Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

PERAN YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA (YLKI) DAN BADAN PERLINDUNGAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK ) DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA Deshaini, Liza; Evi Oktarina; Rusmini; Sudarna
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 27 No. 4 (2021): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v27i4.27

Abstract

Abstrak Peran Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Dalam Perlindungan Konsumen Di Indonesia adalah mereka harus secara eksklusif mewakili kepentingan-kepentingan konsumen, kemajuan perdagangan akan tidak ada artinya jika diperoleh dengan cara-cara yang merugikan konsumen, mereka harus non profit making dalam profil aktivitasnya, mereka tidak boleh menerima iklan-iklan untuk alasan-alasan komersial apapun dalam publikasi-publikasi mereka, mereka tidak boleh mengizinkan eksploitasi atas informasi dan advis yang mereka berikan kepada konsumen untuk kepentingan perdagangan, mereka tidak boleh mengizinkan kebebasan tindakan dan komentar mereka. Dan Peran Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Perlindungan Kon-sumen Di Indonesia adalah Menangani perkara konsumen melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, membuka konsultasi perlindungan konsumen, mengawasi pencantuman klausul baku, jika ada pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen. BPSK wajib melaporkan kepada penyidik, BPSK wajib menerima pengaduan seacara tertulis ataupun tidak tertulis mengenai berbagai jenis pelanggaran, BPSK bertugas melakulan pemerik-saan perkara dan penelitian terkait masalah perlindungan konsumen, BPSK berhak me-manggil pelaku usaha yang diduga melanggar undang-undang perlindungan konsumen, BPSK berhak menghadirkan saksi ahli, saksi atau seorang yang dianggap mengetahui tindak pelanggaran undang-undang perlindungan konsumen, BPSK bisa meminta bantuan penyidik dalam hal mendatangkan saksi, saksi ahli dan pelaku usaha jika mereka tidak mau memenuhi undangan dari BPSK, memeriksa kebenaran alat bukti untuk tujuan penyelidikan, memastikan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen, BPSK harus memberitahukan setiap putusan atas pelangaran kepada pelaku usaha, BPSK berhak menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Kata Kunci : Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (BPSK), Perlindungan Konsumen. Abstract The Role of the Indonesian Consumers Foundation (YLKI) in Protection Consumers In Indonesia, they must exclusively represent the interests of consumers, the progress of trade will be meaningless if it is obtained in ways that are detrimental to consumers, they must be non-profit making in their activity profiles, they must not accept advertisements for reasons in their publications, they must not allow the exploitation of the information and advice they provide to consumers for commercial purposes, they must not allow their freedom of action and comment. And the role of the Consumer Dispute Protection Agency (BPSK) in Consumer Protection in Indonesia is to handle consumer cases through mediation, conciliation and arbitration, open consumer protection consultations, supervise the inclusion of standard clauses, if there is a violation of the Consumer Protection Law. BPSK is obliged to report to investigators, BPSK is obliged to accept written or unwritten complaints regarding various types of violations, BPSK is tasked with conducting case examinations and research related to consumer protection issues, BPSK has the right to summon business actors suspected of violating consumer protection laws, BPSK has the right to present witnesses experts, witnesses or someone who is deemed to know the act of violating the consumer protection law, BPSK can ask investigators for assistance in bringing witnesses, expert witnesses and business actors - if they do not want to fulfill the invitation from BPSK, check the correctness of the evidence for the purpose of the investigation is to ensure whether or not there is a loss on the part of consumers, BPSK must notify business actors of any decision regarding violations, BPSK has the right to impose administrative sanctions on business actors who commit violations.
ANALISIS UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SEHUBUNGAN DENGAN TANGGUNG JAWAB HUKUM DEVELOPER TERHADAP PEMBELI PERUMAHAN TERKAIT BELUM DIPENUHINYA PERIZINAN Deshaini, Liza; Husnaini; Sudarna
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 27 No. 2 (2021): Mei
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v27i2.38

Abstract

Abstrak Akibat hukum terhadap perumahan yang dibangun di atas tanah yang belum mendapatkan izin yaitu pengosongan lokasi sampai dengan pembongkaran/perubuhan perumahan tersebut yang dilakukan oleh petugas atau tim terpadu yang berwenang untuk itu dan setelah mendapat perintah dari Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Palembang. Tanggung jawab Developer terhadap pembeli atas tanah perumahan yang belum mendapatkan izin yaitu secara hukum Developer sebagai penjual harus memberi jaminan kepada pembeli atas kenikmatan dan gangguan pihak ketiga yang merasa memiliki ataupun bentuk lain yang dapat mengganggu kenyamanan pembeli atas kepemilikan barang atau rumah yang dimiliki. Dan pada akhirnya Developer mengganti kerugian konsumen dengan mengembalikan uang muka yang telah diberikan oleh konsumen karena developer telah melanggar hak konsumen sehingga konsumen tidak dapat menempati rumah tersebut karena belum dipenuhinya perizinan. Kata Kunci : Akibat Hukum, Tanggung Jawab, Kerugian Konsumen Abstract The legal consequences for housing built on land that have not received a permit are the emptying of the location until the demolition / demolition of the housing carried out by an official or integrated team authorized to do so and after receiving orders from the Head of the Palembang City Spatial Planning and Building Planning Service. The Developer's responsibility to buyers of residential land that has not yet received a permit is that legally the Developer as a seller must guarantee the buyer for the enjoyment and disturbance of third parties who feel they have or in other forms that can interfere with the buyer's comfort for the ownership of the goods or houses owned And in the end the developer compensates the consumer by returning the down payment that has been given by the consumer because the developer has violated consumer rights so that consumers cannot occupy the house because the permits have not been fulfilled.
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) Candra, Andi; Zairi Absi, Warmiyana; Sudarna
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 28 No. 1 (2022): Maret
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v28i1.62

