Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.218
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ketahanan Nasional JSPH (Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis) Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter Jurnal Pemerintahan dan Politik Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Indonesian Journal of Public Administration Review Journal of Innovative and Creativity Jurnal Multidisiplin Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Public Goods and Public Sector Policy KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman (Journal of Social and Islamic Culture)
Wulandari, Prisca Kiki
Faculty Of Social And Political Sciences, Universitas Brawijaya
Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Collaborative Governance dalam Pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas Ardimulyo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang Khaulah Aqilah; Naura Fijriya Syakira Afiq; Muh Sabri Abimanyu Soenardi; Zulfina Khoirotun Nisa; Zidna Faza Rizqiyah; Prisca Kiki Wulandari
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2026): APRIL-JUNI 2026
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/men5sr49

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis proses collaborative governance dalam pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas Ardimulyo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara semi terstruktur sebagai sumber data primer dan dokumen resmi pemerintah serta artikel ilmiah sebagai data sekunder. Analisis mengacu pada kerangka teori collaborative governance Ansell dan Gash (2007) yang mencakup lima dimensi: face-to-face dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding, dan intermediate outcomes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dialog tatap muka terbukti menjadi instrumen vital dalam membangun dan memulihkan hubungan antar aktor; kepercayaan internal jejaring terbentuk melalui transparansi tugas, namun kepercayaan masyarakat masih bergantung pada pendekatan personal kader; komitmen internal puskesmas kuat melalui monitoring harian, sementara komitmen TPMD belum konsisten; kesepahaman bersama telah terbentuk namun bersifat dinamis dan memerlukan perawatan kelembagaan; serta capaian antara berupa model jemput bola dan tumbuhnya kesadaran preventif masyarakat, meski terhambat keterbatasan logistik dan bias demografis. Penelitian ini berkontribusi pada pendalaman kajian empiris collaborative governance di level puskesmas dalam program kesehatan preventif. Keterbatasan penelitian meliputi jumlah informan yang terbatas dan cakupan satu puskesmas sehingga generalisasi perlu dilakukan secara hati-hati.
Analisis Implementasi Kebijakan: Studi Kasus Pengelolaan Sampah pada UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang 2026 Fadhila Muthi’ah Ramadhani; Alsya Aulia Fitriani; Diva Elvia Pupa Ayu; Muhammad Zidan Akmalana; Indra Indra; Prisca Kiki Wulandari
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2026): APRIL-JUNI 2026
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/61resf94

Abstract

Pengelolaan sampah merupakan tantangan krusial bagi pemerintah daerah di tengah pertumbuhan volume sampah perkotaan yang terus meningkat, termasuk di Kota Malang yang menghadapi tekanan hingga 500 ton sampah masuk ke TPA Supit Urang setiap hari. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang tahun 2026, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III sebagai pisau analisis. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melalui wawancara semi terstruktur, observasi lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi internal berjalan top-down dan formalistik, namun lemah dalam transmisi informasi kepada masyarakat; sumber daya armada, sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas masih terbatas dibandingkan volume sampah yang harus diolah; disposisi petugas pelaksana relatif baik, ditunjukkan melalui komitmen kerja dan monitoring-evaluasi rutin bulanan, meskipun belum diimbangi partisipasi masyarakat; serta struktur birokrasi telah memiliki pembagian tugas dan SOP yang jelas, tetapi mekanisme pelaporan keluhan masyarakat masih berlapis sehingga memperlambat respons layanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Malang berjalan cukup baik pada aspek disposisi dan struktur tugas, tetapi masih terhambat pada aspek sumber daya dan transparansi komunikasi publik. Temuan ini memberikan kontribusi empiris pada level unit pelaksana teknis yang relatif belum banyak dikaji dibandingkan studi pada tingkat TPS, serta menjadi dasar rekomendasi penguatan kapasitas sumber daya dan penyederhanaan jalur komunikasi publik.
Efektivitas Musrenbang Tematik dalam Mewujudkan Good Governance di Kota Malang Marsya Azamatul Amalya; Nila Sa’adaty; Damba Adetya Mumpuni; M Iqbal Rusydi Mahafadz; Fauzi Ramadhan; Prisca Kiki Wulandari
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 2 (2026): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i2.509

