Articles
<![CDATA[THE IMPROVEMENT OF ENGLISH PRONUNCIATION THROUGH YOUTUBE VIDEOS ]]>
<![CDATA[Ariana, Ariana]]>
<![CDATA[ JKIP (Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan) Vol 2 No 1 (2015): JKIP ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (7.602 KB)
<![CDATA[The research was aimed at finding out the students’ pronunciation achievement at the second year students of SMK Negeri 1 Limbung by using YouTube Videos, and finding out whether or not using YouTube Videos is effective to improve students’ pronunciation. The design of the research was pre-experimental with one group pre-test and post-test design. It aimed at find out whether YouTube videos developed students’ pronunciation after gave treatments or not. The research applied pre-experimental method, with pre-test and post-test to one experimental group. The population of the research was the second year students of SMK Negeri 1 Limbung in academic year 2014-2015. The XII/A class consists of 15students and XII/B class consist of 20 students. The number of population was 35 students. This research used the purposive sampling technique that is carries out by choosing one class to represent all the population. Class XII/A as sample of the research consists of 15 students. Based on the result of data analysis and the discussion of the result in the previous chapter, the researcher concludes that (1) YouTube Videos gives the students’ achievement in improving pronunciation. It is proven by 53% of improvement which indicates that the mean score of post-test ( ) is higher than the mean score pre-test (52), and (2) YouTube Videos is effective to improve the students’ pronunciation. It is proved by improvement which indicates that the mean score of post-test ( ) is higher than the mean score of pre-test (52). It also can be seen from the result of t-test is greater (8.5) than t-table (2.14). That means there is the significance different by using YouTube Videos in teaching pronunciation. In the other word there is the improvement of the students’ pronunciation through YouTube Videos in teaching process. ]]>
<![CDATA[Isolation and characterization of lignocellulolytic microbes from oil palm empty fruit bunches (EFB) ]]>
<![CDATA[Ariana, Ariana]]>;
<![CDATA[Candra, Krishna P.]]>
<![CDATA[ Sustinere: Journal of Environment and Sustainability Vol 1 No 1 (2017): pp. 1 - 62 (June 2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Centre for Science and Technology, IAIN Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (504.858 KB)
|
DOI: 10.22515/sustinere.jes.v10i23.2
<![CDATA[Oil palm empty fruit bunches (EFB) is one of the major by-products of palm oil production. This lignocellulosic biomass is commonly used as a fertilizer at oil palm plantations. Unfortunately, the composting process of EFB is very slow. This study aimed to identify potential lignocellulosic microbes isolated from EFB. This information is essential for improving EFB biodegradation process by reducing the decomposition time. Samples of approximately 6, 12, and 24-month-old EFB were obtained from two palm oil mills in East Kalimantan, Indonesia. The isolation of lignocellulytic microbes utilized selective medium cellulose congo red agar (CCRA) while its characterization used lignin agar (LgA) and oil palm empty fruit bunches agar (EFBCRA). As much as 430 isolates were successfully collected and 12 of them exhibited promising capability to synthesize lignocellulolytic enzyme, the key for FEB degradation.]]>
<![CDATA[Municipal Waste Management Dissemination to Rural Society: A Preliminary Action Research ]]>
<![CDATA[Astuti, Septin Puji]]>;
<![CDATA[Setiawan, Eko]]>;
<![CDATA[Ariana, Ariana]]>;
<![CDATA[Nurhayati, Ervin]]>;
<![CDATA[Rahman, Dian Arif]]>;
<![CDATA[Saputro, Erwin Adi]]>
<![CDATA[ JATI EMAS (Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat) Vol 1 No 2 (2017): JATI EMAS (Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Forum Dosen Indonesia JATIM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (716.999 KB)
|
DOI: 10.36339/je.v1i2.44
