Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.391
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Komunikasi Hukum VIDYA WERTTA : Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia GANEC SWARA jurnal ilmiah hospitality Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vyavahara Duta JIS Siwirabuda (Jurnal Ilmiah Sains Sosial, Kewirausahaan dan Kebudayaan)
Adi Surya, I Kadek
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
AKIBAT HUKUM KEDUDUKAN ANAK DALAM PERNIKAHAN SIRI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN I KADEK ADI SURYA
GANEC SWARA Vol 17, No 3 (2023): September 2023
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v17i3.510

Abstract

The goal to be achieved in this research is to find out the legal consequences of the position of children in unregistered marriages according to Islamic Law and the Marriage Law. To understand the concept of unregistered marriage according to Islamic Law and the Marriage Law. In this study the authors used the normative juridical writing method, namely legal research conducted using statutory regulations.According to Islamic law, an unregistered marriage is considered valid because a marriage that meets the pillars and conditions of marriage will be considered valid. Siri marriages are considered invalid according to the Marriage Law, because they refer to the provisions of Article 2 paragraph (2) of the Marriage Law regarding registration of marriages. From the provisions of this article, it can be seen that the Marriage Law focuses on the validity of marriage on two elements, namely; Marriage must be carried out in accordance with the conditions and procedures determined by law (state law) and religious law. This means that unregistered marriages that are carried out only by complying with religious law are not valid from the point of view of state law.For the legal status of children from unregistered marriages, according to Islamic law, they are considered legitimate children according to religion, because the child was born in or as a result of a legal marriage. According to the Marriage Law, the status of the child is the same as a child out of wedlock and cannot be said to be a child in a legal marriage, therefore the child does not have a birth certificate. As a result, legally the child has no right to claim support, inheritance or guardianship rights from his father. However, children from unregistered marriages can obtain their rights in accordance with Constitutional Court decision Number 46/PUU-VIII/2010 as long as they can prove it.
Implementasi Pasal 280 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Atas Hak Waris Anak Luar Kawin I Kadek Adi Surya
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 6, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v6i2.924

Abstract

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya. Adapun anak luar kawin merupakan istilah yang merujuk pada Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa: Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Hukum Waris erat hubungannya dengan Hukum Keluarga, karena seluruh masalah mewarisi yang diatur oleh Undang-Undang didasarkan atas hubungan kekeluargaan sedarah karena perkawinan. Hukum Waris sebagai bidang yang erat kaitannya dengan hukum keluarga adalah salah satu contoh klasik dalam kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen (Bhineka Tunggal Ika) yang tidak mungkin untuk dipaksakan agar terjadi unifikasi. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal ni ialah dengan menggunakan dasar hukum maupun pendapat para sarjana, hasil dari penelitian antara lain mengenai Anak luar kawin yang tidak diakui tidak akan menimbulkan akibat hukum dalam pewarisan, karena anak luar kawin yang tidak diakui baik oleh ibunya maupun oleh bapaknya tidak dapat mewaris harta peninggalan orang tuanya. Sedangkan anak luar kawin yang diakui sah baik oleh ibunya maupun oleh bapaknya atau oleh kedua-duanya akan menimbulkan akibat hukum dalam pewarisan, pada Pasal 280 KUHPerdata menyebutkan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin akan menimbulkan hubungan hukum antara si anak dengan bapak dan ibu yang mengakui serta Anak luar kawin, baik diakui secara sukarela maupun terpaksa termasuk ahli waris ab - intestato golongan pertama karena anak luar kawin merupakan anak dari pewaris, walaupun dengan jalan pengakuan. Akan tetapi, kedudukan anak luar kawin tidaklah sama dengan kedudukan anak sah dalam pewarisan karena anak sah dapat mewaris harta peninggalan orang tuanya tanpa memperdulikan adanya ahli waris ab - intestato golongan berikutnya
AKIBAT HUKUM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TERLIBAT DALAM PARTAI POLITIK Adi Surya, I Kadek; Gde Nurcana, I Dewa Nyoman
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 7, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v7i1.1059

