Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Indonesia Law Reform Journal (ILREJ) Journal of Law and Legal Reform
Wook, Izawati
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Protecting the Land Tenure Rights of Papuan Indigenous Peoples After New Autonomy Region Wicaksana Prakasa, Satria Unggul; R.S. Rakia, A. Sakti; Wook, Izawati
Indonesia Law Reform Journal Vol. 3 No. 3 (2023): November 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/ilrej.v3i3.31352

Abstract

The issues with indigenous peoples are very frequent, the impact of development, investment, and deforestation is accompanied by land conversion activities for oil palm plantations and mining, making the rights of indigenous peoples marginalized. In this context, this study seeks to investigate: (1). What problems are experienced by the Papuan Indigenous Peoples and what protection should be accepted by legal and human rights approaches? (2) What are the challenges of Special Autonomy in Papua following the stipulation of the latest Special Autonomy Law, especially in Southwest Papua, and what kind of projections and challenges are needed to protect the Papuan people at large? This research uses socio-legal methods to identify legal procedures related to socio-cultural and political-economic aspects of the Papuan community. The result of this study shows that several points are specified to protect Indigenous Peoples rights in Papua, especially after Special Autonomy, namely the importance of protecting the human rights of Indigenous Peoples related to the right to self-determination, recognition of adat rights, and basic rights that should have affirmative policies carried out by the state to ensure that Indigenous Peoples can play a major role in protecting the environment and contributing to climate change prevention. Investment or state authority must be limited to protect, promote, and respect Indigenous Peoples in Papua and also Southwest Papuans. Then, with regard to the DOB in Papua, of course, it must be returned to its noble goal of protecting the rights of the Papuan people in realizing welfare and independence. Abuse of various forms of authority, including special autonomy funds in Papua must be condemned and strictly processed. Abstrak Problematika terhadap masyarakat adat sangat sering terjadi, dampak pembangunan, investasi, deforestasi disertai dengan aktivitas alih-fungsi lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan pertambangan, menjadikan hak-hak masyarakat hukum adat menjadi tersingkirkan. Pada konteks ini kita perlu mengidentifikasi lebih dalam: (1). Bagaimana  problematika yang dialami MHA Papua dan perlindungan yang harusnya diterima pendekatan hukum dan HAM; (2). Bagaimana tantangan Otsus Papua pasca UU Otsus terbaru, khususnya di Papua Barat Daya, proyeksi dan tantangan seperti apa yang dibutuhkan untuk melindungi masyarakat Papua secara luas. Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal untuk mengidentifikasi prosedur hukum serta lebih dari itu berkaitan dengan aspek sosio-kultur, dan  politik-ekonomi masyarakat Papua. Hasil penelitian ini adalahsetidaknya ada beberapa point untuk melindungi hak MHA di Papua khususnya pasca Otsus, yaitu pentingnya melidungi hak asasi dari MHA, berkaitan dengan hak menentukan nasibnya sendiri, pengakuan terhadap hak ulayat, serta hak-hak dasar yang harusnya ada kebijakan afirmatif yang dilakukan oleh negara untuk meastikan bahwa MHA dapat menjalankan peran besarnya dalam melindungi lingkungan hidup serta berkontribusi terhadap pencegahan perubahan iklim. Atas nama investasi atau otoritas negara yang berlebih, harus dibatasi dalam rangka perlindungan, pemajuan, dan penghormatan terhadap MHA, khususnya MHA di Papua. Kemudian, berkaitan dengan DOB di Papua termasuk di Papua Barat Daya, tentu harus dikembalikan kepada tujuan mulianya untuk melindungi hak masyarakat Papua dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian.
