Garuda - Garba Rujukan Digital

Status Hukum WNI Eks ISIS Dalam Perspektif Hukum Internasional Basniwati, AD; Sofwan, Sofwan; Nugraha, Lalu Guna; Pitaloka, Diva
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: pertama, bagaimana bentuk tanggung jawab Negara dalam melindungi warga negaranya yang terdampak oleh ISIS; kedua, bagaimana status hukum WNI eks ISIS dalam perspektif Hukum Internasional. Penelitian ini merupakan penelitian normatif berdasarkan kerangka hukum internasional, sehingga metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dari hasil pengamatan, penulis menyimpulkan: pertama, upaya perlindungan yang diberikan oleh negara dilakukan melalui perwakilan negara RI di negara yang ditempati WNI. Negara melalui Pemerintah memberikan perlindungan kepada WNI yaitu dengan memberikan bantuan, perlindungan dan mengumpulkan WNI di wilayah yang netral/aman, serta berupaya untuk memulangkan mereka kembali ke Indonesia dengan biaya ditanggung oleh negara sebagaimana amanat undang-undang; kedua, status kewarganegaraan dapat dikatakan sebagai precious right (hak yang sangat berharga), karena dengan kehilangan status kewarganegaraan seseorang akan menjadi stateless yang di mana berdampak pada hilangnya hak-hak dasarnya sebagai warga negara. Berdasarkan ketentuan-ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa status hukum WNI yang melakukan tindak pidana terorisme di luar teritorial Indonesia masih dan tetap berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) selama tidak melakukan hal-hal sebagaimana termaktub di dalam Pasal 23 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.Kata Kunci: Status Hukum; Tanggung Jawab Negara.

Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Masyarakat Desa Bentek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara Nugraha, Lalu Guna; Pitaloka, Diva; Riadhussyah, M.
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v2i1.49

Tujuan Penulisan adalah memberikan pemahaman kepada pemerintah desa terhadap pentingnya menjaga keberagaman nilai-nilai Pancasila di masyarakat Desa Bentek dan memberikan pelatihan cara menguatkan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat Desa Bentek, Kecamatan Gangga, Lombok Utara. berwarna. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi, dan konsultasi hukum secara langsung dengan masyarakat yang sebelumnya telah dibuat berjarak dan menggunakan masker, guna memenuhi standar protokol covid 19. Dari Kegiatan ini dapat dijelaskan bahwa meski Desa Bentek terdiri dari suku yang berbeda, berbeda bahasa, berbeda agama dan berbeda budaya, namun hingga kini masyarakat desa Bentek tetap hidup rukun, harmonis, dan damai. Buktinya, masyarakat selalu memelihara tali silaturahmi dengan saling mengunjungi satu sama lain baik antar sesama keyakinan maupun berbeda agama, disamping setiap ada hajatan mereka saling mengundang satu sama lain.

Analisis Perlindungan Moral Publik atas Penjaminan Produk Halal berdasarkan Pasal XX (a) GATT 1994 Nugraha, Lalu Guna; Nurbani, Erlies Septiana; Pitaloka, Diva
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v3i2.70

