Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.101
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurisprudentie Justisi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Buana Pengabdian Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora
Lia Amaliya
Unknown Affiliation
Religion Humanities Automotive Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
PENYULUHAN HUKUM: PERAN MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN (DI DESA SUMBERJAYA KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN KARAWANG) Lia Amaliya; Ahmad Saprudin
JURNAL BUANA PENGABDIAN Vol. 7 No. 1 (2025): JURNAL BUANA PENGABDIAN
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jurnalbuanapengabdian.v7i1.9931

Abstract

Hukum agraria mengatur secara hukum mengenai tanah, dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria sebagai dasar yuridisnya. Sengketa tanah adalah salah satu permasalahan pertanahan yang kerap terjadi di Indonesia, dengan karakteristik permasalahan yang rumit dan unik, hal ini berbeda dengan permasalahan di bidang lain. Penyelesaian masalah pertanahan ini dapat dilakukan melalui berbagai macam cara, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan, seperti Mediasi. Penyuluhan hukum ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana mediasi berperan dalam penyelesaian sengketa tanah sebagai alternatif penyelesaian sengketa tanpa melibatkan pengadilan. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini berupa workshop dengan menggunakan metode ceramah yaitu dengan teknik presentasi, dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab sebagai bentuk kegiatan workshop. Hasil Pengabdian menunjukkan bahwa Masyarakat belum memahami tentang lembaga mediasi sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan, serta masyarakat belum mengetahui bahwa hasil mediasi memiliki kekuatan hukum yang mengikat selayaknya undang-undang.
SOSIALISASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI DESA LEMAHSUBUR KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN KARAWANG Farhan Asyhadi; Sartika Dewi; Lia Amaliya
JURNAL BUANA PENGABDIAN Vol. 7 No. 1 (2025): JURNAL BUANA PENGABDIAN
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jurnalbuanapengabdian.v7i1.9933

Abstract

Sejak diterbitkannya beberapa peraturan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah, secara terus menerus Pemerintah berusaha melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah negara Indonesia untuk menjamin kepastian hukum. Hingga saat ini, tanah terdaftar di seluruh Indonesia baru mencapai 50.482.072 bidang atau 40,07 % dari perkiraan bidang tanah di seluruh Indonesia sebanyak ± 126.000.037 bidang. Pemerintah secara terus menerus berusaha melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah negara Indonesia untuk menjamin kepastian hukum. Atas prakarsa pemerintah, penyelesaian pendaftaran tanah di seluruh Indonesia direncanakan akan selesai pada tahun 2024 melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dalam pelaksanaannya, jumlah dan kecepatan capaian bidang terdaftar antara satu Kantor Pertanahan dengan kantor lainnya berbeda. Pengabdian ini bertujuan untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang PTSL sehingga diharapkan banyak Masyarakat yang sadar dalam pentingnya sertifikat tanah untuk legalitas kepemilikan tanah yang dimilikinya, bekerjasama dengan mahasiswa yang sedang melaksanakan Kerja Praktik Tematik di desa Lemahsubur Kecatamatan Tempuran Kabupaten Karawang yang dihadiri oleh Masyarakat desa, staff desa, dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum. Hasil dari pengabdian Masyarakat disimpulkan bahwa Masyarakat mengetahui tentang program PTSL dan manfaat dari pendaftaran kemepilikan hak atas tanah atau manfaat sertifikat.
PENYULUHAN HUKUM: PERAN MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN (DI DESA SUMBERJAYA KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN KARAWANG) Lia Amaliya; Ahmad Saprudin
JURNAL BUANA PENGABDIAN Vol. 7 No. 1 (2025): JURNAL BUANA PENGABDIAN
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jurnalbuanapengabdian.v7i1.9941

Abstract

Hukum agraria mengatur secara hukum mengenai tanah, dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria sebagai dasar yuridisnya. Sengketa tanah adalah salah satu permasalahan pertanahan yang kerap terjadi di Indonesia, dengan karakteristik permasalahan yang rumit dan unik, hal ini berbeda dengan permasalahan di bidang lain. Penyelesaian masalah pertanahan ini dapat dilakukan melalui berbagai macam cara, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan, seperti Mediasi. Penyuluhan hukum ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana mediasi berperan dalam penyelesaian sengketa tanah sebagai alternatif penyelesaian sengketa tanpa melibatkan pengadilan. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini berupa workshop dengan menggunakan metode ceramah yaitu dengan teknik presentasi, dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab sebagai bentuk kegiatan workshop. Hasil Pengabdian menunjukkan bahwa Masyarakat belum memahami tentang lembaga mediasi sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan, serta masyarakat belum mengetahui bahwa hasil mediasi memiliki kekuatan hukum yang mengikat selayaknya undang-undang.
Abuse of Circumstances as a Ground for Contract Cancellation: A Juridical Review of Lease Agreement Case No. 171/Pdt.G/2022/PN.Plk Gunawan, Rizka Putri; Lia Amaliya
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 12 No 2 (2025): Volume 12 Nomor 2 Desember 2025
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v12i2.62385

