Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal jurnal hukum das sollen IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen dan Mahasiswa
Syariffuddin
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Education Electrical & Electronics Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : jurnal hukum das sollen

 1 
PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYUSUNAN ANGGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Syariffuddin
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 6 No 2 (2021): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v6i2.1813

Abstract

Sejak di tetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan penataan desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Penyusunan peraturan desa perlu Penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes merupakan instrumen yang sangat penting dalam menentukan rangka perwujudan di lakukan proses penguatan kerjasama pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. penelitian ini menggunakan metode penulisan hukum normatif, yakni yang bersumber dari bahan kepustakaan. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menerangkan bahwa BPD memeliki peranan yang sangat penting dalam penyusunan APBDes, dimulai dari tahap inisiasi, sosio-politis dan yuridis.
IMPLEMENTASI WEWENANG DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TENAGA KERJA OUTSOURCING DI BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG TEMBILA Syariffuddin; Nurhan
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 7 No 1 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v7i1.2056

Abstract

Dasar hukum perburuhan di Indonesia diatur didalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, namun demikian kedudukan buruh di Indonesia masih lemah, khususnya tentang buruh outsourcing. Dasar dari outsourcing yaitu Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Permasalahan ketenagakerjaan yang perlu mendapat perhatian semua pihak termasuk manajemen BUMN adalah masalah tenaga kerja Outsourcing. Berdasarkan Surat Edaran Nomor SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan ketenagakerjaan di BUMN meminta agar BUMN dapat menangani permasalahan tenaga kerja outsourcing BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
TINJAUAN TERHADAP PERANGKAT DESA DI DESA PASIR EMAS EMAS KECAMATAN BATANG TUAKA (Studi Terhadap Pelaksanaan Pasal 50 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa) Syariffuddin; Herdiansyah
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 8 No 2 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v8i2.2278

Abstract

Perangkat desa adalah pejabat pelayan publik, mereka dituntut untuk menjalankan tugasnya melayani masyarakat. Didalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Perangkat Desa harus berpendidikan minimal tamatan SLTA/sederajat. yang jadi permasalahan, bahwa masih banyak perangkat desa di Desa tempat penelitian ini (Pasir Emas Kecamatan Batang Tuaka) yang tidak memiliki pendidikan seperti yang dimaksud. Namun demikian, Perangkat Desa yang bukan lulusan SMA/sederajat masih bisa bertugas sampai masa jabatannya berakhir. Jadi tidak benar Perangkat Desa yang lulus di bawah tingkat SMA harus mundur atau diberhentikan saat ini juga. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memang mensyaratkan pendidikan paling rendah bagi perangkat desa ialah tingkat SMA. Akan tetapi, di Undang-Undang tersebut terdapat ketentuan peralihan yang menyebutkan bahwa perangkat desa yang diangkat sebelum ditetapkan Undang-Undang ini masih tetap melaksanakan tugasnya, sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
REFORMASI SISTEM HUKUM PIDANA MELALUI KUHP BARU: TANTANGAN DAN PELUANG MENUJU KEADILAN SOSIAL Setiawan, M. Nanda; Syariffuddin; Afita, Chindi Oeliga Yensi
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 11 No 1 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v11i1.4136

Abstract

Reformasi sistem hukum pidana di Indonesia melalui pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru merupakan langkah monumental dalam upaya menciptakan sistem hukum yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan kebutuhan masyarakat modern. Artikel ini mengkaji tantangan dan peluang yang muncul dari implementasi KUHP baru, khususnya dalam mencapai keadilan sosial. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menyoroti aspek-aspek penting seperti perlindungan hak asasi manusia, pengakuan hukum pidana adat, penerapan keadilan restoratif, dan kebijakan pemidanaan yang lebih humanis. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun KUHP baru membawa banyak pembaruan positif, implementasinya menghadapi tantangan besar, termasuk resistensi budaya hukum lama dan keterbatasan infrastruktur hukum. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat untuk memastikan reformasi ini berjalan efektif. Kata Kunci: Reformasi; Sistem Peradilan Pidana; Tantangan; Peluang; Keadilan.
Co-Authors Afita, Chindi Oeliga Yensi Azhar , Ali Bambang Sasmita Adi Putra Gushairi Herdiansyah Muannif Ridwan Nurhan Setiawan, M. Nanda Syaputra, Didi