Babussalam, A Basuki
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Pagaruyuang Law Journal

PENERAPAN REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI KOTA MOJOKERTO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Firmansyah, Puguh Ega; Babussalam, A Basuki
Pagaruyuang Law Journal Volume 7 Nomor 1, Juli 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v7i1.4565

Abstract

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam upaya mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang berbagai aspek terkait narkotika, termasuk rehabilitasi bagi penyalahguna. Salah satu kota di Indonesia yang melaksanakan upaya rehabilitasi narkotika adalah Kota Mojokerto. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Kota Mojokerto berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, analisis dokumen hukum, dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Kota Mojokerto telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pemerintah Kota Mojokerto telah menjalankan program rehabilitasi yang meliputi pengobatan medis, terapi perilaku, dan reintegrasi sosial untuk membantu penyalahguna narkotika pulih dan kembali berkontribusi dalam masyarakat. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penerapan rehabilitasi narkotika di Kota Mojokerto. Hal tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi, serta stigmatisasi terhadap penyalahguna narkotika. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar dalam meningkatkan efektivitas program rehabilitasi, termasuk peningkatan koordinasi antara berbagai lembaga terkait dan peningkatan edukasi kepada masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Kota Mojokerto sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan langkah yang penting dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika. Meskipun masih dihadapkan pada tantangan dan hambatan, melalui upaya peningkatan fasilitas rehabilitasi, sosialisasi kepada masyarakat, dan penguatan kerjasama antarinstansi, diharapkan program rehabilitasi dapat berjalan dengan lebih baik dan memberikan dampak positif dalam mengurangi penyalahgunaan narkotika serta membantu para penyalahguna untuk pulih dan berkontribusi kembali dalam masyarakat.
Fenomena Pernikahan Dini Di Kabupaten Probolinggo Ditinjau Dari Hukum Positif Faizah, Nida; Babussalam, Basuki
Pagaruyuang Law Journal volume 8 nomor 2 tahun 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.6286

Abstract

Pernikahan dini di Kabupaten Probolinggo merupakan fenomena sosial yang sudah menjadi hal yang biasa. Tren pernikahan di bawah umur ini biasanya didorong oleh budaya atau tradisi di lingkungan sekitar. Masyarakat mungkin lebih memilih untuk mengikuti tradisi daripada mematuhi peraturan hukum. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis fenomena pernikahan di Kabupaten Probolinggo dari sudut pandang hukum positif di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada regulasi yang mengatur mengenai batas minimal usia untuk dapat melangsungkan pernikahan. Namun, faktanya masih banyak kasus pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Probolinggo. Hal tersebut dikarenakan faktor budaya dan agar terhindar dari perbuatan zina. Ketakutan orang tua akan anaknya terjerumus kepada pergaulan bebas dan perzinaan membuat mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya lebih awal dari usia yang ditentukan.Beberapa masyarakat juga menganggap jika perempuan telah menginjak usia tertentu tetapi belum menikah maka akan dianggap “tidak laku” atau “perawan tua”. Pergaulan bebas juga mengakibatkan hamil diluar nikah, akibat peristiwa itu juga orang tua dengan terpaksa menikahkan anaknya untuk menjaga kehormatan keluarga. Fenomena pernikahan dini dominan terjadi dalam rentan usia 15 hingga 19 tahun. Minimnya tingkat pendidikan dan pengetahuan tentang aturan hukum juga menjadi faktor terjadinya pernikahan dini. Selain itu, masyarakat juga kurang memahami dan menganggap remeh akan dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan dini.