Articles
<![CDATA[DINAMIKA PROSES REKRUTMEN KOMISIONER KPU PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2018 ]]>
<![CDATA[Asnur, Ros Pratiwi]]>;
<![CDATA[Yakub, Andi]]>;
<![CDATA[Kambo, Gustiana A]]>
<![CDATA[ Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol 6, No 1 (2020): Desember 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/jn.v6i1.1040
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis dinamika proses rekrutmen komisioner KPU Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2018. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang memberikan gambaran proses rekrutmen komisioner KPU Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan proses rekrutmen calon anggota komisioner yang melibatkan tim seleksi dalam melaksanakan semua tahapan mulai  dari pendaftaran, penelitian administrasi, tes tertulis/CAT, tes psikologi, tes kesehatan, wawancara, diperlukan sistem rekrutmen yang ketat, transparan, dan berintegritas dengan tujuan untuk menghasilkan anggota komisioner yang berkompeten dan kredibel. Tim seleksi mempunyai peran penting dalam proses ini, mereka dituntut untuk senantiasa bersikap independen untuk menghindari tuduhan-tuduhan dari berbagai pihak sehingga tidak ada kesan bahwa Timsel berpihak kepada salah satu calon. Selain itu, sikap prudence juga seharusnya selalu menjadi perhatian bagi para Tim seleksi terutama dalam hal pemeriksaan berkas sebagai kelengkapan yang harus dipenuhi oleh para calon komisioner, tentu hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran administrasi yang berpotensi terhadap timbulnya gugatan atas legalitas keputusan yang ditetapkan oleh Tim Seleksi.]]>
<![CDATA[Refleksi Partisipasi Pemuda Sebagai Penyelenggara Pemilu 2019 Di Kabupaten Sidenreng Rappang Menuju Pemilu 2024 ]]>
<![CDATA[Sulistyowati, Dyahwanti]]>;
<![CDATA[Yakub, Andi]]>;
<![CDATA[Ariana, Ariana]]>
<![CDATA[ Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Ridwan Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3453.904 KB)
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v6i8.3769
<![CDATA[Pemilu 2019 merupakan sejarah dari perjalanan bangsa Indonesia dimana baru pertama kali melaksanakan pemilihan secara serentak. Penelitian ini bertujuan menggambarkan partisipasi pemuda sebagai KPPS pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sidenreng Rappang dimana partisipasi pemuda masih rendah. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis Penelitian yang digunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan kajian pustaka. Data dianalisis menggunakan pendekatan new institusional, teori partisipasi politik, konsep pemilihan umum dan peran pemuda dalam pemilihan umum untuk menganalisis masalah yang diangkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mendukung pemuda untuk ikut berpartisipasi yaitu regulasi, sikap penyelenggara pemilu ditingkat desa/kelurahan yang lebih mengutamakan pemuda serta dari sikap pemuda yang ingin terlibat dalam proses pemilu. Sedangkan faktor yang menghambat yaitu adanya sikap apatis pemuda yang tidak ingin terjun dalam proses pemilu, kurangnya informasi yang mereka dapatkan serta sikap penyelenggara pemilu ditingkat desa/kelurahan yang tidak memberi kepercayaan kepada pemuda. Oleh karena itu diperlukan upaya maksimal dari Komisi Pemilihan Umum agar partisipasi pemuda sebagai KPPS meningkat di Pemilu 2024.]]>
<![CDATA[Upaya KPU Kabupaten Bulukumba dalam Melindungi Hak Pilih Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 Di Tengah Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Mantopani, Syahrir]]>;
<![CDATA[Yakub, Andi]]>;
<![CDATA[Ariana, Ariana]]>
<![CDATA[ Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Ridwan Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (283.317 KB)
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v6i11.4648
<![CDATA[Pemilihan yang dilakukan secara serentak di Indonesia pada Tahun 2020 yaitu Pemilihan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Salah satu tahapan yang selalu menjadi masalah yaitu tahapan pemutakhiran data pemilih, pemutahkhiran data merupakan tahapan yang sangat krusial karena berkaitan dengan hak pilih masyarakat. Hak pilih merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dijaga. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga yang mempunyai tugas berkaitan dengan hak pilih. Bagaimana upaya KPU Kabupaten Bulukumba dalam Melindungi Hak Pilih masyarakat di tengah Pandemi. Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan diinterpretasi melalui reduksi data yang diperoleh dan disajikan yang pada akhirnya ditarik kesimpulan atas jawaban-jawaban yang diperoleh dari informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Upaya KPU Kabupaten Bulukumba dalam melindungi hak pilih masyarakat pada tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) yakni, dengan memaksimalkan bimbingan teknis kepada petugas adhock (PPK, PPS, PPDP), serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pendataan Coklit. Agar masyarakat yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya]]>
<![CDATA[Relasi Perusahaan dan Masyarakat dalam Penerapan CSR Di Desa Kambunong Kabupaten Mamuju Tengah ]]>
<![CDATA[Kartika, Putri Yuni]]>;
<![CDATA[Yakub, Andi]]>;
<![CDATA[Kambo, Gustiana A]]>