<![CDATA[The increasing waste due to increasing population and consumption in rural area led municipal wastemanagement in rural area essential. However, most of rural area did not have well developed municipal wastemanagement for some reasons. This community service intended to provide a contribution to society to manage municipalwaste in rural area. Action research is implemented in this community service. Focus Group Discussion (FGD) wasapplied to identify what are the main problems and decided what actions will be conducted during community service.From the first FGD, we concluded that the activities should be prepared were providing information related to negativeimpact of disposing municipal waste illegally, understanding on the type of municipal waste and how to separate them aswell as training to manage municipal waste in simple way through Takakura method. Those activities, then, conductedthrough a workshop on municipal waste management in household level]]>
<![CDATA[Kebijakan Partai Politik dalam Menentukan Syarat Calon Legislatif Perempuan pada Pemilu Indonesia ]]>
<![CDATA[Masnira, Andi]]>;
<![CDATA[Sukri, Sukri]]>;
<![CDATA[Ariana, Ariana]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 1 (2022): April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (184.658 KB)
<![CDATA[Tulisan ini berfokus bagaimana kebijakan partai politik dalam menentukan syarat calon legislatif perempuan pada pemilu Indonesia 2019 dimana setiap partai politik memiliki kebijakan masing-masing dalam menentukan syarat calon legislatif perempuan yang akan direkrut dalam daftar calon dan akan ikut dalam kontestasi pemilihan legislatif. Adanya peraturan yang mengharuskan paling sedikit keterwakilan 30 % keterwakilan perempuan dalam daftar calon maupun pengurus partai perempuan mengharuskan partai politik mengambil langkah yang tepat untuk memenuhi aturan tersebut tanpa mengurangi kualitas calon legislatif perempuan yang direkrut. Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana kebijakan partai politik dalam menentukan calon legislatif perempuan dan bagaimana partai politik memenuhi aturan keterwakilan 30% perempuan dalam daftar calon yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum. Penulisan ini menggunakan metode studi literatur yang menelaah beberapa jurnal baik nasional maupun internasional dari berbagai penelitian sebelumnya yang memiliki tema yang relevan. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari dan membaca berbagai hasil penelitian yang bersumber dari buku, tesis, artikel ilmiah, dan jurnal, kemudian dikaji dan dianalisis secara mendalam. Berdasarkan hasil penelitian dari jurnal sebelumnya yang telah ditelaah menunjukkan bahwa dengan adanya peraturan yang mewajibkan keterwakilan 30% perempuan pada daftar calon legislatif maupun pada kepengurusan partai politik mengharuskan partai politik memberikan peluang yang lebih luas untuk perempuan yang tertarik dalam dunia politik dimana partai politik mengambil beberapa kebijakan antara lain tidak membedakan antara calon legislatif perempuan dan calon legislatif laki-laki dalam perekrutan bakal calon legislatif. Kedua, partai politik memperhatikan pembangunan kader perempuan. Ketiga, berdasarkan kemampuan dan loyalitas calon Keempat, proses rekruitmen calon legislatif perempuan dilakukan secara terbuka. Kelima, proses rekruitmen berdasarkan pengaruhnya dalam masyarakat.]]>
<![CDATA[Refleksi Partisipasi Pemuda Sebagai Penyelenggara Pemilu 2019 Di Kabupaten Sidenreng Rappang Menuju Pemilu 2024 ]]>
<![CDATA[Sulistyowati, Dyahwanti]]>;
<![CDATA[Yakub, Andi]]>;
<![CDATA[Ariana, Ariana]]>
<![CDATA[ Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Ridwan Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3453.904 KB)
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v6i8.3769
<![CDATA[Pemilu 2019 merupakan sejarah dari perjalanan bangsa Indonesia dimana baru pertama kali melaksanakan pemilihan secara serentak. Penelitian ini bertujuan menggambarkan partisipasi pemuda sebagai KPPS pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sidenreng Rappang dimana partisipasi pemuda masih rendah. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis Penelitian yang digunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan kajian pustaka. Data dianalisis menggunakan pendekatan new institusional, teori partisipasi politik, konsep pemilihan umum dan peran pemuda dalam pemilihan umum untuk menganalisis masalah yang diangkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mendukung pemuda untuk ikut berpartisipasi yaitu regulasi, sikap penyelenggara pemilu ditingkat desa/kelurahan yang lebih mengutamakan pemuda serta dari sikap pemuda yang ingin terlibat dalam proses pemilu. Sedangkan faktor yang menghambat yaitu adanya sikap apatis pemuda yang tidak ingin terjun dalam proses pemilu, kurangnya informasi yang mereka dapatkan serta sikap penyelenggara pemilu ditingkat desa/kelurahan yang tidak memberi kepercayaan kepada pemuda. Oleh karena itu diperlukan upaya maksimal dari Komisi Pemilihan Umum agar partisipasi pemuda sebagai KPPS meningkat di Pemilu 2024.]]>
