Articles
<![CDATA[DAMPAK YURIDIS PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN ]]>
<![CDATA[Vivi Hayati]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 10 No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (489.252 KB)
<![CDATA[Undang-undang Perkawinan menganut prinsip sejauh mungkin menghindari dan mempersukar terjadinya perceraian, perceraian hanya dapat dilakukan apabila cukup alasan. Adakalanya perkawinan itu tidak selamanya dapat dipertahankan sebagaimana yang disebutkan dalam pengertian perkawinan tersebut. Oleh karena itu dalam keadaan demikian, perkawinan tidak dapat diteruskan sehingga terpaksa diputuskan atau terjadinya perceraian. Perkawinan dapat diputuskan tanpa melaui pengadilan atau di luar pengadilan. Akan tetapi setelah keluarnya Undang-Undang Perkawinan, hal yang demikian tidak dibenarkan lagi. Sebab dalam Undang-Undang Perkawinan, setiap perceraian harus melaui pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Namun dalam kenyataannya masih ditemukan terjadinya perceraian tanpa melalui proses pengadilan. Keadaan yang demikian tentunya terjadi persepsi yang berbeda antara hukum agama dengan Undang-Undang Perkawinan, terutama bagi mereka yang beragama Islam.]]>
<![CDATA[LGBT DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Vivi Hayati]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 14 No 2 (2019): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/jhsk.v14i2.907
<![CDATA[Nikah adalah salah satu asas pokok hidup, terutama dalam pergaulan atau bermasyarakat yang sempurna. Bukan saja perkawinan itu satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan berumah tangga dan berketurunan, akan tetapi perkawinan itu dapat dipandang sebagai satu jalan menuju perkenalan antara satu kaum (keluarga) dengan yang lainnya. namun, keberadaan LGBT disatu sisi telah menodai nilai-nilai sebuah pernikahan, dimana secara regulasi di Indonesia telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI yang menolak LGBT. Selain itu, khusus Aceh yang berlandaskan syariat Islam juga menolak LGBT dengan diakomodirnya beberapa jenis tindak pidana Islam dalam Qanun No. 6 Tahun 2014.]]>
<![CDATA[KEABSAHAN PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH DI GAMPONG SUNGAI PAUH TANJUNG KECAMATAN LANGSA BARAT (Studi Kasus Akta Jual Beli No. 918/2012) ]]>
<![CDATA[Shyntia Ayubidari]]>;
<![CDATA[Fatimah Fatimah]]>;
<![CDATA[Vivi Hayati]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 2, No 1 (2020): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v2i1.47
<![CDATA[Pasal 1458 KUHPerdata menyebutkan bahwa jual-beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan, di Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat telah terjadi jual beli tanah dengan AJB Nomor Nomor 918/2012 dengan pelaksanaan jual beli telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1458 KUHPerdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian empiris, sebuah metode penelitian yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian secara nyata dari fakta yang ada dalam masyarakat. Hasil penelitian Dasar hukum jual beli diatur dalam ketentuan pasal 1458 KUHPerdata dan selain itu juga diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, dan dalam PP Nomor 24 Tahun 1997, Pelaksanaan jual beli di sungai pauh tanjung kecamatan langsa barat, terhadap objek Surat AJB Nomor 918 Tahun 2012 bermasalah. Sertipikat Nomor 6 Tahun 2013 BPN Langsa secara administrasi akta tersebut sah dimata hukum selama belum ada putusan pengadilan yang membatalkan sertipikat nomor 6 tahun 2013.]]>
<![CDATA[ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH NOMOR: 0016/PDT.G/2019/MS.LGS TENTANG IZIN BERPOLIGAMI (Studi Putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa Nomor : 0016/Pdt.G/2019/MS.Lgs) ]]>
<![CDATA[Muhammad Rizki]]>;
<![CDATA[Muhammad Natsir]]>;
<![CDATA[Vivi Hayati]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 1 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v1i1.7
