Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.949
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) Jurnal Esensi Hukum Mendapo: Journal of Administrative Law INTELEKTIVA International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Journal Legal Dialetics JUDGE: Jurnal Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian
Handayani, Yusrina
Unuversitas Selamat Sri
Religion Arts Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Journal Legal Dialetics

 1 
PERLINDUNGAN DEBITUR DALAM PROSES PEMBEBASAN BOEDEL PAILIT DI PENGADILAN NIAGA Yusrina Handayani; Sitta Saraya; Syifa
Journal Legal Dialectics Vol 2 No 1 (2023): Journal Legal Dialetics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan ini membahas permasalahan syarat kepailitan dan pembuktian sederhana dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang tidak mengatur masalah insolvency (keadaan tidak mampu membayar). Sebagai konsekuensi terpenuhinya syarat kepailitan tersebut maka perkara kepailitan ini dapat dibuktikan secara sederhana. Studi kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah kasus kepailitan PT. Indotirta Jaya Abadi terhadap Setefan Djimin dalam putusan pengadilan niaga nomor 19/Pdt.Sus Pailit/2017/PN Niaga Semarang. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan studi kepustakaan dalam hal ini analisis kasus yang sudah dalam bentuk putusan pengadilan dan juga wawancara dengan narasumber yang kompeten dalam bidang kepailitan. Dalam hal ini dijatuhkanya putusan kepailitan akan menimbulkan akibat terhadap pengurusan harta kekayaan perusahaan debitur pada umumnya dan juga dapat menimbulkan akibat kepailitan bagi direksi, komisaris, pemegang saham perusahaan secara pribadi. Perlunya Undang-undang kepailitan mengatur mengenai bubarnya perseroan terbatas adalah antara lain karena tidak cukupnya harta perseroan untuk melunasi utang-utang perseroan terbatas yang pailit serta karena perseroan terbatas memasuki fase insolvensi dalam proses kepailitan. Dengan kata lain, kepailitan bisa digunakan untuk membangkrutkan perseroan dan bukan sebaliknya sebagai alternatif solusi penyelesaian kebangkrutan perseroan. Inilah kesalahan terbesar dari filosofi kepailitan yang ditanamkan dalam Undang-undang kepailitan di Indonesia. Kata kunci : Insolvensi, Kepailitan, Pembuktian sederhana, Perlindungan debitur, Syarat kepailitan
PERANAN PEMERINTAH DAERAH (PEMDA) DALAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN BERDASARKAN UU No. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Yusrina Handayani; Sitta Saraya
Journal Legal Dialectics Vol 2 No 2 (2023): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Dalam UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah jelas mengatur bahwa pendidikan menjadi urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, jadi pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan pendidikan yang mudah dan baik kepada masyarakat. Di Kabupaten Kendal sektor pendidikan menjadi sektor terpenting dalam kehidupan masyarakatnya karena memiliki tujuan untuk mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki setiap masyarakat Kabupaten Kendal. Peran pemerintah daerah (Pemda) dalam bidang pendidikan di daerah Kabupaten Kendal yaitu melakukan pembinaan terhadap pendidikan di tingkat dasar yang terdiri dari sekolah dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, pendidikan sekolah menegah pertama (SMP), ketenaga pendidikan dan kebudayaan, mengalokasikan anggaran / dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mengupayakan pengelolaan manajemen pendidikan tingkat dasar di Kabupaten Kendal, hambatan dan solusi dalam manajemen pendidikan di Kabupaten Kendal diantaranya, belum optimalnya pemerataan kualitas pelayanan pendidikan, belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan merata dan lain – lain. Pemerintah daerah Kabupaten Kendal berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, konsisten untuk selalu mengalokasikan anggaran yang besar dalam bidang pendidikan dan pembinaan dan monitoring secara terus menerus kepada instansi pelayanan pendidikan Kata Kunci : Peranan, Pemerintah Daerah, Pendidikan.
Co-Authors Ahmad Yusuf Andri Winjaya Laksana, Andri Winjaya Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun Lailiyah, Kusroh MIANDANI DENNIZ YUNIAR Nahar Surur Saraya Nurhadi, Sitta Saraya, Sitta SITTA SARAYA Syifa Winjaya Laksana, Andri