Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.024
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda
Candra, Andi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
TANGGUNGJAWAB NEGARA DALAM MELINDUNGI HAK WARGA NEGARA UNTUK BERPARTISIPASI DALAM PEMILU SERENTAK DI 2020 PADA MASA PANDEMI COVIT-19 Husnaini, Husnaini; Kesuma, Derry Angling; Djufri, Darmadi; Candra, Andi
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2020: Volume 6 Nomor 2 Juni 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v6i2.259

Abstract

Abstrak Ada beberapa perlakuan yang dapat dilakukan oleh KPU atas nama negara agar Pemilu serentak dapat berjalan seperti yang diinginkan, yaitu bersih dan sehat, antara lain : 1) Memberikan Pendidikan Pendidikan Politik kepada Masyarakat. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Memberikan pemahaman politik kepada masyarakat melalui Pendidikan politik tidak hanya saat tahapan pemilu, tetapi dilaksanakan secara terus menerus sehingga masyarakat dapat melek (memahami) politik. UU 2 Tahun 2011 perubahan atas UU 2 Tahun 2011 tentang partai politik menyatakan bahwa Partai Politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berkaca pada undang-undang tersebut maka partai politik wajib memberikan Pendidikan politik kepada masyarakat bukan hanya saat ada tahapan pemilu saja, tapi secara berkesinambungan sehingga masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. 2) Meningkatkan Sosialisasi Tahapan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu. Kewajiban penyelenggara pemilu terutama KPU untuk melakukan sosialisasi Pemilu kepada Pemilih. Sosialisasi Pemilu merupakan proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program Penyelenggaraan Pemilu. 3) Menyusun Data Pemilih Tetap (DPT) yang berkualitas. Pemilih yang terdaftar dalam data pemilih memang tidak berkaitan langsung dengan dengan kesadaran kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu atau pemilihan, tetapi daftar pemilih yang berkualitas akan berpengaruh terhadap angka tingkat kehadiran pemilih di TPS. Hanya pemilih yang memenuhi syarat yang dimasukkan dalam daftar pemilih tetap, sehingga mengurangi tingkat ketidakhadiran pemilih ke TPS. Kata Kunci : Pertanggungjawaban Negara, Hak Warga negara, Pemilihan Umum Abstract From what has been described in the previous sub-chapter, the writer can say that there are also several treatments that can be carried out by the KPU on behalf of the country so that the general election can run as desired, namely clean and healthy, including: 1) Providing Education Education Politics to the Community. Political Education is a process of learning and understanding of the rights, obligations and responsibilities of every citizen in the life of the nation and state. Providing political understanding to the community through political education not only during the election stage, but carried out continuously so that people can be literate (understand) politics. Law 2 of 2011 amendments to Law 2 of 2011 regarding political parties state that Political Parties function as a means of political education for members and the wider community to become Indonesian citizens who are aware of their rights and obligations in the life of society, nation and state. Reflecting on the law, political parties are required to provide political education to the community not only when there are election stages, but on an ongoing basis so that people are aware of their rights and obligations as citizens. 2) Increase Election Stages Socialization by Election Organizers. The obligation of election organizers, especially the KPU, is to disseminate information to the voters Election socialization is the process of delivering information about the stages and programs of the Election Implementation. 3) Develop quality voter data (DPT). Voters who are registered in the voter data are indeed not directly related to public awareness to use their voting rights in elections or elections, but the list of qualified voters will affect the number of voter attendance at polling stations. Only eligible voters are included in the permanent voter list, thereby reducing the level of absence of voters to the polling station.
Tinjauan Hukum Mengenai Tindak Pidana Gratifikasi Layanan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Afriani, Kinaria; Merita, Enni; Candra, Andi
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2023): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v10i1.838

Abstract

Abstract Corruption techniques and strategies are very diverse, which is a hot topic of discussion is the criminal act of corruption regarding gratification in the form of sexual services, which appears in the term sexual gratification. This research method is a normative juridical approach. Sexual service to recipients is a criminal act of corruption regarding gratuities as meant in Law Number 20 of 2001 concerning amendments to laws. Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes in the elucidation of Article 12B paragraph (1) UUPTPK. This is in accordance with the original intent of the UUPTPK itself, even though the crime of sexual gratification is not explained explicitly in the UUPTPK. There is a need for stricter sanctions against the crime of sexual gratification because it also tarnishes the nation with immoral acts, meaning that there is also a need for social sanctions which are also formulated in Law Number 20 of 2001 concerning amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication Corruption Crime
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN SERTA KELEBIHAN DAN KELEMAHANNYA Candra, Andi; Warmiyana Zairi Absi
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 27 No. 3 (2021): September
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v27i3.50