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Musrenbang Tematik dalam mewujudkan prinsip good governance di Kota Malang, khususnya pada aspek partisipasi, transparansi, akuntabilitas, responsivitas, kesetaraan, dan inklusivitas. Musrenbang tidak hanya dapat dipahami sebagai forum formal perencanaan tetapi juga sebagai sarana dalam mewujudkan kesetaraan dan inklusivitas dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip kesetaraan dan inklusivitas sangat penting dalam memastikan seluruh elemen masyarakat, seperti perempuan, kelompok rentan, dan masyarakat yang berkebutuhan khusus dapat memperoleh ruang yang sama dalam berpartisipasi. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Musrenbang Tematik telah mendukung terwujudnya good governance melalui peningkatan partisipasi kelompok rentan, keterbukaan informasi, serta integrasi aspirasi masyarakat ke dalam dokumen perencanaan daerah. Forum DiRAngkul menjadi sarana penting dalam menjaring aspirasi perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak, dan pemuda. Namun, masih ditemukan kendala berupa keterbatasan umpan balik terhadap usulan masyarakat, rendahnya literasi dokumen perencanaan, dan belum optimalnya pendokumentasian partisipasi kelompok rentan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme evaluasi dan transparansi untuk meningkatkan efektivitas Musrenbang Tematik.
Collaborative Governance dalam Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata di Kampung Sanan Kota Malang Salma Masrur; Nazwadifa Nur Atikasari; Raka Aditya Purwakusuma; Bening Alifa Prima Septiandita; Muhammad Alif Bajanegara; Prisca Kiki Wulandari
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 2 (2026): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i2.510

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan collaborative governance dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata di Kampung Sanan, Kota Malang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan model Collaborative Governance dari Ansell dan Gash yang mencakup starting conditions, institutional design, facilitative leadership, dan collaborative process. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Kampung Sanan melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah, pelaku UMKM, masyarakat, koperasi, perguruan tinggi, dan sektor swasta. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui pelatihan, pendampingan usaha, inovasi produk, akses permodalan, serta pengembangan pemasaran digital yang berdampak pada peningkatan daya saing UMKM dan ekonomi lokal. Namun, masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan anggaran, ketimpangan kapasitas pelaku usaha, dan koordinasi yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme kolaborasi dan koordinasi antaraktor untuk mendukung keberlanjutan pengembangan Kampung Sanan sebagai destinasi wisata industri unggulan.
Analisis Network Governance dalam Implementasi Program Trans Jatim di Kota Malang Muhammad Alif Bajanegara; Nadzwa Aqila Ruslianda; Putri Intan Asriana; Azzahra Kayla Javiere; Muhammad Rifqi Ardiansyah; Prisca Kiki Wulandari
Public Goods and Public Sector Policy Vol. 1 No. 4 (2026): July
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/pgpsp.v1i4.1212

Abstract

Implementasi kebijakan transportasi publik perkotaan sering kali menghadapi kompleksitas relasi antar-aktor yang menghambat efektivitas pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas network governance dalam implementasi Program Trans Jatim di Kota Malang. Menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis, data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara purposif bersama pihak dinas perhubungan provinsi dan kota, operator bus, serta paguyuban angkutan kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur jaringan menempatkan pemerintah provinsi sebagai aktor dominan dengan otoritas strategis penuh, sedangkan dinas kota bertindak sebagai fasilitator lokal. Meski koordinasi administratif dan kepercayaan antar-lembaga terbangun baik, hubungan yang ada masih cenderung hierarkis. Hambatan utama mencakup asimetri kekuasaan, resistensi sopir angkot akibat penurunan pendapatan, serta belum optimalnya sistem feeder antarmoda. Kesimpulannya, network governance baru efektif secara administratif namun belum substantif dalam mewujudkan kesetaraan peran dan integrasi inklusif bagi aktor informal.
Strengthening The Village Economy Through Educational Tourism: Village Owned Enterprise Role Managing Manahayu Holistic Farm In Batu City: Penguatan Ekonomi Desa Melalui Eduwisata: Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengelolaan Manahayu Holistic Farm di Kota Batu Daffa Justice Privian; Prisca Kiki Wulandari
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 11 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpp.v11i2.7113

Abstract

Purpose : This study analyzes the role of the Village-Owned Enterprise (BUMDes) in managing the Manahayu Holistic Farm educational tourism program, which is based on local agricultural potential, in Giripurno Village, Bumiaji District, Batu City.      Design/methodology/approach : This study employs a qualitative approach using a case study design. Data collection was conducted through in-depth interviews, observations, and documentation with informants selected via purposive sampling, including the village head, village secretary, director of the village-owned enterprise (BUMDes), employees, and villagers. Data analysis utilized the interactive model proposed by Miles, Huberman, and Saldana.  Findings : The research findings indicate that the management of Manahayu educational tourism exhibits asymmetrical management practices. Practical Implication : Strengthening human resource capacity, institutionalizing community participation, and developing standard operating procedures for oversight are urgent priorities for ensuring the sustainability of educational tourism based on local potential. Originality/value : This study provides a new perspective by systematically identifiying th strengths and weaknesses of each management function, offering a comprehensive understanding of educational tourism management.
Generasi Sadar Wisata (Pemberdayaan Pemudadan Pendidikan Pariwisatawisatadi Kabupaten Trenggalek) Prisca Kiki Wulandari
JSPH (Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis) Vol. 1 No. 2 (2016): JSPH (Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis)
Publisher : Faculty of Social Science, Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17977/um021v1i22016p140-148