Pembentukan GATT didasarkan pada pertimbangan bahwa hubungan perdagangan dan ekonomi antar negara harus dijalankan dengan sasaran untuk meningkatkan standar hidup, menjamin lapangan kerja dan meningkatkan penghasilan dan pemenuhan kebutuhan, pemanfaatan sumber-sumber daya dunia sepenuhnya, serta memperluas produksi dan pertukaran barang. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mengkaji keterhubungan antara UUJPH dan Perlindungan moral publik dalam konteks Pasal XX (a) GATT. Hasil pembahasannya adalah Pasal XX GATT 1994 menyediakan pengecualian umum untuk melindungi kepentingan negara anggota salah satunya adalah perlindungan moral publik. Konsep perlindungan moral publik telah ditafsirkan oleh Panel dan Appellate Body dalam kasus US-Gambling, China-Audiovisual dan EC-Seal Products. Dalam menerapkan perlindungan moral publik peraturan tersebut harus memenuhi persyaratan normatif Pasal XX (a) GATT 1994, yaitu: persyaratan necessary dan chapeau. Kedua persyaratan ini hanya akan digunakan untuk menguji peraturan yang menjadi objek sengketa di WTO. Sebagai antisipasi untuk mempertahankan pemberlakuan UUJPH dan praturan teknis terkait jaminan produk halal, maka dapat digunakan fasilatas Pasal XX GATT yaitu perlindungan moral publik. Moral publik ditemukan melalui sejarah legislasi, jejak pendapat publik atau hasil referendum, petisi, serta praktik internasional yang diterima sebagai moral publik. Maka jaminan produk halal berdasarkan UUJPH telah memenuhi unsur konsep perlindungan moral publik tersebut. UUJPH lahir berdasarkan nilai-nilai syariah yang tumbuh sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat muslim di Indonesia. Kemudian perlunya penguatan melalui praktek negara-negara anggota WTO menerapkan sertifikasi dan labelisasi halal produk yang diperdagangkan. Dengan demikian produk halal merupakan moral publik masyarakat muslim Indonesia dan UUJPH sebagai upaya perlindungan moral publik.

Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Eks ISIS Dalam Perspektif Hukum Internasional Nugraha, Lalu Guna; Nurbani, Erlies Septiana; Pitaloka, Diva
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.187

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: pertama, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap warga negara eks ISIS dari perspektif Hukum Internasional; kedua, bagaimana tanggung jawab pemerintah Republik Indonesia terhadap para WNI eks ISIS. Penelitian ini merupakan penelitian normatif berdasarkan kerangka hukum internasional, sehingga metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dari hasil pengamatan, penulis menyimpulkan: pertama, ketentuan yang diatur dalam Negara Indonesia tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional, terutama ICCPR 1966 dan CRC 1989 serta guidance yang dibuat oleh PBB terhadap setiap negara dalam mengatur warga negara mereka yang tergabung dalam organisasi teroris.; kedua, dengan menjadi Warga Negara Indonesia maka Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi HAM WNI eks ISIS, yang dalam hal ini merupakan Warga Negara Indonesia. Perlindungan yang wajib diberikan oleh Pemerintah Indonesia adalah hak untuk hidup, hak atas kebebasan bergerak dan hak untuk dihindari dari konflik bersenjata.

Penerapan Prinsip Shared Responsibility Sebagai Upaya Penanggulangan Transnational Terrorism Di Kawasan Asean Nugraha, Lalu Guna; Ayu Riska Amalia; Adhitya Nini Rizki Apriliana
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.253

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: pertama, bagaimana ketentuan mengenai prinsip shared responsibility di dalam Hukum Internasional; kedua, bagaimana penerapan Prinsip Shared Responsibility sebagai upaya penanggulangan transnational terrorism di kawasan ASEAN. Penelitian ini merupakan penelitian normatif berdasarkan kerangka hukum internasional, sehingga metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dari hasil pengamatan, penulis menyimpulkan: pertama, prinsip shared responsibility merupakan sebuah prinsip hukum internasional yang membutuhkan adanya kerjasama antar negara anggota yang didasarkan atas kepahaman masalah bersama, tujuan dan keharusan untuk mencapai tujuan melalui tindakan dan koordinasi antar negara; kedua, Penerapan prinsip shared responsibility dalam penanggulangan terorisme transnasional di kawasan ASEAN mencerminkan pengakuan akan sifat kompleks dan lintas batas dari ancaman ini. Meskipun ASEAN telah membuat kemajuan signifikan dalam mengembangkan kerangka kerja dan mekanisme untuk kerjasama, implementasi efektif masih menghadapi tantangan yang berakar pada perbedaan kapasitas nasional, prinsip non-intervensi, dan sifat yang terus berevolusi dari ancaman terorisme. Ke depannya, keberhasilan penerapan shared responsibility akan bergantung pada kemampuan ASEAN untuk memperkuat mekanisme institusionalnya, meningkatkan kerjasama dengan mitra eksternal, dan mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif terhadap pencegahan dan penanggulangan terorisme. Ini akan memerlukan komitmen politik yang kuat, peningkatan kapasitas bersama, dan fleksibilitas dalam menghadapi ancaman yang terus berubah.

