Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al Ahkam Istinbath : Jurnal Hukum Supremasi Hukum Berajah Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Siti Humulhaer
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
TINDAK PIDANA PROSTITUSI DENGAN MENGGUNAKAN TRANSAKSI VIA MEDIA SOSIAL ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF TEORI ANOMI ROBERT KING MERTON Siti Humulhaer
SUPREMASI HUKUM Vol 16 No 01 (2020): Supremasi Hukum
Publisher : Universitas Islam Syekh Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jsh.v16i1.713

Abstract

Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks, mengingat prostitusi merupakan peradaban yang termasuk tertua di dunia dan hingga saat ini masih terus ada pada masyarakat kita. Ditinjau dari beberapa faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana prostitusi, sebagian besar terletak pada faktor ekonomi dan faktor sosial, faktor ekonomi dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, suasana lingkungan maupun pendidikan seseorang. Jadi prostitusi terjadi akibat kurangnya “kesejahteraan lahir batin” tidak terlepas dari aspek kehidupan atau penghidupan manusia termasuk rasa aman dan tentram yang dapat dicapai jika kesadaran masyarakat terhadap kewajiban penghargaan hak orang lain telah dipahami dan dihayati sehingga penegakan hukum dan keadilan berdasarkan kebenaran yang telah merupakan kebutuhan sesama, kebutuhan seluruh masyarakat. Adapun upaya penanggulangannya adalah dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Yang Maha Esa melalui pendidikan agama, melalui kegiatan religius dan pemahaman tentang ilmu-ilmu keagamaan. Menyediakan lembaga-lembaga baik formal maupun non formal untuk menciptakan suatu kegiatan yang positif untuk menunjang dalam hal perekonomian, Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang aturan hukum dan sanksi hukum terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana prostitusi dengan menggunakan transaksi via media sosial elektronik, Penegakan hukum yang tegas dalam upaya menanggulangi tindak pidana prostitusi dengan menggunakan transaksi via media sosial elektronik.
IMPLEMENTASI EFEK JERA MELALUI PRINSIP KEADILAN DALAM PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI Siti Humulhaer
SUPREMASI HUKUM Vol 13 No 02 (2017): Supremasi Hukum
Publisher : Universitas Islam Syekh Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang sering dihadapi oleh setiap masyarakat khususnya dalam penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi walaupun kemudian setiap masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing mungkin memberikan corak permasalahannya tersendiri di dalam kerangka penegakan hukumnya. Namun demikian setiap masyarakat mempunyai tujuan yang sama agar didalam masyarakat tercapai kedamaian sebagai akibat dari penegakan hukum, Tujuan (Pembentukan Undang-Undang 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) adalah mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara padakhususnya serta masyarakat pada umumnya. Oleh karenanya hukum itu harus dilaksanakan dan ditegakkan tanpa membeda-bedakan atau tidak memberlakukan hukum secara diskriminatif. Dengan demikian, dalam upaya untuk menjaga ketertiban kehidupan bermasyarakat maka hukum harus ditegakkan ditandai bahwa setiap kejahatan dan pelanggaran terhadap hukum harus mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat kejahatan dan pelanggaran itu sendiri dan dalam penerapan sanksi terdiri atas berbagai macam bentuk yang bertujuan memberikan keadilan tidak saja kepada korban tetapi juga sebagai tata nilai yang merekatkan tatanan kehidupan bermasyarakat. Selain keadilan, tujuan lain dari hukum yaitu adanya kepastian hukum dan kemanfaatan. Namun keadilan adalah tujuan yang tertinggi dari hukum. Kepastian hukum adalah bagian dan dibutuhkan sebagai upaya menegakkan keadilan. Dengankepastian hukum setiap perbuatan yang terjadi dalam kondisi yang sama akan mendapatkan sanksi. Adapun kemanfaatan dilekatkan pada hukum sebagai alat untuk mengarahkan masyarakat yang tentu saja tidak boleh melanggar keadilan. Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Tetapi mengandung tujuan untuk pelaku jera. Yang penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.
AKUNTABILITAS PENGELOLAHAN KEUANGAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Siti Humulhaer
SUPREMASI HUKUM Vol 13 No 01 (2017): Supremasi Hukum
Publisher : Universitas Islam Syekh Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah harus dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (pusat dan daerah). Salah satu syarat untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan seara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat dan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara Menjamin Keterbukaan (transparansi) dan Akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran yang bersifat tanggung jawab dari pemegang mandat dan pemberi mandat
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK MENCANTUMKAN PERINTAH PENAHANAN BATAL DEMI HUKUM BERDASARKAN PASAL 197 KUHAP Siti Humulhaer
SUPREMASI HUKUM Vol 12 No 01 (2016): Supremasi Hukum
