Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.295
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Ulum Jurnal Akta Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Dinasti International Journal of Education Management and Social Science Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia
Adly, M. Amar
Unknown Affiliation
Religion Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Persamaan Usia Perkawinan Pria dan Wanita Ditinjau dari Hifdzul al-Nasl (Implementasi UU No. 16 Tahun 2019) Zulfikar, Muhammad; Adly, M. Amar; Yazid, Imam
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 18, No. 5 : Al Qalam (September 2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v18i5.4019

Abstract

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimal menikah bagi pria dan wanita adalah 19 tahun, sebuah langkah penting dalam perlindungan keturunan (Hifdzul al-Nasl) sesuai dengan Maqashid al-Syariah. Penelitian ini mengeksplorasi tantangan dan peluang dalam implementasi kebijakan ini dari perspektif Hifdzul al-Nasl. Berdasarkan analisis kebijakan dan tinjauan literatur, tantangan utama meliputi resistensi budaya, keterbatasan akses pendidikan, dan masalah ekonomi. Namun, kebijakan ini juga menawarkan peluang signifikan untuk meningkatkan kesehatan reproduksi, kesejahteraan anak, dan stabilitas keluarga, serta mengurangi angka pernikahan anak. Implementasi yang efektif memerlukan pendekatan holistik yang mencakup sosialisasi nilai-nilai islami, penguatan regulasi, dan peningkatan akses layanan kesehatan serta pendidikan. Dengan demikian, penyamaan usia perkawinan diharapkan dapat mendukung terciptanya generasi yang sehat dan keluarga yang sejahtera, sejalan dengan tujuan syariah untuk melindungi keturunan.
KAIDAH TENTANG الرضاعة ( MENYUSUI) Adly, M. Amar; Firmansyah, Heri; Ramadhan, M. Khairi
Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia Vol. 3 No. 4 (2024): Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia
Publisher : Anfa Mediatama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/relinesia.v3i4.2067

Abstract

Radha’ah adalah hubungan mahram yang di akibatkan oleh persusuan yang dilakukan oleh seorang perempuan kepada bayi yang bukan anak kandungnya. Radha’ah ni juga menjadi salah satu bab didalam kitab fiqih. Penting sekali untuk di bahas dan di teliti supaya bisa menjadi pengetahuan, terlebih lagi dalam kajian fiqih keluarga. Didalam tulisan ini dapat kita ketahui apa saja konsep radha’ah yang bisa di kategorikn kepada susuan yang bisa menyebabkan adanya hubungan mahram baik bagi yang menyusui atau yang disusukan. Tulisan ini akan mengantarkan kepada: defenisi Radha’ah, rukun dan syarat radha’ah, ukuran atau takaran radha’ah yang mengharamkan, serta apa saja larangan yang dihasilkan dengan adanya radha’ah.
WANITA-WANITA YANG HARAM DI NIKAHI (STUDI NASKAH KITAB FATHUL MU’IN BI SYARHI QURRATIL ‘AIN BI MUHIMMATIDDIN) Sinulingga, Achmad Yazid; Firmansyah, Heri; Adly, M. Amar
Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia Vol. 3 No. 5 (2024): Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia
Publisher : Anfa Mediatama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/relinesia.v3i5.2577

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana wanita-wanita yang haram dinikahi berdasarkan kitab Fathul Mu’in. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif oleh karena itu penelitian ini bersifat pada penelitian data skunder yang meliputi dari bahan primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan skunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, antara lain seperti, media elektronik, kamus dan sebagainya. Penulis juga menggunakan Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian filologi yang menyesuaikan dengan tujuan dan objek (naskah) yang diteliti serta tujuannya ialah menyajikan sebuah suntingan teks yang bersih dari berbagai kesalahan tulis dan mengembalikan teks kepada bentuk yang lebih mendekati teks aslinya serta mudah dibaca dan dipahami oleh masyarakat pada saat ini dan masa mendatang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa wanita yang haram dinikahi salah satunya menikahi wanita dari kalangan Jin. Jika ditinjau dari segi kemafsadatan dan hukum Islam itu sendiri terlepas dari berbagai macam pendapat maka hukum menikahi wanita-wanita tersebut haram hukumnya.
Protection of Trademark Rights from the Perspective of MUI Fatwa Number: 1/MUNAS/VII/MUI/5/2005 (Case Study of Mie Gacoan and Mie Gacok) Al Khanis, Nabila Yasmine; Adly, M. Amar
Dinasti International Journal of Education Management And Social Science Vol. 5 No. 5 (2024): Dinasti International Journal of Education Management and Social Science (June
Publisher : Dinasti Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/dijemss.v5i5.2866

Abstract

Imitation of the nomenclature of Mie Gacoan by Daun Kipas Café and Resto located in Langsa City with the name Mie Gacok along with imitation of its logo is a violation of trademark rights which is a violation of intellectual property rights. The imitation struggles to take advantage unilaterally. In this study, the author formulates the problem, namely how the conflict of trademark rights imitated between mie gacok and mie gacoan, legal protection of intellectual property rights in trademarks, and protection of trademark rights perspective Fatwa MUI Number: 1/MUNAS/VII/MUI/5/2005. This research uses empirical legal research methods somewhat easier for researchers in analyzing cases in the field. The results of the study proved that infringement of intellectual property rights on trademarks. This is considered an administrative criminal act that should be able to be pursued legally. In addition, according to MUI fatwa No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 concerning Protection of Intellectual Property Rights, the actions of Gacok noodle owners against Gacoan noodles are acts that violate the provisions of MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 concerning Protection of Intellectual Property Rights which are illegal acts. In addition, MUI fatwa No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 concerning Protection of Intellectual Property Rights is preventive protective and cannot protect repressively if it does not go hand in hand with Law Number 15 of 2001 concerning Trademarks and Law Number 28 of 2014 concerning Intellectual Property Rights.
Reconstruction of Breach of Performance & Unlawful Acts in Book III of Civil Law (Islamic Legal Analysis) Ismanto, Dedi; Albani, Muhammad Syukri; Adly, M. Amar
JURNAL AKTA Vol 12, No 1 (2025): March 2025
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v12i1.43725

