Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

PENYELESAIAN SENGKETA BEDROG (PENIPUAN) DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KAYU: ONRECHTMATIGE DAAD ATAU WEDERRECHTELIJK? (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 449K/PID/2001) Anindita, Sri Laksmi; Sitanggang, Eriska Fajrinita
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Criminalization Of Civil Disputes Is A Common Case In Indonesia. This Case Can Occur Because An Act Or Action May Violate Two Laws At The Same Time, Those Are Civil Law And Criminal Law. The Intersection Between A Civil Dispute And A Criminal Act Does Not Only Make The Borderline Between Civil And Criminal Cases Thin. Settlement Of Disputes Over Acts That Contain Elements Of Fraud Arising From A Contractual Relationship Through Civil Law Mechanisms By Filing A Lawsuit (Onrechtmatige Daad Or Default) Or Criminal Law Mechanisms (Wederrechtelijk), Is Often Confusing. How To Determine An Act With An Element Of Fraud Is Included In The Domain Of Criminal Or Civil Law And How To Resolve Disputes That Arise As A Result Of Fraud In A Timber Sale And Purchase Agreement (Case Study: Supreme Court Decision Number: 449k/Pid/2001), Is The Formulation Of The Problem, Which Will Be Discussed In This Paper Using Normative Legal Research Methods. Settlement Of Disputes Resolution Through A Criminal Case For An Act Containing Fraud Elements In A Timber Sale And Purchase Agreement (Case Study: Supreme Court Decision Number: 449k/Pid/2001) Is Incorrect. Settlement Of Disputes That Arise In This Case Must Be Resolved By Filing A Civil Claim.
Pemberian Waris Melalui Wasiat Wajibah kepada Anak Angkat Berdasarkan Mazhab di Indonesia Hayati, Nayla; Laksmi Anindita, Sri
Jurnal Supremasi Volume 14 Nomor 1 Tahun 2024
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v14i1.2249

Abstract

This article discusses the granting of inheritance to adopted children through mandatory wills based on Islamic law and the distribution of inheritance to adopted children based on various madhhabs in Indonesia. Inheritance is a mandatory right for heirs according to applicable regulations, must meet certain conditions, and must be obtained lawfully. Adopted children can also receive inheritance from their adoptive parents through obligatory wills. However, the distribution of inheritance to adopted children differs. This research addresses two questions: how is inheritance provided to adopted children through obligatory wills according to Islamic law, and how the distribution of inheritance to adopted children in various madhhabs in Indonesia. The research method used is normative juridical with legal and conceptual approaches. The findings indicate that inheritance provision to adopted children through obligatory wills in Islamic law requires the consent of other heirs if it exceeds the predetermined portion, and the distribution of inheritance to adopted children in various madhhabs is not the same as legitimate heirs, namely not more than one-third of the adoptive parent's estate.
Kekuatan Pembuktian Penjaminan Utang Piutang Melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli Amara Ayu Maharani; Sri Laksmi Anindita
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2316

Abstract

Acquiring land rights can be accomplished through various legal acts, one of which involves buying and selling. This research aims to examine the efficacy of guaranteeing debts and receivables through a binding sale and purchase agreement for both debt providers and recipients, as well as to analyze the legal protection afforded to them through such agreements. The research utilizes a normative legal research approach, employing both statutory research and a conceptual framework, and relies on secondary data sources such as statutory regulations, books, and scientific journals. The results of this research indicate that the strength of proof of guaranteeing debts and receivables through a binding sale and purchase agreement for the debtor and debt recipient is invalid and cannot serve as the basis for transferring land rights, except by a PPAT deed or auction. Furthermore, legal protection for guaranteeing debts and receivables cannot be obtained through a valid sale and purchase agreement for the debt provider and the debt recipient. Appropriately, debt and receivable agreements should be guaranteed using mortgage rights.
KOMPETENSI MUTLAK BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM SENGKETA LELANG BARANG GADAI: STUDI PUTUSAN NOMOR 16 PK/PDT.SUS-BPSK/2020 Mario Ari Leonard, Barus; Anindita, Sri Laksmi
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The authority of Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) in settling consumer dispute is regulated in a limited cause. In the Verdict No. 16 PK/Pdt.Sus-BPSK/2020, Judges verdict that BPSK has no authority in giving verdict for settling dispute between pawn giver and pawn taker in the case of pawn auction. This happen though the verdict of BPSK has been approved by Judges of first degree court and appellate court. The verdict was analyzed in this writing with the qualitative method. BPSK is alternative dispute resolution board between consumer and business industry. Agreement with pawn company and pawn giver was mainly debt agreement, not agreement between consumer and business industry, therefore BPSK has no authority in in settling the dispute. In which, pawn auction dispute must be submitted to the court not BPSK.
Status dan Hak Mewaris Anak dari Perkawinan Campuran atas Tanah di Indonesia Abeng Salangketo, Andi Tenri; Laksmi Anindita, Sri
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2101