Abstract

Pengembangan industri kepariwisataan memerlukan dukungan dari berbagai elemen, mulai dari pemerintah, masyarakat di sekitar Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW), masyarakat di luar ODTW, dan peran dari generasi muda. Pemberdayaan generasi muda dalam bidang kepariwisataan sangat diperlukan, guna mendukung soft skill nya. Penelitian ini menelisik lebih dalam bagaimana usaha pemerintah daerah khususnya Kabupaten Trenggalek dalam mengembangkan soft skill generasi muda di bidang industri kepariwisataan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara secara purposive sampling, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora)Kabupaten Trenggalek melakukan pemberdayaan pemuda di bidang kepariwisataan dengan memberikan pendidikan bagi calon duta wisata selama proses seleksi duta wisata Kabupaten Trenggalek. Calon duta wisata dikarantina selama 3 hari dan diberikan materi-materi seputar industri kepariwisataan di Kabupaten Trenggalek sebelum terjun ke lapangan memperkenalkan potensi Kabupaten Trenggalek kepada konsumen.
Digital Government dan Pelestarian Budaya Topeng Malangan: Strategi Tata Kelola Berkelanjutan Menuju SDG 11 di Kota Malang Aza Ma'rifatun Niswa; Aditya Dwi Ramadhan; Wulan Marcelina Azhari; Ayyash Musyari Prawira; Ananda Shierly Patricia; Prisca Kiki Wulandari
Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 3 No. 3 (2026): May
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/par.v3i3.6005

Abstract

elestarian budaya lokal merupakan pilar penting dalam mewujudkan pembangunan perkotaan berkelanjutan, sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDG) 11 tentang kota dan komunitas berkelanjutan. Namun, warisan budaya tak benda seperti Topeng Malangan di Kota Malang menghadapi tantangan serius, mulai dari menurunnya minat generasi muda, keterbatasan regenerasi pelaku seni, hingga lemahnya implementasi kebijakan pelestarian. Penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola pemerintah daerah dan masyarakat dalam melestarikan Topeng Malangan sebagai implementasi nyata SDG 11 di Kota Malang. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, data dikumpulkan melalui observasi partisipatif moderat, wawancara mendalam dengan informan kunci, serta studi dokumentasi kebijakan dan laporan terkait. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, serta divalidasi melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelestarian Topeng Malangan telah berjalan melalui dua dimensi utama menurut teori Jacob (2005), yaitu konservasi fisik yang diwujudkan melalui inovasi bahan baku dari kayu ke resin dan kertas serta penyediaan ruang pameran publik, dan revitalisasi nilai melalui diversifikasi produk turunan, kolaborasi dengan sekolah reguler dan Sekolah Luar Biasa (SLB), serta pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman (learning by doing) di sanggar seni. Namun, konservasi fisik masih bersifat reaktif dan parsial karena belum adanya roadmap pelestarian yang komprehensif dari pemerintah daerah, sementara revitalisasi nilai menunjukkan dinamika menjanjikan namun menghadapi risiko jebakan pendekatan "museum" yang kaku. Penelitian ini merekomendasikan penguatan peran ganda platform digital sebagai instrumen konservasi dan revitalisasi, serta penguatan kelembagaan dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam kerangka tata kelola warisan budaya yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Pancasila Ethical Analysis of the Hijab Restriction in the National Flag-Raising Troop (Paskibraka) Nayla Soraya; Fidelia Fakhira Parsa Irawan; Rianti Dwi Kartikawati; Ni Made Taman Sripradnya Ramaswati; Abigail Grace Nathalie Puspito; Prisca Kiki Wulandari
Jurnal Multidisiplin Vol. 3 No. 1 (2026): September
Publisher : CV. Utami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70963/jm.v3i1.794

