Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Analisis Kriminologi yang Mempengaruhi Narapidana Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Lembaga Pemasyaraaktan Klas IIB Muara Bungo) Setiawan, M Nanda; Afita, Chindi Oeliga Yensi; Agustina, Monicha
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1632

Abstract

Abstrak:Penelitian ini membahas fenomena residivisme di kalangan narapidana, khususnya yang terlibat dalam tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi pengulangan tindak pidana oleh narapidana residivis: pertama, kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan setelah bebas; kedua, pengaruh buruk dari interaksi dengan sesama narapidana (prisonisasi); dan ketiga, stigma negatif dari masyarakat terhadap mantan narapidana. Upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan, seperti program pembinaan kepribadian dan kemandirian, bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat reintegrasi ke dalam masyarakat. Namun, tantangan yang dihadapi, terutama terkait stigma sosial dan kurangnya dukungan ekonomi, tetap menjadi hambatan signifikan dalam mengurangi tingkat residivisme. Kata Kunci: Kriminologi, Narapidana, Residive; Tindak Pidana Pencurian.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN PENYEBARAN VIDEO ASUSILA (STUDI KASUS DI DUSUN SUNGAI GAMBIR KABUPATEN BUNGO) Afita, Chindi Oeliga Yensi; Sari, Nirmala; Pebriani, Annisa; Setiawan, M Nanda
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1807

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban penyebaran video asusila di Dusun Sungai Gambir, Kabupaten Bungo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang di berikan kepada korban penyebaran video asusila. Penelitian ini menggunakan pendekatan kerangka teori perlindungan hukum, serta teori penegakan hukum dan teori kepastian hukum. Perlindungan hukum dimaknai sebagai hak dasar yang harus diberikan negara kepada korban, khususnya perempuan yang menjadi korban penyebaran video asusila. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan kajian Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap korban masih belum maksimal. Dalam praktiknya masih di temukan berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman hukum, ketakutan korban, proses penyidikan yang kompleks. Kesimpulan dari penelitian ini  perlunya perlindungan hukum terhadap korban harus diperkuat melalui peningkatan koordinasi antara aparat hukum, Lembaga perlindungan saksi dan korban, serta penyuluhan hukum kepada masyarakat, masyarakat perlu diberikan edukasi tentang hukum dan etika digital agar dapat mencegah terjadinya kasus yang sama. Perlindungan hukum harus di laksanakan dengan berpihak kepada korban, dan tidak menyudutkan mereka sebagai pelaku.Kata Kunci: Perlindungan hukum, perempuan, Korban, video asusila.
Analisis Efektivitas Pasal 28 Ayat 2 UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 dalam Perlindungan Korban Ujaran Kebencian Berbasis Sara di Media Sosial Afita, Chindi Oeliga Yensi; Setiawan, M. Nanda; Zia, Halida; Agusta, Mario; Putry, Lara Artifa
Wajah Hukum Vol 9, No 2 (2025): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v9i2.1941

Abstract

This study analyzes the effectiveness of Article 28 paragraph (2) of Law Number 1 Year 2024 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) in providing legal protection for victims of hate speech based on ethnicity, religion, race, and inter-group relations (SARA) on social media. Hate speech on social media is increasingly widespread and has the potential to threaten national unity. Although the UU ITE regulation prohibits the dissemination of information that incites hatred based on SARA, its enforcement faces various obstacles such as ambiguous legal norms, low digital literacy, and evidentiary challenges. This study uses a normative juridical approach with case analyses of Meiliana, Jozeph Paul Zhang, and Ahmad Dhani as examples. The findings indicate that victim protection is still inadequate, and law enforcement is not fully effective and fair. Therefore, a collaborative strategy involving the government, law enforcement, social media platforms, and the public is needed to address the spread of hate speech more effectively and justly.
REFORMASI SISTEM HUKUM PIDANA MELALUI KUHP BARU: TANTANGAN DAN PELUANG MENUJU KEADILAN SOSIAL Setiawan, M. Nanda; Syariffuddin; Afita, Chindi Oeliga Yensi
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 11 No 1 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v11i1.4136

Abstract

Reformasi sistem hukum pidana di Indonesia melalui pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru merupakan langkah monumental dalam upaya menciptakan sistem hukum yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan kebutuhan masyarakat modern. Artikel ini mengkaji tantangan dan peluang yang muncul dari implementasi KUHP baru, khususnya dalam mencapai keadilan sosial. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menyoroti aspek-aspek penting seperti perlindungan hak asasi manusia, pengakuan hukum pidana adat, penerapan keadilan restoratif, dan kebijakan pemidanaan yang lebih humanis. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun KUHP baru membawa banyak pembaruan positif, implementasinya menghadapi tantangan besar, termasuk resistensi budaya hukum lama dan keterbatasan infrastruktur hukum. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat untuk memastikan reformasi ini berjalan efektif. Kata Kunci: Reformasi; Sistem Peradilan Pidana; Tantangan; Peluang; Keadilan.