<![CDATA[Terdapat penerapan terhadap syarat-syarat berpoligami di Mahkamah Syar’iyah Langsa yang tidak terpenuhi dengan apa yang Undang-Undang tetapkan dalam Pasal 4 ayat (2) mengenai syarat alternatif. Untuk mengetahui ketentuan izin berpoligami dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pertimbangan Hakim dalam pemberian izin berpoligami di Mahkamah Syar’iyah Langsa, akibat hukum dari putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa terhadap syarat alternatif yang tidak terpenuhi. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif, penelitian ini terdiri dari studi pustaka (Library research) sebagai sumber data utama dan studi lapangan (field research) sebagai data pelengkap.. Hakim mengabulkan permohonan izin berpoligami dengan salah satu syarat tidak terpenuhi dalam hal membolehkan untuk berpoligami. ]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASAL USUL ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ADAT ACEH (Studi Kasus di Kampung Baro) ]]>
<![CDATA[Cut Vicha Yolanda Putri]]>;
<![CDATA[Fatimah Fatimah]]>;
<![CDATA[Vivi Hayati]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 1 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v1i1.9
<![CDATA[Didalam Pasal 40 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa: Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya. Namun di Desa kampung Baro, terdapat pasangan suami istri Amsarudin dan Dinni Mailani mengangkat seorang anak, mulai dari dalam kandungan ibunya karna ibu anak tersebut tidak dapat memenuhi segala kebutuhan anak yang dikandungnya. Tetapi hingga berusia 12 (dua belas) tahun belum pernah diberitahukan asal usulnya dan orang tua kandungnya, bahkan ibu angkatnya tidak memperbolehkan ibu kandung dari anak tersebut untuk berbicara melalui telepon dengan anaknya. Tujuan penulisan yaitu untuk mengetahui pengaturan hukum adat terhadap pengangkatan anak, perlindungan hukum terhadap hak anak atas asal usul orang tuanya, akibat hukum bagi orang tua angkat yang tidak memberitahukan asal usul dari anak angkatnya.]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN TANAH WAKAF DITINJAU MENURUT PASAL 11 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 (Studi Penelitian Di Kampung Matang Ara Aceh Kabupaten Aceh Tamiang) ]]>
<![CDATA[Syawaluddin Syawaluddin]]>;
<![CDATA[Muhammad Natsir]]>;
<![CDATA[Vivi Hayati]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 1 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v1i1.5
<![CDATA[Nazhir belum sepenuhnya memberikan perhatian terhadap peraturan-peraturan pelaksnaan wakaf terutama bagi nazhir yang masih bersifat tradisional konsumtif. Tanah wakaf di Kampung Matang Ara Aceh dijelaskan dalam sertifikat tanah wakaf diwakafkan untuk Mesjid dan Meunasah di Kampung tersebut. Namun nazhir tidak memberikan hasil tanah tersebut kepada Meunasah, melainkan hanya kepada Mesjid. Sehingga aspek hukum yang lahir tidak hanya hukum tertulis, melainkan juga hukum tidak tertulis yang merupakan hasil dari waktu pemberian wakaf pada masa kepekataan hukum adat.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL DALAM PENANGKAPAN IKAN DILAUT MELALUI PERJANJIAN TIDAK TERTULIS ]]>
<![CDATA[Muhammad Ichsan]]>;
<![CDATA[Mhd Bahlian]]>;
<![CDATA[Vivi Hayati]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 1 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v1i1.16
<![CDATA[Dalam usaha melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal boat, maka terdapat tiga pihak yang aktif bekerja demi mendapatkan hasil tangkapan ikan di laut yaitu pemilik boat, pemberi modal kerja dan anak buah kapal. Masing-masing pihak mempunyai peranan yang penting dalam usaha mencari ikan dilaut dan hasil dari tangkapan ikan yang diperoleh para anak buah kapal boat di lelang dan hasilnya dibagi menurut persentase yang telah disepakati oleh masing-masing pihak. Namun pembagian hasil tangkapan ikan baru dinikmati oleh pemilik modal dan anak buah kapal bila hasil tangkapan ikan yang diperoleh mendapat keuntungan setelah dikurangi dengan modal kerja yang diberikan oleh pemilik modal. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridisnormative melalui kepustakaan (library research), mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli hukum yang ada kaitannya dengan penulisan, dan penelitian yuridisempiris dengan penelitian lapangan (field research) dilakukan dengan mewawancarai langsung pihak yang terlibat dalam pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pemberian modal dari pemberi modal kepada perahu penangkap ikan tidak dibuat secara tertulis, namun hanya perjanjian secara lisan dan telah menjadi kebiasaan turun temurun di kalangan masyarakat nelayan di Kota Langsa. Perjanjian dengan pekerja yang bekerja di perahu penangkap ikan juga tidak dibuat secara tertulis, namun disepakati oleh para pihak dimana para pihak tahu hak-hak dan kewajibannya. Pelaksanaan perjanjian tangkapan ikan dibuat secara tidak tertulis antara pihak pemilik boat, pemberi modal dan anak buah kapal. Pembagian hasil tangkapan ikan dilaksanakan sesuai kesepakatan yang aturannya sudah berlangsung secara terus menerus serta menjadi aturan yang tidak tertulis]]>
