Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

UPAYA PEMENUHAN HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B MUARA BUNGO Spisy, Valerian Debita; Setiawan, M. Nanda; Yensi Afita, Chindi Oeliga
DATIN LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): FEBRUARI
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v6i1.1702

Abstract

Abstrak Artikel ini membahas upaya pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Muara Bungo, yang menghadapi tantangan serius berupa over kapasitas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif untuk mengevaluasi implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lapas Kelas II B Muara Bungo telah melakukan berbagai program pembinaan kepribadian dan kemandirian, seperti bimbingan kerohanian, pelatihan keterampilan, peningkatan layanan publik, penyediaan makanan, dan pelayanan kesehatan. Namun, kondisi over kapasitas yang mencapai 300% dari kapasitas maksimal menyebabkan beberapa hak narapidana tidak terpenuhi secara optimal, seperti akses konsultasi hukum dan sarana olahraga. Fenomena *prisonisasi* juga menjadi tantangan dalam proses resosialisasi narapidana baru akibat interaksi dengan pelaku kejahatan kronis. Artikel ini menekankan pentingnya pembinaan kemandirian untuk menekan angka residivisme, terutama bagi narapidana yang berasal dari latar belakang ekonomi rendah. Kesimpulannya, meskipun banyak hak telah terpenuhi, diperlukan langkah strategis untuk mengatasi kendala struktural guna meningkatkan kualitas pemasyarakatan dan mencapai tujuan utama pembinaan narapidana. Kata Kunci : Pemasyarakatan, Hak Asasi Manusia, Over Kapasitas, Residivisme.
Tanggung Jawab Pengangkut atas Keterlambatan Penyerahan Bagasi Tercatat Menurut Konvensi Montreal 1999 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Erwin, Rahmi; Gettari, Trie Rahmi; Setiawan, M. Nanda
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1812

Abstract

ABSTRAK Konvensi Montreal 1999 mengatur rezim hukum secara internasional mengenai tanggung jawab pengangkut terhadap pengguna jasa penerbangan yang mengalami kerugian yang ditimbulkan oleh pengangkut. Baik itu pengangkutan penumpang, bagasi dan kargo dalam penerbangan internasional dengan pesawat udara serta ganti rugi yang harus dibayarkan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mengatur hak, kewajiban, serta tanggung jawab hukum para penyedia jasa dan para pengguna jasa, dan tanggung jawab hukum penyedia jasa terhadap kerugian pihak ketiga akibat dari penyelenggaraan penerbangan. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya keterlambatan penyerahan bagasi tercatat, menjelaskan tanggung jawab pengangkut atas keterlambatan penyerahan bagasi tercatat, dan untuk mengetahui cara penyelesaian yang ditempuh oleh pengangkut terhadap keterlambatan penyerahan bagasi tercatat. Dalam menganalisis pokok permasalahan, penulis melakukan studi literatur dengan menguji beberapa data yang diambil dari buku, jurnal, dan berita. Konvensi Montreal 1999 adalah sebuah perjanjian internasional yang bertujuan untuk mengatur tanggung jawab maskapai penerbangan dalam hal kehilangan, kerusakan, atau keterlambatan barang, serta kerugian pribadi atau kematian penumpang yang terjadi selama penerbangan. Berdasarkan hasil penelitian Konvensi Montreal 1999 bertujuan melindungi kepentingan penumpang serta mendorong perusahaan pengangkut untuk memastikan keselamatan dan kepentingan penumpang dalam pengangkutan. Penulis berharap kedepannya penelitian ini akan bermanfaat terutama untuk penelitian-penelitian yang memiliki topik serupa.Kata Kunci: Konvensi Montreal 1999, Tanggung jawab pengangkut, Keterlambatan, Bagasi tercatat