Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.589
P-Index
This Author published in this journals
All Journal 'ADALAH EXPERT: Jurnal Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Jurnal Cita Hukum Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education Al-Risalah : Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal SABURAI INTERNASIONAL JOURNAL OF SOCIAL, SCIENCES, AND DEVELOPMENT (Saburai-IJSSD) Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Smart: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity Journal of Religious Policy Al-Risalah Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam Dame Journal of Law Mizan: Journal of Islamic Law Journal Of Advance In Social Sciences And Policy
Refly Setiawan
Universitas Bandar Lampung
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 42 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Ethnocultural Problems and Policies in The Republic of Tatarstan, Russia Refly Setiawan; Gine Putri Pertiwi; Siti Indarini Nur Faizah; Diki Hermawan
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 5, No 1 (2021)
Publisher : UIN JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/siclj.v4i2.18220

Abstract

This study discusses about ethnocultural problems and policies in the Republic of Tatarstan, Russia with a complex multiethnic population in a condition of balance between the two main ethnic groups, namely Russians and Tatars. In addition, there are historical and ideological views for ethnocultural policy formation in Tatarstan, positive and negative trends in the field of interethnic relations. The author focuses on aspects of ethnocultural policy implementation such as the implementation of the right to receive ethnocultural education and preservation of indigenous languages, support for traditional folk culture, interaction with public ethnic associations, etc. The results of this study illustrate that the existence of a situation in the field of inter-ethnic relations can indicate the end of the ethnocentric policy model in areas that are in favor of the Tatar community in the current conditions of multiculturalism.
Reaksi Perekonomian Rusia Ditengah Pandemi Covid-19 Refly Setiawan; Abdurrahman Abdurrahman; Gine Putri Pertiwi; Sherly Saputri
ADALAH Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v4i1.17935

Abstract

Abstract:Currently, the world is facing various problems, one of which is the Covid-19 outbreak which is attacking humans all over the world. All countries are trying to fight against the spread of the virus, one of which is Russia. Russia is a country located in the eastern European region and has an economic system that can be said to be good. However, at this time economic conditions around the world are in a critical condition and are worsening due to the increasingly rapid spread of Covid-19 and causing the death of both humans and the economy of a country which is slowly paralyzing. This paper aims to find out how the Russian state's economic reaction in the midst of the Covid-19 pandemic which is currently still happening and cannot be stopped and how the government's actions are in response to the economy which is getting worse amid the Covid-19 pandemic.Keywords: Economy, Russian State, Government Response, Covid-19 PandemicAbstrak: Saat ini kondisi dunia sedang dihadapkan dengan berbagai masalah salah satunya adalah wabah Covid-19 yang sedang menyerang manusia diseluruh belahan dunia. Seluruh negara saling berupaya untuk melawan penyebaran virus tersebut, salah satunya yaitu negara Rusia. Rusia merupakan negara yang terletak di wilayah Eropa timur dan memiliki sistem perekonomian yang dapat dikatakan baik. Akan tetapi, pada saat ini kondisi perekonomian di seluruh dunia sedang dalam kondisi kritis dan terpuruk dikarenakan penyebaran Covid-19 yang semakin cepat dan menyebabkan kematian baik manusia maupun perekenomian suatu negara yang perlahan-lahan lumpuh. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana reaksi perekonomian negara Rusia ditengah pandemi Covid-19 yang saat ini masih terjadi dan belum dapat dihentikan dan bagaimana tindakan pemerintah dalam menyikapi perekonomian yang semakin terpuruk ditengah masa pandemi Covid-19.Kata Kunci: Perekonomian, Negara Rusia, Respon Pemerintah, Pandemi Covid-19
Evolution of Tatarstan’s Local Self-Governments and Challenges They Face Refly Setiawan
ADALAH Vol 3, No 5 (2019): Budaya Hukum Masyarakat Rusia
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v3i5.17936