Abstract

Pegawai Negeri Sipil merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Hal ini disebut dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Dalam upaya menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan Pegawai Negeri Sipil, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 9 ayat (2) UU ASN yang berbunyi: Pegawai Negeri Sipil harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Sehingga ketika ada yang sudah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil namun menjadi anggota/pengurus partai politik, maka sanksinya adalah orang tersebut diberhentikan tidak hormat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ialah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, materi konsistensi penjelasan umum dan pasal demi pasal. Sesuai dengan penelitian hukum maka sumber yang digunakan adalah sumber hukum primer dan sekunder. Sehingga dapat dibahas mengenai akibat hukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang terlibat partai politik, sesuai Pasal 84 UndangUndang ASN yang menyebutkan bahwa PNS yang dijatuhi sanksi administrative tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan berdasarkan Undang-Undang tersebut, dimana mekanisme pemberhentian tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH (STUDI KASUS DI KOPERASI JAYA MANDIRI TABANAN) Asriani, Ni Ketut Yanik Asriani; Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi; I Kadek Adi Surya; Ida Bagus Wirya Dharma
Jurnal Ilmiah Sains Sosial, Kewirausahaan dan Kebudayaan Vol. 3 No. 2 (2025): JIS SIWIRABUDA September 2025
Publisher : Universitas Tabanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58878/jurnalilmiahsainssosialkewirausahaandankebudayaan.v3i2.401

Abstract

Koperasi is an organization established to improve collective welfare, one of which is through savings and loan facilities that help members meet living and business needs. Problems arise when members fail to fulfill their credit repayment obligations. An effective solution is alternative dispute resolution through mediation, a peaceful process assisted by a neutral third party without involving the court. This study applies a socio-legal method, examining law in relation to social reality based on objective data, information, and opinions collected in the field. Theoretical foundations include Dispute Resolution Theory, Mediation Theory, and Non-Performing Loan Theory. Findings show that mediation in Koperasi Jaya Mandiri Tabanan is effective in resolving problematic loans. The process emphasizes a family approach, open communication, and consensus, resulting in agreements without litigation. However, challenges occur when debtors fail to attend mediation despite being summoned, which hinders deliberation and reflects a lack of responsibility. Therefore, more intensive communication is needed to encourage debtor participation and ensure the effectiveness of mediation.
PERANAN DESA PAKRAMAN DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA DI KECAMATAN KEDIRI, TABANAN, BALI Adi Surya, I Kadek; Pitriyantini, Putu Eka
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 6 No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28063

Abstract

“Peranan Desa Pakraman dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja di Kecamatan Kediri, Tabanan, Bali”. Penyalahgunaan narkotika sangat mengkhawatirkan terutama dikalangan generasi muda. Dewasa ini semakin banyak terjadi penyalahgunaan NARKOBA.Hasil Survey Nasional Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia,yang dilakukan BNN bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia pada tahun 2017,prevalensi penyalahgunaan Narkoba pada kelompok usia remaja adalah sebesar 24%. Dalam Undang-Undang Narkotika,efektifitas berlakunya Undang-Undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum.Hal ini dirasa kurang untuk meminimalisir penyalahgunaan Narkoba di Indonesia.Peran serta masyarakat sangat dibutuh dalam hal pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di kota,tapi sudah sampai ke Desa. Sehingga diperlukan peranan Desa Pakraman untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkoba. Penulisan jurnal ini bertujuan bagaimana sesungguhnya peranan desa Pakraman khususnya di Kecamatan Kediri dalam menanggulangi Narkoba terutama bagi remaja. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Berdasarkan kajian penelitian ini, bahwa Peranan Desa Pakraman Kecamatan Kediri untuk masalah narkoba yang pemakainya remaja, dimana desa pakrmanan memfasilitasi untuk menempuh penyelesaian masalah secara kekeluargaan/Prefentif.
MPLEMENTASI PASAL 280 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATAATAS HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN I Kadek Adi Surya
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/29wg7p70

