Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal WAJAH HUKUM jurnal hukum das sollen RIO LAW JURNAL DATIN LAW JURNAL
Setiawan, M. Nanda
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
UPAYA PEMENUHAN HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B MUARA BUNGO Spisy, Valerian Debita; Setiawan, M. Nanda; Yensi Afita, Chindi Oeliga
DATIN LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): FEBRUARI
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v6i1.1702

Abstract

Abstrak Artikel ini membahas upaya pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Muara Bungo, yang menghadapi tantangan serius berupa over kapasitas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif untuk mengevaluasi implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lapas Kelas II B Muara Bungo telah melakukan berbagai program pembinaan kepribadian dan kemandirian, seperti bimbingan kerohanian, pelatihan keterampilan, peningkatan layanan publik, penyediaan makanan, dan pelayanan kesehatan. Namun, kondisi over kapasitas yang mencapai 300% dari kapasitas maksimal menyebabkan beberapa hak narapidana tidak terpenuhi secara optimal, seperti akses konsultasi hukum dan sarana olahraga. Fenomena *prisonisasi* juga menjadi tantangan dalam proses resosialisasi narapidana baru akibat interaksi dengan pelaku kejahatan kronis. Artikel ini menekankan pentingnya pembinaan kemandirian untuk menekan angka residivisme, terutama bagi narapidana yang berasal dari latar belakang ekonomi rendah. Kesimpulannya, meskipun banyak hak telah terpenuhi, diperlukan langkah strategis untuk mengatasi kendala struktural guna meningkatkan kualitas pemasyarakatan dan mencapai tujuan utama pembinaan narapidana. Kata Kunci : Pemasyarakatan, Hak Asasi Manusia, Over Kapasitas, Residivisme.
Tanggung Jawab Pengangkut atas Keterlambatan Penyerahan Bagasi Tercatat Menurut Konvensi Montreal 1999 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Erwin, Rahmi; Gettari, Trie Rahmi; Setiawan, M. Nanda
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1812

Abstract

ABSTRAK Konvensi Montreal 1999 mengatur rezim hukum secara internasional mengenai tanggung jawab pengangkut terhadap pengguna jasa penerbangan yang mengalami kerugian yang ditimbulkan oleh pengangkut. Baik itu pengangkutan penumpang, bagasi dan kargo dalam penerbangan internasional dengan pesawat udara serta ganti rugi yang harus dibayarkan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mengatur hak, kewajiban, serta tanggung jawab hukum para penyedia jasa dan para pengguna jasa, dan tanggung jawab hukum penyedia jasa terhadap kerugian pihak ketiga akibat dari penyelenggaraan penerbangan. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya keterlambatan penyerahan bagasi tercatat, menjelaskan tanggung jawab pengangkut atas keterlambatan penyerahan bagasi tercatat, dan untuk mengetahui cara penyelesaian yang ditempuh oleh pengangkut terhadap keterlambatan penyerahan bagasi tercatat. Dalam menganalisis pokok permasalahan, penulis melakukan studi literatur dengan menguji beberapa data yang diambil dari buku, jurnal, dan berita. Konvensi Montreal 1999 adalah sebuah perjanjian internasional yang bertujuan untuk mengatur tanggung jawab maskapai penerbangan dalam hal kehilangan, kerusakan, atau keterlambatan barang, serta kerugian pribadi atau kematian penumpang yang terjadi selama penerbangan. Berdasarkan hasil penelitian Konvensi Montreal 1999 bertujuan melindungi kepentingan penumpang serta mendorong perusahaan pengangkut untuk memastikan keselamatan dan kepentingan penumpang dalam pengangkutan. Penulis berharap kedepannya penelitian ini akan bermanfaat terutama untuk penelitian-penelitian yang memiliki topik serupa.Kata Kunci: Konvensi Montreal 1999, Tanggung jawab pengangkut, Keterlambatan, Bagasi tercatat
Analisis Efektivitas Pasal 28 Ayat 2 UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 dalam Perlindungan Korban Ujaran Kebencian Berbasis Sara di Media Sosial Afita, Chindi Oeliga Yensi; Setiawan, M. Nanda; Zia, Halida; Agusta, Mario; Putry, Lara Artifa
Wajah Hukum Vol 9, No 2 (2025): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v9i2.1941

Abstract

This study analyzes the effectiveness of Article 28 paragraph (2) of Law Number 1 Year 2024 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) in providing legal protection for victims of hate speech based on ethnicity, religion, race, and inter-group relations (SARA) on social media. Hate speech on social media is increasingly widespread and has the potential to threaten national unity. Although the UU ITE regulation prohibits the dissemination of information that incites hatred based on SARA, its enforcement faces various obstacles such as ambiguous legal norms, low digital literacy, and evidentiary challenges. This study uses a normative juridical approach with case analyses of Meiliana, Jozeph Paul Zhang, and Ahmad Dhani as examples. The findings indicate that victim protection is still inadequate, and law enforcement is not fully effective and fair. Therefore, a collaborative strategy involving the government, law enforcement, social media platforms, and the public is needed to address the spread of hate speech more effectively and justly.
REFORMASI SISTEM HUKUM PIDANA MELALUI KUHP BARU: TANTANGAN DAN PELUANG MENUJU KEADILAN SOSIAL Setiawan, M. Nanda; Syariffuddin; Afita, Chindi Oeliga Yensi
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 11 No 1 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v11i1.4136

Abstract

Reformasi sistem hukum pidana di Indonesia melalui pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru merupakan langkah monumental dalam upaya menciptakan sistem hukum yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan kebutuhan masyarakat modern. Artikel ini mengkaji tantangan dan peluang yang muncul dari implementasi KUHP baru, khususnya dalam mencapai keadilan sosial. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menyoroti aspek-aspek penting seperti perlindungan hak asasi manusia, pengakuan hukum pidana adat, penerapan keadilan restoratif, dan kebijakan pemidanaan yang lebih humanis. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun KUHP baru membawa banyak pembaruan positif, implementasinya menghadapi tantangan besar, termasuk resistensi budaya hukum lama dan keterbatasan infrastruktur hukum. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat untuk memastikan reformasi ini berjalan efektif. Kata Kunci: Reformasi; Sistem Peradilan Pidana; Tantangan; Peluang; Keadilan.
Co-Authors Afita, Chindi Oeliga Yensi Agusta, Mario Erwin, Rahmi Putry, Lara Artifa Spisy, Valerian Debita Syariffuddin Trie Rahmi Gettari Yensi Afita, Chindi Oeliga Zia, Halida