Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

2.041

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Perencanaan Wilayah JICSA AMANNA GAPPA INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Hasanuddin Law Review Jurnal Ius Constituendum Jurnal Simbur Cahaya Halu Oleo Legal Research Indonesian Journal of International Law Yuridika Perspektif Hukum Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Indonesian Journal of Criminal Law Studies

Oheo K. Haris

Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari

Author-ID : 1714433

Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Transportation

Published : 42 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Pertanggungjawaban Pidana Pengawas Pemasaran Kredit Pada Perusahaan Finance Criminal Accountability for Credit Marketing Supervisors at the Finance Company Iskandar, Iskandar; Haris, Oheo K.; Herman, Herman
Halu Oleo Legal Research Vol 1, No 2 (2019): Halu Oleo Legal Research: Volume 1 Issue 2
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/holresch.v1i2.6150

Ratio decidendi sebagaimana yang tertuang dalam putusan 139/Pid.b/2104/PN. Kendari. Bahwa hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan pertimbangan bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan uang angsuran yang konsumen dan merugikan perusahaan. Terdakwa dijerat dengan pasal 374 KUHPidana karena perbuatannya memenuhi unsur: Barang siapa, dan unsur penggelapan yang dilakukan oleh yang memegang barang dan berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan dan terdakwa mendapat upah dari pekerjaannya. Pertanggungjawaban Pidana Pengawas Pemasaran Kredit Pada Perusahaan Finance dalam tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja dinilai sebagai tindak pidana penggelapan seharusnya dengan pemberatan. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana concorsus karena telah memenuhi syarat tindak pidana concorsus atau lebih dari satu tindak pidana dan menilai hakim dalam menjatuhkan hukuman selama 4 bulan penjara kepada terdakwa kurang tepat.

Pertanggungjawaban Pidana Oknum Syahbandar Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang Dibidang Pelayaran Aldin, Aldin; Haris, Oheo K.; Hidayat, Sabrina
Halu Oleo Legal Research Vol 1, No 2 (2019): Halu Oleo Legal Research: Volume 1 Issue 2
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/holresch.v1i2.6789

Penelitian ini bertujuan: 1. Untuk mengetahui dan menganalisis kualifikasi tindak pidana penyalahgunaan wewenang di bidang pelayaran yang dilakukan oleh oknum syahbandar yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana; 2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana oknum syahbandar dalam tindak pidana penyalahgunaan wewenang di bidang pelayaran.Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian adalah penelitian normatif atau doktrinal. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan).Hasil penelitian menunjukkan bahwa:1. Dalam perkara Nomor 37/Pid.Sus/202/PN.Smp, terdakwa Mihtafol Arifin menerbitkan surat persetujuan berlayar kepada kapal KLM Sinar Sumekar yang tidak dilengkapi dengan dokumen tentang kelaikan lautan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, juga tidak dilengkapi dengan alat komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Pada kasus penerbitan Surat Persetujuan berlayar sebagaimana yang tertuang dalam perkara Nomor 37/Pid.Sus/202/PN.Smp, terkualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan wewenang sesuai dengan teori detournement de pouvoir karena Mihtafol Arifin menyalahgunakan wewenang yang di berikan kepadanya dengan cara menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar yang tidak sesuai prosedur kepada kapal KLM. Sinar Sumekar sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Dalam perkara ini pasal yang diterapkan adalah Pasal 336 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, karena Mihtafol Arifin melanggar ketentuan Pasal 336 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, 2. Dalam perkara Nomor 37/Pid.Sus/202/PN.Smp, terdakwa Mihtafol Arifin dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena pertanggungjawaban pidana seseorang tergantung pada unsur mens rea. Selain itu, untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, subjek hukum (oknum syahbandar) tersebut telah memenuhi unsur: a) Adanya kemampuan bertanggungjawab dari pelaku, b) Adanya unsur kesalahan dalam tindakan pelaku, c) Adanya unsur melawan hukum dan d) Tidak adanya keadaan tertentu yang memaafkan tindakan pelaku.