Abstract

Abstract: The laws in the Republic of Tatarstan tend to limit the powers and coverage of local self-government, but Tatarstan’s laws go even further than most in maintaining the “power vertical” which allows state authorities to keep tight control of local self-governments. This control is exercised officially through the laws, and in practice, with financial controls. The local self- governments have difficulty with self financing and are left beholden to state authorities. Because the heads of the 43 administrative districts and 11 large cities in Tartarstan are directly appointed by the president, he exercises rigid control all the way down to the local level. In addition, because these administration heads are allowed to run for parliament, the president has also consolidated considerable power on the level of the republic’s government. In effect, government on the level of the administrative districts and large cities in the republic is completely in the hands of the president and his appointees, who also have financial control over local self- governments.Keywords: Evolution, Tatarstan Local Government, Challenges Faced Abstrak:Undang-undang di Republik Tatarstan cenderung membatasi kekuasaan dan cakupan pemerintahan setempat, tetapi undang-undang Tatarstan bahkan lebih jauh daripada kebanyakan undang-undang lainnya dalam mempertahankan "vertikal kekuasaan" yang memungkinkan otoritas negara untuk menjaga kontrol ketat atas pemerintahan sendiri. Kontrol ini dilakukan secara resmi melalui undang-undang, dan dalam praktiknya, dengan kontrol keuangan. Pemerintah daerah sendiri mengalami kesulitan dengan pembiayaan dan diserahkan kepada otoritas negara. Karena kepala dari 43 distrik administratif dan 11 kota besar di Tartarstan ditunjuk langsung oleh presiden, maka menjalankan kontrol yang kaku sampai ke tingkat lokal. Selain itu, karena para kepala pemerintahan ini diizinkan mencalonkan diri sebagai parlemen, presiden juga telah mengkonsolidasikan kekuasaan yang cukup besar di tingkat pemerintahan republik. Akibatnya, pemerintahan di tingkat distrik administratif dan kota-kota besar di republik sepenuhnya berada di tangan presiden dan orang-orang yang ditunjuknya yang juga memiliki kendali keuangan atas pemerintahan sendiri daerah.Kata Kunci: Evolusi, Pemerintahan Lokal Tatarstan, Tantangan Yang Dihadapi
Manajemen Sistem Registrasi Penduduk Asing Melalui Elektronik Digital di Rusia Refly Setiawan; Siti Indarini Nur Faizah; Gine Putri Pertiwi
EXPERT: Jurnal Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi Vol 10, No 2 (2020): Desember
Publisher : Universitas Bandar Lampung (UBL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/jmsit.v10i2.1555

Abstract

Manajemen sistem registrasi kependudukan merupakan salah satu pengelolaan terhadap data kependudukan di suatu Negara yang melibatkan petugas yang berwenang dalam menangani kependudukan dan catatan sipil di Negara tersebut. Sistem registrasi kependudukan di Rusia merupakan hal yang sangat penting bagi seluruh penduduk baik penduduk asing maupun local. Semua penduduk yang tinggal di Rusia untuk jangka waktu yang sementara atau jangka waktu yang lama wajib melaporkan diri untuk melakukan registrasi kependudukan. Saat ini registrasi kependudukan dapat dilakukan melalui elektronik digital atau dapat juga secara manual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen sistem registrasi penduduk asing di Rusia dapat dikatakan sudah sangat baik karena pemerintah telah menyediakan sistem elektronik digital yang mempermudahkan seluruh penduduk untuk mengaksesnya dan dapat meminimalisir tindak criminal di Rusia.
Ethnocultural Problems and Policies in The Republic of Tatarstan, Russia Refly Setiawan; Gine Putri Pertiwi; Siti Indarini Nur Faizah
SOCIUS Vol 7 No 2 (2020): Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education, Universitas Negeri Pa
Publisher : Labor Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/scs.v7i2.205

