Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda International Journal of Social Service and Research
Zairi Absi, Warmiyana
Unknown Affiliation
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Legal Analysis of Corporate Insolvency: A Case Study of the Insolvency Resolution Process Zairi Absi, Warmiyana; Utoyo, Marsudi
International Journal of Social Service and Research Vol. 3 No. 12 (2023): International Journal of Social Service and Research (IJSSR)
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/ijssr.v3i12.651

Abstract

Bankruptcy is a situation that can be experienced by all who run their business, bankruptcy is a debtor who is in an unfavorable state because all his assets are not enough to meet his needs to pay all his debts. So that legal problems arise when a company experiences financial difficulties, in Indonesia bankruptcy law is regulated in Law number 37 of 2004. The purpose of the study is to analyze bankruptcy law, especially the bankruptcy settlement process. The research method used in this study is the descriptive qualitative method. Data collection is carried out through literature studies (library research), then the collected data is analyzed through three stages, namely data reduction, data presentation, and conclusions. The results showed that Law Number 37 of 2004 can provide legal protection to creditors, debtors, and the public fairly and equitably. The bankruptcy settlement process can be carried out through two stages, namely the PKPU stage or postponement of debt payment obligations and the bankruptcy settlement process. The bankruptcy settlement process consists of several stages, namely the first bankruptcy application, the examination of the bankruptcy application, the bankruptcy statement decision, the appointment of a receiver, the distribution of debtor's assets, and then the last stage of the bankruptcy closing decision.
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) Candra, Andi; Zairi Absi, Warmiyana; Sudarna
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 28 No. 1 (2022): Maret
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v28i1.62

Abstract

Abstrak Setiap karya-karya yang lahir dari buah pikir cemerlang berguna bagi manusia perlu di akui dan dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Untuk itu sistem Hak Atas Kekayaan Intelektualdiperlukan sebagai bentuk penghargaan atas hasil karya. Disamping itu sistem Hak Atas Kekayaan Intelektual menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia, sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi dan karya yang sama dapat dihindari atau dicegah. Adanya perundang-undangan yang mengatur terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut, masyarakat dapat berkarya dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi. Kata Kunci : Hak, Kekayaan, Intelektual. Abstract Every work that is born from brilliant ideas useful for humans needs to be recognized and protected by the Indonesian government. For this reason, the Intellectual Property Rightssystem is needed as a form of appreciation for the work. In addition, the Intellectual Property Rights system supports the establishment of a good documentation system for all forms of human creativity, so that the possibility of producing the same technology and works can be avoided or prevented. The existence of legislation that regulates the Intellectual Property Rights, the community can work optimally for the necessities of life or develop it further to provide even higher added value.
TELAAH NORMATIF TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS FENOMENA CYBER BULLYING SEBAGAI KEJAHATAN DI DUNIA CYBER Djufri, Darmadi; Zairi Absi, Warmiyana
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 28 No. 1 (2022): Maret
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v28i1.65

Abstract

Abstrak Akibat yang timbul dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut adalah harus adanya pengaduan dari korban cyber bullying agar pelaku dapat dituntut di depan pengadilan. Keterbatasan masyarakat dalam membuat opini, tulisan, atau komentar di dunia cyber merupakan dampak dari UU ITE yang dirasa masih multi interpretasi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 yang menyatakan bahwa unsur “di muka umum” yang terdapat dalam Pasal 310 dan 311 KUHP dianggap kurang memadai sehingga perlu rumusan khusus yang bersifat ekstensif yaitu “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya” karena pembuat undang-undang pada waktu itu belum memikirkan bahwa perkembangan teknologi dapat memfasilitasi tindak pidana penghinaan yang paperless, seperti dalam internet. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penghinaan yang diatur dalam KUHP tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia cyber. Tetapi, penafsiran norma yang termuat dalam UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP karena Pasal dalam UU ITE esensinya adalah untuk memberikan payung hukum terhadap korban dari penghinaan dan pencemaran nama baik. Kata kunci : Kejahatan Dunia Maya, Tindak Pidana, Payung Hukum Abstract The consequences arising from the Constitutional Court's (MK) decision are that there must be complaints from victims of cyber bullying so that the perpetrators can be prosecuted before the court. The limitations of the public in making opinions, writings, or comments in the cyber world are the impact of the ITE Law which is still considered to have multiple interpretations. The decision of the Constitutional Court Number 50/PUU-VI/2008 which states that the "public" element contained in Articles 310 and 311 of the Criminal Code is considered inadequate so that it needs a special formulation that is extensive in nature, namely "distributing, transmitting and/or making it accessible" because the legislators at that time had not thought that technological developments could facilitate paperless criminal acts of humiliation, such as on the internet. Therefore, the Constitutional Court is of the opinion that the insults regulated in the Criminal Code cannot reach offenses against insults and defamation committed in the cyber world. However, the interpretation of the norms contained in Law regarding insults and/or defamation cannot be separated from the criminal law norms contained in Article 310 and Article 311 of the Criminal Code because the Article in the ITE Law essentially provides a legal umbrella. against victims of humiliation and defamation.
SISTEM PEWARISAN TUNGGU TUBANG DI DAERAH SEMENDO SUMATERA SELATAN Zairi Absi, Warmiyana
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 28 No. 4 (2022): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v28i4.83

