Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Dwiarnanto, Andry
Unknown Affiliation
Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
TINJAUAN YURIDIS CYBERCRIME DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2OO8 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Darmawansayah, Adi; Dwiarnanto, Andry; Satriyawan, Irwan Putra; Istiqomah, Istiqomah
IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Vol 3, No 1 Juni (2024): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Publisher : JOS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61802/if.v3i1 Juni.511

Abstract

ABSTRAK : Seiring dengan kemajuan teknologi maka perubahan social juga akan terdampak salah satunya adalah kejahatan didalam cyber crime. Masyrakat yang ada akan selalu berdampingan dengan dunia maya dan bahkan terdapat permasalahan hukum pidana didalamnya (cybercrime). Penelitian menganalisis ketentuan tindak pidana pencemaran nama baik melalui cybercrime dimana menurut ketentuan hukum positif di Indonesia. Dan bagaimana hukum bisa mengomodir kedudukan pembuktian didalam dunia maya.Penelitian yuridis normative khusunya membahas regulasi didalam Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pencemaran nama baik dalam tindak kejahatan dunia maya atau cybercrime yang diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 310 sampai dengan 321 dan juga diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor I1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 27A  dan Pasal 27 B ayat (2) Jo. Pasal 45. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang baru juga telah mengatur ketentuan pencemaran nama baik dalam kaitannya sebagai cybercrime .Pembuktian tindak pidana informasi dan transaksi elektronik berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor I1 Tahun 2008 Tentang ITE didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.Kata kunci : Cybercrime Tindak Pidana ITE   ABSTRACT : Along with technological advances, social changes will also be affected, one of which is crime in cyber crime. Existing society will always coexist with cyberspace and there are even criminal law problems in it (cybercrime). The research analyzes the provisions of criminal acts of defamation through cybercrime which are according to the provisions of positive law in Indonesia. And how the law can accommodate the position of evidence in cyberspace.Normative juridical research specifically discusses regulations in accordance with Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Defamation in cyber crimes is regulated in the Criminal Code Articles 310 to 321 and is also regulated in Law Number 1 of 2024, Second Amendment to Law Number I1 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions Article 27A and Article 27 B paragraph (2) Jo. Article 45. The new National Criminal Code (KUHP) also regulates provisions for defamation in relation to cybercrime. Proof of criminal acts of information and electronic transactions based on Law Number 1 of 2024, Second Amendment to Law Number I1 of 2008 Regarding ITE, it is based on valid evidence as regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code.Keywords : cybercrime, criminal act ITE
PERKEMBANGAN MINAT MASYARAKAT TERHADAP INVESTASI SYARIAH YANG BERKEMBANG DI INDONESIA Dwiarnanto, Andry; Dovristyadi, Nugrah
IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Vol 2, No 1 Juni (2023): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Publisher : JOS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61802/if.v2i1 Juni.458