<![CDATA[ Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Ridwan Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3858.766 KB)
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v6i8.3552
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis relasi antara perusahaaan dan masyarakat. Melihat sebagian besar penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) hanya dilatarbelakangi oleh upaya meredam konflik. Padahal Corporate Social Responsibility (CSR) bukan lagi sekedar praktik bisnis semata, pelaksanaanya telah diatur dalam UU dengan harapan pengembangan dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu dalam penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan wajib membina relasi yang baik khususnya masyarakat setempat demi keberhasilan penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dimana cara kerjanya menekankan pada aspek pendalaman data demi mendapatkan kualitas dari hasil suatu penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi antara PT. Primanusa Global Lestari dengan masyaraat belum terjadi komunikasi dua arah, yang dimana perusahaan tersebut belum cukup menyadari akan pentingnya program Corporate Social Responsibility (CSR) yang berjangka panjang hal itu terlihat dari beberapa bidang program Corporate Social Responsibility (CSR,) yang telah diterapkan (bidang sosial, lingkungan, keangamaan, dan lain-lain sebagainya). Seharusnya perusahaan tidak lagi berperan sebagai sinterklass yang mungkin saja bisa melahirkan kebergantungan pada dana bantuan, melainkan perusahaan sebaiknya lebih memikirkan dan menjalankan program berjangka panjang melihat pemahaman masyarakat terkait masalah Corporate Social Responsibility (CSR) masih sangat beragam, diantaranya yaitu aliansi pemuda yang menyampaikan aspirasinya dengan cara demontrasi.]]>
<![CDATA[PARENTS AND POLITICAL ETHICS FORMATION OF THE FIRST-TIME VOTERS IN CITY OF MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Yunus, Ariana]]>;
<![CDATA[Yakub, Andi]]>;
<![CDATA[Tamma, Sukri]]>;
<![CDATA[Ekawaty, Dian]]>
<![CDATA[ JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 8, No 2 (2023): JWP (Jurnal Wacana Politik) October ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/jwp.v8i2.37863
<![CDATA[This paper is based on research results conducted on first-time voters in the City of Makassar, South Sulawesi, in 2020. This paper aims to show the parent’s roles in the process of first-time voters forming initial political preferences, especially the ethics in political behavior within the widespread of social media as important information, including political information today. It affects the information for first-time voters’ political preferences formation, which at the same time has the potential to influence their understanding of ethics in politics. The fact is that social media is an open-source system where the information presented often provides bad and good information that cannot be detected earlier has made first-time voters potentially affected. It raises concerns about the potential negative effect of their behavior under the political ethics term. The unavailability of an early warning detection system on social media and the inexperience of first-time voters in receiving information wisely makes them vulnerable to receiving erroneous information. Therefore, the presence of parents is one of the hopes for this situation, including establishing moral and ethical understanding related to political behavior as an essential part of maintaining the sustainability of democracy in Indonesia.]]>
<![CDATA[Upaya Masyarakat Walmas Dalam Mengawal Proses Pemekaran Kabupaten Luwu Tengah ]]>
<![CDATA[Syahrir, Muh Syafi'i]]>;
<![CDATA[Yakub, Andi]]>;
<![CDATA[Ariana, Ariana]]>
<![CDATA[ Palita: Journal of Social Religion Research Vol. 7 No. 1 (2022): Palita: Journal of Social Religion Research ]]>
Publisher : <![CDATA[LP2M IAIN Palopo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24256/pal.v7i1.2767
<![CDATA[This paper focuses on the process and efforts of the Walenrang and Lamasi (Walmas) people to keep blossoming the Luwu Tengah district that includes various segments of Walmas people. The community of students, local leaders, youth and regional officials participating in the blossoming effort is accelerating. As a socio-political process, these people dynamics reflected local people's wants which faced the central government regulation. This article analyses the function and dynamics of decentralization, that is, regional proliferation in Indonesia. The results of this study show that the Walenrang and Lamasi (Walmas) community movement has reached the requirements for meeting the new district but is constrained by the moratorium given by the central government]]>
<![CDATA[Praktik Sosial-Politik Birokrasi Pemerintahan dalam Pemilukada di Indonesia: Perspektif Teori Strukturasi ]]>
<![CDATA[Johansyah, Olan Nur Rakhmat]]>;
<![CDATA[Yakub, Andi]]>;
<![CDATA[Kambo, Gustiana Anwar]]>
<![CDATA[ Palita: Journal of Social Religion Research Vol. 8 No. 1 (2023): Palita: Journal of Social Religion Research ]]>
Publisher : <![CDATA[LP2M IAIN Palopo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24256/pal.v8i1.3659