Abstract

Abstrak Setiap karya-karya yang lahir dari buah pikir cemerlang berguna bagi manusia perlu di akui dan dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Untuk itu sistem Hak Atas Kekayaan Intelektualdiperlukan sebagai bentuk penghargaan atas hasil karya. Disamping itu sistem Hak Atas Kekayaan Intelektual menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia, sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi dan karya yang sama dapat dihindari atau dicegah. Adanya perundang-undangan yang mengatur terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut, masyarakat dapat berkarya dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi. Kata Kunci : Hak, Kekayaan, Intelektual. Abstract Every work that is born from brilliant ideas useful for humans needs to be recognized and protected by the Indonesian government. For this reason, the Intellectual Property Rightssystem is needed as a form of appreciation for the work. In addition, the Intellectual Property Rights system supports the establishment of a good documentation system for all forms of human creativity, so that the possibility of producing the same technology and works can be avoided or prevented. The existence of legislation that regulates the Intellectual Property Rights, the community can work optimally for the necessities of life or develop it further to provide even higher added value.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGGELEDAHAN TANPA IZIN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) Deshaini, Liza; Muhammad Nur Amin; Sudarna
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 28 No. 3 (2022): September
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v28i3.89

Abstract

AbstrakTinjauan Yuridis Penggeledahan Tanpa Izin Berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adalah sebagai berikut : Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa terlebih dahulu memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dengan kewajiban segera melaporkan hal tersebut kepada Ketua Pengadilan setempat untuk memperoleh persetujuan. Dan prosedur penggeledahan dalam keadaan mendesak adalah penggeledahan dapat langsung dilaksanakan tanpa terlebih dahulu ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri tempat-tempat yang di geledah, dalam tempo dua (2) hari setelah penggeledahan penyidik membuat berita acara yang berisi jalannya dan hasil penggeledahan, Kewajiban penyidik segera melapor kepada Ketua Pengadilan Negeri. Kata Kunci : Analisis Hukum, Penggeledahan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana AbstractJuridical Review Unauthorized Search Based on Article 34 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code (KUHAP), is as follows:bIn very necessary and urgent circumstances the investigator can carry out search without first obtaining permission from the Chief Justice Local country. With the obligation to immediately report this to the Chairman local court for approval. And the search procedure in an urgent situation is that a search can be carried out immediately without prior permission from the Head of the District Court for the places being searched, within two (2) days after the search the investigator makes an official report containing the course and results of the search, the investigator's obligation to immediately report to the Chief Justice of the District Court.
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI INDONESIA Nur Amin, Muhammad; Liza Deshaini; Sudarna
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 29 No. 2 (2023): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v29i2.105

Abstract

Abstract Settlement of consumer disputes in the General Courts is by filing lawsuits and examining evidence in court while settlement of consumer disputes outside the Court is by settlement of immediate (direct) compensation by peaceful means and claims for compensation through the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK). Keywords: Settlement, Dispute, Consumers
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI INDONESIA Amin, Muhammad Nur; Deshaini, Liza; Sudarna
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 29 No. 4 (2023): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v29i4.111

Abstract

Abstract Overcoming the criminal act of illegal fishing in Indonesia is: Vessel monitoring System (VMS), monitoring efforts in Indonesian waters, Law enforcement efforts and the factors that become obstacles in overcoming the crime of illegal fishing in Indonesia, obstacles in general are legal substance, legal apparatus, facilities and means. citizen's awareness. And the obstacles in the legal process are legal apparatus, facilities and means, public awareness, obstacles in the legal process, investigation stage, investigation stage and prosecution stage. Keywords: Crime, Illegal, Fishing
Hasil Kinerja Karyawan Berpengaruh Terhadap Komitmen Dan Sikap Kerja Karyawan (Study Kasus Di PT Metriko Palembang) Sudarna; Tutik Pebrianti; Imam Suroso; Aras Tulip
JURNAL EKOBIS Kajian Ekonomi dan Bisnis Vol. 1 No. 2 (2018): Jurnal EKOBIS Kajian Ekonomi dan Bisnis Vol 1 No 2 (Juni 2018)
Publisher : JURNAL EKOBIS Kajian Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

After the employee’s problem inventoried at PT. Metriko, the problems were certainly raised not only from the working environment, with the co-workers, superiors or with the load of work itself. Employee’s attitude is represented with satisfaction and working involvement. This attitude certainly will have an impact and or influence towards the employee’s performance. The purpose of this research is to analyse if a commitment and a employee’s attitude caused an impact towards the employee’s performance. Based on calculation analysed by using simple linear regression with SPSS ver. 22.00, the results are: Satisfaction Coefficient B = 1,541 with p value = 0,000 < 0,05 with determination R2–0,421 (4,21%); Management Commitment Coefficient B = 0,784 with p value 0,000 < 0,05 with determination R2= 0,413 (41,3%); and Employee’s attitude Coefficient B = 1,809 with p value 0,000 < 0,05 with determination R2–0,433 (43,3%). It can be concluded that the hypotheses stated that commitment and employee’s attitude have a positive relation and significant impact towards the employee’s performance.