Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Haikal, Mohammad; Akbar, Khairil; Efendi, Sumardi
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 4, No. 1 (Juni 2024)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/maqasidi.v4i1.2988

Abstract

Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah adalah landasan utama bagi bank-bank syariah dalam menjalankan operasional mereka. Dengan semakin berkembangnya industri perbankan syariah, pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip tersebut menjadi krusial dalam memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam serta memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan ajaran agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, dengan fokus pada larangan riba, promosi pembagian risiko dan keuntungan, serta larangan investasi yang tidak etis dan tidak bermoral. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan mengumpulkan data dari literatur terkait, dokumen hukum, dan publikasi resmi yang terkait dengan perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Larangan riba, promosi pembagian risiko dan keuntungan, serta larangan investasi yang tidak etis dan tidak bermoral menjadi landasan penting bagi bank-bank syariah dalam menjalankan operasional mereka secara sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Kesimpulannya, pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi krusial bagi bank-bank syariah dalam menjalankan operasional mereka. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, bank-bank syariah dapat memainkan peran yang lebih besar dalam mempromosikan inklusi keuangan, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan sesuai dengan ajaran agama Islam.
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI PROVINSI BANTEN 2017-2021 Setiawan, Khoirul; Haikal, Mohammad; Wicaksana, Adholf Galih; Dermawan, Deris
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi Vol. 2 No. 1 (2023): April : Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1518.273 KB) | DOI: 10.55606/jurrie.v2i1.1112

Abstract

Kami menyelidiki ini dilakukan sebagai evaluasi dampak upah minimum kabupaten/kota dan indeks pembangunan manusia kepada tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017 hingga 2021. Analisis regresi berganda dipakai buat menentukan seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil riset menampakkan bahwa variabel IPM dan upah minimum tidak signifikan dalam mempengaruhi tingkat pengangguran, meskipun penelitian lebih rinci dan kompleks diperlukan untuk hasil yang lebih akurat. Diharapkan hasil riset ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas kebijakan ekonomi pada Provinsi Banten.
ANALISIS MAKNA ZAKAT DALAM AL-QURAN Haikal, Mohammad; Efendi, Sumardi; Ramly, Arroyyan
BASHA'IR: JURNAL STUDI AL-QUR'AN DAN TAFSIR Vol 4 No 1 (2024): Basha'ir: Jurnal Studi Al-Quran dan Tafsir
Publisher : Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/bashair.v4i1.2871

Abstract

Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, memiliki peran yang penting dalam kehidupan umat Muslim. Dalam Al-Quran, zakat disebutkan sebagai kewajiban bagi umat Muslim yang mampu untuk menyisihkan sebagian dari harta mereka untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Namun, makna zakat dalam Al-Quran tidak hanya terbatas pada aspek keuangan semata, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan spiritual yang mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna zakat dalam Al-Quran, dengan fokus pada konsep, tujuan, dan implikasi praktisnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip yang mendasari zakat dalam ajaran Islam dan relevansinya dalam konteks masyarakat modern. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hermeneutika Al-Quran, yang melibatkan studi mendalam terhadap teks suci dengan memperhatikan konteks historis, linguistik, dan budaya. Penelitian ini juga menggunakan analisis perbandingan antara ayat-ayat yang terkait dengan zakat dan interpretasi dari berbagai tafsir Al-Quran yang ada. Analisis makna zakat dalam Al-Quran mengungkapkan kedalaman konsep ini dalam ajaran Islam. Zakat bukan hanya merupakan kewajiban keuangan, tetapi juga instrumen penting dalam menciptakan keadilan sosial, memperkuat solidaritas sosial, dan memajukan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang makna zakat dalam Al-Quran, diharapkan umat Muslim dapat melaksanakan kewajiban zakatnya dengan lebih efektif dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat secara keseluruhan.
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL Efendi, Sumardi; Haikal, Mohammad
AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH Vol. 14 No. 1 (2022): At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/tasyri.v14i1.911

Abstract

Memberikan jaminan produk layak konsumsi kepada konsumen adalah kewajiban setiap pedangan. Begitu juga dengan lembaga pemerintah memberikan sertifikat halal adalah suatu kewajiban agar produk yang beredar terjamin, apa jadinya jika suatu produk yang beredar dimasyarakat tidak terjaga kehalalan produk. Ini lah yang menjadi pembahasan dalam jurnal ini apakah sanksi bagi pelaku pelanggaran dalam menggunakan produk jaminan halal, apalagi di khususkan untuk wilayah provinsi aceh yang sudah memiliki Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal sebagai wilayah khusus di Indonesia yang menjalankan syariat Islam. Dengan menggunakan metode penelitian kajian pustaka dan telaah berbagai macam literatur hukum didapatkan kesimpulan bahwa bagi pelaku usaha beragama Islam yang tidak menjaga kehalalan produk dikenakan ‘uqubat ta’zir berupa cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali, atau pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan, atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni. Adapun bagi pelaku Pelaku Usaha beragama bukan Islam yang tidak menjaga kehalalan produk dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2.000.000.000,00 dan apabila dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama yang diantaranya beragama bukan Islam, pelaku usaha yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela.
Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Merek Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam Mawaddah, Fithri; Haikal, Mohammad; Saputra, Fedri; Akbar, Khairil; Efendi, Sumardi
AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH Vol. 15 No. 2 (2023): At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/tasyri.v15i2.1710