Publisher : Universitas Islam Syekh Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepastian hukum terhadap putusan Hakim harus memuat sistematika putusan sebagaimana pasal 197 KUHAP. Ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP menunjukanbahwa kedua belas materi muatan suatu putusan pengadilan mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam proses beracara di mukapengadilan. Syarat materi muatan suatu putusan pengadilan bersifat imperatif dan wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai dengan isi ketentuan yang ditulis di dalamnya. Sehingga dalam pelaksanaanya tidak dapat diperluas atau dikurangi dengan alasan apapun selain hanya untuk dilaksanakan secara konsisten demi tercapainya kepastian hukum baik bagi Negara maupun bagi setiap orang yang berkepentingan. Tidak dimuatnya perintah penahanan dalam putusan No. 889 K/Pid.Sus/2012 tidak menyebabkan putusan batal demi hukum, hal ini dikarenakan pada saat putusan dibacakan terdakwa tidak berada dalam tahanan dikarenakan masa penahanan telah habis sebelum putusan Pengadilan Negeri dibacakan. Disamping itu juga dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa tidak dimuatnya aturan dalam pasal 197 ayat (1) huruf k dalam putusan hakim tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum. Dalam perkara pidana yang harus dibuktikan adalah kebenaran materiil, dan saat kebenaran materiil tersebut sudah terbukti dan oleh karena itu terdakwa dijatuhi pidana, namun karena ketiadaan perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan yangmenyebabkan putusan batal demi hukum, sungguh merupakan suatu ketentuan yang jauh dari substansi keadilan, dan lebih mendekati keadilan prosedural atau keadilan formal semata.
ANALISIS HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN SISTEM PEMBANGUNAN Siti Humulhaer
SUPREMASI HUKUM Vol 11 No 02 (2015): Supremasi Hukum
Publisher : Universitas Islam Syekh Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum merupakan instrument atau alat untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, menjadikan hukum sebagai sarana yang secara sadar dan aktif digunakan untuk mengatur masyarakat, dengan mengunakan melalui peraturan-peraturan hukum yang dibuat dengan sengaja. Dengan konteks demikian ini, sudah barang tentu harus diikuti dan diperhatikan perkembangan-perkembangan yang terjadi didalam kehidupan bermasyarakat, sebagai basis sosialnya hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial itu sendiri, yaitu hukum akan melayani (kebutuhan), anggota-anggota masyarakat, baik berupa pengalokasian kekuasaan, perindustrian sumber-sumber masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, hukum semakin penting peranannya sebagai sarana untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan pemerintah, Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai dampak (manfaat) positif bagi anggota masyarakat, dan dengan perkataan lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat jika tidak bersesuaian dengan apayang diinginkan oleh pemerintah atau negara, maka suatu kebijaksanaan publik tidak akan efektif dan hukum merupakan sarana penggerak untuk melakukan perubahan sosial, dan peraturan perundang-undangan merupakan sandaran negara untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan, oleh karena itu perubahan besar yang terjadi didalam hukum maupun didalam masyarakat diharapkan terjadi sebagai konsekuensi logis dari pembangunan dan agar tetap pada jalur sesuai dengan cita-cita dari tujuan nasional yang hendak diwujudkannya oleh sebab itu Pemerintah juga ikut bertanggung jawab untuk memantau masyarakat sehingga cita-cita dari tujuan nasional tersebut dapat terwujud dengan baik.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DELIK ABORTUS PROVOCATUS CRIMINALIS DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Siti Humulhaer
SUPREMASI HUKUM Vol 11 No 01 (2015): Supremasi Hukum
Publisher : Universitas Islam Syekh Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di dalam sistem hukum Indonesia, perbuatan aborsi dilarang dilakukan. Bahkan perbuatan Aborsi dikategorikan sebagai tindak pidana sehingga kepada pelaku dan orang yang membantu melakukannya dikenai hukuman. Akan tetapi walaupun sebagian besar rakyat Indonesia sudah mengetahui ketentuan tersebut, masih banyak juga perempuan yang melakukan aborsi dan pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun, dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan Aborsi Provocatus Medicinalis. Sedangkan aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai abortus provocatus criminalis. Bagaiamanakah pandangan menurut hukum pidana Indonesia dan Hukum Islam mengenai Aborsi dan bagaimanakah upaya aparat penegak hukum dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan Aborsi. Perbuatan aborsi dilarang dilakukan dan bahkan perbuatan Aborsi dikategorikan sebagai tindak pidana dan secara tegas dilarang dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga kepada pelaku dikenai hukuman penjara yang cukup berat bahkan para ulama sepakat bahwa tindakan Abortus Profoctatus Criminalis, yaitu aborsi kriminal yang menggugurkan kandungan setelah ditiupkan roh ke dalam janin tanpa suatu alasan syar’i hukumnya adalah haram dantermasuk kategori membunuh jiwa yang diharamkan Allah swt.
Penetapan Anggaran (APBD) Berbasis Perencanaan Berdasarkan Perundang-Undangan Dalam Perspektif Yuridis Mas Iman Kusnandar; Siti Humulhaer
Al Ahkam Vol. 17 No. 2 (2021): Juli - Desember 2021
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v17i2.5027

Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang berdaulat yang mempunyai konstitusi tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan konstitusi tersebut NKRI terdiri dari wilayah-wilayah sebagai suatu kesatuan. Otonomi daerah merupakan suatu jawaban bagi salah satu tujuan pembangunan nasional dimana provinsi yang mempunyai sifat daerah otonomi diberikan keleluasaan dalam merencanakan, menyusun, menjalankan, pengawasan peraturan-peraturan daerah dalam rangka meningkatkan kemajuan masyarakat, taraf hidup selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Dalam penulisan penelitian ini dilaksanakan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan. Data-data yang diperoleh merupakan data primer dan data sekunder yang dijadikan sebagai hasil penelitian dengan menggambarkan dengan jelas data, permasalahan, kemudian dianalisa yang kemudian dijadikan kesimpulan dalam penelitian ini. Adapun kesimpulannya bahwa Jakarta yang merupakan daerah yang telah di tetapkan sebagai Daerah Khusus Ibukota sesuai dengan Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Indonesia merupakan daerah otonom pada tingkat provinsi. Dimana dalam hal kewenangannya mencakup kebijakan – kebijakan seluruhnya, pengawasan menjalankan kebijakan yang ada, dan menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah( APBD )
Effectiveness of Law in the Policy of Restricting the Operation of Goods Vehicles Annie Myranika; Dian Yulviani; Siti Humulhaer; Dwi Nur Afrianto
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 22 No 02 (2025): Istinbath: Jurnal Hukum
Publisher : Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/istinbath.v22i02.art04

Abstract

Indonesia, as a country governed by the rule of law, places law as the primary instrument for ensuring certainty, justice, and benefit. In this context, Tangerang Regent Regulation No. 12 of 2022 was enacted as a strategic policy to reduce the rate of traffic accidents involving goods vehicles, especially dump trucks and heavy vehicles. However, its implementation faces various challenges. Therefore, this study aims to analyze the effectiveness of this regulation from both normative and empirical perspectives. This study uses an empirical legal method with a descriptive analytical approach. The research data were obtained through observation and interviews with the Transportation Agency officials and the Tigaraksa community. The results show that although the substance of the regulation is appropriate, its effectiveness is still hampered by limited personnel, monitoring facilities, and low legal awareness among truck drivers. However, there are supporting factors in the form of inter-agency coordination, community participation, and a decrease in violations at several vulnerable points. Overall, this study shows that the regulations have provided a relevant regulatory framework to reduce public transportation accidents, but their practical impact is still hampered by limitations in enforcement and infrastructure, thus requiring the strengthening of monitoring mechanisms and increasing drivers’ legal awareness. [Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam konteks tersebut, Peraturan Bupati Tangerang Nomor 12 Tahun 2022 ditetapkan sebagai kebijakan strategis untuk menekan tingkat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil barang, terutama truk tanah dan kendaraan berat lainnya. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai permasalahan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas regulasi tersebut dari aspek normatif maupun empiris. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data penelitian diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan aparat Dinas Perhubungan serta masyarakat Tigaraksa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun substansi peraturan telah sesuai kebutuhan, efektivitas penerapan masih terkendala oleh keterbatasan personel, sarana pengawasan, serta rendahnya kesadaran hukum pengemudi. Namun demikian, terdapat faktor pendukung berupa koordinasi antarinstansi, partisipasi masyarakat, serta adanya penurunan pelanggaran di sejumlah titik rawan. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi telah menyediakan kerangka regulasi yang relevan untuk menurunkan kecelakaan kendaraan angkutan, namun dampak praktisnya masih terhambat oleh keterbatasan penegakan dan infrastruktur, sehingga diperlukan penguatan mekanisme pengawasan serta peningkatan kesadaran hukum para pengemudi].
PENGATURAN DAN EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM POSITIF SERTA REFORMULASINYA DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA Imam Fathwa; Siti Humulhaer; Bayu Triwibowo; Tri Susanto; Ratu Chumairoh Noor
Berajah Journal Vol. 5 No. 12 (2026): Berajah Journal
Publisher : CV. Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/bj.v5i12.63