Pendampingan Pembentukan Peraturan Desa Tentang Pengelolaaan Ekowisata Mangrove di Desa Lembar Selatan Pitaloka, Diva; Nugraha, Lalu Guna; Amalia, Ayu Riska
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v8i2.151

Ekosistem mangrove yang dimanfaatkan sebagai ekowisata di Desa Lembar Selatan perlu dilindungi dan dikelola agar memberikan manfaat bagi ketahanan lingkungan dan ekonomi masyarakat. Agar pelaksanaan perlindungan ekowisata mangrove berjalan baik dan berkelanjutan diperlukan partisipasi masyarakat Desa Lembar Selatan. Dalam pelaksanaan perlindungan dan pemanfaatan ekowisata mangrove yang berkelanjutan diperlukan membentuk peraturan Desa tentang Pengelolaan Ekowisata Mangrove. Pendampingan pembentukan peraturan desa mengenai pengelolaan mangrove sangat diperlukan.

Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Aplikasi SDGs Desa di Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat Nugraha, Lalu Guna; Nurbani, Erlies Septiana; Pitaloka , Diva
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v8i2.152

Tujuan Penulisan adalah memberikan pemahaman kepada pemerintah desa terhadap pentingnya menjaga keberagaman dan nilai-nilai Pancasila di masyarakat Desa Lembar Selatan dan memberikan penyuluhan tentang bagaimana cara menjaga dan menerapkan serta menguatkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Lombok Barat. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi, dan konsultasi hukum secara langsung dengan masyarakat. Dari kegiatan ini dapat dijelaskan bahwa meski Desa Lembar Selatan menjadi salah satu desa terbaik di Indonesia, akan tetapi di dalam program pengembangan desa yang berkelanjutan harus tetap melihat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila agar identitas nasional tetap terjaga dari berbagai tantangan dan pengaruh budaya luar yang akan mengikis nilai-nilai Pancasila yang telah hidup di masyarakat Indonesia, khususnya dalam hal ini masyarakat Desa Lembar Selatan.

Pengusiran Pengungsi Rohingya Di Aceh: Tinjauan Hukum Internasional Dan Tantangan Hak Asasi Manusia Pitaloka, Diva; Nugraha, Lalu Guna; Ayu Riska Amalia; Adhitya Nini Rizki Apriliana
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 9 No. 2 (2024): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v9i2.176

Krisis pengungsi Rohingya telah menjadi salah satu tantangan kemanusiaan yang signifikan di Kawasan Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Artikel ini membahas fenomena pengusiran pengungsi Rohingya di Aceh melalui perspektif hukum internasional dan hak asasi manusia. dengan menggunakan pendekatan yuridis normative, artikel ini mengevaluasi kepatuhan Indonesia terhadap kewajiban internasional, khususnya Konvensi Pengungsi 1951 dan prinsip non-refoulement, yang melarang pengembalian paksa pengungsi ke negara asal di mana mereka terancam bahaya. Selain itu, analisis juga difokuskan pada tantangan hak asasi manusia yang dihadapi oleh pengungsi Rohingya di Aceh, termasuk akses terhadap perlindungan hukum dan hak-hak dasar. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia bukan negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951, kewajiban kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia tetap relevan dalam krisis pengungsi ini.