Penyalahgunaan Wewenang Kepala Desa terhadap Penerbitan Surat Keterangan Tanah Efrianto, Didik; Herman, Herman; Haris, Oheo K.
Halu Oleo Legal Research Vol 3, No 2 (2021): Halu Oleo Legal Research: Volume 3 Issue 2
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/holresch.v3i2.21446

Penelitian ini ditujukan untuk menguji penerbitan surat keterangan tanah oleh kepala desa di luar wewenangnya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi kepala desa yang menerbitkan surat keterangan tanah di luar wewenangnya. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian ini menghasilkan jawaban adalah secara administratif Surat Keterangan Tanah merupakan alat bukti tertulis di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya tidak sekuat akta otentik. Namun karena surat keterangan tanah tersebut merupakan surat-surat yang dikategorikan alas hak atau data yuridis atas tanah yang dijadikan syarat kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan pertanahan. Kekuatan hukum surat keterangan tanah sebagai alat bukti yang dibuat oleh Kepala Desa dalam transaksi jual beli tanah ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, berkekuatan hukum yang sah apabila diketahui oleh camat selaku pejabat pembuat akta tanah. Selanjutnya, berdasarkan tanggung jawab Kepala Desa dalam mengeluarkan surat keterangan tanah tidak dapat dikategorikan tindak pidana karena merujuk bunyi Pasal 39 ayat (1) huruf b angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997. Harus diketahui bahwa Kepala Desa berwenang untuk membuat surat keterangan yang menguatkan sebagai bukti hak dengan yang bersangkutan yang menguasai bidang Tanah tersebut.

The Postition of Village Peace Judges in the Resolution of Traditional Offences within the Tolaki Community in South-East Sulawesi Harris, Oheo K.; Ukkas, Rustam
Indonesian Journal of International Law
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (341.973 KB)

This research is aimed at finding the appropriate method for Tribe Leaders (as Judges), guardians of local wisdom in resolving conflicts of interest particularly for indigenous people (Tolakinese) in Southeast Sulawesi. Legally speaking, this effort is essential in gaining legitimacy, hence based on customary law (Adat Law); village judges effectively resolve conflict in a faster, simpler and cheaper ways that are accepted by the community compared to the national criminal justice system. Nowadays, various conflicts often arise in communities, which cause economic, political, religious, ethnic, and self-esteem complications leading to conflicts of interest. Sadly, the Tolaki community is not exempted from this reality. This study seeks to offer an appropriate method of resolving conflict by using a consensus based approach to reach decision so as to create peace for the parties. This concept of consensus in deliberation has been practiced in Tolakinese society for a long time. This study found weaknesses and obstacles in its application of the substantial aspects; i.e. the role of village judges is limited by positive law; as well as from a structural aspect: the lack of institutional strengthening. The application of such methods can create a holistic and integrated policy in controlling and optimizing the source of collective strategic resources for the greatest benefit for greatest number of people.

Pola Spasial Kriminalitas Narkoba di Kota Kendari Arif Rahman; Bahtiar Bahtiar; Oheo K. Haris
Jurnal Perencanaan Wilayah Vol 6, No 2 (2021): Jurnal Perencanaan Wilayah
Publisher : Universitas Halu Oleo

The development of narcotics in Kendari City has spread to ten sub-districts. The purpose of this research is (1) for analyzing the spatial pattern of drug crime in Kendari City, (2) for analyze the factors causing drug crime in Kendari City; (3) for analyze the factors causing drug crime in Kendari City. The analytical method used in this research is spatial analysis and qualitative descriptive analysis. The results of the study show (1) The spatial pattern of drug crime in Kendari City spreads across ten sub-districts in Kendari City which tends to cluster. 2) Hypothesis testing states that the infrastructure development program the factors causing drug crime in Kendari City are depression factors, economic factors, education factors, trial and error factors, environmental factors, dependency factors, family factors; and (3) Efforts to overcome narcotics abuse of drug crime in Kendari City are Pre-Emtif Efforts, namely (a) Increasing self-confidence in God Almighty, (b) Providing correct and intensive information, (c) Encouraging the creation of alternative community livelihoods . Preventive Efforts are (a) Conducting Counseling on the Dangers of Narcotics Abuse, (b) Conducting Community Disease Operations (Operation Concentrated), (c) City Government Efforts. Repressive efforts are conducting investigations and investigations of perpetrators of narcotics abuse crimes. Persuasive Efforts are to provide encouragement for anti-drug villages where some of these areas are the most frequent criminal acts of narcotics abuse, curative (treatment), rehabilitative (rehabilitation), and socialization. Keywords: Spatial Pattern, Criminal, DrugsPerkembangan narkotika di Kota Kendari menyebar ke sepuluh kecamatan. Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) menganalisis pola spasial krimalitas narkoba di Kota Kendari, (2) menganalisis faktor penyebab tindak kriminalitas narkoba di Kota Kendari; dan (3) menganalisis upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika kriminalitas narkoba di Kota Kendari. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis spasial dan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan (1) Pola spasial krimalitas narkoba di Kota Kendari menyebar disepuluh kecamatan di Kota Kendari yang cenderung mengelompok. 2) Pengujian hipotesis menyatakan bahwa program pengembangan infrastruktur faktor penyebab tindak kriminalitas narkoba di Kota Kendari adalah faktor depresi, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor coba-coba, faktor lingkungan, faktor ketergantungan, faktor keluarga; dan (3) Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika kriminalitas narkoba di Kota Kendari adalah Upaya Pre - Emtif yaitu (a) Meningkatkan keimanan diri terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (b) Memberikan informasi yang benar dan intensif, (c) Mendorong terciptanya alternative mata pencaharian masyarakat. Upaya Preventif yaitu (a) Mengadakan Penyuluhan mengenai Bahaya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, (b) Mengadakan Operasi Penyakit Masyarakat (Operasi Pekat), (c) Usaha Pemerintah Kota. Upaya Represif yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Upaya Persuasif yaitu memberikan dorongan bagi kampung anti narkoba yang mana beberapa wilayah tersebut paling sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika, Kuratif (pengobatan), Rehabilitatif (rehabilitas), serta sosialisasi. Kata Kunci : Pola Spasial, Kriminalitis, Narkoba