Abstract

Seorang anak yang lahir dalam suatu perkawinan yang sah memiliki hak mewaris atas harta peninggalan kedua orang tuanya, termasuk anak yang lahir dari perkawinan campuran. Hak mewaris atas sebidang tanah dalam hukum Indonesia sangat memperhatikan status kewarganegaraan pemiliknya, hal ini juga berlaku untuk anak sah yang lahir dalam perkawinan campuran yang telah dinyatakan sah oleh hukum. Maka dari itu, penelitian ini akan dilakukan untuk menganalisis status kewarganegaraan dari anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran diIndonesia dan untuk menganalisis kedudukan hukum anak dari perkawinan campuran dalam hak mewaris atas tanah di Indonesia. Penyusunan penelitian ini menerapkan jenis penelitian hukum normatif yang diterapkan dengan kajian kepustakaan. Hasil penelitian yaitu status anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah adalah sah, namun apabila perkawinan tersebut tidak sah maka anak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Anak yang sah dan Warga Negara Indonesia dapat mewarisi seluruh kekayaan orang tua nya, termasuk tanah. Namun apabila anak tersebut bukan Warga Negata Indonesia, tidak dapat mewarisi tanah di Indonesia
Peran Pt Pos Indonesia (Persero) dalam Implementasi Surat Tercatat sebagai Media Panggilan dan Pemberitahuan Perkara di Era Digital Anggia Debora Sitompul; Sri Laksmi Anindita
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.3808

Abstract

Mahkamah Agung (MA) bekerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) untuk memastikan para pihak mendapatkan panggilan sidang dan pemberitahuan proses persidangan. Hal ini merupakan bagian dari pelaksanaan PERMA No. 7 Tahun 2022 dan SEMA No. 1 Tahun 2023. Jurusita Pengadilan selama ini telah bertanggung jawab untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah prosedur penyampaian surat panggilan berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat yang dilaksanakan melalui PT. POS Indonesia, prosedur penyampaian surat panggilan sidang perkara perdata melalui PT POS Indonesia dan hambatan yang ditemui dalam Praktik persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penyampaian surat panggilan melalui PT Pos Indonesia. Penelitian ini dapat dikategorikan dalam jenis penelitian hukum empiris (empirical law research). Dalam proses pemeriksaan persidangan, pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak merupakan salah satu langkah awal yang dilakukan di tingkat pertama Pengadilan Negeri, tingkat banding di Pengadilan Tinggi, dan tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Prosedur Penyampaian Surat Panggilan melalui PT Pos Indonesia Pengiriman Surat Tercatat Surat ini harus dikirim paling lambat 6 (enam) hari kalender sebelum sidang dan diterima secara patut oleh para pihak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang. Penerimaan surat baik secara langsung kepada pihak bersangkutan, melalui orang serumah atau petugas keamanan dan melalui lurah atau kepala desa, Hambatan dalam praktik penyampaian surat panggilan melalui PT Pos Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diantaranya adalah: kendala alamat tidak valid atau tidak lengkap, penerima menolak surat panggilan, keterlambatan pengiriman, kehilangan surat atau tidak tercatat, dokumentasi yang tidak memadai
Kekuatan Pembuktian Penjaminan Utang Piutang Melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli Amara Ayu Maharani; Sri Laksmi Anindita
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2316

Abstract

Acquiring land rights can be accomplished through various legal acts, one of which involves buying and selling. This research aims to examine the efficacy of guaranteeing debts and receivables through a binding sale and purchase agreement for both debt providers and recipients, as well as to analyze the legal protection afforded to them through such agreements. The research utilizes a normative legal research approach, employing both statutory research and a conceptual framework, and relies on secondary data sources such as statutory regulations, books, and scientific journals. The results of this research indicate that the strength of proof of guaranteeing debts and receivables through a binding sale and purchase agreement for the debtor and debt recipient is invalid and cannot serve as the basis for transferring land rights, except by a PPAT deed or auction. Furthermore, legal protection for guaranteeing debts and receivables cannot be obtained through a valid sale and purchase agreement for the debt provider and the debt recipient. Appropriately, debt and receivable agreements should be guaranteed using mortgage rights.
Keabsahan Perkawinan Penganut Penghayat Kepercayaan Serta Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Chandra, Shyerla; Laksmi Anindita, Sri
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2359

Abstract

Banyaknya keberagaman di Indonesia berupa keberagaman adat dan budaya menimbulkan lahirnya berbagai kepercayaan, setiap masyarakat dibebaskan memeluk agama dan kepercayaan baik yang telah diakui maupun belum diakui. Salah satu fenomena yang terjadi di Indonesia adalah adanya perkawinan berdasarkan penghayat kepercayaan. Dasar dari penelitian ini adalah bagaimana status perkawinan masyarakat penghayat kepercayaan berdasarkan hukum Indonesia serta status anak yang lahir dari perkawinan penghayat kepercayaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undang dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal atau artikel yang berkaitan dengan hukum perkawinan, masyarakat penghayat kepercayaan serta status anak hasil perkawinan. Status perkawinan masyarakat yang melangsungkan perkawinan penghayat kepercayaan berdasarkan hukum Indonesia adalah sah apabila seluruh prosedur telah sesuai dan tidak ada pelanggaran dalam pelaksanaannya. Anak yang lahir dari pasangan suami istri Penganut Penghayat Kepercayaan adalah anak sah sepanjang lahir dari perkawinan yang sah menurut kepercayaan dan hukum Indonesia.