Abstract

Pengadilan tidak berwenang memeriksa kembali perkara yang sudah di jatuhkan putusan arbirtasenya kecuali apabila ada perbuatan melawan hukum terkait dengan pengambilan keputusan arbitrase dengan itikad baik, dan apabila putusan arbitrase itu melanggar ketertiban umum. Kelebihannya, kerahasiaan sengketa para pihak terjamin, dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administrasf dan kelemahannya, putusan arbitrase sangat tergantung kepada kemanpuan teknis arbiter untuk memberikan putusan yang memuaskan kepada kedua belah pihak. Karena walaupun arbiter adalah seorang ahli, namun belum tentu dapat memuaskan para pihak. Kata Kunci : Arbitrase penyelesaian di luar pengadilan, kerahasiaan sengketa para pihak terjamin. ABSTRACT The court is not authorized to re-examine a case where the award of arbitration has been passed unless there is an unlawful act related to making an arbitration decision in good faith, and if the arbitral award violates public order. The advantage is that the confidentiality of disputes between the parties is guaranteed, delays can be avoided due to procedural and administrative matters and weaknesses, the arbitration award is very dependent on the technical ability of the arbitrator to provide satisfactory decisions to both parties. Because even though the arbitrator is an expert, it may not necessarily satisfy the parties. Keywords : Out-of-court settlement arbitration, the confidentiality of the disputes of the parties is guaranteed.
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) Candra, Andi; Zairi Absi, Warmiyana; Sudarna
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 28 No. 1 (2022): Maret
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v28i1.62

Abstract

Abstrak Setiap karya-karya yang lahir dari buah pikir cemerlang berguna bagi manusia perlu di akui dan dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Untuk itu sistem Hak Atas Kekayaan Intelektualdiperlukan sebagai bentuk penghargaan atas hasil karya. Disamping itu sistem Hak Atas Kekayaan Intelektual menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia, sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi dan karya yang sama dapat dihindari atau dicegah. Adanya perundang-undangan yang mengatur terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut, masyarakat dapat berkarya dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi. Kata Kunci : Hak, Kekayaan, Intelektual. Abstract Every work that is born from brilliant ideas useful for humans needs to be recognized and protected by the Indonesian government. For this reason, the Intellectual Property Rightssystem is needed as a form of appreciation for the work. In addition, the Intellectual Property Rights system supports the establishment of a good documentation system for all forms of human creativity, so that the possibility of producing the same technology and works can be avoided or prevented. The existence of legislation that regulates the Intellectual Property Rights, the community can work optimally for the necessities of life or develop it further to provide even higher added value.
KONSEP HUKUM PROGRESIF DALAM PEMERINTAHAN DAERAH Candra, Andi; Kinaria Afriani; Jauhari, Jauhari
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 29 No. 2 (2023): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v29i2.103

Abstract

Abstrak Hukum progresif adalah hukum yang hidup dan berkembang, yang didukung peran aktif baik masyarakat maupun aparatur pemerintahan yang tidak hanya mampu mendengarkan suara hati rakyat tetapi juga aparatur pemerintahan yang berani dan menjalankan hukum dan pemerintahan tidak hanya dengan logikanya akan tetapi juga dengan menggunakan kecerdasan spiritualnya. Dari adanya suatu konsep hukum progresif diharapkan terwujud suatu pemerintahan daerah yang didukung dengan aparatur pemerintahannya yang mampu dan mau mendengarkan suara hati rakyatnya. Dengan penerapan hukum progresif dalam pemerintahan di daerah sebagai suatu gagasan diharapkan mampu mendukung pelaksanaan otonomi daerah sehingga tercapai kebahagiaan, keamanan, ketertiban, serta kesejahteraan bagi masyarakat. Kata Kunci : Hukum Progresif, Pemerintah, Otonomi Daerah Abstract Progressive law is a law that lives and develops, which is supported by the active role of both the community and government officials who are not only able to listen to the voices of the people's hearts but also government officials who are brave and run the law and government not only with logic but also by using their spiritual intelligence. From the existence of a progressive legal concept, it is hoped that a regional government will be supported by government officials who are able and willing to listen to the voices of the people's hearts. With the application of progressive law in regional government as an idea, it is hoped that it will be able to support the implementation of regional autonomy so that happiness, security, order and welfare for the community are achieved. Keywords: Progressive Law, Government, Regional Autonomy
PEMBAGIAN WARISAN PADA PERKAWINAN POLIGAMI Jauhari, Jauhari; Candra, Andi; Afriani, Kinaria
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 29 No. 3 (2023): September
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v29i3.109

