Garuda - Garba Rujukan Digital

Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan Dprd Dalam Perspektif Kepemerintahan Yang Baik (Studi Kasus pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat) Syahida, Nidya Putri
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 4 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.072 KB)

ABSTRACT: Implementation of the financial management Parlements of the good governance perspective. Due to weak financial governance of parlements implementation which do not meet the elements of good Governence, the values of accountability, transparent, efficient, and effective, as well as abiding by the rules of law. the research aims to describe and analyze the 1) the implementation of parlements financial in the perspective of good Governence 2) describes and analyzes the factors that become supporters and restricting financial implementation of parlements in the perspective of good Governence. The financial governance covers several stages of the planning phase, stage, stage, stage of administering accountability and monitoring stages. This research uses qualitative descriptive method developed by straus and corbin through three phases namely open cording, axial coding, and selective coding. The results of this research is to 1) the planning stages have not been based on the value of good Governence 2) stage of implementation ignores the value of effective and efficient 3) stage of administering have implemented value accountability, but have yet to apply transparency accountability has not been Phases 4) applying accountability 5) stage of scrutiny has been based on the rules that apply. Factors supporting the financial governance include: 1) the harmonious Relationship among the actors head of authority with the segwey in determining financial parlements. While the factors restricting financial governance are: 1) Has a less competent human resources in the financial governance of parlements. 2) lacking the facilities to support the Finance ofÂ parlements. Keywords: Financial management, Good governance. Â ABSTRAK: Pelaksanaan tata kelola keuangan DPRD dalam perspektif kepemerintahan yang baik. Karena lemahnya pelaksanaan tata kelola keuangan DPRD yang belum memenuhi unsur dari kepemerintahan yang baik, yaitu nilai akuntabilitas, transparan, efisien,dan efektif, serta taat pada aturan. penelitian bertujuan untuk 1) mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan tata kelola keuangan DPRD dalam perspektif kepemerintahan yang baik 2) mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan tata kelola keuangan DPRD dalam perspektif kepemerintahan yang baik. Tata kelola keuangan tersebut meliputi beberapa tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pertanggungjawaban dan tahap pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dikembangkan oleh straus dan corbinÂ melalui tiga tahapan yaitu open cording, axial coding, dan selective coding. Hasil penelitian ini adalah 1) Tahap perencanaan belum berpedoman pada nilai kepemerintahan yang baik 2) Tahap pelaksanaan mengabaikan nilai efisien dan efektif 3) Tahap penatausahaan telah menerapkan nilai akuntabilitas, namun belum menerapkan nilai transparansi 4) Tahap pertanggungjawaban belum menerapkan nilai akuntabilitas 5) Tahap pengawasan telah berpedoman pada aturan yang berlaku. Faktor pendukung tata kelola keuangan tersebut diantaranya: 1) Hubungan harmonis diantara aktor yaitu kepala SKPD dengan pihak berwewenang dalam penentu keuangan DPRD. 2) Budaya organisasi dengan membangun budaya kekeluargaan tanpa mengesampingkan profesionalisme telah diterapkan. Sedangkan faktor penghambat tata kelola keuangan adalah: 1) Memiliki SDM yang kurang berkompeten dalam tata kelola keuangan DPRD. 2) Kurang memiliki fasilitas yang mendukung dalam tata kelola keuangan DPRD. Kata Kunci: Tata kelola keuangan, Kepemerintahan yang baik.

Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan Dprd Dalam Perspektif Kepemerintahan Yang Baik (Studi Kasus pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat) Nidya Putri Syahida
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 4 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT: Implementation of the financial management Parlements of the good governance perspective. Due to weak financial governance of parlements implementation which do not meet the elements of good Governence, the values of accountability, transparent, efficient, and effective, as well as abiding by the rules of law. the research aims to describe and analyze the 1) the implementation of parlements financial in the perspective of good Governence 2) describes and analyzes the factors that become supporters and restricting financial implementation of parlements in the perspective of good Governence. The financial governance covers several stages of the planning phase, stage, stage, stage of administering accountability and monitoring stages. This research uses qualitative descriptive method developed by straus and corbin through three phases namely open cording, axial coding, and selective coding. The results of this research is to 1) the planning stages have not been based on the value of good Governence 2) stage of implementation ignores the value of effective and efficient 3) stage of administering have implemented value accountability, but have yet to apply transparency accountability has not been Phases 4) applying accountability 5) stage of scrutiny has been based on the rules that apply. Factors supporting the financial governance include: 1) the harmonious Relationship among the actors head of authority with the segwey in determining financial parlements. While the factors restricting financial governance are: 1) Has a less competent human resources in the financial governance of parlements. 2) lacking the facilities to support the Finance ofÂ parlements. Keywords: Financial management, Good governance. Â ABSTRAK: Pelaksanaan tata kelola keuangan DPRD dalam perspektif kepemerintahan yang baik. Karena lemahnya pelaksanaan tata kelola keuangan DPRD yang belum memenuhi unsur dari kepemerintahan yang baik, yaitu nilai akuntabilitas, transparan, efisien,dan efektif, serta taat pada aturan. penelitian bertujuan untuk 1) mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan tata kelola keuangan DPRD dalam perspektif kepemerintahan yang baik 2) mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan tata kelola keuangan DPRD dalam perspektif kepemerintahan yang baik. Tata kelola keuangan tersebut meliputi beberapa tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pertanggungjawaban dan tahap pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dikembangkan oleh straus dan corbinÂ melalui tiga tahapan yaitu open cording, axial coding, dan selective coding. Hasil penelitian ini adalah 1) Tahap perencanaan belum berpedoman pada nilai kepemerintahan yang baik 2) Tahap pelaksanaan mengabaikan nilai efisien dan efektif 3) Tahap penatausahaan telah menerapkan nilai akuntabilitas, namun belum menerapkan nilai transparansi 4) Tahap pertanggungjawaban belum menerapkan nilai akuntabilitas 5) Tahap pengawasan telah berpedoman pada aturan yang berlaku. Faktor pendukung tata kelola keuangan tersebut diantaranya: 1) Hubungan harmonis diantara aktor yaitu kepala SKPD dengan pihak berwewenang dalam penentu keuangan DPRD. 2) Budaya organisasi dengan membangun budaya kekeluargaan tanpa mengesampingkan profesionalisme telah diterapkan. Sedangkan faktor penghambat tata kelola keuangan adalah: 1) Memiliki SDM yang kurang berkompeten dalam tata kelola keuangan DPRD. 2) Kurang memiliki fasilitas yang mendukung dalam tata kelola keuangan DPRD. Kata Kunci: Tata kelola keuangan, Kepemerintahan yang baik.

Peran Wanita Pedagang Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga (Studi Kasus Wanita Pedagang Sayur Di Desa Midang Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat) Selva Selva; Nidya Putri Syahida; Anita Anita
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Vol 7, No 2 (2019): September 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran wanita pedagang dalam meningkatkan pendapatan keluarga di Desa Midang Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan narasumber para wanita pedagang sayur yang ada di Desa Midang. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data kemudian penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada kegiatan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa peran wanita pedagang dalam meningkatkan pendapatan keluarga di Desa Midang bertujuan untuk membantu menambah penghasilan suami dan memberikan dampak yang besar dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, seperti kebutuhan makan, biaya pendidikan dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Namun dampak lainnya yang dirasakan oleh para pedagang, yaitu beban psikologis seperti perasaan lelah dan jenuh. Upaya wanita dalam manjalankan peran sebagai istri, ibu rumah tangga dan juga sebagai wanita bekerja, para pedagang sayur tidak melepaskan tanggung jawabnya terhadap perannya dalam keluarga. Kegiatan bekerja sebagai pedagang dilakukan setelah mereka menyelesaikan aktifitas rumah tangganya. Abstract This study aims to determine how the role of femaleworkers on increasing family income in the Midang Village, Gunungsari District, West Lombok Regency. The method used in this study is a descriptive qualitative method with resource persons from the vegetable workers in the Midang Village. Data collection is done by the method of observation, interviews and documentation. Technical data analysis used includes data collection, data reduction, data presentation and then drawing conclusions. Based on the results of the research and discussion in this research activity, it can be concluded that the role of femaleworkers in increasing family income in the Midang Village aims to help increase husband's income and have a large impact on fulfilling daily needs, such as food needs, education costs and needs other households. But other impacts felt by traders, namely psychological burden such as feeling tired and saturated. The efforts of female on carrying out their roles as wives, housewives and also as working female, vegetable workers do not give up their responsibility for their role in the family. The activity of working as a trader is done after they complete their household activities.

