Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah HUBUNGAN INTERNASIONAL Global Strategis Jurnal Hubungan Internasional Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurnal Penelitian Politik Papua Law Journal Jurnal Asia Pacific Studies Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Jurnal PIR : Power in International Relations Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Kependudukan Indonesia Papua Journal Of Diplomacy And International Relations
Johni Robert Verianto Korwa
Cenderawasih University
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI JOHN HOWARD TERHADAP IMIGRAN ILEGAL DI AUSTRALIA Dhea T. Lumentut; Yan G. Pelamonia; Johni R.V. Korwa
Kajian Asia Pasifik Vol 4 No 1 (2020): January - June 2020
Publisher : International Relations Study Program of Universitas Kristen Indonesia (UKI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/japs.v4i1.1632

Abstract

This paper aims to analyze Australian Prime Minister John Howard’s foreign policy in responding to illegal immigrants who attempt to enter Australian territory by sea. This study employed library research as well as a qualitative approach. In particular, this study used the theory of foreign policy offered by Walter Calsnaes called ‘a logically tripartite approach’ to analyze Howard’s policy in responding to illegal immigrants. This paper found that Howard’s foreign policy in responding to illegal immigrants was not only state-centric in nature focusing on protecting Australian sovereignty, but the policy also had a purpose to maintain power control. Firstly, Howard was willing to show the world that his leadership was different compared to his predecessors, asserting that Australia should not be regarded as a country of easy destination. Secondly, Howard showed that limiting the number of illegal immigrants was in the best interest of the country to protect Australians. Thirdly, Howard proved that his foreign policy towards illegal immigrants could influence the politics of Australia including federal elections. Lastly, Howard demonstrated his ability in the context of institutional settings by issuing new laws to strengthen his foreign policy. Keywords: Australia, John Howard, Illegal Immigrants, Policy Abstrak Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan luar negeri Perdana Menteri John Howard dalam merespon para imigran ilegal yang datang ke Australia secara khusus melalui jalur laut. Studi ini menggunakan metode studi pustaka dan pendekatan kualitatif. Secara khusus, penulis menggunakan teori kebijakan luar negeri yang ditawarkan oleh Walter Carlsnaes yang disebut „a logically tripartite approach‟ untuk menganalisis kebijakan Howard dalam merespon imigran ilegal. Studi ini menemukan bahwa kebijakan luar negeri Howard dalam merespon imigran ilegal tidak hanya bersifat state-centric yang berfokus pada perlindungan kedaulatan negara, tetapi kebijakan itu juga memiliki motivasi untuk mempertahankan kekuasaan. Pertama, Howard ingin menunjukkan pada dunia bahwa ia adalah pemimpin yang berbeda dari pendahulunya dengan menegaskan bahwa Australia seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai negara yang dapat dicapai dengan mudah. Kedua, Howard ingin menunjukkan bahwa pembatasan jumlah imigran ilegal adalah capaian kepentingan nasional untuk melindungi komunitas Australia. Ketiga, Howard menunjukkan bahwa kebijakannya terkait imigran ilegal dapat memengaruhi nuansa perpolitikan di Australia khususnya pada pemilihan umum federal. Keempat, Howard menunjukkan kemampuannya dalam konteks pengelolaan kelembagaan dengan mengeluarkan Undang-Undang baru hasil amandemen untuk memperkuat kebijakan luar negerinya. Kata kunci: Australia, John Howard, Imigran Ilegal, Kebijakan
ANALISA PENCEMARAN LAUT OLEH PTT EXPLORATION AND PRODUCTION (PTTEP) AUSTRALASIA TERHADAP LAUT TIMOR INDONESIA Paulin Yosephin Marini; Sherlly Monica Bonsapia; Johni R.V. Korwa
Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 4, No 2 (2020): PIR FEBRUARI 2020
Publisher : Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/pir.4.2.2020.127-136

Abstract

This study aims to analyze a blowout from an oil and gas leak owned by PTT Exploration and Production (PTTEP) Australasia in the Montara oil field in the Indonesian Timor Sea, and how to resolve disputes between Australia and Indonesia. A qualitative approach was used in this study, whilst the data collection technique was through library research. The theory of state responsibility, the concept of human security, and the concept of international maritime law are used to analyze disputes between Indonesia and Australia. The study found that the Montara oil spill had not only damaged the marine ecosystem but also polluted Indonesian waters. It also found that although the Australian government had formed a special commission to resolve cases and even used dispersant, it had not satisfied all parties. Several points are summarized. First, the Montara oil spill in Australia is a transnational study because the impact has crossed national borders. Secondly, UNCLOS has a weakness in the settlement of the Montara case because the Convention only provides a description related to ‘Responsibility of Each Country’ and does not specifically arrange material compensation mechanisms to countries that cause sea pollution. Third, the Montara oil spill has caused huge losses for Indonesian seaweed farmers, especially 13 districts in NTT. The recommendations are that the Indonesian government along with the Montara Victim Peoples’ Advocacy Team should continue to follow up the case of oil spills from the Montara platform and continue to fight for compensation to the Australian government and the PTTEP as the responsible party.
EDUKASI PEDULI LINGKUNGAN PADA PEDAGANG PASAR KAGET KOYA BARAT DISTRIK MUARA TAMI KOTA JAYAPURA Made Selly Dwi Suryanti; Claudia Conchita Renyoet; Johni R.V. Korwa; Aldrin Watson Gainau; Jackson Yumame; Ilham Ilham; Dorthea Renyaan; Vince Tebay; Yosephina Ohoiwutun; M. Zaenul Muttaqin; Usman Idris
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 3 (2022): Volume 3 Nomor 3 Tahun 2022
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v3i3.10995