Abstract

Corruption is one of the crimes that has serious impacts on the life of the nation and the state, as it causes state financial losses and hampers national development. Therefore, Indonesian positive law strictly regulates criminal sanctions against perpetrators of corruption through Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes as amended by Law Number 20 of 2001. This study aims to analyze the regulation of criminal sanctions for corruption in Indonesian positive law, evaluate the effectiveness of their implementation in judicial practice, and examine the reformulation of sentencing policies from the perspective of criminal law reform. The research method used in this study is normative legal research employing statutory and conceptual approaches. The results of the study indicate that the regulation of criminal sanctions for corruption in Indonesian positive law includes principal penalties in the form of imprisonment and fines, as well as additional penalties such as payment of compensation for state losses, asset confiscation, and revocation of certain rights. However, in practice, the implementation of these sanctions still faces several obstacles, including sentencing disparities and the suboptimal recovery of state financial losses. Therefore, it is necessary to reformulate criminal sanction policies for corruption through strengthening asset recovery mechanisms and establishing sentencing guidelines in order to realize a criminal justice system that is more effective, fair, and capable of creating a deterrent effect for perpetrators of corruption crimes.
Akibat Hukum Kepailitan terhadap Kontrak Bisnis: Pembatalan, Kelanjutan, dan Tanggung Jawab Perjanjian Elmira Amalia, Lidya; Muhammad Arif Sardi; Siti Humulhaer
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5099

Abstract

Kepailitan menimbulkan konsekuensi hukum signifikan terhadap keberlakuan dan pelaksanaan kontrak bisnis. Setelah debitur dinyatakan pailit, kewenangan mengurus dan menguasai harta kekayaannya beralih kepada kurator, sehingga seluruh kontrak yang masih berjalan berada dalam rezim penilaian ulang demi kepentingan kreditur. Penelitian ini bertujuan menganalisis akibat hukum kepailitan terhadap kontrak bisnis, khususnya terkait mekanisme pembatalan, kelanjutan, dan perubahan tanggung jawab para pihak. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta pendekatan kasus melalui Putusan Mahkamah Agung No. 33 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017 mengenai actio pauliana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepailitan tidak otomatis mengakhiri kontrak, namun memberikan kewenangan kepada kurator untuk melanjutkan kontrak yang menguntungkan atau menghentikan kontrak yang merugikan berdasarkan Pasal 36 UU K-PKPU. Selain itu, tindakan debitur sebelum pailit yang merugikan kreditur dapat dibatalkan melalui mekanisme actio pauliana. Putusan MA No. 33 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017 menegaskan bahwa pengadilan memberikan perlindungan maksimal kepada kreditur dengan membatalkan transaksi tidak wajar yang mengurangi boedel pailit. Dengan demikian, rezim kepailitan memposisikan kontrak bisnis dalam kerangka perlindungan kolektif kreditur, efisiensi ekonomi, dan integritas proses pemberesan utang.
Co-Authors Annie Myranika Bayu Triwibowo Dian Yulviani Dwi Nur Afrianto Elmira Amalia, Lidya Imam Fathwa Mas Iman Kusnandar Muhammad Arif Sardi Ratu Chumairoh Noor Tri Susanto