Abstract

The Indonesian Civil Code (KUH Perdata) does not explicitly regulate the doctrine of misuse of circumstances (misbruik van omstandigheden). However, in legal practice, this concept increasingly serves as a basis to cancel agreements, especially when one party exploits the urgency, dependence, or weakness of another party often resulting in injustice. This doctrinal development is particularly relevant in cases involving lease agreements, where contractual imbalances are common. This research uses normative legal analysis and case study approaches, focusing on Decision No. 171/Pdt.G/2022/PN.Plk. Through document review and legal reasoning, it is shown how the judges considered the existence of an unfair advantage the lease agreement contained terms that significantly disadvantaged the tenant. The court found clear evidence of imbalance arising from the stronger bargaining position of the landlord relative to the tenant's vulnerable situation. Based on this, the judges accepted the misuse of circumstances as a valid reason to cancel the agreement and restore justice for the disadvantaged party. The findings highlight the crucial responsibility of judges to actively uphold justice and protect vulnerable parties in contractual relations, especially lease agreements. Moreover, the research suggests an urgent need for clearer and stricter regulation of the doctrine of abuse of circumstances in Indonesian contract law. Ensuring more robust legal provisions would enhance legal certainty and guarantee fairness for all parties involved in contractual agreements.
Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Pemberian Dispensasi Kawin tanpa Adanya Alasan Mendesak berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin: (Studi Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2023/Pa.Krw) Erlangga, Romi; Lia Amaliya; Muhamad Abas
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 4 No. 2 (2026): Juni: Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v4i2.2485

Abstract

Child marriage remains a significant issue in legal practice in Indonesia, despite the establishment of a minimum age requirement under Law Number 16 of 2019. In practice, the mechanism of marriage dispensation is often utilized without fulfilling the standard of “urgent reasons” as required by statutory regulations. This study aims to analyze the meaning of “urgent reasons” in granting marriage dispensation and to examine the judge’s considerations in Decision Number 442/Pdt.P/2023/PA.Krw based on Supreme Court Regulation Number 5 of 2019. This research is a normative legal study employing statutory and case approaches. Legal materials were obtained through library research and analyzed using a descriptive qualitative method with a deductive approach. The findings conclude that “urgent reasons” should be interpreted strictly as real and objectively verifiable emergency circumstances. However, in the decision, the judge granted the application without clear emergency conditions, relying instead on the prospective husband’s financial readiness and the child’s status as mukallaf. This indicates a discrepancy between legal norms and judicial practice, as well as the suboptimal application of the principle of the best interests of the child.
Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Pembatalan Perjanjian Perkawinan yang Dibuat oleh Notaris Ditinjau dalam Hukum Perjanjian: Studi Putusan Nomor 10/PDT.G/2022/PN. KBM Salsabilla Devi; Lia Amaliya; Muhamad Abas
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 4 No. 3 (2026): September: Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v4i3.2681

Abstract

This research discusses the regulation of marriage agreements in Indonesian contract law Marriage contracts in Indonesia have undergone flexible developments following the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015, but in practice, they are often misused to deviate from the sacred nature of marriage for certain motives. This research aims to identify the regulation of prenuptial agreements based on contract law in Indonesia and to analyze the considerations of the Kebumen District Court judges in deciding the annulment of prenuptial agreements thru the study of Decision Number 10/Pdt.G/2022/PN. Kbm. The research method used is normative juridical with a library approach to qualitatively analyze primary and secondary legal materials. The research results show that the agreement on the separation of property in marriage is valid and binding on the parties like the law, as long as it meets the valid requirements of Article 1320 of the Civil Code, the Marriage Law, and the Compilation of Islamic Law. However, regarding Decision Number 10/Pdt.G/2022/PN. Kbm, the Panel of Judges rightly declared the marriage agreement null and void by law because its content violated the objective valid requirements (lawful cause). The limitation of the biological relationship between husband and wife and the use of the marriage bond merely as a business formality are deemed to clearly violate moral norms, public order, and undermine the fundamental purpose of marriage as mandated in Law Number 1 of 1974, which has been amended by Law Number 16 of 2019.
Co-Authors Ahmad Saprudin Erlangga, Romi Farhan Asyhadi Gunawan, Rizka Putri Imas Rosidawati Wiradirja M. Gary Gagarin Akbar Muhamad Abas Muhammad Gary Gagarin Akbar Salsabilla Devi Sartika Dewi Zarisnov Arafat