paper explains that a culture of tolerance and peace can be achieved by including educational material about tolerance and peace in the school curriculum and providing a learning environment that supports open discussion about differences. Apart from that, involving educators and teaching staff in training on the importance of understanding and respecting diversity is also an integral part of building a culture of tolerance and peace.
IMPLEMENTASI AKAD SYIRKAH PADA BISNIS WARALABA AYAM GORENG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (STUDI PADA D’BESTO PT. SETYA KULINER MANDIRI, JAKARTA SELATAN) Afifah, Fitri; Aminulloh, Ali; Maulana, Rizal
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i1.6662

Abstract

This research discusses the application of the syirkah contract in the d'BestO franchise business, a local brand operating in the fast food industry. The objective of this study is to analyze the implementation of the syirkah contract within the franchise business model and assess its compliance with Islamic economic law principles. The research adopts a qualitative approach, utilizing field research. The data collection methods employed include interviews and direct observations with parties involved in the d'BestO business operations. The results indicate that the implementation of the contract in the d'BestO franchise encompasses two main elements: 1) A partnership based on the syirkah mudharabah contract, where investors only contribute funds while d'BestO fully manages business operations; and 2) Self-management, where partners only purchase and use the rights to d'BestO's brand and business system. The application of the syirkah contract in the d'BestO franchise is found to be in accordance with Islamic economic law principles, particularly in terms of transparency and clarity of transactions. Keywords: syirkah contract, franchise, Islamic economic law, d’BestO
IMPLEMENTASI AKAD IJARAH DALAM PEMANFAATAN LAPANGAN OLAHRAGA DITINJAU DARI PRINSIP MUAMALAH (STUDI KASUS DI STADION PALAGAN AGUNG MA’HAD AL-ZAYTUN) Rahmatan Lil Alamin, Panji; Aminulloh, Ali; Maulana, Rizal
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i5.6893

Abstract

Ijarah is a form of muamalah that contains elements of mutual assistance, where not all individuals are able to have the facilities needed to support sports activities, so they choose to rent. The Palagan Agung Stadium, which is located in the Ma’had Al-Zaytun environment, is one of the infrastructure facilities owned by YPI Ma’had Al-Zaytun, and its management rights have been given to KOSMAZ. This facility plays a very important role in supporting sports activities for the Ma’had Al-Zaytun community. The purpose of this study is to determine the implementation of the ijarah contract in the utilization of sports fields at the Palagan Agung Ma’had Al-Zaytun Stadium and to determine the review of muamalah principles in the ijarah contract for the utilization of sports fields at the Palagan Agung Ma’had Al-Zaytun Stadium. The method used in this study is a qualitative approach with the type of field research. Data collection techniques include observation, interviews with YPI Ma’had Al- Zaytun, KOSMAZ and tenants (OPMAZ and IKAMAZ) and are equipped with documentation. The results of the study show, first: The implementation of the ijarah contract in the utilization of the sports field at the Palagan Agung Stadium involves two parties, namely the first party is YPI Ma’had Al-Zaytun as the lessor, who grants the right to manage the Palagan Agung field to KOSMAZ, and the second party is IKAMAZ and OPMAZ as the lessor. The process begins with communication between the lessee and the manager of the Palagan Agung Stadium, namely KOSMAZ, to find out the rental provisions, including the time and date of use, wages or rental fees, and payment procedures. These provisions are conveyed verbally by KOSMAZ. After the lessee agrees to the provisions, payment is made through the YPI Ma’had Al-Zaytun finances, considering that the Palagan Agung Stadium facilities belong to YPI Ma’had Al- Zaytun which are managed by KOSMAZ. Proof of payment in the form of a receipt is then submitted to KOSMAZ, after which the lessee can use the Palagan Agung Stadium facilities. Second: The principle of muamalah in the ijarah contract for the utilization of the sports field at the Palagan Agung Stadium can be concluded that this process is in accordance with the principles of muamalah. The lease transaction is carried out on the basis of an agreement and voluntarily between the two parties without any element of coercion, in this case stated in the rental process where the lessee is aware of the rental provisions for the Palagan Agung Stadium which have been set by YPI Ma’had Al-Zaytun and KOSMAZ. Keywords: Ijarah Contract, Utilization of Sports Fields, Muamalah Principles
IMPLEMENTASI AKAD JU’ALAH PADA SISTEM INSENTIF GURU MADRASAH ALIYAH MA’HAD AL-ZAYTUN BERDASARKAN PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH Nurhikmah, Winona; Prawoto, Imam; Aminulloh, Ali
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i6.6918

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian akad ju’alah pada sistem insentif guru Madrasah Aliyah Ma’had Al-Zaytun berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah menggunakan metode kualitatif dengan penelitian. Adapun pengambilan data melalui observasi lapangan, wawancara guru Madrasah Aliyah serta analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa: Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, sistem insentif guru Madrasah Aliyah belum sesuai prosedur akta anggaran dasar Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) karena pada proses pengajuan insentif tidak melalui Ketua Yayasan Pesantren Indonesi sebagaimana yang terdapat pada akta anggaran dasar Yayasan Pesantren Indonesia. Adapun sistem insentif yang sesuai seharusnya dimulai dari proses pembuatan surat keputusan dan pembuatan surat ajuan oleh Kepala Madrasah. Lalu surat ajuan diperiksa oleh sekretaris Majelis Guru dan ditandatangani oleh Ketua Majelis Guru. Kemudian surat diajukan kepada anggota pembina dan bendahara YPI untuk di validasi. Langkah berikutnya, diajukan kepada ketua YPI untuk mendapatkan persetujuan. Setelah itu diajukan kepada Syaykh Al-Zaytun untuk disahkan. Surat ajuan yang telah disahkan diserahkan kembali ke bendahara untuk pendistribusian. Insentif panitia penerimaan santri baru diambil langsung oleh guru di loket keuangan YPI, sementara insentif tiap satuan pendidikan diserahkan melalui Kepala Madrasah. Kedua, Sistem insentif guru Madrasah Aliyah secara keseluruhan belum sesuai dengan akad ju'alah, karena terdapat ketidakjelasan dalam kuantitas upah yang diberikan, prinsip transparansi juga belum sesuai, karena adanya tahapan prosedur yang terlewati serta prinsip tertulis belum sesuai karena belum adanya dokumen tertulis yang memuat kebijakan insentif karena kebijakan tersebut hanya ditentukan melalui musyawarah. Kata kunci: Ju’alah; Insentif; Guru