Abstract

Abstrak Hukum waris yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang masih bersifat pluralistis, yaitu ada yang tunduk kepada hukum waris dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat. Masyarakat Indonesia berbhineka yang terdiri dari beragam suku bangsa memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beragam antara yang satu dengan yang lainnya berbeda dan memiliki karakteristik tersendiri yang menjadikan hukum adat termasuk di dalamnya hukum waris menjadi pluralistis pula. Masih berlakunya sistem kewarisan adat yang unik di daerah Semendo yakni tunggu tubang menunjukkan bahwa Indonesia masih negeri yang kaya akan budaya dan adat istiadat yang tidak boleh dikesampingkan begitu saja karena hukum adat adalah salah satu sumber hukum nasional, oleh karena itu sistem kewarisan adat tunggu tubang harus tetap dilaksanakan dan terus dilestarikan pada khususnya oleh masyarakat Semendo. Kata Kunci : Sistem Pewaris, Hukum Waris, Hukum Waris Adat Abstract Inheritance law that applies among the Indonesian people is still pluralistic, that is, there are those who are subject to inheritance law in the Civil Code. Islamic Inheritance Law and Customary Inheritance Law. The diverse Indonesian society which consists of various ethnic groups has different customs and customary law from one another and has its own characteristics that make customary law, including inheritance law, become pluralistic as well. The existence of the unique customary inheritance system in the Semendo area, namely the waiting tubang, shows that Indonesia is still a country rich in culture and customs that should not be ruled out because customary law is one of the sources of national law, therefore the waiting tubang traditional inheritance system must continue to be implemented and continue to be preserved in particular by the people of Semendo.
SANKSI TERHADAP ADVOKAT YANG MENGABAIKAN KEPENTINGAN KLIENNYA Zairi Absi, Warmiyana
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 29 No. 1 (2023): Maret
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v29i1.96

Abstract

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah memperjelas peranan dan tanggung jawab advokat dalam masyarakat, terutama terhadap dirinya sendiri dan terhadap advokat lain, namun dengan adanya undang-undang ini sangat jelas peranan dan wewenang asisten sebagai pengawas. dari hukum berikut: Hal yang sama berlaku untuk polisi, jaksa, dan hakim. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sanksi dapat dikenakan kepada pengacara yang mengabaikan atau mengabaikan kepentingan kliennya, seperti teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemutusan hubungan kerja untuk selamanya, sesuai dengan kondisi umum pengacara. Nomor 18 Tahun 2003 untuk Pengacara. Sponsor dan klien harus menjaga hubungan baik dan bekerja sama berdasarkan kesepakatan bersama, dilandasi keterbukaan pikiran, kejujuran dan tanggung jawab
Kepailitan Perusahaan Pembiayaan: Hak dan Upaya Hukum Kreditur dalam Proses Kepailitan Zairi Absi, Warmiyana; Cayo, Putri Sari Nilam; Martini, Martini; Aprita, Serlika
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 31 No. 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v31i1.139

Abstract

Bankruptcy of a finance company is a condition in which the company is unable to fulfill its obligations to creditors, resulting in a bankruptcy legal process. In the bankruptcy process, creditors have rights that must be considered, including the right to submit bills, attend creditors' meetings, and obtain payments from the liquidation of the bankrupt company's assets. However, problems often arise regarding payment priorities, objections to asset management, and other legal actions that can affect the position of creditors. Therefore, creditors need to understand the legal remedies that can be taken, such as filing objections to bankruptcy decisions, homologation requests, and other legal steps to protect their interests. This article comprehensively discusses the rights and remedies available to creditors in the face of finance company insolvency proceedings, highlighting relevant legal aspects as well as prevailing practices in Indonesia
Co-Authors Aprita, Serlika Candra, Andi Cayo, Putri Sari Nilam Djufri, Darmadi Marsudi Utoyo Martini Martini Sudarna