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai masalah dan kebijakan etnokultural di Republik Tatarstan, Rusia dengan populasi multietnis yang kompleks dalam kondisi keseimbangan antara dua suku bangsa utama, yaitu Rusia dan Tatar. Selain itu, terdapat pandangan historis dan ideologis untuk pembentukan kebijakan etnokultural di Tatarstan, tren positif dan negatif di bidang hubungan antaretnis. Penulis menitikberatkan pada aspek implementasi kebijakan etnokultural seperti implementasi hak untuk menerima pendidikan etnokultural dan pelestarian bahasa asli, dukungan terhadap budaya masyarakat lokal, interaksi dengan asosiasi etnis masyarakat, dan lain sebagainya. Selain itu juga melihat bagaimana legislatif. dan kerangka peraturan diterapkan di bidang kebijakan etnokultural. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa adanya situasi di bidang relasi antaretnis yang dapat menunjukkan berakhirnya model kebijakan etnosentris di daerah yang berpihak pada masyarakat Tatar dalam kondisi multikulturalisme saat ini. Dalam hal ini ada orang atau kelompok yang merasa tidak puas di kedua sisi kebijakan yang diambil sehingga kepentingan kelompok etnis lain di wilayah tersebut juga kurang mendapat perhatian seperti: Chuvash, Mordovia, Mari, Armenia, dan lain sebagainya. Hal ini dapat berujung pada radikalisasi kelompok etnis tersebut.
Prosperous Justice Party (PKS) Image Management In The 2019 Election Fahmi Azhari Siregar; Gun Gun Heryanto; Munadhil Abdul Muqsith; Refly Setiawan
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 7, No 5 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v7i11.18777

Abstract

Abstract:Prosperous Justice Party (PKS) is one of the largest Islamic-based parties in Indonesia. Ahead of the 2019 general election, PKS received an internal solidity endurance test and externally as the government's opposition. PKS requires communicative performance to improve its image in the 2019 election. Departing from these problems, researchers are interested in knowing how the PKS communicative performance in the 2019 legislative elections and the PKS Political Public Relations Approach in the 2019 elections. This research uses the main theories of communicative performance, which Michael Pacanowsky and Nick O'Donnell-Trujillo and the concept of Public Relations Politics to explain the management of the PKS image in the 2019 legislative elections. This study uses qualitative research methods, with library studies, documentation, and interviews. Besides, this research also uses the Norman Fairclough critical paradigm approach. The object of this research study is the board of the Central Prosperous Justice Party (DPP PKS) Board of Representatives and PKS Legislative Members in the Indonesian House of Representatives (DPR). The findings of this research indicate, Communicative Performance of PKS in the 2019 Election in Ritual Performance, each party's decision making is collective. Political Public Relations Approach is not maximized in a political marketing approach, and it needs its management to improve the image of PKS. The results of this study indicate that PKS is weak in issue management, and PKS Communicative Performance in the 2019 elections is quite good even though the performance of persuasion is less effective. Also, the Persuasive Political approach is less effective for PKS.Keywords: Image Management, Prosperous Justice Party (PKS), 2019 Elections  Abstrak:Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah salah satu partai berbasis Islam terbesar di Indonesia. Menjelang Pemilu 2019, PKS mendapatkan uji ketahanan internal soliditas dan secara eksternal sebagai oposisi pemerintah. PKS menuntut kinerja komunikatif untuk meningkatkan citranya di Pemilu 2019. Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana kinerja komunikatif PKS pada Pemilu Legislatif 2019 dan Pendekatan Humas Politik PKS pada Pemilu 2019. Penelitian ini menggunakan teori utama kinerja komunikatif yaitu Michael Pacanowsky dan Nick O'Donnell-Trujillo serta konsep Public Relations Politics untuk menjelaskan pengelolaan citra PKS pada Pemilu Legislatif 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan paradigma kritis Norman Fairclough. Objek penelitian ini adalah pengurus Dewan Perwakilan Rakyat Partai Keadilan Sejahtera Pusat (DPP PKS) dan Anggota Legislatif PKS di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR). Temuan penelitian ini menunjukkan, Kinerja Komunikatif PKS pada Pemilu 2019 dalam Pelaksanaan Ritual, pengambilan keputusan masing-masing pihak bersifat kolektif. Pendekatan Political Public Relations belum dimaksimalkan dalam pendekatan pemasaran politik, dan perlu pengelolaannya untuk meningkatkan citra PKS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PKS lemah dalam pengelolaan isu, dan Kinerja Komunikatif PKS pada Pemilu 2019 cukup baik meskipun kinerja persuasi kurang efektif. Selain itu, pendekatan Politik Persuasif kurang efektif untuk PKS.Kata Kunci: Pengelolaan Citra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pemilu 2019
The Universality of Democracy in Economic and Cultural Context Mustafa Zafer Soydan; Refly Setiawan
Jurnal Cita Hukum Vol 10, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v10i1.24423

