Pangaribuan, Piatur
Unknown Affiliation

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MONEY POLITIC MEMAKAI E-WALLET DALAM UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM Pangaribuan, Piatur; Raynaldi, Raynaldi; Yulhim, Ananda; Saputra, Andika
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 7, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v7i1.942

Abstract

Penelitian ini menginvestigasi dampak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap penggunaan e-money dalam konteks pemilu, khususnya melalui e-wallet dalam era digital. Fokus utamanya adalah pada aspek hukum, transparansi keuangan, dan risiko terkait keamanan data. Penelitian juga mengidentifikasi bagaimana regulasi tersebut mempengaruhi penggunaan e-wallet dalam praktik pemilu, dengan perhatian khusus pada transparansi keuangan, akuntabilitas dana politik, dan potensi risiko keamanan data. Money politic dengan menggunakan e-wallet menjadi fenomena baru yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap kerangka hukum yang berlaku. Penelitian ini meliputi identifikasi peraturan hukum yang relevan, analisis terhadap implikasi penggunaan teknologi e-wallet dalam pelanggaran money politic, serta tinjauan terhadap upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi praktik ini. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat perlindungan integritas demokrasi dan sistem pemilihan umum di Indonesia. Hasil penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana praktik money politics berubah seiring dengan penerapan regulasi baru. Selain itu, penelitian ini menyajikan rekomendasi untuk memperkuat kerangka regulasi yang ada, memastikan integritas proses pemilu, dan mengedepankan penggunaan e-wallet secara etis dalam perspektif pemilu tahun 2024. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan semua pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan serta peluang yang timbul di era digital saat ini.
Tinjauan Hukum terhadap Implementasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Lung Anai Kabupaten Kutai Kartanegara Artya Fathra Marthin; Roziqin, Roziqin; Pangaribuan, Piatur
Jurnal de Facto Vol 13 No 1: Juli 2026
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v13i1.342

Abstract

Implementasi pengelolaan dana desa di berbagai wilayah Indonesia masih menghadapi tantangan, meskipun kerangka hukum telah disusun secara sistematis melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksananya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pengelolaan dana desa di Desa Lung Anai, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul berdasarkan data sekunder. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan sumber data berupa regulasi, dokumen APBDes, hasil audit, dan laporan media. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun struktur dan prosedur pengelolaan dana desa di Lung Anai secara formal telah mengikuti ketentuan normatif, pelaksanaannya masih terkendala oleh kapasitas aparatur desa yang rendah, lemahnya dokumentasi dan pengawasan, serta minimnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penerapan prinsip tata kelola yang baik guna mewujudkan pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.