Implementasi Sistem Informasi Administrasi Dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Bayan M. Taufik Rachman; Nidya Putri Syahida; Yana Isnaini
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Vol 6, No 1 (2018): Maret 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Health center of Bayan is one of the main health center is location in the north of Lombok district. As the performance of systems running in patient care in the health center of Bayan is still not optimal for the data processing is still done use media bookkeeping. Many of the constraints experienced by the health center, including an error in the input, data storage, and can occur double patient files. So that data processing becomes ineffective and inefficient. There are several public and employee perception of the administration of health care information system in health center Bayan. This is the author's interest in conducting research on employee perceptions of the application of information systems administration in the improvement of health services in health center Bayan and in this case the author uses qualitative research methods in which a qualitative study that examines the participants with strategies that are interactive and flexible. The qualitative research aimed at understanding social phenomena from the perspective of the participants. The results obtained from this study is an information system that is applied to the health center administration Bayan still using a manual system, which means keep using the computer but not connected to a data network local area network ( LAN) and does not use as a database server. From this study it can be concluded that the health care information system in health center Bayan already well underway although there are some deficiencies in the means of infrastructures and human resources.

Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara M Junaidi; Nidya Putri Syahida; Nur aini
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Vol 7, No 1 (2019): Maret 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

North Lombok Regency in 2016 recorded the age of early marriage reached 2,026 incidents in 5 sub-districts including Bayan Subdistrict, which pocketed the highest number of incidents of early marriage of 1,021 children. This also happened in the Loloan Village, Bayan District, North Lombok Regency The objectives of this study are (1) to find out the barriers to the role of the village government in dealing with the rampant phenomenon of early marriage in Loloan Village, Bayan District, North Lombok Regency (2) to find out the village government's efforts to deal with the rampant phenomenon of early marriage in Loloan Village, Bayan District, North Lombok Regency ( 3) To find out the supporting and inhibiting factors in suppressing the phenomenon of early marriage in Loloan Village, Bayan District, North Lombok Regency. This study uses a type of qualitative-descriptive research. Sources of data in this study are: Informants or resource persons, namely village heads, community leaders, young women in the village, early marriages themselves. Data collection techniques used in this study are: observation, interviews, documentation. The data analysis technique used in this study is data reduction, data presentation and conclusion drawing. Based on the results of the study that early marriage in Loloan Village has increased every year. Even though the Village Government has implemented Village Regulations in implementing the Village government program, however, there are various obstacles in suppressing the phenomenon of early marriage including economic factors, socio-cultural factors and social factors.

Upaya Pemerintahan Kabupaten Bima Dalam Melibatkan Masyarakat Membangun Wisata Lariti Di Kecamatan Sape Kabupaten Bima (Studi Kasus Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bima) Mustamin H. Idris; Nidya Putri Syahida; Andi Ardyansyah
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Vol 6, No 2 (2018): September 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Tourism is one of the most reliable sectors in national development, tourism also plays a role in creating employment and reducing unemployment. This is evidenced by the contribution of the tourism sector to the workforce in 2015 12.1 million people or 10.6% of the total national workforce, to support the tourism sector there is a need for community participation and professionalism from the government in providing tourism development policies in accordance with government regulations and provisions in the Republic of Indonesia Law Number 10 of 2009 concerning tourism. Departing from these conditions, the researchers tried to analyze the efforts of the Bima District Government in involving the community to build Lariti tourism in the Sape District of Bima Regency. The purpose of this study, to find out the efforts of the Bima District Government in involving the community to develop Lariti tourism, along with the factors that support and inhibit the Bima Regency Government in an effort to involve the community to develop Lariti tourism, the method used in this research is qualitative descriptive method with data collection techniques using interviews and documentation. The results showed that the efforts of the Bima Regency Government in involving the community in developing Lariti tourism in Sape Subdistrict were positive, this shows that qualitatively the Bima Regency Government through the Bima Tourism and Culture Office involved the community actively in Lariti tourism development, besides behavior community and infrastructure Larites are a supporting factor and a barrier for the Bima District Government to involve the community in developing Lariti tourism in the Sape District of Bima Regency.

Meningkatkan Minat Membaca pada Anak SD Melalui Perpustakaan Mini di Lingkungan Masyarakat Nidya Putri Syahida; Vidya Yanti Utami; Siti Hidayatul Jumaah; Nasruddin Nasruddin; Fitriah Kartini
Jurnal Pengabdian Bersama Masyarakat Indonesia Vol. 3 No. 1 (2025): Januari
Publisher : CV. Aksara Global Akademia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59031/jpbmi.v3i1.573

The interest in reading in Indonesia is still relatively low according to various international surveys, so it needs to be a shared concern so that it does not have a negative impact in the future. This community service aims to increase the interest in reading of elementary school children in Brambang village through a mini library program. Low access to interesting and educational reading books is one of the main challenges in fostering a reading culture among children. This activity involves the procurement and management of a mini library equipped with a collection of books on various themes, including fairy tales, science, and inspirational stories. In addition, supporting activities such as storytelling, reading competitions, and basic literacy training are held to attract children's interest. This program is carried out collaboratively by involving the local community, parents, and volunteers. The results of the activity show an increase in children's enthusiasm for reading books, which can be seen from the increasing number of visits to the mini library and active participation in literacy activities. This program is expected to be the first step in building a sustainable literacy culture in Brambang village and can be the starting point.