Abstract

Democracy and universality are serious issues that concern everyone today and need to be studied. The question is whether democracy is universal or not remains up-to-date. Those who value democracy say that democracy is universal, while those who do not value democracy say that democracy is not universal. The research method used in this study uses a qualitative method with an empirical normative approach. The results suggest that the relationship between democracy and universality remains uncertain. This uncertainty has spread to the legal, cultural and economic fields. Any subject interested in democracy examines the concept from a hermeneutic and relativist perspective, starting from their own value judgments, and by focusing on the positive and negative aspects of the concept. This further leads to the formation of different tendencies regarding the universality of democracy. This raises the need for a re-evaluation of the concept.Keywords: Universal; Democracy; Law; Culture; Economy Universalitas Demokrasi dalam Konteks Ekonomi dan Budaya AbstrakDemokrasi dan universalitas merupakan isu serius yang menjadi perhatian semua orang saat ini dan perlu dikaji. Pertanyaannya adalah apakah demokrasi itu universal atau tidak tetap up-to-date. Mereka yang menghargai demokrasi mengatakan bahwa demokrasi itu universal, sedangkan mereka yang tidak menghargai demokrasi menyatakan bahwa demokrasi tidak universal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Hasil penelitian menyatakan bahwa hubungan antara demokrasi dan universalitas tetap tidak pasti. Ketidakpastian ini telah menyebar ke bidang hukum, budaya dan ekonomi. Setiap mata pelajaran yang tertarik dengan demokrasi mengkaji konsep dari hermeneutik dan relativis perspektif, mulai dari penilaian nilai mereka sendiri, dan dengan berfokus pada aspek positif dan negatif dari konsep tersebut. Selanjutnya mengarah pada pembentukan kecenderungan yang berbeda tentang universalitas demokrasi. Hal ini menimbulkan perlunya evaluasi ulang konsep.Kata Kunci: Universal; Demokrasi; Hukum; Budaya; EkonomiУниверсальность демократии в экономическом и культурном контексте АннотацияДемократия и универсальность — это серьезные вопросы, которые волнуют сегодня всех и нуждаются в изучении. Вопрос о том, универсальна ли демократия или нет, остается актуальным. Те, кто ценит демократию, говорят, что демократия универсальна, а те, кто не ценит демократию, говорят, что демократия не универсальна. Метод исследования, использованный в данном исследовании, представляет собой качественный метод с эмпирическим нормативным подходом. Результаты показывают, что связь между демократией и универсальностью остается неопределенной. Эта неопределенность распространилась на правовую, культурную и экономическую сферы. Любой субъект, интересующийся демократией, исследует концепцию с герменевтической и релятивистской точки зрения, исходя из своих собственных оценочных суждений и сосредоточив внимание на положительных и отрицательных аспектах концепции. Это в дальнейшем приводит к формированию различных тенденций относительно универсальности демократии. В связи с этим возникает необходимость переоценки концепции.Ключевые слова: Универсальный; Демократия; Закон; Культура; Экономика
Government Policy in Public Services in the Republic of Tatarstan, Russia Refly Setiawan; Mohamad Fikri Sulthan; Abdurrahman Abdurrahman
Jurnal Cita Hukum Vol 8, No 3 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v8i3.17950

