Garuda - Garba Rujukan Digital

Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Surya, Ida; Wahab, Abdul
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v8i2.142

Banyaknya regulasi atau peraturan perundang undangan yang di buat tidak berdasarkan standar penulisan dan tata cara penulisan serta asas pemberlakuan perundang undang Harmonisasi peraturan perundang undangan berkaitan dengan hirarki peraturan perundang undangan yang mana peraturan yang lebih rendah kedudukannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. Tujuan harmonisasi peraturan perundang undangan mencegah dan mengatasi terjadinya disharmonisasi hukum. Harmonisasi juga dapat menjamin proses pembentukan rancangan Undang-Undang yang taat asas demi kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris dengan pendekatan kajian perundang undangan dan pendekatan konsep dan sosiologis. Analisa data yang digunakan adalah metode penafsiran perundang undangan dan penafsiran autentik serta data lapangan. Hasil penelitian ini diharapkan untuk mewujudkan norma yang harmonis di antara peraturan perundang undangan, baik harmonisasi vertical dan harmonisasi horizontal. Â Â Â Â Â Â Dengan terlaksananya harmonisasi peraturan perundang undangan baik harmonisasi vertikal maupun harmonisasi horizontal akan membawa dampak yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan karena ciri pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan adanya aturan hukum .

Implementasi Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Wisata Halal Di Nusa Tenggara Barat Surya, Ida; Ashari, Ashari; Wahab, Abdul; Suhardi, Muh.
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 2 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i2.4883

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, regulasi tersebut tentunya tidak keluar begitu saja namun melalui proses yang panjang dan sering disebut dengan proses kebijakan Setiap. langkah dari proses kebijakan ini memerlukan kajian yang mendalam dan ekstensif terhadap seluruh unsur dan komponen pemerintah daerah agar kebijakan publik tersebut dapat terwujud. Dari tahapan proses kebijakan tersebut salah satu yang terpenting adalah implementasi kebijakan karena sebaik apapun yang dilakukan pada langkah-langkah sebelumnya jika implementasinya tidak berhasil maka gagallah kebijakan publik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal dan faktor penghambat dan pendukungnya, jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif sehingga dapat mengungkap kejadian nyata di lapangan. Hasil penelitian ini berdasarkan Analisis yang dilakukan bahwa implementasi peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2016 masih belum optimal mengingat Wisata halal menjadi pilihan karena baik pengusaha maupun masyarakat diberikan 2 (dua) alternatif Wisata Konvensional atau Wisata Halal, disamping itu juga kegiatan wisata halal ini sangat sedikit koordinasi kerjasama dengan Dinas Pariwisata Provinsi, terutama terkait keuangan dan studi banding dengan negara-negara yang mengembangkan wisata halal, sementara kendalanya adalah Sarana dan Sumber Daya Pembiayaan, dalam mengembangkan sarana wisata Halal di Dinas Pariwisata Provinsi mengalami kesulitan karena Destinasi Wisata terletak di Kabupaten/Kota, karena Kabupaten/Kota belum siap Sumber Daya termasuk Anggaran Sementara Destinasi Pariwisata merupakan daerah atau wilayah geografis di dalam atau lebih wilayah administratif (kabupaten/kota) yang di dalamnya terdapat unsur: daya tarik wisata, sarana wisata, aksesibilitas, masyarakat dan wisatawan yang saling berhubungan dan utuh untuk terwujudnya kegiatan kepariwisataan, selain itu sturuktur orgnisasi penyelenggara wisata halal dari non pemerintah cukup banyak sehingga sulit mendapatkan kesepakatan gerak dan arah meningkatkan pembangunan dan pengembangan wisata halal di Nusa Tenggara Barat.

Socio-Legal Review of The Implementation of Identification and Inventory of Communal Intellectual Property for Tourism Development Atsar, Abdul; Surya, Ida; Nugraha, Lalu Guna; Jha, Saroj
SASI Volume 31 Issue 2, June 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v31i2.2315