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERUPA PEMBAGIAN BUKU KEPADA ANAK - ANAK DI GILI ASAHAN MELALUI PROGRAM KIDS OF ASAHAN Nik Saleh, Nik Salida Suhaila; Salleh, Ahmad Zaki; Wook, Izawati; Mohamad Ali, Norfadhilah; Gunardi, Setiyawan; Mohammad Ahmad, Nisar; Mas'ad Saleh, Muhammad Aunurrochim; Mohammed Hasan, Baidar Mohammed; Saffinee, Siti Syahirah; Tagoranao, Mariam Saidona; Abdullah Thaidi, Hussein 'Azeemi; Mohd Salleh, Mohd Mahyeddin; Syahrial Haq, Hilman; Munir, Usman; Prima Dewi, Anies; Yanto, Edi; Rachman, M. Taufik; Aminwara, Rena; Sahrul, Sahrul; Imawanto, Imawanto; Supryadi, Ady; Fahrurrozi, Fahrurrozi; Amalia, Fitriani; Yuliani, Tin; Mantika, Aesthetica Fiorini; Yamin, Bahri; Hamdi, Hamdi; Mochammad Sahid, Mualimin
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 3, No 1 (2024): JANUARI
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik, dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus bangsa dan negara yang berkualitas dan mampu membentuk dan mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Jadi intinya, pendidikan dapat merubah manusia ke arah yang lebih baik. Kids Of Asahan, merupakan program sosial yang berada di pulau Gili Asahan Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong. Kids Of Asahan memiliki aktivitas sosial berupa memberikan bimbingan belajar gratis kepada anak – anak di Gili Asahan. Kids Of Asahan juga memiliki perpustakaan (TBM) yang dapat dinikmati oleh setiap warga di Gili Asahan tersebut. Melihat kondisi tersebut, FH UMMat melakukan kolaborasi PKM internasional bersama FSU USIM mendonasikan buku dan sosialisasi Gerakan Gemar Membaca. Kegiatan ini juga mendapat bantuan donasi buku dari Mitra FH UMMat antara lain LBH Apik NTB dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB.
PENANAMAN POHON DAN PENGHIJAUAN DAERAH PESISIR PANTAI DI DESA BATU PUTIH KECAMATAN SEKOTONG KABUPATEN LOMBOK BARAT Nik Saleh, Nik Salida Suhaila; Salleh, Ahmad Zaki; Wook, Izawati; Mohamad Ali, Norfadhilah; Gunardi, Setiyawan; Ahmad, Nisar Mohammad; Mas'ad Saleh, Muhammad Aunurrochim; Mohammed Hasan, Baidar Mohammed; Saffinee, Siti Syahirah; Tagoranao, Mariam Saidona; Abdullah Thaidi, Hussein 'Azeemi; Mohd Salleh, Mohd Mahyeddin; Mochammad Sahid, Mualimin; Syahrial Haq, Hilman; Munir, Usman; Prima Dewi, Anies; Yanto, Edi; Rachman, M. Taufik; Aminwara, Rena; Sahrul, Sahrul; Imawanto, Imawanto; Supryadi, Ady; Fahrurrozi, Fahrurrozi; Amalia, Fitriani; Yuliani, Tin; Fiorini Mantika, Aesthetica; Yamin, Bahri; Hamdi, Hamdi; Sarudi, Sarudi
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 3, No 1 (2024): JANUARI
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Potensi pariwisata yang berlimpah menjadikan Nusa Tenggara Barat menjadi daerah tujuan wisatawan baik mancanegara maupun domestik. Potensi daerah Lombok yang berlimpah dengan objek wisata alam, maupun laut. Untuk mendukung perkembangan wisata yang ada di Lombok perlu dilakukan pembenahan lingkungan sekitar daerah pariwisata sehingga menciptakan daerah pariwisata yang nyaman bagi wisatawan. FH UMMat bersama FSU USIM melakukan pengabdian kolaborasi Internasional dengan melakukan aksi penanaman bibit pohon di Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong. Pengabdian ini dilaksanakan disekitar objek wisata di Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong dengan melibatkan dosen-dosen FH UMMat dan FSU USIM. Hasil dari kegiatan pengabdian ini, masyarakat diharapkan lahirnya kesadarannya akan pentingnya memelihara dan menjaga lingkungan serta melestarikan lingkungan dengan menjaga dan melindungi  kelestarian lingkungan agar terciptanya lingkungan yang nyaman dan menghasilkan lingkungan yang asri di daerah pariwisata. Dengan demikian akan melahirkan lingkungan yang terjaga dengan oksigen yang baik serta ikut serta dalam menjaga dan melestarikan hutan yang ada.
DIGITAL BUREAUCRACY AND PUBLIC SECTOR EFFICIENCY: EXPLORING THE TRANSFORMATION OF GOVERNMENT OPERATIONS Hulu, Fatolosa; Purbandono H, Rahmat; Suryadi; Wook, Izawati
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 17 No 2 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v17i2.1417