Abstract

ABSTRAKInvestasi merupakan solusi yang dapat digunakan untuk mengelola keuangan. Salah satu produk keuangan yang cukup populer ialah saham syariah. Namun, baru-baru ini terjadi kasus investasi bodong ini ternyata juga membawa beberapa nama influencer Indonesia. Tentunya para korban mempunyai faktor penyebab terjerat investasi bodong sehingga menjadi minat untuk  investasi. Dengan begitu, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan investasi, sistem online trading syariah dan motivasi terhadap minat berinvestasi pada saham syariah di Indonesia, Investasi merupakan bagian dari suatu system yang  digunakan untuk mengelola keuangan. Salah satu produk keuangan yang cukup populer ialah saham syariah.[1] Namun, seperti yang dijelaskan diatas bahwa banyak investasi yang mengarahkan kepada suatu investasi yang tidak memiliki dasar hukum dan legalitas yang jelas.  Tentunya para korban mempunyai faktor penyebab terjerat investasi bodong sehingga menjadi minat untuk  investasi . Dengan begitu, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan investasi, sistem online trading syariah dan motivasi terhadap minat berinvestasi pada saham syariah di galeri investasi. Tingkat ketertarikan masyarakat Indonesia terhadap produk investasi sudah mencapai pada tingkat yang cukup tinggi, sehingga banyak pihak yang sudah sadar akan produk investasi yang berbasis dalam bentuk saham. Saham pada umumnya dapat diperdagangkan pada bursa efek Indonesia, dan setiap emiten yang berdagang di Bursa Efek Indonesia telah mempunyai kepastian dan legalitas yang sangat jelas dan di awasi oleh pihak yang berwenang pada bidangnya dan terdaftar.Kata kunci : Masyarakat, investasi syariah dan wadah untuk berinvestasi. ABSTRACTInvestment is a solution that can be used to manage finances. One of the financial products that is quite popular is Sharia shares. However, recently this fraudulent investment case also turned out to have brought the names of several Indonesian influencers. Of course, the victims have factors that cause them to get caught in fraudulent investments so that they become interested in investing. In this way, this research is aimed at finding out the influence of investment knowledge, sharia online trading systems, and motivation on interest in investing in sharia shares in Indonesia. Investment is part of a system used to manage finances. One of the financial products that is quite popular is Sharia shares. However, as explained above, many investments lead to investments that do not have a clear legal basis and legality. Of course, the victims have factors that cause them to get caught in fraudulent investments so that they become interested in investing. In this way, this research is aimed at finding out the influence of investment knowledge, sharia online trading systems, and motivation on interest in investing in sharia shares in the investment gallery. The level of interest of the Indonesian people in investment products has reached a fairly high level so many parties are already aware of investment products based in the form of shares. Shares can generally be traded on the Indonesian Stock Exchange, and every issuer that trades on the Indonesian Stock Exchange has very clear certainty and legality is supervised by authorities in their field, and is registered. Keywords: Community, Sharia investment and forum for investment. 
PERLINDUNGAN HONORARIUM TERHADAP TENAGA PENGAJAR/DOSEN YANG MENGAJAR DI PERGURUAN TINGGI SWASTA MENURUT UU NO 13 TAHUN 2003 Dwiarnanto, Andry
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 6 No. 1 (2020)
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perguruan Tinggi (PT) sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tinggi memiliki peranan yang sangat besar dalam kerangka pembangunan nasional. Ada dua tugas pokok yang diemban oleh perguruan tinggi, yaitu: 1. Mendidik putra-putri bangsa agar menguasai IPTEK, 2. Melokomotifi pembangunan nasional dan daerah, termasuk mempersiapkan calon-calon pemimpin bangsa yang bermoral tinggi serta berbudaya demokratis. Salah satu komponen yang sangat berperan dan amat menentukan dalam keberhasilan dalam suatu pendidikan tinggi adalah keberadaan seorang tenaga pengajar/dosen. Dosen itu dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Dosen Perguruan Tinggi Negri (PTN) dan Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS), dan dilihat dari status hubungan kerja tenaga pengajar/dosen dapat digolongkan kedalam 3 (tiga) hal, yaitu : tenaga pengajar/dosen biasa, tenaga pengajar/dosen luar biasa, dan tenaga pengajar/dosen tamu. Dalam perkembangan hukum positif status tenaga pengajar/dosen dibagi menjadi 2 (dua) yakni tenaga pengajar/dosen tetap dan tenaga pengajar/dosen tidak tetap. Oleh karena itu hubungan dan status tenaga kerja dosen begitu komplek, khususnya tentang perlindungan upah dosen.
ANALISIS LEMAHNYA MINAT MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA ATAS PENDAFTARAN HAK CIPTA DI INDONESIA Dwiarnanto, Andry; Dovristyadi, Nugrah
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 2 (2025): Volume 8 No. 2 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i2.43551

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rendahnya minat masyarakat dan pelaku usaha dalam mendaftarkan Hak Cipta di Indonesia. Kurangnya pemahaman serta minimnya sosialisasi dari pemerintah menjadi faktor utama rendahnya pendaftaran Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta kajian literatur terkait perlindungan kekayaan intelektual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum dan sifat delik aduan dalam UU Hak Cipta membuat perlindungan terhadap karya masih terbatas. Kesimpulannya, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif agar masyarakat memahami pentingnya Hak Cipta. Pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dapat membantu pencipta memperoleh hak ekonominya, sementara publikasi penegakan hukum melalui media diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan perlindungan hukum yang lebih kuat, minat pendaftaran Hak Cipta dapat meningkat, mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia.
Peran keyakinan hakim dalam kasus perbuatan cabul (Studi Perkara Nomor : 478/Pid.Sus/2023/PN.Dpk.) Dwiarnanto, Andry; Dovristyadi, Nugrah
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 3 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i3.1715

Abstract

Peradilan adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh warga negara. Penyelesaian perkara secara yudisial hanya akan berjalan efisien jika semua pihak, termasuk pihak yang berperkara dan hakim, mematuhi aturan dengan integritas dan mematuhi standar yang ditetapkan. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian normatif, khususnya mengkaji norma hukum yang berlaku, termasuk undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan peran yudisial ini, kewajiban hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan. Dalam memberikan putusan, hakim harus mempertimbangkan tiga faktor penting: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Hal ini bertujuan untuk mencegah putusan tersebut menimbulkan instabilitas atau gangguan dalam masyarakat, terutama bagi mereka yang mencari keadilan. Tanggung jawab utama hakim adalah menjalankan fungsi yudisial sesuai dengan aturan yang berlaku. Tanggung jawab hakim dalam menjalankan tugas yudisial ini adalah menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan tidak dapat mengadili suatu perkara hanya berdasarkan fakta atau keadaan objektif; melainkan, mereka harus benar-benar menilai berbagai unsur objektif dan memastikan kesalahan terdakwa yang sebenarnya.
Co-Authors Darmawansayah, Adi Dovristyadi, Nugrah istiqomah istiqomah Satriyawan, Irwan Putra