Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.092
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum WAJAH HUKUM Ilmu Hukum Prima SIGn Jurnal Hukum JURNAL USM LAW REVIEW Justisi : Jurnal Ilmu Hukum International Journal of Social Service and Research Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Buana Pengabdian Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Majority Science Journal Jurnal Hukum dan Keadilan Binamulia Hukum
Asyhadi, Farhan
Unknown Affiliation
Religion Humanities Automotive Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Analisis perbandingan konsep perjanjian menurut kitab undang-undang hukum perdata (KUHPERDATA) dan akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Asyhadi, Farhan; Amaliya, Lia; Saprudin, Ahmad
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i1.1495

Abstract

Perjanjian merupakan salah satu aspek fundamental dalam hukum yang mengatur hubungan antara individu atau entitas. Dalam konteks hukum Indonesia, dua sumber utama yang mengatur perjanjian adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami perbedaan serta persamaan dalam pengaturan perjanjian dan akad, serta implikasinya terhadap praktik hukum dan ekonomi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan studi hukum normatif. Teknik penelitiannya adalah pendekatan peraturan-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus memuat kesepakatan, kecakapan, hal-hal tertentu, dan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan hasil penelitian ini. Akan tetapi, syarat-syarat dan keadaan-keadaan perjanjian tersebut dijelaskan dalam Pasal 22 KHES. Ketentuan-ketentuan tersebut meliputi para pihak, kesepakatan, tujuan, dan sasaran utama perjanjian. Berbeda dengan 15 asas hukum perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 21 KHES menyebutkan 17 asas perjanjian. Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, perbedaan dalam syarat dan kriteria hukum antara KUHPerdata dan KHES menunjukkan bahwa kedua sistem hukum memiliki pendekatan yang berbeda dalam pengaturan perjanjian, yang dapat mempengaruhi praktik hukum dan ekonomi di Indonesia.
Upaya Kepolisian Dalam Mengamankan Pelaksanaan Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2011 Sibri, Lili; Asyhadi, Farhan; Abas, Muhamad
Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v13i1.785

Abstract

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan kreditur melalui jasa debt collector kadangkala menimbulkan masalah baru antara kreditur dengan debitur. Maka kepolisian memberikan solusi berupa pengamanan eksekusi jaminan fidusia, karena Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang bertugas dan berfungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya kepolisian dalam mengamankan pelaksanaan jaminan fidusia berdasarkan peraturan kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan menggunakan analisis data metode serta penalaran hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya kepolisian terhadap pengamanan eksekusi jaminan fidusia pada dasarnya dilakukan pada saat pengambilan benda objek jaminan fidusia dari pemberi fidusia yang telah lalai dan tidak mau menyerahkan benda secara sukarela.
Tinjauan Yuridis Pelanggaran Pemasangan Reklame Sesuai Peraturan Bupati Nomor 308/2023 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Studi Kasus Kabupaten Karawang) Suryadi, Ismutiah; Asyhadi, Farhan; Abas, Muhamad
Wajah Hukum Vol 9, No 2 (2025): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v9i2.1964

Abstract

Billboards are promotional media designed to introduce or market goods, services, or individuals to the wider public. In Karawang Regency, the number of billboard installations increases annually in line with regional development, yet this growth is not accompanied by adequate supervision and law enforcement. Irregularities in billboard placement potentially disrupt urban aesthetics and violate existing regulations. The Karawang Regency Government regulates this matter through Regent Regulation Number 308 of 2023 as an implementation of Regional Regulation Number 3 of 2019 on Billboard Licensing. This study aims to identify the causes of weak law enforcement and the obstacles faced in billboard supervision. The research applies a socio-legal approach by examining the normative provisions in Regent Regulation Number 308 of 2023 and analyzing their implementation in practice. The findings indicate a lack of inter-agency coordination and limited socialization to the public and business actors. Therefore, strengthening inter-agency synergy, budget allocation, and legal education for the community is required to achieve orderly and compliant billboard management.
Legal Protection Of Copyright Owners For Violation Of Song Sung Without Permission (Case Study Of Case No. 92/Pdt.Sus-Hki/Cipta/2024) Asyhadi, Farhan; Amaliya, Lia; Sulaeman, Aef; Rosidawati, Imas
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 8 No. 2 (2025): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Copyright protection plays a vital role in the music industry, which has high economic value. However, the use of songs without permission from the copyright owner still frequently occurs, such as in the dispute between Arie Sapta Hernawan (Arie Bias) and Agnez Mo (Agnes Monica Muljoto). Agnez Mo used Arie's songs in three commercial concerts without permission. This issue focuses on the violation of the creator's economic rights due to the use of works without a license or official permission. The Jakarta Commercial Court Decision Number 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024 considered the defendant's actions as copyright infringement, emphasizing the importance of permission from the rights holder before the work is used commercially. This decision provides legal certainty for creators to enjoy their economic rights and strengthens the legal position of the owner of the work. This study uses a normative juridical method with a descriptive approach, focusing on concrete case analysis. The data used comes from secondary legal materials, including primary, secondary, and tertiary materials. Data collection was carried out through literature studies, while analysis was carried out qualitatively with the stages of data verification, reconstruction of legal information, and preparation of systematic conclusions. With this approach, the research aims to examine the existence of exclusive rights of creators and the limits of their use by other parties.
Co-Authors Abas, Muhamad Adrian, Rifqi Al Amien, Muhammad Hafidh Aliansyah, Arif Amaliya, Lia Amanda Salsabila Surya Anggy Giri Prawiyogi Arafat, Zarisnov Eka Prasetyo, Allif Fuad Hasan Gagarin, M.Gary Guntara, D Guntara, Deny Madjid, Nur Kholis Rahmatiar, Yuniar Rizki Rahmawati, Rizki Rosidawati Wiradirja, Imas Saprudin, Ahmad Sartika Dewi Sartika Dewi Sibri, Lili Sulaeman, Aef Suryadi, Ismutiah Tasry, Nuzul Adnin Wahyudi, Riyan Ade