The Implementation of Article 29 UUD 1945 as an Embodiment of Religious Tolerance in Indonesia: An Islamic Law Perspective Oheo K. Haris; Muhammad Yazid
JICSA : Journal of Islamic Civilization in Southeast Asian Vol 5 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jicsa.v5i1a4

This article discusses the implementation of article 29 UUD 1945 as an embodiment of religious tolerance in Islamic law perspective. Religious tolerance has become an essential object, this because of pluralism cultures and various religions which have been naturally developed as well as accepted by all of the citizens. If this could not well-managed in an atmosphere of good cooperation, then it is possible that differences in religious culture would have trigger social conflict. The findings suggest on that article provision on 29 Indonesian Constitution contained; (a) Believing and god-fearing on Oneness God in accordance with human civilized; (b) Construct the respect and tolerance among religions; (c) Admitting that every citizen free to worship and not to impose the will on other people's religion. This respect is merely to look for and find out the similarity and equality that may have advantages as comparative materials.

Ratio Decidendi Terhadap Penetapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi Oheo K. Haris; Sabrina Hidayat; Honesto Ruddy Dasinglolo
Amanna Gappa VOLUME 27 NOMOR 1, 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v27i1.6954

Tulisanini ditujukan pada putusan pengadilan dalam menilai dan menetapkan alat bukti pada tindak pidana korupsi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Ratio Decidendi Hakim menetapkan keabsahan alat bukti dalam sidang Praperadilan penetapan tersangka tindak pidana korupsi, Serta menilai alat bukti yang diajukan oleh penyidik kepolisian telah sesuai dengan syarat-syarat pembuktian menurut perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum, yakni meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Hasil studi ini menunjukkan bahwa hakim lebih menekankan pada poin “alat bukti” yang ditetapkan oleh Termohon dalam menetapkan status tersangka kepada pemohon yang diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pertimbangannya Hakim menilai bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak didasari oleh minimal dua (2) alat bukti yang sah dalam hal ini Penetapan Tersangka Pemohon hanya didasari oleh proses administrasi. Alat Bukti yang digunakan oleh Penyidik Kepolisian untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan KAPOLRI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

PENDIDIKAN HUKUM MELALUI PENGUATAN NILAI BUDAYA LOKAL DALAM RANGKA MENCEGAH PENYEBARAN COVID-19 DI LOKASI WISATA Oheo K Haris; Handrawan Handrawan; Ahmad Firman Tarta
Jurnal Ius Constituendum Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v6i2.3983