Socio-Legal Review of The Implementation of Identification and Inventory of Communal Intellectual Property for Tourism Development Atsar, Abdul; Surya, Ida; Nugraha, Lalu Guna; Jha, Saroj
SASI Volume 31 Issue 2, June 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v31i2.2315

Introduction: Communal Intellectual Property can be used to support the development of Intellectual Property-based Tourism.Purposes of the Research: The purpose of this study is to examine the effectiveness of the law in implementing the Identification and Inventory of Communal Intellectual Property as a form of preventive legal protection for Communal Intellectual Property (IPR) and government efforts in implementing the Identification and Inventory of Communal Intellectual Property to support Intellectual Property-based Tourism Development.Methods of the Research: The research method used in this study is a socio-legal approach. The data analysis technique used is a qualitative descriptive analysis technique.Results of the Research: The implementation of the Identification and Inventory of Communal Intellectual Property in Central Lombok Regency has not been effective. This is because the identification and inventory of Communal Intellectual Property (CIP) has not been implemented in an orderly manner by the local government/community so that legal certainty and justice are achieved for CIP owners/Communal communities. The Government Regulation has not been complied with and enforced. There is a discrepancy between the rules and their implementation. In addition, the level of community compliance, Law enforcement by law enforcement officers also has a major influence on the effectiveness of the law. Government efforts to overcome the ineffective implementation of Identification and Inventory, include making Regional Regulations that require each Village to identify and inventory Communal Intellectual Property, establishing Partnerships and Cooperation with third parties or managers in utilizing Communal Intellectual Property for the development of Intellectual Property-based tourism, Regional Governments must encourage investors to invest their capital in building Infrastructure and Facilities for Tourism Destinations based on Intellectual Property, Utilizing Technology and Digital Marketing for the development of Intellectual Property-based Tourism, and Regional Governments must focus and pay special attention to the Intellectual Property-based tourism industry.

Kemitraan Lobster Supply Chain Indonesia-Vietnam dalam Perspektif Prinsip Open Access and Benefit Sharing CBD dan Dampaknya terhadap Keberlanjutan Kampung Lobster Teluk Jukung NTB Rizki Apriliana, Adhitya Nini; Amalia, Ayu Riska; Nugraha, Lalu Guna; Pitaloka, Diva; Maharani, Baiq Faridha Aulya
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan (in progress)
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i2.383

Teluk Jukung, Lombok Timur, merupakan Kampung Budidaya Lobster yang diakui secara nasional namun menghadapi persoalan serius berupa penyelundupan benih lobster ilegal, keterbatasan akses teknologi, dan disharmoni regulasi ekspor yang membuat pembudidaya rentan secara ekonomi maupun ekologis. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, Indonesia menjalin kemitraan rantai pasok dengan Vietnam melalui transfer teknologi dan hilirisasi perikanan. Namun demikian, kemitraan ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian dengan prinsip Open Access and Benefit Sharing (ABS) dalam Convention on Biological Diversity (CBD), khususnya mekanisme Prior Informed Consent (PIC) dan Mutually Agreed Terms (MAT). Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal untuk menilai implementasi ABS dalam kerja sama Indonesia–Vietnam serta dampaknya terhadap keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan pembudidaya lobster di Teluk Jukung. Temuan penelitian menunjukkan tiga aspek utama: pertama, masih terdapat ketidakharmonisan antara kebijakan nasional dan realitas sosial-ekonomi pembudidaya; kedua, terdapat celah implementasi PIC dan MAT yang menyebabkan ketidakadilan distribusi manfaat; ketiga, diperlukan model strategi pengelolaan lobster berbasis ABS untuk memastikan keterlibatan pembudidaya, mendorong transfer teknologi yang setara, dan memperkuat posisi tawar Indonesia dalam rantai pasok global. Penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan guna mewujudkan tata kelola budidaya lobster yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kata kunci: Teluk Jukung; Access and Benefit Sharing, Lobster Supply Chain; Benih Lobster

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search