<![CDATA[The expectation of reform for the bureaucracy remains neutral in elections and still encounters structural conflicts inherent in the bureaucracy as an agency. In the context of local politics, the government bureaucracy plays a crucial role in influencing the results of the regional elections. This article employs Anthony Giddens' theory of structuration to examine the strategic behaviour of the Indonesian government bureaucracy in regional elections. The data collection method used in this study was literature research, which aimed to gather data and information using various materials available in the library. The results of this study found that the bureaucracy involved in regional elections is at the level of discursive and practical consciousness, which originates from the bureaucracy's ability to reflect on itself and monitor similar practices in broader space and time. Integrating space and time in social practices is fundamental in observing agents' actions in interacting with the structure. The room and time of the regional elections are closely related to the space and time of governance.]]>
<![CDATA[Upaya Masyarakat Walmas Dalam Mengawal Proses Pemekaran Kabupaten Luwu Tengah ]]>
<![CDATA[Syahrir, Muh Syafi'i]]>;
<![CDATA[Yakub, Andi]]>;
<![CDATA[Ariana, Ariana]]>
<![CDATA[ Palita: Journal of Social Religion Research Vol. 7 No. 1 (2022): Palita: Journal of Social Religion Research ]]>
Publisher : <![CDATA[LP2M IAIN Palopo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24256/pal.v7i1.2767
<![CDATA[This paper focuses on the process and efforts of the Walenrang and Lamasi (Walmas) people to keep blossoming the Luwu Tengah district that includes various segments of Walmas people. The community of students, local leaders, youth and regional officials participating in the blossoming effort is accelerating. As a socio-political process, these people dynamics reflected local people's wants which faced the central government regulation. This article analyses the function and dynamics of decentralization, that is, regional proliferation in Indonesia. The results of this study show that the Walenrang and Lamasi (Walmas) community movement has reached the requirements for meeting the new district but is constrained by the moratorium given by the central government]]>
<![CDATA[Praktik Sosial-Politik Birokrasi Pemerintahan dalam Pemilukada di Indonesia: Perspektif Teori Strukturasi ]]>
<![CDATA[Johansyah, Olan Nur Rakhmat]]>;
<![CDATA[Yakub, Andi]]>;
<![CDATA[Kambo, Gustiana Anwar]]>
<![CDATA[ Palita: Journal of Social Religion Research Vol. 8 No. 1 (2023): Palita: Journal of Social Religion Research ]]>
Publisher : <![CDATA[LP2M IAIN Palopo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24256/pal.v8i1.3659
<![CDATA[The expectation of reform for the bureaucracy remains neutral in elections and still encounters structural conflicts inherent in the bureaucracy as an agency. In the context of local politics, the government bureaucracy plays a crucial role in influencing the results of the regional elections. This article employs Anthony Giddens' theory of structuration to examine the strategic behaviour of the Indonesian government bureaucracy in regional elections. The data collection method used in this study was literature research, which aimed to gather data and information using various materials available in the library. The results of this study found that the bureaucracy involved in regional elections is at the level of discursive and practical consciousness, which originates from the bureaucracy's ability to reflect on itself and monitor similar practices in broader space and time. Integrating space and time in social practices is fundamental in observing agents' actions in interacting with the structure. The room and time of the regional elections are closely related to the space and time of governance.]]>
<![CDATA[Coordination of the Space and Time of Local Elections with the Space and Time of Makassar City Government in Shaping the Political Practices of Makassar City Government Bureaucracy ]]>
<![CDATA[Johansyah, Olan Nur Rakhmat]]>;
<![CDATA[Yakub, Andi]]>;
<![CDATA[Kambo, Gustiana Anwar]]>
<![CDATA[ ENDLESS: INTERNATIONAL JOURNAL OF FUTURE STUDIES Vol. 7 No. 1 (2024): ENDLESS: International Journal of Future Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[Global Writing Academica Researching & Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The political practice of the Makassar City Government Bureaucracy in Pilkada is an important aspect of the separation of politics and bureaucracy. Anthony Giddens' structuration theory is used as a perspective in this research. "How is the political practice of the Makassar City government bureaucracy in the Makassar City Pilkada?" is the question in this research. Qualitative-descriptive is the method used in this research, using field research and literature to obtain data related to the theme of this research. The results showed that the political practices of the Makassar city government bureaucracy occurred due to the duality of structures that occurred between bureaucrats as agents and rules as structures. The Regional Head as the Personnel Supervisory Officer (PPK) in the Region automatically has dominance over bureaucrats, so that political practice by the bureaucracy is a dialectic of control in seeing the structure of domination.]]>