Integration of Sustainable Development Pillars in the RPJPD Document of West Lombok Regency Syahida, Nidya Putri; Suryaningsih, Suryaningsih
JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik Vol. 10 No. 2 (2024): JPAP (Jurnal Penelitian Administrasi Publik)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jpap.v10i2.11969

The problem that often occurs in planning is the Government's consistency in formulating plans, with accurate data or processes carried out not by applicable regulations, so sustainable development is only normative without any concern for achieving predetermined targets. However, the urgency of sustainable development cannot be overstated. It is an agenda echoed globally and has become the world's attention to resolve the gaps that have occurred so far. The pillars of sustainable development are social, economic, and environmental sustainability. These three pillars are derived into 17 indicators known as SDGS, which help make it easier to evaluate the achievement. This research method uses qualitative methods with data collection carried out both primary and secondary through interviews, observations, and document reviews. This study aimed to determine the integration of the sustainable development pillars in preparing the RPJPD document in West Lombok Regency. The urgency of this research is to find out the readiness and condition of the region to support the country in achieving sustainable development goals. The result of this research is that West Lombok Regency makes sustainable development the basis of long-term development planning (RPJPD).

Optimalisasi Potensi Pisang: Pemberdayaan Ekonomi Ibu Rumah Tangga di Dusun Berambang, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong Vidya Yanti Utami; Nidya Putri Syahida; Nasruddin Nasruddin; Fitriah Kartini
Masyarakat Mandiri : Jurnal Pengabdian dan Pembangunan Lokal Vol. 2 No. 3 (2025): Juli : Masyarakat Mandiri : Jurnal Pengabdian dan Pembangunan Lokal
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/masyarakatmandiri.v2i3.1939

Berambang Hamlet, located in Batu Putih Village, Sekotong Subdistrict, possesses abundant agricultural potential in the form of bananas. However, their utilization remains limited to simple processing, such as fried bananas, which offer low economic value. The housewives in this hamlet express a strong desire to develop more diverse and economically valuable banana-based products, but they face challenges due to limited skills in production, packaging, and marketing. This community service initiative aims to enhance the economic capacity of housewives through technical training in banana processing, product packaging, and effective marketing strategies. The methods applied include participatory observation, focused group discussions, hands-on practical training, and ongoing mentoring. The results of this activity indicate a significant improvement in participants' skills, particularly in processing bananas into products such as flavored banana chips. Additionally, participants are now able to design attractive packaging and market their products both locally and through digital platforms. This initiative has also succeeded in fostering new awareness of household economic potential and has encouraged entrepreneurial spirit within the community. Thus, the program not only provides short-term benefits in the form of increased skills but also creates sustainable economic opportunities for the residents of Berambang Hamlet. This capacity-building effort is expected to serve as a starting point for the development of micro-enterprises based on local potential, thereby contributing to improved family welfare and strengthening the village economy.

PERBANDINGAN REGULASI: IMPLEMENTASI PERMENDAGRI DAN INMENDAGRI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Dhea Candra Dewi; Nidya Putri Syahida; Vidya Yanti Utami
Nusantara Hasana Journal Vol. 5 No. 2 (2025): Nusantara Hasana Journal, July 2025
Publisher : Yayasan Nusantara Hasana Berdikari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59003/nhj.v5i2.1544

In the national development planning system as well as the regional government system, a regulation is present as a guideline to facilitate the policy implementation process so that it can be implemented properly. Regulation or development planning policy is one of the important instruments to ensure a directed, measurable and participatory development process. The purpose of this study is to compare two regulations that are the main points of reference in the regional development planning process. The research used is library research using written materials such as manuscripts, books, newspaper and other documents. And then compiled, analyzed using comparative content analysis techniques and the concluded. This study found that the comparison between the regulation of Permendagri 86/2017 and Inmendagri 2/2025 reflects that there is a shift in the regional development planning paradigm from a manual and decentralized to a digital and centralized approach. In additions, normatively the changes between these two regulations show high strategic effectiveness because they are in line with the direction of national development which encourages institutional improvement.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search