Introduction: Communal Intellectual Property can be used to support the development of Intellectual Property-based Tourism.Purposes of the Research: The purpose of this study is to examine the effectiveness of the law in implementing the Identification and Inventory of Communal Intellectual Property as a form of preventive legal protection for Communal Intellectual Property (IPR) and government efforts in implementing the Identification and Inventory of Communal Intellectual Property to support Intellectual Property-based Tourism Development.Methods of the Research: The research method used in this study is a socio-legal approach. The data analysis technique used is a qualitative descriptive analysis technique.Results of the Research: The implementation of the Identification and Inventory of Communal Intellectual Property in Central Lombok Regency has not been effective. This is because the identification and inventory of Communal Intellectual Property (CIP) has not been implemented in an orderly manner by the local government/community so that legal certainty and justice are achieved for CIP owners/Communal communities. The Government Regulation has not been complied with and enforced. There is a discrepancy between the rules and their implementation. In addition, the level of community compliance, Law enforcement by law enforcement officers also has a major influence on the effectiveness of the law. Government efforts to overcome the ineffective implementation of Identification and Inventory, include making Regional Regulations that require each Village to identify and inventory Communal Intellectual Property, establishing Partnerships and Cooperation with third parties or managers in utilizing Communal Intellectual Property for the development of Intellectual Property-based tourism, Regional Governments must encourage investors to invest their capital in building Infrastructure and Facilities for Tourism Destinations based on Intellectual Property, Utilizing Technology and Digital Marketing for the development of Intellectual Property-based Tourism, and Regional Governments must focus and pay special attention to the Intellectual Property-based tourism industry.

PENANGGULANGAN PERNIKAHAN ANAK DENGAN PENDEKATAN HUKUM ADAT DI PULAU LOMBOK PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Surya, Ida
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v5i1.211

The province of West Nusa Tenggara, which consists of two islands (Lombok and Sumbawa), has 8 regencies and 2 cities with its capital in Mataram. It is one of the provinces in Indonesia, and its vision and mission is to lead its people towards prosperity, as outlined in the vision and mission of the province of West Nusa Tenggara, namely: ‘Moving forward’ is the vision of the Acting Governor of West Nusa Tenggara in leading the provincial government to make West Nusa Tenggara more advanced and move forward with a stronger accelerative spirit. The West Nusa Tenggara government continues to develop and advance the region. Its efforts for a more advanced West Nusa Tenggara are not merely about appearance but also about acceleration. West Nusa Tenggara is ready to continue moving forward and become an even better province in the future. However, in implementing this vision and mission, West Nusa Tenggara faces significant challenges related to achieving the well-being of its people, particularly the high rate of early marriage. This is a major issue in West Nusa Tenggara and requires special attention to resolve it, ensuring that the people of West Nusa Tenggara can achieve their well-being. The objectives of this study are: 1. To analyse the causes of child marriage, 2. To understand local wisdom and the role of local governments in addressing child marriage, 3. To analyse the challenges faced in addressing child marriage. This research employs a qualitative research approach. Data collection methods include interviews, documentation, observation, and literature review. Child marriage occurs due to several factors, including technology, such as smartphones, as most children now own Android smartphones, leading to free-wheeling social interactions. There is also a lack of clear guidelines addressing this issue, and there is a need for a Memorandum of Understanding (MOU) between traditional leaders, community leaders, and the local government to reduce the incidence of child marriage.

Title Legal Principles of Contracts in Employment Contracts for Indonesian Migrant Workers Abroad Surya, Ida
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 7, No 3 (2025): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v7i3.9415

The legal principles of agreements in employment agreements for Indonesian migrant workers (TKI) abroad aim to determine the application of legal principles of agreements in the placement of Indonesian migrant workers (PMI) abroad, and entering into employment agreements with people we do not know as well as the factors that cause violations of employment agreements for the placement of TKI abroad. This research is normative research, namely legal research conducted by examining library materials or in other words using secondary data, namely laws and regulations, Ministerial decisions, legal theories and expert opinions. The results of the research on the application of legal principles of agreements in the placement of Indonesian migrant workers (PMI) abroad have not been implemented properly. Coercion, fraud and abuse of circumstances occur in the placement of PMI abroad caused by the economic, social, educational or psychological conditions of the prospective PMI in the employment agreement which results in the service user in this case through the PMI placement company being more dominant in determining the terms and conditions of the employment agreement. This kind of agreement is known as Adhesie Contracten. This agreement condition is possible considering that the Civil Code does not adhere to the principle of Justuta Pretitum, so there are no requirements that require the creation of a balance between the achievements of both parties, as a result many PMI are required to carry out work that is identical to the 4Ds, namely Dirdy (dirty), and Gerous (dangerous), Demand (demand), and Death (death) which usually occurs in a closed (domestic) work environment. Factors that violate the law against TKI who are abroad are caused by, among other things, the structure of the labor market in Indonesia.

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search