Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Dungga, Weny Almoravid; Abdussamad, Zamroni; Rahim, Erman I; Pakaya, Salahudin; Cono, Moh Syahnez Welden A; Inaku, Rifka
Jurnal Abdidas Vol. 5 No. 4 (2024): August, Pages 301 - 449
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdidas.v5i4.948

Abstract

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tidak ada payung hukum yang secara khusus mengatur mengenai sanksi dari tindakan pelecehan seksual. Maraknya tindakan pelecehan seksual baik verbal maupun non verbal terhadap perempuan yang dilakukan oleh laki laki menjadikan perempuan tidak memiliki bergaining dalam hukum sebagai korban, hal demikian berimplikasi pada pisikologi perempuan merasa direndahkan, kurang percaya diri, trauma dan takut, akibat hal di atas perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual yang tidak bisa menjalankan pekerjaanya atau pun ada juga sakit jiwa, stress bahkan ada juga yang bunuh diri. Kasus kekerasan dan pelecehan seksual semakin meningkat dan meresahkan. Selain itu korban pelecehan seksual umumnya dialami oleh perempuan dan anak-anak walaupun tidak menutup kemungkinan laki-laki dapat menjadi korban pelecehan seksual. Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahanan tentang pencegahan dan penindakan kekerasan dalam rumah tangga di Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. Pengabdian Masyarakat ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan kesadaran hukum tentang pencegahan dan penindakan kekerasan dalam rumah tangga. Melalui Pengabdian Masyarakat ini dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat salah satu yang efektif ialah penyuluhan hukum yang dilakukan dihadapan Masyarakat Desa Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.
MEMAHAMI INTERNALISASI NILAI-NILAI AGAMA DALAM PANCASILA Pakaya, Salahudin; Dumalangi , Kelvin; Aprilia , Nurhasana
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 1 No 2 (2023): Juli 2023
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Membandingkan antara Agama dan Pancasila dalam diskurus kebangsaan dan kenegaraan akan kontraproduktif dengan upaya merawat keIndonesiaan, karena bisa mengarah pada konflik antar anak bangsa yang dipicu oleh perbedaan pandangan dan keyakinan atas Agama dan Pancasila. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap data sekunder yang berupa materi tentang nilai-nilai keagamaan dan pancasila. Hasil penelitian menunjukan bahwa diskursus yang seakan memperhadapkan dua kutub yang berbeda antara ekstrim Agama dan ekstrim Pancasila seringkali mengemuka dalam dinamika dan kontestasi politik Indonesia sebagai dampak dari upaya kapitalisasi dukungan politik. Fenomena ini harus diwaspadai dan dicegah, karena bisa berdampak pada polarisasi Agama dan Pancasila yang gilirannya membentuk pola pikir dan sikap masyarakat terutama para generasi muda pewaris dan penerus kepemimpinan bangsa. Generasi muda yang diorientasikan menjadi bonus demografi, jika tidak dikelola dengan baik, hanya akan menjadi “bom waktu” bagi eksistensi keIndonesiaan yang meledak pada waktunya menghancurkan tatanan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang dicita-citakan dan diperjuangkan para pendiri bangsa the founding person.
The Relationship Between the Role of Health Cadres and Compliance with Antenatal Care Visits Arifah, Eka Shofiyatul; Ishak, Fifi; Husna Ali, Rizky Nikmathul; Pakaya, Salahudin
Jurnal Keperawatan Profesional Vol 13, No 2 (2025): Infectious Diseases
Publisher : Nurul Jadid University, Probolinggo, East Java, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jkp.v13i2.12372

Abstract

Antenatal Care (ANC) is an essential health service during pregnancy that aims to detect risks early and maintain the health of the mother and fetus. Although the government has set a minimum standard of six ANC visits, the realization at the Sipatana Health Center in 2023 is still low, with K4 coverage of 34.8% and K6 only 30.5%. This indicates the low level of compliance of pregnant women in making ANC visits. Health cadres have an important role in increasing compliance through education and assistance. This study aims to examine the relationship between the role of health cadres and compliance with ANC visits. The approach used is quantitative with a cross-sectional design. The sample consisted of 50 health cadres selected through total sampling. Data were collected through questionnaires that has gone through validity and reliability tests and documentation of medical records, then analyzed using the Chi-Square Test of Independence. The results showed that 46% of cadres played a less role and 26% were very less, and 60% of pregnant women were not compliant with ANC visits. There is a significant relationship between the role of health cadres and the level of compliance of pregnant women (p = 0.033  OR = 4,09). Conclusion: The role of cadres has a significant effect on compliance with ANC visits. Strengthening the capacity of cadres is very necessary to increase service coverage.
THE APPLICATION OF ARTICLE 22 OF THE REGULATION OF THE HEAD OF THE INDONESIAN NATIONAL POLICE FORCE NUMBER 14 OF 2011 CONCERNING THE CODE OF ETHICS OF THE INDONESIAN NATIONAL POLICE PROFESSION Puhi, Oyaldi; Moonti, Roy Marthen; Kadir , Yusrianto; Pakaya, Salahudin
IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 2 (2023): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v3i2.131

Abstract

The purpose of this study is to determine and analyze the effectiveness of the application of Article 22 of the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 14 of 2011 concerning the Code of Professional Ethics of the Indonesian National Police in the Gorontalo Regional Police and to determine and analyze what factors affect the effectiveness of the application of Article 22 of the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 14 of 2011 concerning the Code of Professional Ethics of the Indonesian National Police in the Gorontalo Regional Police. The research used is empirical research. Empirical legal research is conducted by examining directly into the field to see directly the application of legislation or rules of law relating to law enforcement, as well as conducting interviews with several respondents who are considered to be able to provide information regarding the implementation of law enforcement. The application of the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police (Perkap) is not yet effective, because from the results of the interview that the Gorontalo Regional Police prioritizes the Circular Letter (SE) rather than the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police (Perkap), moreover that the debate regarding the application of legal norms does not only occur among law enforcers in general but within the internal police also becomes a debate caused by the existence of conflicting legal norms between high legal norms and low legal norms. Factors affecting the effectiveness of the application of the article on the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police regarding the Police Professional Code of Ethics within the scope of the Gorontalo Regional Police, which is the formulation of the problem in this study, including; 1) Legal Substance, 2) Legal Structure, 3) Legal Culture.