Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas Cut Hasmiyati
Indonesia Vol 2 No 2 (2020): An-Nawa:Jurnal Studi Islam
Publisher : Rumah Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37758/annawa.v2i2.116

Abstract

Hukum Islam membebankan kewajiban nafkah keluarga pada suami. Pembebanan ini mengharuskan seorang suami untuk memiliki kematangan fisik, tetapi perlu disadari bahwa tidak semua manusia yang terlahir di muka bumi ini dalam keadaan normal. Ada sebagian manusia yang lahir dalam keterbatasan fisik maupun psikis, atau terlahir dalam keadaan normal kemudian menjadi penyandang disabilitas akibat sakit atau kecelakaan. Dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait bagaimana pemenuhan kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah dari suami penyandang disabilitas di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas sebenarnya masih bisa diupayakan dengan keterampilan yang dimiliki oleh seorang suami, namun masih belum bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Ada lima keluarga yang suaminya telah menyandang disabilitas jauh sebelum terjadinya pernikahan akan tetapi isterinya ikhlas dengan kondisi yang dialami oleh suaminya dan ada satu keluarga yang suaminya sebagai penyandang disabilitas setelah terjadinya pernikahan yang isteri tidak bisa menerima kondisi tersebut. Dari keenam keluarga tersebut semuanya sesuai dengan apa yang disyari’atkan dalam hukum Islam. Apabila para suami tidak mampu memberikan nafkah karena sakit atau cacat maka hal ini merupakan suatu ‘illat pengecualian.
Pembagian Warisan Ditinjau Dari Adat Suku Mee di Papua Tengah Hasmiyati, Cut; Khairunnisa, Dina; You , Theofiliano Benediktus Ugaiye
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 7 (2025): October
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i7.616

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pembagian warisan menurut hukum adat Suku Mee di Papua Tengah serta melihat bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam pembagian harta antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana ketentuan adat mengatur hak waris bagi anak perempuan dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, serta sejauh mana nilai-nilai sosial, pendidikan, dan agama memengaruhi perubahan dalam praktik warisan adat tersebut. Latar belakang penelitian ini berangkat dari realitas bahwa masyarakat adat Mee memandang laki-laki sebagai penerus garis keturunan, sehingga berhak atas bagian warisan yang lebih besar dibandingkan perempuan. Namun, perkembangan pendidikan, peran perempuan dalam keluarga, serta pengaruh agama dan modernisasi mulai menggeser pandangan tradisional tersebut menuju pola pembagian yang lebih seimbang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan hukum adat normatif-empiris. Data diperoleh melalui studi pustaka, wawancara dengan tokoh adat dan pemuka agama, serta observasi lapangan di wilayah adat Suku Mee, Papua Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian warisan dalam masyarakat Suku Mee masih didominasi oleh sistem patrilineal, di mana anak laki-laki memperoleh bagian lebih besar sebagai penerus marga. Namun, terdapat perkembangan positif dalam masyarakat modern Mee, di mana sebagian keluarga mulai memberikan bagian warisan kepada anak perempuan atas dasar kesetaraan dan pertimbangan moral serta ekonomi.
Ethical standards in arbitration practice in Indonesia: Challenges and strengthening of oversight Hayati, Vivi; Iqbal, Muhammad; Masthura, Natasya; Anwar, Saiful; Hasmiyati, Cut
Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 8, No 1 (2025): Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin
Publisher : Geuthèë Institute, Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52626/jg.v8i1.388

Abstract

Arbitration is an increasingly developing dispute resolution mechanism in Indonesia, particularly in the business and trade sectors. To ensure its credibility and effectiveness, ethical standards in arbitration practice must be strictly enforced. This study analyzes the implementation of ethical standards in arbitration in Indonesia, the challenges faced, and solutions for strengthening oversight and enforcement mechanisms. Some key challenges identified include conflicts of interest among arbitrators, lack of transparency in arbitration processes, and weak regulations and sanction mechanisms for ethical violations. Using a normative-empirical legal research method, this study highlights the importance of regulatory reforms, enhancing the role of supervisory institutions, and utilizing technology in the arbitration system. The implementation of digital registration systems, blockchain, and artificial intelligence (AI) can improve transparency and accountability in arbitration in Indonesia. With stricter oversight strategies, arbitration is expected to become a fairer, more efficient, and more credible dispute resolution mechanism.
Analisis Yuridis terhadap Tantangan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah di Aceh dalam Perspektif Qanun LKS Natasya Masthura; Vivi Hayati; Cut Hasmiyati; Fendi
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 20 No 2 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v20i2.12155

Abstract

Penelitian ini membahas analisis yuridis terhadap konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Aceh dalam perspektif Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (Qanun LKS). Konversi ini merupakan implementasi kekhususan Aceh dalam penerapan syariat Islam di sektor keuangan yang mewajibkan seluruh lembaga keuangan beroperasi dengan prinsip syariah. Fokus kajian diarahkan pada tantangan hukum, kontraktual, dan kelembagaan yang muncul dalam proses konversi, serta solusi yang dapat ditawarkan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi semua pihak. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menilai konsistensi norma hukum dan relevansinya dengan praktik perbankan syariah di Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun konversi telah terlaksana, seperti pada Bank Aceh Syariah, berbagai tantangan tetap muncul. Pertama, disharmonisasi regulasi antara qanun daerah dan peraturan nasional menimbulkan ketidakpastian hukum. Kedua, peralihan akad konvensional berbasis bunga ke akad syariah menghadapi kendala prinsipil dan berpotensi menimbulkan sengketa dengan nasabah. Ketiga, perlindungan hukum terhadap nasabah dan investor masih lemah akibat ketiadaan aturan teknis yang detail. Penelitian menyimpulkan perlunya harmonisasi regulasi, penyusunan aturan teknis pelaksanaan Qanun LKS, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif agar konversi bank dapat menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh pihak.
Pencegahan Bullyiang dan Pelecehan Seksual di Dunia Pendidikan Melalui Sosialisasi di Madrasah Ulumul Qur’an Masthura, Natasya; Hayati, Vivi; Hasmiyati, Cut; Yuana, Adella
Lok Seva: Journal of Contemporary Community Service Vol 4, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/lokseva.v4i2.13629

Abstract

This community service activity was carried out at Madrasah Ulumul Qur’an with the aim of providing students with an understanding of the importance of preventing bullying and sexual harassment. The materials presented covered the basic concepts of bullying and sexual harassment, their causes, and the impact on victims and the educational environment. The results of the activity showed that the students were able to understand how to prevent bullying and sexual harassment. Prevention efforts are crucial and were promoted through legal literacy and socialization during this activity to help reduce the number of bullying and sexual harassment cases in educational settings. The activity was conducted through presentations and discussions, accompanied by case studies and problem-solving strategies related to bullying and sexual harassment experienced by madrasah students. This initiative is expected to serve as an initial step in fostering awareness among students to enhance their understanding of bullying and sexual harassment, as well as the values of Islamic teachings in daily life.