Abstract

The 2024 controversy over hijab use among members of Indonesia's National Flag-Raising Troop (Paskibraka) emerged after Decision of the Pancasila Ideology Development Agency (BPIP) Number 35 of 2024 revised clothing and attribute standards by removing an earlier explicit provision concerning black inner head coverings for hijab-wearing female members. This change generated perceptions of restrictions on religious expression and prompted debate regarding the consistency of state policy with Pancasila values. This study analyzes the policy through the dimensions of Belief in One God, Humanity, Unity, Democracy, and Social Justice, while examining its implications for religious freedom, individual rights, diversity, deliberative participation, and equal treatment. A descriptive qualitative approach was employed through library research on regulations, scholarly articles, official documents, and national news reports, complemented by thematic analysis of respondent views available in the research materials. The findings show that most responses considered the policy not fully aligned with Pancasila ethics. Key concerns involved potential restrictions on religious freedom, psychological pressure on hijab-wearing participants, an interpretation of national unity as visual uniformity, limited participation of affected parties in policy formulation, and unequal opportunities for Muslim women. Respondents also emphasized that nationalism should not be measured by wearing or removing the hijab, but by integrity, discipline, responsibility, and commitment to the nation. Similar policies should therefore be formulated transparently, participatively, and accommodatively so that institutional discipline can be maintained without sacrificing religious freedom and Indonesia's social diversity.  
The Role of Religious Leaders Amid Conflict of Public Resistance to Industrial Activities in Gresik Mohamad Anas; Prisca Kiki Wulandari; Destriana Saraswati; Diah Febri Utami
KARSA Journal of Social and Islamic Culture Vol. 28 No. 2 (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/karsa.v28i2.4069

Abstract

The research constitutes an analysis on the conflict between community in Ujungpangkah, Gresik, East Java and a gas company, PT Aramada Hess (now PGN Saka Energy Indonesia). The research aims at finding a conflict resolution model that is distinctive, appropriate, and successful. To support the qualitative research, data collection methods use purposive sampling, participatory observation techniques, in-depth interviews and document reviews.  The collected data are analysed with the theory of mapping C.R. SIPPABIO. The theory under which the researcher applying to understand the role of Ujungpangkah religious leaders in resolving conflicts between the community and PGN Saka Energy Indonesia. As a result, it is found that: 1) public leaders are derived from various groups (fishermen, fishpond entrepreneurs and Islamic boarding school leaders) who positively resolve the conflict; 2) the intervention method is used as conflict resolution with a negotiation model; 3) Ujungpangkah religious leaders become social cohesion in this open conflict.
Co-Authors Abigail Grace Nathalie Puspito Adinda Resinta Dwi Fitria Aditya Dwi Ramadhan Aerio Galih Devano Ahmad Aprilan Rizkiawan Alsya Aulia Fitriani Alvy Syakilah Salsabilah Ananda Eka Delphie Pradana Ananda Shierly Patricia Ayyash Musyari Prawira Aza Ma'rifatun Niswa Azzahra Kayla Javiere Bela Balina Bening Alifa Prima Septiandita Celia Revalina Daffa Justice Privian Daffa Luthfadi Putra Damayanti, Galieh Damba Adetya Mumpuni Desvi Ana Azahra Diah Febri Utami Dita Putri Dwi Natarina Diva Elvia Pupa Ayu Eren Lukitaning Velanti Fadhila Muthi’ah Ramadhani Faricha Amalia Maulida Fauzi Ramadhan Ferdian Adyatma Fidelia Fakhira Parsa Irawan Flaringga Laura Finta Haerun Nisak Indra Indra Khaulah Aqilah M Iqbal Rusydi Mahafadz Marshanda Nya Putri Imanda Marsya Azamatul Amalya Maya Mulya Lusiana Mohamad Anas Muh Sabri Abimanyu Soenardi Muhammad Alif Bajanegara Muhammad Faishal Aminuddin Muhammad Rifqi Ardiansyah Muhammad Zacky Arifudin Muhammad Zidan Akmalana Nadzwa Aqila Ruslianda Naela Cyril Zerlinda Naura Fijriya Syakira Afiq Nayla Soraya Nazwadifa Nur Atikasari Ni Made Taman Sripradnya Ramaswati Nila Sa’adaty Putri Intan Asriana Putri Jade Yusuf Rachel Ria Tambunan Raka Aditya Purwakusuma Regitha Ameydia Putri Rianti Dwi Kartikawati Salma Masrur Saraswati, Destriana Shinta Ayu Vernanda Siti Ulul Az’Mia Sivera Priyadita Syaharani Wibowo Tutur Waskito Utami, Diah Febri Violia Vinna Wandini Wahyu Rama Saldiansyah Wulan Marcelina Azhari Zafira Aulia Zidna Faza Rizqiyah Zulfina Khoirotun Nisa