Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal WAJAH HUKUM Jurnal Batavia
Saputra, Warfian
Unknown Affiliation
Arts Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
DISHARMONI KEBIJAKAN KRIMINAL TUJUAN PEMIDANAAN DAN PELAKSANAAN PIDANA PENJARA MELALUI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA Saputra, Warfian
Jurnal BATAVIA Vol 1 No 4 (2024): JULI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v1i4.77

Abstract

Pelaksanaan pidana penjara merupakan muara dari proses sistem peradilan pidana, sehingga sebagai proses akhir diharapkan mampu mewujudkan tujuan tujuan pemidanaan itu sendiri. saat ini telah dilakukan pembaharuan pelaksanaan pidana penjara dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ini merupakan subsistem peradilan pidana yang dalam penyelenggaraannya meliputi penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan yang secara langsung mencabut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, sebagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional, melalui jalur pendekatan memantapkan iman dan membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya namun realita yang terjadi justru dengan pelaksanaan pidana penjara melalui Lembaga pemasyarakatan menjadikan Lembaga pemasyarakatan sebagai sekolah kejahatan yang dibiayai oleh negara, Ketidakserasian itu berarti mengarah pada ketidakterpaduan dengan tujuan pemidanaan, sehingga aplikasi pidana penjara tidak berhasil mewujudkan tujuan pemidanaan itu sendiri yang jika tidak diadakan perbaikan, justru dapat menjadi faktor penyebab timbulnya kejahatan, atau faktor kriminogen. Dalam Undang- Kondisi tersebut membuat penulis ingin melihat sejauh mana pelaksanan pidana penjara Undang Nomor. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ini ditinjau dari tujuan pemidanaan.
Implementasi Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yanti, Herma; Saputra, Warfian; Aditya, Dickie
Wajah Hukum Vol 8, No 2 (2024): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v8i2.1666

Abstract

As a regional apparatus tasked with supporting the implementation of the DPRD's duties and functions, the DPRD Secretariat is expected to be able to implement these tasks optimally, especially supporting the implementation of the DPRD's main function in forming Regional Regulations. This research aims to see how it is implemented at the West Tanjung Jabung Regency DPRD Secretariat and what factors influence its implementation. The research type is empirical legal research with a socio legal research approach. Primary data was collected through interviews with respondents from the DPRD Secretariat who were determined using purposive sampling, as well as studying documents that had been compiled and were available at the DPRD Secretariat related to the implementation of programs and activities that had been carried out to support the implementation of the DPRD's functions in the formation of Regional Regulations. 2021 to 2023. Meanwhile, secondary data was collected from library sources, namely related laws and regulations, books and journals. The results show that the implementation of the tasks of the DPRD Secretariat of West Tanjung Jabung Regency is not optimal every year. The factors that influence this are mainly the limited human resources of the DPRD Secretariat and several other factors that need to be followed up for future improvements.
Analisis Pemilihan Serentak Kepala Daerah 2024 Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia Muslih, Muhammad; Somad, Kemas Abdul; Saputra, Warfian
Wajah Hukum Vol 7, No 2 (2023): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v7i2.1316

Abstract

Simultaneous regional head elections, if seen at a glance, are a solution to the non-ideal nature of holding relatively large and repeated regional head elections, but if we look closely we can still discuss in detail the negative side of this policy. This is because there are some regional heads whose term of office must be reduced, thereby contradicting several legal norms (UU). In order to explore and discuss this problem, this paper uses a library research method with a conceptual and statutory approach, while the analysis is qualitative. The theory or teachings used as an analytical tool are theories, teachings about the concept of the rule of law. From several findings, it turns out that the policy of simultaneously electing regional heads has the potential to violate human rights and what is certain is that de facto regional heads whose terms of office have been reduced have been disadvantaged, treated unequally to other regional heads, thus the policy of simultaneously electing regional heads is not directly proportional to the enthusiasm and spirit of regional heads constitution.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP STATUS HUKUM JURNALISME WARGA DAN KONTEN JURNALISTIK DI PLATFORM MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS Saputra, Warfian; Hasratama, Luthfy
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 5 (2025): SEPTEMBER
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i5.200

Abstract

Artikel ini akan mengkaji mengenai Analisis yuridis terhadap status hukum jurnalisme warga dan konten jurnalistik di platform media sosial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Metode penelitian menerapkan penelitian deskriptif analitis serta menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data penelitian diperoleh dari data kepustakaan dan studi dokumen, data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif dengan menekankan analisis hukum dengan konsep berfikir formal dan dituangkan dalam bentuk argumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa Analisis yuridis terhadap status hukum jurnalisme warga dan konten jurnalistik di platform media sosial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yaitu belum memiliki pengaturan yang jelas. Undang-undang tersebut hanya memberikan landasan hukum bagi praktik jurnalistik yang dilakukan oleh lembaga berbadan hukum. Namun, penerapannya terhadap konten yang dihasilkan oleh warga biasa melalui media sosial kerap menjadi subjek perdebatan, terutama mengenai aspek keabsahan serta perlindungan hukum yang melekat pada jenis konten semacam itu. Maka perlu adanya kajian mendalam untuk merevisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers sehingga aturan turunan yang lebih akomodatif terhadap perkembangan teknologi informasi, guna memberikan kepastian hukum bagi jurnalisme warga yang berniat baik dalam menyebarkan informasi publik.
Co-Authors Aditya, Dickie Hasratama, Luthfy Herma Yanti Kemas Abdul Somad, Kemas Abdul Muhammad Muslih