Abstract

Children born out of wedlock are children born to a woman who does not have legal marriage ties with a man who has instilled a child in her womb, the child does not have a perfect position in the eyes of the law like legitimate children in general. The child out of wedlock is a term that refers to Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law, which states that: Children born out of wedlock only have civil relations with their mothers and their mothers' families. The Constitutional Court through Decision Number 46/PUU-VIII/2010 stated that Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law is conditionally unconstitutional insofar as this paragraph is interpreted as eliminating civil relations with men which can be proven based on science and technology and/or other evidence according to law has blood relations as the father. Inheritance Law is closely related to Family Law, because all inheritance matters regulated by law are based on blood-related relations by marriage. Inheritance law as a field that is closely related to family law is a classic example in the condition of a heterogeneous Indonesian society (Unity in Diversity) that it is impossible to force unification. The type of research used in this journal is to use a legal basis or the opinion of scholars, the results of the research include, among other things, children out of wedlock who are not recognized will not cause legal consequences in inheritance, because children out of wedlock are not recognized either by their mothers or by their parents. his father could not inherit the property left by his parents. Meanwhile, an illegitimate child who is recognized as valid either by the mother or by the father or by both of them will cause legal consequences in inheritance, Article 280 of the Civil Code states that recognition made to a child out of wedlock will result in a legal relationship between the child and the father and Mothers who acknowledge and children out of wedlock, both voluntarily and compulsorily acknowledged, are included in the first class of ab-intestato heirs because children out of wedlock are children of the heir, even though by way of recognition. However, the position of a child out of wedlock is not the same as the position of a legitimate child in inheritance because a legitimate child can inherit the inheritance of his parents without regard to the presence of the next class of ab-intestato heirs
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SERTADENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 ENTANG ARBITASEDAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KHUSUSNYA DALAMPENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKANMELALUI MEDIA ELEKTRONIK I Kadek Adi Surya
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/0ha0y071

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi mencakup masalah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, memproses, memproduksi dan mengirimkan informasi dari dan ke industri ataupun masyarakat secara efektif dan cepat Demikian juga dengan Indonesia, dimana penggunaan teknologi informasi berkembang dengan sangat cepat dan semakin penting artinya bagi masyarakat. Pemanfaatannya pun telah semakin meluas sehingga memasuki hampir semua segi kehidupan. Dengan kemudahan adanya media sosial masyarakat juga bebas berekspresi dan mengeluarkan pendapat, tapi kebebasan ini tetap harus menjaga kenyamanan orang lain dan menjaga etika berbahasa dan berprilaku dalam berinteraksi melalui media sosial. Hal ini memicu adanya dampak negatif yang timbul dari manfaat media sosial. Sehingga sering terjadi tuduhan pencemaran nama baik atau penghinaan, karena kurang berhati-hati dalam berinteraksi melalui media sosial. Dalam kasus pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik tidak hanya dapat diselesaikan berdasar Undang-Undang ITE atau melalui pengadilan melainkan bisa juga diselesaikan dengan perdamaian melalui Alternative Penyelesaian Sengketa atau nonlitigasi. Karena tindak pidana pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang dapat dicabut oleh pihak pelapor, dimana proses penyeselaiannya dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara yang dipilihnya yang kemudian mencabut laporannya di kepolisian dan membuat surat pernyataan perjanjian perdamaian serta mengenai hambatan hambatan yang mempengaruhi penyelesaian hukum kasus pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik secara perdamaian terdapat beberapa faktor diantaranya, yang pertama faktor kepentingan, kedua hak dan yang ketiga kekuasaan, kemudian faktor-faktor yamg mendorong penyelesaian secara perdamaian adalah karena pihak itu sendiri sadar dan datang untuk meminta maaf, kemudian di karenakan para pihak yang bersangkutan masih ada dalam hubungan keluarga, teman, pacar ataupun mantan pacar. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum diantaranya faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, masyarakat serta kebudayaan. Upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang penggunaan media elektronik yang baik dan mencegah hal-hal yang dapat menimbulkan masalah serta disalah gunakan oleh pihakpihak lain mengenai pelanggaran Undang Undang.
Co-Authors Asriani, Ni Ketut Yanik Asriani Gde Nurcana, I Dewa Nyoman I Dewa Gede Budiarta I Dewa Nnyoman Gde Nurcana I WAYAN ANTARA Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi Ida Bagus Wirya Dharma IDA BAGUS WIRYA DHARMA Pitriyantini, Putu Eka Putu Andhika Kusuma Yadnya Putu Andhika Kusuma Yadnya