<![CDATA[KERUGIAN KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN BARANG BERGARANSI ]]>
<![CDATA[Nurul Fatimah]]>;
<![CDATA[Zulfiani Zulfiani]]>;
<![CDATA[Vivi Hayati]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 3, No 1 (2021): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v3i1.82
<![CDATA[Masalah yang timbul akhir-akhir ini mengenai kerugian konsumen terhadap pembelian barang bergaransi. Masalah yang terkait dengan kepentingan konsumen selalu menjadi sorotan berkepanjangan, Pengaturan hukumnya tentang hak dan kewajiban konsumen terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adanya pengaturan hukum tersebut agar konsumen dapat terlindungi karena posisi konsumen lebih lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum, Adapun prinsip tanggung jawab mutlak, asas tanggung jawab ini dikenal dengan nama product liability. Menurut prinsip ini, produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang beredar dipasaran]]>
<![CDATA[PERSAINGAN USAHA ANTARA PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI DENGAN USAHA PADI KELILING (Suatu Penelitian Di Gampong Alue Bu Tuha Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur) ]]>
<![CDATA[T. Delvian]]>;
<![CDATA[Rini Fitriani]]>;
<![CDATA[Vivi Hayati]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 1 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v1i1.11
<![CDATA[Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Kasus yang terjadi di Gampong Alue Bu Tuha Kecamatan Peureulak Barat terdapat persaingan usaha antara perushaan penggilingan padi yang memiliki izin dengan usaha penggiling padi keliling yang tidak memiliki izin, sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dimana usaha penggilingan padi yang tidak memiliki izin bisa beroperasional keliling menjemput ke gampong-gampong mencari orang yang akan menggiling padinya, sementara perusahaan penggilingan padi yang mempunyai izin berkedudukan menetap pada suatu tempat untuk menjalankan operasional usahanya. Hasil penelitian menyebabkan terjadinya persaingan usaha antara perusahaan penggilingan padi tetap dengan usaha padi keliling adalah karena alasan praktis, efisien, harga terjangkau, hemat waktu dan tenaga, sehingga konsumen lebih memilih menggunakan jasa usaha padi keliling dibandingkan dengan jasa usaha penggilingan padi tetap.]]>
<![CDATA[KESADARAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN NIKAH SIRI DI KAMPUNG SUKA RAMAI DUA KABUPATEN ACEH TAMIANG ]]>
<![CDATA[Rahmidan, Novia]]>;
<![CDATA[Hayati, Vivi]]>;
<![CDATA[Asiyah, Nur]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 6, No 1 (2024): JURNAL ILMIAH MAHASISWA : MEUKUTA ALAM ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v6i1.778
<![CDATA[Perkawinan tidak tercatat yang dilakukan oleh masyarakat desa suka ramai dua karena tidak paham seutuhnya aturan hukum Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di Indonesia perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 . Bagi orang Islam perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum Islam seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta dicatat menurut ayat 2 pada pasal yang sama. Setelah itu sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW diumumkan melalui walimah supaya diketahui orang banyak. Meskipun secara hukum dengan jelas menyatakan setiap perkawinan wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 ahun 1974 tentang perkawinan,namun di Kampung Sukaramai Dua Kecamatan Seuruway Kabupaten Aceh Tamiang masih banyak terjadi praktik pernikahan dibawah tangan (nikah siri) bahkah semakin tahun semakin meningkat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang merupakan sebuah penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat Hasil penelitian menunjukkan kesadaran hukum masyarakat Desa Sukaramai Dua terhadap pernikahan siri belum ada kesadaran hukumnya, masih bayak masyarakat yang melakukan perkawinan siri, nikah siri. Faktor penyebab terjadinya pernikahan siri di Desa Sukaramai Dua melakukan nikah siri dari beberapa aspek, diantaranya ketika nikah siri tersebut dilakukan karena aspek kasuistik, aspek usia, aspek sikap keagamaan pelaku nikah siri, aspek status pelaku nikah siri.]]>