Abstract

Brand counterfeiting is very disturbing to the public as consumers who always use the brand image of certain products, but the perpetrators of brand counterfeiting continue to increase, therefore they need to be held criminally responsible for their actions. With a legal normative approach, namely by considering laws and norms and concepts related to the boundaries of legal units so that the sanctions obtained as a form of legal responsibility for the perpetrators of counterfeiting this article try to find the answer, so that in the end a conclusion is obtained in Indonesian positive law that the sanctions are regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications with a maximum sanction of 5 (five) years and/or a maximum fine of Rp. zir which is returned to the authorities/judges in imposing sanctions that can provide a sense of justice for all.
Penguatan Nilai-nilai Syari’at Islam dan Moderasi Beragama Bagi Kader Al Jam’iyatul Washliyah dan Mahasiswa di Aceh Barat Herman, Herman; Efendi, Sumardi; Ramli; Sukri; Zulhendra, Danil; SH, Hendra; Risardi, Merta; Haikal, Mohammad; Jumaidir, Desi; Abidin, Bustanul
ZONA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 1 (2024): CALL FOR PAPER
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/zona.v1i1.47

Abstract

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan praktik nilai-nilai Syari’at Islam serta moderasi beragama bagi kader Al Jam’iyatul Washliyah dan mahasiswa di Aceh Barat. Aceh Barat merupakan salah satu daerah dengan mayoritas penduduk beragama Islam yang kuat. Namun, penting untuk memastikan bahwa pemahaman dan praktik Islam di wilayah ini tetap seimbang, moderat, dan berlandaskan pada nilai-nilai syari’at Islam yang benar. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini mencakup penyelenggaraan seminar dan diskusi kelompok. Selama kegiatan ini, peserta diberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai Syari’at Islam, moderasi beragama, dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hasil dari pengabdian masyarakat ini diharapkan akan menjadi landasan bagi kader Al Jam’iyatul Washliyah dan mahasiswa di Aceh Barat untuk mengamalkan nilai-nilai Syari’at Islam secara benar dan moderat, serta menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat mereka. Melalui pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai Islam yang moderat, diharapkan Aceh Barat akan tetap menjadi daerah yang damai dan harmonis dalam keberagaman.
Sharia Principles In Risk Management In Islamic Banking: A Literature Review Haikal, Mohammad; Efendi, Sumardi; Ramly, Arroyyan
AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah Vol. 6 No. 2 (2024): AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam - IAIN Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52490/at-tijarah.v6i2.3411

Abstract

Islamic banking operates based on sharia principles, which strictly prohibit practices such as riba (interest), gharar (excessive uncertainty), and maysir (gambling). These prohibitions directly influence the approach to risk management. This study aims to review existing literature related to the application of sharia principles in risk management within Islamic banking. To thoroughly explore the topic, this study employed a library research method, which involved collecting, analyzing, and synthesizing information from various academic sources, including scholarly journals, books, and research reports.  The findings reveal that Sharia principles not only provide a unique framework for risk management but also strengthen the financial stability of Islamic banks by avoiding speculative practices and excessive uncertainty. Furthermore, the Sharia Supervisory Board (known as DPS) plays a crucial role in ensuring compliance with these principles. Thus, the application of Sharia principles in risk management significantly contributes to the sustainability and stability of Islamic banking. However, challenges remain, such as the limited availability of Sharia-compliant financial instruments. This study recommends further study to develop innovative and Sharia-compliant risk management instruments and strategies to support the future development of Islamic banking
Akulturasi Suku Bugis dan Suku Lauje: Studi Komunikasi Antar Budaya Desa Balukang Kabupaten Donggala Haikal, Mohammad
Social Humanity: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 8 No. 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22487/j.sochum.v8i1.1892

Abstract

The aims of this study are: (1) To explain the acculturation that occurred (a study of intercultural communication between the Bugis and Lauje tribes in Balukang Village). (2) To explain the acculturation factors that occur between different ethnic groups (a study of intercultural communication between the Bugis and Lauje tribes in Balukang Village). This type of research is descriptive qualitative, namely by examining the data obtained from the field and then describing or describing the results of the research. The informants of this research are people who are selected based on certain considerations that they are considered competent to answer the researcher's questions. Primary data were obtained through participant observation and in-depth interviews. Secondary data is obtained through literature study in the form of books, journals and so on related to the problem under study. The results obtained indicate that acculturation has occurred (a study of intercultural communication between the Bugis and Lauje tribes in Balukang Village).