Abstract

This study examines the conceptual differences between default and unlawful acts in Book III of the Civil Code and reconstructs both concepts in the context of Indonesian civil law. In addition, this study analyzes the perspective of Islamic law on the reconstruction carried out. The method used is normative legal research with a statute approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that default and unlawful acts have fundamental differences, where default arises due to a violation of an agreement, while unlawful acts are based on a violation of rights or legal norms. Book III of the Civil Code has provided a clear legal framework related to these two concepts, although in practice it still needs to be strengthened in implementation and adaptation to social developments. The reconstruction carried out in this study confirms that Indonesian civil law continues to develop in accordance with the dynamics of society. From an Islamic legal perspective, the principles of justice, individual responsibility, and good faith in transactions have strong relevance in understanding default and unlawful acts. This study contributes to the development of civil law theory and practice in Indonesia and enriches the study of Islamic law in the context of modern civil law.
WANITA-WANITA YANG HARAM DI NIKAHI (STUDI NASKAH KITAB FATHUL MU’IN BI SYARHI QURRATIL ‘AIN BI MUHIMMATIDDIN) Sinulingga, Achmad Yazid; Firmansyah, Heri; Adly, M. Amar
Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia Vol. 3 No. 5 (2024): Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia
Publisher : Anfa Mediatama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/relinesia.v3i5.2577

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana wanita-wanita yang haram dinikahi berdasarkan kitab Fathul Mu’in. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif oleh karena itu penelitian ini bersifat pada penelitian data skunder yang meliputi dari bahan primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan skunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, antara lain seperti, media elektronik, kamus dan sebagainya. Penulis juga menggunakan Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian filologi yang menyesuaikan dengan tujuan dan objek (naskah) yang diteliti serta tujuannya ialah menyajikan sebuah suntingan teks yang bersih dari berbagai kesalahan tulis dan mengembalikan teks kepada bentuk yang lebih mendekati teks aslinya serta mudah dibaca dan dipahami oleh masyarakat pada saat ini dan masa mendatang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa wanita yang haram dinikahi salah satunya menikahi wanita dari kalangan Jin. Jika ditinjau dari segi kemafsadatan dan hukum Islam itu sendiri terlepas dari berbagai macam pendapat maka hukum menikahi wanita-wanita tersebut haram hukumnya.
KAIDAH TENTANG الرضاعة ( MENYUSUI) Adly, M. Amar; Firmansyah, Heri; Ramadhan, M. Khairi
Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia Vol. 3 No. 4 (2024): Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia
Publisher : Anfa Mediatama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/relinesia.v3i4.2067

Abstract

Radha’ah adalah hubungan mahram yang di akibatkan oleh persusuan yang dilakukan oleh seorang perempuan kepada bayi yang bukan anak kandungnya. Radha’ah ni juga menjadi salah satu bab didalam kitab fiqih. Penting sekali untuk di bahas dan di teliti supaya bisa menjadi pengetahuan, terlebih lagi dalam kajian fiqih keluarga. Didalam tulisan ini dapat kita ketahui apa saja konsep radha’ah yang bisa di kategorikn kepada susuan yang bisa menyebabkan adanya hubungan mahram baik bagi yang menyusui atau yang disusukan. Tulisan ini akan mengantarkan kepada: defenisi Radha’ah, rukun dan syarat radha’ah, ukuran atau takaran radha’ah yang mengharamkan, serta apa saja larangan yang dihasilkan dengan adanya radha’ah.
Rekonstruksi Hadanah dengan Konsep Shared Parenting di Pengadilan Agama Fuji Sunu, Handika; Pagar; Adly, M. Amar
Al-Ulum Vol. 23 No. 2 (2023): Al-ULum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30603/au.v23i2.4303

Abstract

This study aims to introduce the concept of shared parenting as a solution to child custody disputes in religious courts. This research is a normative legal research, by analyzing the decision of Tarempa Religious Court Number 27/Pdt.G/2023/PA.Trp, the decision of Tarakan Religious Court Number 408/Pdt.G/2019/PA. Tar, and decision of Syar'iyah Kualasimpang Court Number 50/Pdt.G/2021/MS.Ksg. The results of this study show that the concept of shared parenting is one of the right choices to resolve child custody cases, this pattern is taken to break up situations when both parents fight each other for the right to hadanah. With this concept of co-parenting, it is hoped that after divorce, the relationship between parents and children will continue to be good and harmonious. The implementation of the concept of shared parenting in disputes in religious courts can be found in two products, namely rulings and peace deeds. The peace deed is also in the form of a ruling, but more specifically related to the legitimacy of the peace agreement that occurs in the mediation process, both within the court and outside the court.
Co-Authors Al Khanis, Nabila Yasmine Albani, Muhammad Syukri Fuji Sunu, Handika Heri Firmansyah Imam Yazid Ismanto, Dedi Muhammad Zulfikar Pagar Ramadhan, M. Khairi Sinulingga, Achmad Yazid