Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN STUNTING OLEH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN DI KECAMATAN KIE Fallo, Adriana Rodina
GLORY Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 1 No 2 (2020): GLORY Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial
Publisher : Universitas Nusa Cendana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/glory.v1i2.3365

Abstract

Dari 22 kabupaten/kota di Propinsi NTT, Kabupaten Timor Tengah Selatan menjadi kabupaten dengan kasus stunting terbesar dengan persentase 44,1% pada februari 2020. Untuk mengatasi permasalahan stunting di Kabupaten TTS khususnya di Kecamatan Ki maka Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Selatan diberikan wewenang untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana salah satunya adalah pencegahan stunting dengan program keluarga berencana (KB). Meskipun telah dilakukan sosialisasi tentang dampak stunting yang massif namun hal ini masih angka stunting di Kecamatan Kie masih tinggi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Kie dengan informan berjumlah 47 orang. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber primer dan sumber sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan penelusuran dokumen-dokumen terkait permasalahan program keluarga berencana (KB) serta permasalahan stunting di Kecamatan Kie. Data yang dikumpulkan kemudia dianalisis dengan mnggunakan metode analisis dari Creswell (2016:264-268).Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan pencegahan stunting oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Selatan di Kecamatan Kie masih ditemui beberapa permasalahan dalam implementasinya sehingga kebijakan ini belum dapat dinyatakan berhasil.
Struggles of village-owned enterprise to improve performance: A case in Kupang Regency, Indonesia Kase, Petrus; Foeh, Yaherlof; Fallo, Adriana Rodina; Tawa, Melania; Kariam, Juwita S.
Journal of Accounting and Investment Vol 25, No 2: May 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jai.v25i2.17124

Abstract

Research aims: This research assessed the struggles of the village-owned enterprise of Raknamo Village in Kupang Regency, East Nusa Tenggara Province, to enhance performance.Design/Methodology/Approach: This research used a qualitative approach consisting of stages, such as data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing. It collected data through in-depth interviews, non-participant observation, and document review. It analyzed data on performance indicators: resource provision, task implementation, outputs, and goal attainment that the village-owned enterprise struggles to accomplish.Research findings: This research uncovered that the village-owned enterprise of Raknamo Village faces difficulties even now, thus generally performing low in its efforts to provide resources needed, such as personnel, finances, and facilities, implement tasks, produce outputs/products, and attain goals. Specifically, it performed relatively well in renting tents and chairs, increasing little profit; however, it performed poorly in the savings and loan business and traditional weaving home industry, thus experiencing financial loss. The primary factors affecting such performance were the core managers' low managerial and entrepreneurial skills, financial inability and low cooperative attitude of the village society to repay loans, inability of village society to do profitable business, and low income.Theoretical contribution/Originality: This research evaluated the struggles of the village-owned enterprise of Raknamo Village in Kupang Regency to boost performance, which prior studies have not widely investigated. Theoretically, this research is expected to add specified academic or analytical insight into the village-owned enterprises struggling as small business organizations to improve performance.Practitioner implication: The finding has profound implications that eliminating difficulties that hinder the village-owned enterprise’s performance and building its ability to perform better hereafter are both necessary. To reach this expectation, the government should create a capacity-building program for the village-owned enterprise.
Wawasan Ekonomi Berkelanjutan bagi Masyarakat Pengelolah Pariwisata di Desa Fatumnasi Timor Tengah Selatan Rene, Mariayani Oktafiana; Fallo, Adriana Rodina; Long, Belandina Liliana; Kolianan, Jim Briand; Adam, Cataryn Vlantyna; Ibiruni, William; Neolaka, Grace
Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia Vol 4 No 6 (2024): JAMSI - November 2024
Publisher : CV Firmos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54082/jamsi.1373

Abstract

Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat pengelolah objek wisata akan wawasan ekonomi berkelanjutan dalam pengelolaan pariwisata. Desa Fatumnasi merupakan kawasan konservasi sumber daya alam di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pelaksanaan pengabdian ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perguruan tinggi sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan untuk dapat memberikan edukasi bagi pihak yang membutuhkan khususnya masyarakat pengelolah objek wisata terkait pentingnya wawasan ekonomi berkelanjutan dalam pengelolaan wisata sebagai salah satu bentuk dukungan dan partisipasi dalam mewujudkan ekonomi hijau dalam pembangunan. Kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu; tahap pertama tim Survei kepada mitra dan pengurusan berkas. Tahap kedua berupa workshop wawasan ekonomi berkelanjutan dalam pengelolaan pariwisata oleh tim pengabdian terkait wawasan ekonomi berkelanjutan dalam pengelolaan pariwisata, mulai dari penjelasan terkait apa itu pariwisata, pentingnya pariwisata dalam peningkatan ekonomi desa.  Tahap kegita berupa diskusi bersama masyrakat, dan Tahap terakhir berupa evaluasi, yang mana hasilnya menunjukkan bahwa 85% peserta memberikan respon positif terhadap pelaksanaan PkM, 90% peserta memiliki partisipasi yang baik dalam kegiatan dan 80% dari peserta memahami akan materi yang diberikan. Selain itu melalui diskusi para peserta meminta agar kegiatan seperti ini dapat dilaksankan kembali diwaktu berikutnya, dan meminta tim untuk mendampingi Pemerintah Desa Fatumnasi dan masyarakat untuk menyusun rencana pembangunan pariwisata Desa Fatumnasi.
Penerapan Strategi Manajemen Konflik dalam Sengketa Pasca Pemilu: Studi Kasus Desa Lamaksenulu, Indonesia Andayana, Made Ngurah Demi; Holivil, Ernestus; Fallo, Adriana Rodina
Jurnal Bina Praja Vol 16 No 3 (2024)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.16.2024.599-613

Abstract

Post-election conflicts in Lamaksenulu Village, Indonesia, reflect public dissatisfaction with election results and underlying socio-political tensions. This study examines conflict management strategies in the context of Thomas and Kilmann’s conflict management theory within a rural Indonesian setting. Adopting a descriptive qualitative approach, the study examines how collaboration, compromise, and accommodation—mediated by traditional leadership and hybrid governance—were used to address disputes. Although reconciliation was pursued through deliberation and dialogue, structural dissatisfaction remains, posing risks of recurring tensions. This research contributes to the literature by localizing a widely used Western conflict management model, offering a culturally grounded perspective on post-election conflict resolution. It demonstrates how combining formal institutions with indigenous practices enhances understanding of conflict dynamics in rural democracies. Key recommendations include improving electoral transparency, strengthening traditional leadership in dispute mediation, and developing inclusive reconciliation programs to foster lasting socio-political stability.