<![CDATA[Upaya KPU Kabupaten Bulukumba dalam Melindungi Hak Pilih Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 Di Tengah Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Mantopani, Syahrir]]>;
<![CDATA[Yakub, Andi]]>;
<![CDATA[Ariana, Ariana]]>
<![CDATA[ Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Ridwan Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (283.317 KB)
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v6i11.4648
<![CDATA[Pemilihan yang dilakukan secara serentak di Indonesia pada Tahun 2020 yaitu Pemilihan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Salah satu tahapan yang selalu menjadi masalah yaitu tahapan pemutakhiran data pemilih, pemutahkhiran data merupakan tahapan yang sangat krusial karena berkaitan dengan hak pilih masyarakat. Hak pilih merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dijaga. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga yang mempunyai tugas berkaitan dengan hak pilih. Bagaimana upaya KPU Kabupaten Bulukumba dalam Melindungi Hak Pilih masyarakat di tengah Pandemi. Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan diinterpretasi melalui reduksi data yang diperoleh dan disajikan yang pada akhirnya ditarik kesimpulan atas jawaban-jawaban yang diperoleh dari informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Upaya KPU Kabupaten Bulukumba dalam melindungi hak pilih masyarakat pada tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) yakni, dengan memaksimalkan bimbingan teknis kepada petugas adhock (PPK, PPS, PPDP), serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pendataan Coklit. Agar masyarakat yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya]]>
<![CDATA[Association between obesity and history of atopy with atopic dermatitis in children: A cross-sectional study ]]>
<![CDATA[Batan, Putu Nila Wardhani]]>;
<![CDATA[Ariana, Ariana]]>;
<![CDATA[Wardhana, Made]]>
<![CDATA[ Journal of General - Procedural Dermatology & Venereology Indonesia Vol. 4, No. 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[UI Scholars Hub ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Background: The prevalence of atopic dermatitis (AD) has rapidly increased in the past 4 decades and has been mostly observed in children. The prevalence of obesity has also significantly increased worldwide, suggesting that the two conditions may be associated. Methods: This retrospective analytic study involved a cross-sectional design and used secondary data taken from the medical record of patients who visited the Pediatric Dermatology Subdivision at Dermatology and Venereology Polyclinic Sanglah General Hospital from January 2015 to December 2015. Thirty-two samples were selected. Results: The prevalence ratio of obesity among subjects with AD was 2.178 (95% CI = 1.034–4.587; p < 0.05), which indicated a significant association between obesity and AD. This study also found a significant association between the history of atopy and AD, and the prevalence ratio was 2.566 (95% CI = 1.099–5.990; p < 0.05). The risk of developing AD among children with obesity was higher than that among children without obesity. Conclusion: Obesity and history of atopy were significantly associated with AD in children.]]>
<![CDATA[Kebijakan Partai Politik dalam Menentukan Syarat Calon Legislatif Perempuan pada Pemilu Indonesia ]]>
<![CDATA[Masnira, Andi]]>;
<![CDATA[Sukri, Sukri]]>;
<![CDATA[Ariana, Ariana]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 1 (2022): 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jptam.v6i1.3109
<![CDATA[Tulisan ini berfokus bagaimana kebijakan partai politik dalam menentukan syarat calon legislatif perempuan pada pemilu Indonesia 2019 dimana setiap partai politik memiliki kebijakan masing-masing dalam menentukan syarat calon legislatif perempuan yang akan direkrut dalam daftar calon dan akan ikut dalam kontestasi pemilihan legislatif. Adanya peraturan yang mengharuskan paling sedikit keterwakilan 30 % keterwakilan perempuan dalam daftar calon maupun pengurus partai perempuan mengharuskan partai politik mengambil langkah yang tepat untuk memenuhi aturan tersebut tanpa mengurangi kualitas calon legislatif perempuan yang direkrut. Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana kebijakan partai politik dalam menentukan calon legislatif perempuan dan bagaimana partai politik memenuhi aturan keterwakilan 30% perempuan dalam daftar calon yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum. Penulisan ini menggunakan metode studi literatur yang menelaah beberapa jurnal baik nasional maupun internasional dari berbagai penelitian sebelumnya yang memiliki tema yang relevan. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari dan membaca berbagai hasil penelitian yang bersumber dari buku, tesis, artikel ilmiah, dan jurnal, kemudian dikaji dan dianalisis secara mendalam. Berdasarkan hasil penelitian dari jurnal sebelumnya yang telah ditelaah menunjukkan bahwa dengan adanya peraturan yang mewajibkan keterwakilan 30% perempuan pada daftar calon legislatif maupun pada kepengurusan partai politik mengharuskan partai politik memberikan peluang yang lebih luas untuk perempuan yang tertarik dalam dunia politik dimana partai politik mengambil beberapa kebijakan antara lain tidak membedakan antara calon legislatif perempuan dan calon legislatif laki-laki dalam perekrutan bakal calon legislatif. Kedua, partai politik memperhatikan pembangunan kader perempuan. Ketiga, berdasarkan kemampuan dan loyalitas calon Keempat, proses rekruitmen calon legislatif perempuan dilakukan secara terbuka. Kelima, proses rekruitmen berdasarkan pengaruhnya dalam masyarakat.]]>
<![CDATA[Karaeng Electability In Village Head Elections: A Review Of Patron-Client Relations And Capital Power In Bontomate’ne Village, Jeneponto Regency ]]>
<![CDATA[A. Rahman, A. M. Fatwa]]>;
<![CDATA[Armin, Armin]]>;
<![CDATA[Ariana, Ariana]]>
<![CDATA[ JOELS: Journal of Election and Leadership Vol. 5 No. 2 (2024): JOELS: Journal of Election and Leadership ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/joels.v5i2.23766
<![CDATA[This study explores the role of Karaeng in local politics in Bontomate'ne Village, Jeneponto, to understand the relevance of traditional power in the context of a modern political system. The phenomenon studied involves the transition from traditional governance to modern bureaucracy, as well as the continued political dominance of Karaeng through a patron-client system and resource control. The objectives of this study are to identify how Karaeng maintain their political influence, analyze the inequality of resource control, and evaluate the role of economic, cultural, social, and symbolic capital in their political dominance. Data collection was conducted through in-depth interviews with 22 purposively selected informants. The conclusion of the study shows that Karaeng continue to play an important role in local politics despite the transition to a modern bureaucratic system. The patron-client system in Bontomate'ne Village shows inequality in resource control, with Karaeng having significant control over land and wealth. The mutually beneficial relationship between Karaeng and their followers strengthens Karaeng's political position, while economic, cultural, social, and symbolic capital supports the continuation of their political dominance in Jeneponto society.]]>
<![CDATA[Kinerja Pemerintahan Desa (Studi terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Turu Cinnae) ]]>
<![CDATA[Hamzah, Muhammad Akbar]]>;
<![CDATA[Ariana, Ariana]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 9 No. 4 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indo Global Mandiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36982/jpg.v9i4.4445
<![CDATA[This research discusses the performance of the village government with an emphasis on road infrastructure development in Turu Cinnae Village, Lamuru District, Bone Regency. The aim of this research is to understand the political dynamics of the performance of improving road infrastructure development in Turu Cinnae Village and identify factors that hinder the development of this infrastructure. This research adopts a qualitative descriptive method by collecting primary data through observation, interviews and documentation, as well as secondary data from literature reviews such as books, journals, annual reports and related websites. The results of the study show that the performance of village heads in road infrastructure development is still lacking. optimal, as evidenced by the many complaints from the local community. Disincentives include the lack of attention from the village bureaucracy, the poor health of village leaders, and the reluctance of the community to donate land for road construction or rehabilitation. On the other hand, community enthusiasm to support the implementation of infrastructure development is an important supporting factor.]]>
