Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Application of Artificial Intelligence Technology in the Eradication of Corruption Criminal Acts in Indonesia Harris, Nadief Rahman; Wicaksana Prakasa, Satria Unggul
Academos Vol 1 No 1 (2022): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyaha Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/aca.v1i1.13958

Abstract

Countries in the world are currently moving towards  to the development of sophisticated intelligent automated systems including the State of Indonesia where this system is able to achieve digital transformation which is considered as one of the most important pillars of modern economic growth.  With the PBB's call to implement the 2030 sustainable development plan, right in the context of this transformation, countries including Indonesia are trying to utilize modern technology in combating many issues that haunt society, namely corruption. The researcher will answer the questions (1) The legitimacy of the use of AI by the KPK in the Eradication of Corruption in Indonesia (2) The ideal legal mechanism to accommodate the use of artificial intelligence technology in eradicating corruption in Indonesia. This research uses a sociolegal approach. The results in this study indicate that in the legitimacy of the KPK in eradicating corruption criminal acts by using artificial intelligence products for eradicating corruption criminal acts, there are several articles that can be reviewed that the importance of the KPK is to use technology products in eradicating corruption criminal acts and the use of technology in handling evidence collection. and strengthen the evidence that states the existence of  corruption acts
Accountability of Military Members as Perpetrators of Corruption in Defense Equipment Procurement Rahayu, Dewi; Wicaksana Prakasa, Satria Unggul
Academos Vol 1 No 1 (2022): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyaha Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/aca.v1i1.14016

Abstract

Corruption courts are the only judiciary that takes sides in examining, adjudicating, and deciding corruption cases in Indonesia. However, in fact, in handling cases of corruption crimes committed by members of the military, those who have the right to prosecute are military officials and those who can carry out investigations are prosecutors in the military environment. Therefore, this study aims to find out how the role of the Military Court in handling corruption cases in the defense equipment procurement sector. The legal question posed is ; 1.) What is the Criminal Liability of Military Members Who Commit Corruption In The Procurement of Defense Equipment?, and 2.) What are the legal mechanisms that can be carried out in the enforcement of corruption in the procurement of defense equipment? This research uses socio-legal methods. The results of this study argue that 1.) Legal liability for members of the military who commit criminal acts remains in the race against Law No. 31 of 1997 as amended by Law No. 20 of 2001. 2.) There needs to be transparency from defense equipment procurement data so that it can facilitate monitoring or supervision related to goods and services.
Pendampingan Hukum UMKM Berbasis E-Commerce di Desa Jarak, Kec.Wonosalam, Jombang Wicaksana Prakasa, Satria Unggul; Supriyono, Agus
Humanism : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 1 (2020): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/hm.v1i1.4543

Abstract

Tumbuhnya industri Usaha Menengah, Kecil, Mikro/UMKM serta kesadaran masyarakat untuk menggerakkan perdagangan berbasis digital (e-commerce) menjadi kunci perekonomian Indonesia stabil. Metode pendampingan hukum UMKM berbasis e-commerce dilakukan dengan kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan workshop dengan melibatkan beberapa pihak terkait, seperti perangkat desa, dan asosiasi petani dan peternak sekitar yang mulai dilakukan antara 26 Juli – 26 Agustus 2019, bertempat di Desa Jarak, Kecamatan Wonosalam, Kab. Jombang. Fokus kegiatan pendampingan hukum UMKM berbasis e-commerce adalah bagaimana meningkatkan upaya kesadaran warga Desa Jarak, Kec.Wonosalam, Kab.Jombang untuk memperhatikan aspek legalitas perizinan usaha yang dijalankan, seraya melakukan berbagai macam pengolahan berbagai macam produk olahan yang berasal dari sektor perkebunan dan peternakan, yang dalam hal ini fokus pada produk olahan susu.Komoditas susu sebelumnya tidak memiliki nilai ekonomi, namun dengan diversifikasi olahan susu mampu menjadi nilai tambah bagi UMKM. Selain itu, pemanfaatan potensi alam juga menjadi nilai tersendiri bagi masyarakat Desa Jarak, Kec.Wonosalam, Kab. Jombang untuk menawarkan  jasa edu-wisata alam milky village, yang semuanya bergantung pada pemanfaatan maksimal e-commerce dengan pendekatan partisipatoris masyarakat. Kesimpulan dari pendampingan hukum UMKM Berbasis E-commerce adalah Perlu kesadaran kolektif bagi Masyarakat Desa Jarak, Kec.Wonosalam, Kab.Jombang melalui usaha partisipatif antara kelompok usaha masyarakat, ibu rumah tangga, serta karang taruna, dan entitas sosial lainnya untuk menjadikan proses perizinan hukum beserta dokumen-dokumen kelengkapannya dapat dipenuhi, sehingga kepastian hukum dan jaminan bagi konsumen maupun wisatawan dapat terjaga dengan baik. Selain itu, perlu dorongan Pemerintah dan instansi vertikal desa wisata dan geliat UMKM yang semakin tumbuh melalui pemanfaatan e-commerce dengan menggandeng kelompok masyarakat dan perguruan tinggi. Agar, diversifikasi olahan tersebut dapat menambah fnilai komoditas barang dan jasa (wisata) yang ditawarkan, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi warga berbasis partisipatoris.Kata Kunci: Pendampingan Hukum, UMKM, e-commerce