Abstract

AbstractGovernment policy is a step taken by the government to achieve a goal. The main objective of the policy of the Republic of Tatarstan is to provide the conditions for the full social and cultural development of the whole society, to strengthen civil society and society's morals on the basis of respect for the rights of citizens and their recognition as the highest value. This study aims to explain how government policies are related to public services and to find out how the government of the Republic of Tatarstan provides the best services for the welfare of the people. This research uses qualitative research methods with a descriptive approach. The results of this study explain that the government has taken the right policy steps in providing services to the community, namely by providing fast, responsive, optimal, fair, transparent service and utilizing technological advances for the welfare of the people in the Republic of Tatarstan.Keywords: Government Policy, Public Service, Republic of Tatarstan AbstrakKebijakan pemerintah merupakan suatu langkah yang diambil oleh pemerintah untuk tercapainya suatu tujuan. Tujuan utama dari kebijakan Republik Tatarstan adalah untuk menyediakan kondisi bagi perkembangan sosial dan budaya-budaya penuh seluruh masyarakat, untuk memperkuat masyarakat sipil dan moral masyarakat atas dasar penghormatan pada hak-hak yang di miliki warga negara serta pengakuannya sebagai nilai tertinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Kebijakan pemerintah terkait dengan pelayanan publik dan untuk mengetahui bagaimana pemerintah dalam memberikan pelayanan bagi kesejahteraan seluruh masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini  menjelaskan bahwa pemerintah Republik Tatarstan telah mengambil langkah kebijakan yang tepat dalam pelayanan kepada masyarakat yaitu dengan pelayanan yang cepat, tanggap, optimal, adil, transparan, dan memanfaatkan kemajuan teknologi demi kesejahteraan masyarakat di Republik Tatarstan.Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Pelayanan Publik, Republik Tatarstan АннотацияПравительственная политика - это шаг, сделанный правительством для достижения цели. Основная цель политики Республики Татарстан - обеспечение условий для полноценного социального и культурного развития всего общества, укрепление гражданского общества и нравственности общества на основе уважения прав граждан и признания их высшее значение. Это исследование призвано объяснить, как политика правительства связана с государственными услугами, и выяснить, как правительство Республики Татарстан предоставляет лучшие услуги для благосостояния людей. В этом исследовании используются качественные методы исследования с описательным подходом. Результаты этого исследования объясняют, что правительство предприняло правильные политические шаги по предоставлению услуг населению, а именно путем предоставления быстрых, оперативных, оптимальных, справедливых и прозрачных услуг и использования технологических достижений на благо людей в Республике Татарстан.Ключевые слова: государственная политика, государственная служба, Республика Татарстан
Политика Уполномоченного По Правам Человека На Государственной Службе В Республике Татарстан, Россия (Policies of The Commissioner For Human Rights In Public Service In The Republic of Tatarstan, Russia) Stanislav Vladimirov Mladenov; Gine Putri Pertiwi; Refly Setiawan; Siti Indarini Nur Faizah; Abdurrahman Abdurrahman
Jurnal Cita Hukum Vol 9, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v9i1.20131