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertajuk Edukasi Peduli Lingkungan pada Pedagang Pasar Distrik Muara Tami Kota Jayapura dengan tujuan diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan dan tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Selain itu pengabdian ini bertujuan untuk mengarahkan perilaku dan pola pikir masyarakat Koya Barat dalam mengelola sampah plastik, serta dapat memberikan solusi bagi masyarakat tentang menjaga lingkungan dari sampah limbah plastik. Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut menggunakan metode observasi dan partisipasi. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa para pedagang memiliki pengetahuan dasar dalam mengelola sampah dan melakukan penyeleksian sampah organik dan non organik. Kegiatan edukasi peduli lingkungan menjadi bekal yang memberikan manfaat pada masyarakat, khususnya para pedagang pasar yang berperan penting dalam persoalan sampah di lingkungannya. Produksi harian sampah di lingkungan Pasar Kaget yang terus menumpuk tidak hanya menjadi tanggung jawab dinas terkait, tetapi juga peran aktif kelompok pedagang. Dengan melakukan penyeleksian sampah organik dan non organik, para pedagang akan turut membantu meringankan beban dan tanggung jawab pemerintah Kota Jayapura dalam mewujudkan lingkungan hidup yang sehat. Para pedagang pasar yang menjadi mitra kegiatan perlu terus dikonsolidasikan dalam kegiatan pelatihan dan pendampingan di masa mendatang, untuk memacu pengetahuan dan keterampilannya. Melalui kegiatan edukasi, para pedagang mampu dan andil mewujudkan pasar yang bersih, sekaligus pioner pasar terbersih di lingkungan Kota Jayapura di masa mendatang.
Brexit’s Ramifications on the UK Border-making: The Windsor Framework for Northern Ireland Korwa, Johni R.V.
Global Strategis Vol. 20 No. 1 (2026): Global Strategis
Publisher : Department of International Relations, Faculty of Social and Political Science, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.20.1.2026.171-192

Abstract

Despite a growing body of scholarship on Brexit and the Windsor Framework, little attention has been given to how the framework functions within the broader context of border-making. This article seeks to fill this gap by arguing that the Windsor Framework is not just a technical instrument in the post-Brexit period, but it also represents a novel approach to reconfiguring the UK’s borders across three conceptual domains: power, shared sovereignty, and international relations. These three elements are interrelated in the operation of the Windsor Framework. The UK’s exercise of power in Northern Ireland depends on negotiating and sharing power with the EU, illustrating a situation of shared sovereignty. This framework expands into international relations, as it shapes the way in which the UK manages its post-Brexit relationship with the EU and asserts its global position. By developing this analysis, this paper reveals that ‘border-making’ serves as a conceptual lens for examining the UK itself, the so-called “motherland” of colonialism. It therefore challenges existing border studies, which often consider the process of border-making only in countries considered former colonies or peripheral territories (e.g., Africa, Southeast Asia, the Americas). Keywords: Brexit, Border-making, Northern Ireland, Windsor Framework, International Relations Meskipun banyak kajian tentang Brexit (British exit) dan ‘Kerangka Kerja Windsor’, masih sedikit perhatian yang diberikan pada bagaimana kerangka kerja tersebut berfungsi dalam konteks pembentukan perbatasan yang lebih luas. Artikel ini berupaya mengisi kesenjangan ini dengan berargumen bahwa Kerangka Kerja Windsor bukan sekadar instrumen teknis pasca-Brexit, tetapi juga merupakan pendekatan baru untuk mengkonfigurasi ulang perbatasan Inggris Raya dalam tiga ranah konseptual: kekuasaan, kedaulatan bersama, dan hubungan internasional. Ketiga elemen ini saling terkait dalam pengoperasian Kerangka Kerja Windsor. Pelaksanaan kekuasaan Inggris di Irlandia Utara bergantung pada negosiasi dan pembagian kekuasaan dengan Uni Eropa, yang menggambarkan situasi kedaulatan bersama. Kerangka kerja ini meluas ke dalam hubungan internasional karena membentuk cara Inggris Raya mengelola hubungan pasca-Brexit dengan Uni Eropa dan menegaskan posisi globalnya. Dengan mengembangkan analisis ini, artikel ini mengungkapkan bahwa ‘pembentukan perbatasan’ berfungsi sebagai lensa konseptual untuk mengkaji Inggris Raya itu sendiri, yang disebut sebagai ‘tanah air’ kolonialisme. Oleh karena itu, artikel ini menantang studi perbatasan yang ada, yang sering kali mempertimbangkan proses pembentukan perbatasan hanya terjadi di negara-negara yang dianggap bekas koloni atau wilayah pinggiran (misalnya Afrika, Asia Tenggara, Amerika). Kata-kata Kunci: Brexit, Pembuatan perbatasan, Irlandia Utara, Kerangka Kerja Windsor, Hubungan Internasional
Co-Authors Aldrin Watson Gainau Barrisen Rumabar Christine O. I. Sanggenafa Claudia Conchita Renyoet Dhea T. Lumentut Didin Hardiansyah Diego R. De Fretes Dorthea Renyaan Ferinandus L. Snanfi Galuh Putri Utami Ilham, Ilham Jackson Yumame Jevon E.M Nahuway Made Selly Dwi Suryanti Melpayanty Sinaga Meyland S.F. Wambrauw Muttaqin, M. Zaenul Paulin Yosephin Marini Paulus Mandibondibo Reni Shintasari Sherlly Monica Bonsapia Suzanna Wanggai Usman Idris Vince Tebay Yan G. Pelamonia Yosephina Ohoiwutun Yulius Lada