Abstract

Abstrak Kewaritsan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewarits, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli warits dan berapa bagian masing-masing. Poligami diartikan suatu perkawinan di mana seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu orang. Yang menjadi problematika di dalam perkawinan poligami adalah mengenai pembagian waris. Di mana ketika suami meninggal dan meninggalkan harta, yang mana dalam harta tersebut juga terdapat hak istri yang harus dibagikan secara adil. Hukum kewaritsan Islam pada dasarnya tidak mengakui atau tidak mengenal konsep harta bersama itu sendiri, hal ini dikarenakan tidak adanya ketentuan baik dalam al-Qur’an ataupun hadis. Sedangkan dalam hukum positif belum menerapkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam syari’at Islam itu sendiri. Kata Kunci : Warisan, Perkawinan, Poligami Abstract Islamic inheritance is the law that regulates the transfer of inheritance rights (tirkah) of heirs, determining who has the right to become heirs and how much each person will share. Polygamy is defined as a marriage in which a man has more than one wife. What is problematic in polygamous marriages is the distribution of inheritance. Where when the husband dies and leaves property, the wife's rights also include the wife's rights which must be distributed fairly. Islamic inheritance law basically does not recognize or recognize the concept of joint property itself, this is because there are no provisions in either the Qur'an or hadith. Meanwhile, positive law has not implemented the provisions contained in Islamic law itself. Keywords: Inheritance, Marriage, Polygamy
PEMBANGUNAN HUKUM DAGANG MENUJU INDONESIA EMAS Candra, Andi; Afriani, Kinaria; Ansori, Ansori; Absi, Warmiyana Zairi; Jauhari, Jauhari
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 30 No. 1 (2024): Maret
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v30i1.118

Abstract

On the development of the legal system is of course inseparable from the development of other fields, because the development of the legal system is part of the country's development. Legal development must be integrated and coordinated with the development agenda in other fields such as commercial law, which requires a continuous process. Currently, legal developments also need to pay attention to world developments. Here a clear strategy is needed so that legal developments can be harmonized with global developments without abandoning the values of the Indonesian nation. The purpose of this article is to examine the needs for the development of Indonesian commercial law and find a model of trade law reform that we want so that it can meet the needs and support the country's development. The approach taken in this paper is to standardize justice and collect secondary data sources through library research. Qualitative analysis of the collected data. Several provisions of the Criminal Code are outdated, and the related field of law is developing rapidly, which is no longer able to meet the current needs of trade law. Updating Indonesian trade law needs to be carried out immediately to meet developments, the needs of the national community and international demands. There are many modes to choose from for updating Indonesian trade law, including general codification mode, partial codification mode, statutory regulation preparation mode, open codification mode and partial regulation of Indonesian trade law. As trade law develops, it is believed that this will support Indonesia's vision of gold in the future.
Istinbath Hukum Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Akan Pencatatan Nikah Jauhari, Jauhari; Candra, Andi; Afriani, Kinaria
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 30 No. 1 (2024): Maret
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Islamic law does not recognize special marriage registration. In Islamic law, marriage registration is not referred to as one of the elements or conditions of marriage. In the days of the Prophet Muhammad SAW, there were no terms for recording marriages. An eligible marriage and a marriage ceremony are considered legitimate. This research uses a library method, which means that this research looks at the theories, concepts, and provisions of Islamic sharia'at related to the problem being studied. The istinbath qiyas method associates marriage recording with verse 282 of Surah al-Baqarah, which states that when a person makes a transaction, they must write it down. It's because with this record, people can avoid problems that may occur in the future if a denial occurs.
Pandangan Hukum Ekonomi Islam Dalam Etika Bisnis Terhadap Kehidupan Manusia Candra, Andi; Windi Arista; Warmiyana Zairi Absi; Kinaria Afriani
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 30 No. 4 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v30i4.133

Abstract

This research discusses the perspective of Islamic economic law on business ethics in relation to human life. Islamic economic law, which is based on Sharia principles, offers ethical and moral guidelines in conducting business activities. Business ethics in Islam not only aim to achieve material profit but also consider aspects of justice, balance, and sustainability in social life. This research explores how the application of Islamic ethical values in business can create harmony between the interests of individuals, society, and the environment. With a literature-based qualitative approach, this article highlights the importance of integrating Islamic economic principles and modern business practices to support human well-being comprehensively. The results show that the application of Islamic business ethics can be a solution in facing global economic challenges, such as social inequality and moral crises, as well as promoting sustainable development.
Peranan Pendidikan Agama Dalam Menyelesaikan Problem Rumah Tangga Jauhari, Jauhari; Candra, Andi; Afriani, Kinaria; Merita, Enni
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 31 No. 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v31i1.146

Abstract

The increase in divorce cases indicates the need for more effective interventions to strengthen family bonds. Islamic religious education also has an important role in strengthening family resilience and preventing divorce in society. A deep understanding of Islamic teachings can provide a strong spiritual foundation for married couples in living married life. The morals and ethics taught by Islam provide a solid foundation for harmonious family relationships. This research uses literature study, which means that this research looks at the theories, concepts and provisions of Sharia in the research made by the author. The results of this research show that Islamic religious education is very important in maintaining family resilience and can prevent divorce in solving household problems.
Co-Authors Absi, Warmiyana Zairi Afriani, Kinaria Aldri Frinaldi Amir Rusdi Djufri, Darmadi husnaini, husnaini Jauhari Jauhari, Jauhari Kesuma, Derry Angling Kinaria Afriani Merita, Enni Sudarna Warmiyana Zairi Absi Windi Arista Yulia Tri Samiha Zairi Absi, Warmiyana