Abstract

AbstractThe Commissioner for Human Rights is a government institution that provides protection for the rights of the people in the Republic of Tatarstan, Russia. The establishment of the Human Rights Commissioner in the Russian Federation as a state body is one of the most important achievements of the transformation of democracy in Russia. In the Republic of Tatarstan, the Institute of Commissioners for Human Rights was established in 2000 in accordance with the Constitution of the Republic of Tatarstan to strengthen guarantees of state protection of human and civil rights and freedoms, to promote their observance and respect. by state agencies, local governments and officials. This study aims to explain how the Policies of the Commissioner for Human Rights in the Republic of Tatarstan are related to public services and to find out how the Commissioner for Human Rights of the Republic of Tatarstan provides the best service for the entire community. The method used in this research is a qualitative research method with a descriptive analysis approach. The results show that the Commissioner for Human Rights in the Republic of Tatarstan has made a policy that is appropriate for the welfare of the community and carries out its duties properly based on the main duties and functions of the Commissioner for Human Rights in the Republic of Tatarstan.Keywords: Policy, Commissioner for Human Rights, Public Services, Society of the Republic of Tatarstan, Russia AbstrakKomisaris Hak Asasi Manusia merupakan sebuah lembaga pemerintahan yang memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat di Republik Tatarstan, Rusia. Pembentukan lembaga Komisaris Hak Asasi Manusia di Federasi Rusia sebagai badan negara merupakan salah satu capaian terpenting dari transformasi demokrasi di Rusia. Di Republik Tatarstan, Lembaga Komisaris Hak Asasi Manusia didirikan pada tahun 2000 sesuai dengan Konstitusi Republik Tatarstan untuk memperkuat jaminan perlindungan negara atas hak asasi dan kebebasan manusia dan sipil, untuk mempromosikan ketaatan dan penghormatan mereka. oleh badan-badan negara bagian, pemerintah daerah dan pejabat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Kebijakan Komisaris Hak Asasi Manusia di Republik Tatarstan terkait dengan pelayanan public dan untuk mengetahui bagaimana Komisaris Hak Asasi Manusia Republik Tatarstan dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisaris Hak Asasi Manusia di  Republik Tatarstan telah membuat suatu kebijakan yang tepat bagi kesejahteraan masyarakat dan menjalankan tugasnya dengan baik berdasarkan tugas pokok dan fungsi Komisaris Hak Asasi Manusia di Republik Tatarstan.Kata Kunci: Kebijakan,  Komisaris Hak Asasi Manusia, Pelayanan Publik, Masyarakat Republik Tatarstan, Rusia АннотацияУполномоченный по правам человека - это государственное учреждение, обеспечивающее защиту прав людей в Республике Татарстан, Россия. Создание Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации как государственного органа - одно из важнейших достижений трансформации демократии в России. В Республике Татарстан Институт уполномоченных по правам человека был создан в 2000 году в соответствии с Конституцией Республики Татарстан с целью усиления гарантий государственной защиты прав и свобод человека и гражданина, содействия их соблюдению и уважению. государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами. Это исследование направлено на объяснение того, как политика Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан связана с государственными услугами, и на то, чтобы выяснить, как Уполномоченный по правам человека Республики Татарстан предоставляет наилучшие услуги для всего сообщества. Метод, использованный в этом исследовании, представляет собой качественный метод исследования с подходом описательного анализа. Результаты показывают, что Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан разработал политику, которая соответствует благосостоянию общества и выполняет свои обязанности должным образом, исходя из основных обязанностей и функций Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан. Татарстан.Ключевые слова: Политика, Уполномоченный по правам человека, Государственные службы, Общество Республики Татарстан, Россия  
PARTISIPASI PUBLIK DALAM PROGRAM BANTUAN LISTRIK PEDESAAN MASYARAKAT KABUPATEN MESUJI Refly Setiawan
e-JKPP Vol 3, No 3 (2017): DESEMBER
Publisher : Universitas Bandar Lampung (UBL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (332.35 KB) | DOI: 10.36448/ejkpp.v3i3.969

Abstract

Public Participation is an effort to grow an independence and society’s empowerment in order to increase the quality of society as an element of good governance and to support the development. Participation consists of planning, implementing, evaluating, and pleasuring the result of development. The best form of participation isn’t only based on government view but also by the level of public participation in the development. Keywords : public participation, development
Co-Authors Abdurahman Abdurrahman Abdurrahman Abdurrahman Abdurrahman Abdurrahman Anggalana Anggraeni, Nur Najmi Dana Riksa Buana Diki Hermawan Elmira Avzalova Erna Dewi . Fahmi Azhari Siregar Fardiansyah, Ahmad Irzal Gine Putri Pertiwi Gine Putri Pertiwi Gun Gun Heryanto Ida Farida Indah Pratiwi Tanjung Melinda, Esti Mladenov, Stanislav Vladimirov Mohamad Fikri Sulthan Mohamad Fikri Sulthan Muhammad Zuhri Muqsith, Munadhil Abdul Mustafa Zafer Soydan Nur Faizah, Siti Indarini Pertiwi, Gine Putri Raihani, Fina Rohmah, Siti Ngainnur Sergeev, Sergey A. Sergey A. Sergeev Sherly Saputri SIAGIAN, AMRIZAL Siti Indarini Nur Faizah SOYDAN, Mustafa Zafer Stanislav Vladimirov Mladenov Stanislav Vladimirov Mladenov Sulthan, Mohamad Fikri Ustaadza, Lailatus Sholikhah Valentinovna , Kolesova Olga Vladimirov Mladenov , Stanislav Vladimirov Mladenov, Stanislav Wahyu Abdul Jafar Yunus, Nur Rohim Zainudin Hasan