Penelitian ini ditujukan menganalisis kepatuhan terhadap kebijakan protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan menggunakan masker, khususnya selama berada di lokasi wisata wisata Pantai Toronipa menimbulkan kekahawatiran akan berpotensi menjadi klaster baru penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lokasi wisata. Selanjutnya, penelitian ini menilai upaya-upaya yang harus dilakukan guna menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat atas kebijakan protokol kesehatan. Metode penelitian yang digunakan yaitu empiris. Penelitian ini menghasilkan bahwa pendidikan hukum melalui penguatan nilai-nilai budaya lokal dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 di lokasi wisata Pantai Toronipa. Kondisi ini dapat dilakukan dengan cara penguatan regulasi berbasis komunitas integrasi dan relasi, penguatan kelembagaan secara integratif baik antara pemerintah, masyarakat maupun swasta sebagai upaya mitigasi bencana COVID-19. Selain itu, cara utama untuk mengantisipasi kondisi tersebut adalah dengan miningkatkan kecerdasan dan pemahaman hukum tentang kebijakan protokol kesehatan melalui pendidikan hukum khususnya pendidikan hukum melalui penguatan nilai-nilai budaya. Penguatan kelembagaan yang berbasis kearifan lokal dalam bentuk kesiapsiagaan, sistem peringatan dini tentang peningkatan COVID-19 di sektor pariwisata.

Legal Existence of Local Wisdom for Bajo Fishery Tribe on Indonesian Maritime Border Oheo Kaimuddin Haris; Syahbudin Syahbudin; Ahsan Yunus
Hasanuddin Law Review VOLUME 5 ISSUE 1, APRIL 2019
Publisher : Faculty of Law, Hasanuddin University

This work is aimed at exploring appropriate method in legitimating and admitting toward legal existence for Bajo effort’s local wisdom particularly in maintaining Indonesian’s Border. This effort is importance to maintain sovereignty of Indonesia's maritime boundaries without having to eliminate Bajo’s local wisdom that may exclude sustainable development for Bajo society. This situation has altered their traditions that they just initially and merely fished fishes just for consumption. For that reason, this work offers appropriate values in legitimating and admitting a legal existence for Bajo effort’s local wisdom such as the rights of traditional fisherman community of Bajo tribe in human rights law as indigenous people right based either on National and International Law and; the legal protection of Bajo communal rights in exploiting sea and traditional fisherman criteria after UNCLOS 1982 and MOU BOX 1974 including its amendments. The application of this method may create holistic and traditional manners in keeping and managing collective strategic resources for the greatest benefit for national defend especially for Bajo fishery tribe.

ASPEK HUKUM PIDANA DALAM KAITANNYA DENGAN PERIZINAN DI BIDANG PERTAMBANGAN Oheo K.Haris
Yuridika Vol. 29 No. 3 (2014): Volume 29 No 3 September 2014
Publisher : Universitas Airlangga

Formulation of maladministration is confounding between a fault, an official responsibility or a personal responsibility. The definition of maladministration in the criminal provisions on the Act 4 of 2009, the formulation of Article 165 does not specify fault elements as well as the intent and dolus and culpa relating to criminal liability. In addition, the criminal provisions on the Act No. 4 of 2009 has not memprekripsikan of malversation as a whole, only contains a clause of Article 165. In many cases related to the regional head of mining permits in some areas, so many overlapping permits caused by maladministration authoritie.Keywords: maladministration, responsibilities, permissions.

Co-Authors A.A. Ketut Agung Cahyawan W Abd. Rasyid Syamsuri Abdaud, Faisal Abdullah, Siti Aisah Ahmad Firman Tarta Ahsan Yunus Aldin, Aldin Ali Risky Amran, Dedi Arif Rahman Baitu, Minarni Boki, Umar David David Efrianto, Didik Fitrayadi, Fitrayadi Handrawan Herman Herman Herman Herman Hermann Hidayat, Sabrina Honesto Ruddy Dasinglolo I Made Wirawan Ida Ayu Putu Sri Widnyani Iskandar Iskandar La Sensu Sensu Liwati, Alsabda Muhammad Nazar Muhammad Rivai Muhammad Yazid Nur Hidayah, Elinda Nuraeni Nuraeni Pandjaitan, Darwin Patanra, Adi Rais Purwoko, Agus Razak, La Ode Abdul Rezky, Ali Riskanawati, Riskanawati Rizky, Ali Sabrina Hidayat Salma Widiasyam Saputra, Rusnadi Dwi Sartono Sartono, Sartono Siswahyudi, Arto Sitti Aisah Abdullah Syahbudin Syahbudin Syahbudin Syahbudin Tamin, La Ode Abdul Ukkas, Rustam Ukkas, Rustam Vivi Fatmawati A. Widiasyam, Salma Yundari, Yundari Yuningsih, Deity

Title

Found 42 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 42 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 42 Documents
Search