Abstract

This study explores the evolution of digital bureaucracy as a catalyst for enhancing efficiency within public sector institutions through a comprehensive literature review. Drawing upon recent academic contributions from 2018 to 2024, the paper examines how digital transformation reshapes administrative structures, decision-making processes, and service delivery mechanisms in government operations. The review identifies key factors influencing successful digital bureaucratic implementation, including leadership commitment, regulatory adaptability, technological infrastructure, and human capital readiness. It also highlights the persistent challenges of data governance, resistance to change, and digital inequality that hinder efficiency gains. By synthesizing empirical and theoretical insights, the study demonstrates that digital bureaucracy not only streamlines administrative procedures but also strengthens transparency, accountability, and citizen engagement. The findings underscore the necessity for integrated policy frameworks that align digital innovation with institutional reform. Furthermore, the paper discusses emerging models of digital governance and their implications for sustainable public sector performance. Ultimately, this review contributes to the growing discourse on e-governance by proposing a conceptual understanding of efficiency in digitally enabled bureaucracies.
Revitalizing Customary Law: Reforming Buffalo Farming Practices (Jalangan) in Menaming Village for Sustainable Governance Ismi, Hayatul; Hasanah, Ulfia; Nofrizal, Nofrizal; Wook, Izawati
Journal of Law and Legal Reform Vol. 5 No. 4 (2024): Contemporary Issues on Law Reform in Indonesia and Global Context
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jllr.v5i4.7014

Abstract

This research investigates the revitalization of customary law in buffalo farming practices (Jalangan) in Menaming Village, Rokan Hulu, with the aim of fostering sustainable governance and agriculture. The buffalo farming system in Menaming Village is deeply rooted in traditional practices that combine grazing and caging methods, reflecting the community’s cultural values and environmental stewardship. These practices are designed to minimize the exploitation of natural resources, positioning Rokan Hulu as a region with significant potential to support local livelihoods while contributing to national economic development. The study highlights the vital role of customary law, recognized in Indonesia's Constitution, in maintaining these traditional practices and promoting sustainable livestock management. Key strategies such as converting manure into organic fertilizer, utilizing organic materials for fuel, adopting pesticide-free animal feed, and implementing rotational grazing systems are central to the community's approach. These practices reduce environmental degradation, maintain ecological balance, and enhance livestock health and productivity, all while creating economic benefits, improving farmers’ incomes, and fostering social cohesion. The novelty of this research lies in its demonstration of how customary law can be revitalized and integrated into contemporary governance frameworks to address modern challenges in sustainable agriculture and environmental conservation. This study contributes to the discourse on law reform by proposing that customary law be formally recognized and adapted within Indonesia's legal system as a dynamic tool for promoting sustainable development, empowering local communities, and preserving cultural heritage. The research underscores the urgency of adapting these traditional frameworks to ensure long-term ecological sustainability and community resilience.
Co-Authors Abdullah Thaidi, Hussein 'Azeemi Ahmad, Nisar Mohammad Amalia, Fitriani Aminwara, Rena Bahri Yamin Dewi, Anies Prima Edi Yanto, Edi Fatolosa Hulu Fiorini Mantika, Aesthetica Gunardi, Setiyawan Hamdi Hamdi Haq, Hilman Syahrial Hayatul Ismi Hery Widijanto IMAWANTO, IMAWANTO Mantika, Aesthetica Fiorini Mariam Saidona Tagoranao Mas'ad Saleh, Muhammad Aunurrochim Mochammad Sahid, Mualimin Mohamad Ali, Norfadhilah Mohammad Ahmad, Nisar Mohammed Hasan, Baidar Mohammed Mohd Salleh, Mohd Mahyeddin Munir, Usman Nik Saleh, Nik Salida Suhaila Nofrizal Nofrizal Purbandono H, Rahmat R.S. Rakia, A. Sakti Rachman, M. Taufik Saffinee, Siti Syahirah Sahrul, Sahrul Salleh, Ahmad Zaki Sarudi, Sarudi Supryadi, Ady Suryadi Ulfia Hasanah Wicaksana Prakasa, Satria Unggul Yuliani, Tin