Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yustisia JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Locus Journal of Academic Literature Review
Saidin, OK.
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Peran Pemerintah Terhadap Stabilisasi Harga Minyak Goreng Sawit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Sipahutar, Regina Lois Priscilla; Sirait, Ningrum Natasya; Saidin, OK.; Sukarja, Detania
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 12 - December 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i12.269

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengenalisis dan mengetahui tentang mengapa pemerintah perlu mewujudkan stabilisasi harga minyak goreng sawit berdasarkan peraturan perundang-undangan; kebijakan stabilisasi harga minyak goreng sawit ditinjau dari asas kepastian hukum; dan kompetensi pemerintah terhadap stabilisasi harga minyak goreng sawit berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif dengan pendekatan undang-undang mengunakan data penelitian hukum primer, hukum sekunder dan hukum tersier. Teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pemerintah perlu intervensi terhadap stabilisasi harga minyak goreng sawit karena sebagai kebutuhan pokok minyak goreng sawit dapat berpengaruh terhadap ekonomi negara karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, sehingga pemerintah menjamin pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng sawit melalui Pasal 25 dan 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 serta perlindungan preventif dan represif yang diatur. Kebijakan stabilisasi harga minyak goreng sawit telah terlaksana namun belum memenuhi asas kepastian hukum. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 telah terlaksana dengan koordinasi antar pemerintah namun masih terdapat penyelewengan dari segi harga dan pasokan minyak goreng sawit. Saran penelitian ini, dibutuhkan perspektif pemerintah yang khusus terhadap minyak goreng sawit, perlu didukung dengan kajian yang terhadap kebijakan stabilisasi harga minyak goreng sawit, perlu dilakukan evaluasi terhadap program pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah.
Pelindungan Hukum Atas Karya Fotografi Pada Online Shop di Instagram Saputra, Reza Eko; Saidin, OK.; Leviza, Jelly; Azwar, T. Keizerina Devi
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 1 (2024): January
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i1.277

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai pelindungan hak cipta fotografi produk online shop di media sosial Instagram, khususnya dalam konteks pelanggaran hak cipta yang terjadi antara online shop SSAN OS dan KIREINA SC. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi dasar hukum yang bertujuan melindungi hak eksklusif dari karya cipta, termasuk fotografi.Tujuna penelitian ini untuk menganalisis pelindungan atas hak cipta fotografi yang dimuat di media sosial berupa instagram menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pelindungan hukum terhadap karya fotografi produk milik online shop SSAN OS yang diduplikasi serta diunggah tanpa izin oleh online shop KIREINA SC di akun instagram miliknya, dan tanggungjawab hukum bagi online shop KIREINA SC sebagai pelanggar hak cipta karya fotografi produk milik online shop SSAN OS yang mengunggah kembali pada sosial media instagram tanpa izin penciptanya untuk tujuan komersil. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pelindungan hak cipta fotografi di Instagram, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, melibatkan hak eksklusif, baik hak ekonomi maupun moral. Dalam kasus pelanggaran hak cipta antara online shop KIREINA SC dan SSAN OS, penyelesaian melalui negosiasi dipilih tanpa ganti rugi. Pelanggaran tersebut dapat menimbulkan gugatan perdata dan pidana, sesuai Pasal 96 dan Pasal 113. Tanggung jawab hukum online shop KIREINA SC melibatkan permohonan izin berdasarkan Pasal 1 Ayat (20) terkait lisensi berdasarkan kesepakatan para pihak.
Ganti Rugi Atas Penggunaan Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Puspita, Yolanda Bella; Saidin, OK.; Leviza, Jelly; Affila, Affila
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 3 No 3 (2023): September
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v3i3.295

Abstract

Penelitian ini mengulas ketentuan gugatan ganti rugi atas merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Fokus penelitian adalah pada Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang tersebut serta pertimbangan hukum Hakim dalam putusan nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga Jkt. Pst. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 83 ayat (1) memberikan pelindungan hukum perdata bagi pemilik merek terdaftar, dan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut telah memberikan kepastian hukum. Saran termasuk perlunya kepastian hukum lain dalam undang-undang terkait jenis ganti rugi serta pentingnya pertimbangan hakim dalam kasus serupa di masa mendatang.
PELINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA ATAS KARYA LAGU MARS PERUSAHAAN YANG DIDAFTARKAN OLEH KARYAWAN MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA (STUDI PUTUSAN KASASI NOMOR 279 K/PDT.SUS-HKI/2020) Bangun, Martin Steven Suranta; Saidin, OK.; Mulhadi, Mulhadi
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 1 (2025): February 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i1.2582

Abstract

Abstract: A worker who is bound by a work agreement is often ordered to create a creative work by the company. Issues arising from the creation of a copyrighted work in an employment relationship often raise questions regarding who is the party who has the right to be the creator and copyright holder. The core problem in this research is how the legal protection for companies as copyright holders of March song creations created by companies and workers who are bound by an employment relationship is based on Decision Number 279 K/Pdt.Sus-HKI/2020. This research uses a type of normative juridical legal research. In this thesis, the researcher analyzes using statutory regulations, especially Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Legal protection for the company as the copyright holder for the March song creation created by the company and workers who are bound by an employment relationship based on Decision Number 279 K/Pdt.Sus-HKI/2020 has been fulfilled as in the facts of the trial it was proven that it belonged to the company PT STA as copyright holder. In this case, the company is covered by the provisions of recovery theory, which essentially states that inventors/creators/designers who have spent time, money and energy to produce their intellectual work must get back what they have spentKeyword: Copyright, Mars Song, Company Abstrak: Seorang Pekerja yang terikat dalam suatu perjanjian kerja, kerap kali diperintahkan untuk membuat suatu Karya Cipta Oleh Perusahaan. Persoalan yang timbul atas pembuatan suatu Karya Cipta dalam hubungan kerja kerap kali menimbulkan pertanyaan mengenai siapa pihak yang berhak sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Inti permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelindungan hukum terhadap perusahaan sebagai pemegang hak cipta atas karya cipta lagu mars yang dibuat oleh perusahaan dan pekerja yang terikat dalam hubungan kerja berdasarkan pada Putusan Nomor 279 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pada tesis ini, peneliti menganalisis menggunakan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentan Hak Cipta. Pelindungan hukum terhadap perusahaan sebagai pemegang hak cipta atas karya cipta lagu mars yang dibuat oleh perusahaan dan pekerja yang terikat dalam hubungan kerja berdasarkan pada Putusan Nomor 279 K/Pdt.Sus-HKI/2020 telah terpenuhi sebagaimana dalam fakta persidangan terbukti merupakan milik perusahaan PT STA selaku pemegang hak cipta. Perusahaan dalam hal ini telah tercakup dalam ketentuan recovery theory yang pada intinya bahwa penemu/pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya. Kata kunci: Hak Cipta, Lagu Mars, Perusahaan
PRODUCT TRADEMARK DISPUTE SETTLEMENT “BABY CARE” (STUDY OF DECISION NUMBER 89/PDT-SUS BRAND / 2022/PN.NIAGA /JKT.PST) Lumban Gaol, Daniel; Saidin, OK.; Maharani Barus, Utary
SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Vol. 4 No. 8 (2025)
Publisher : Penerbit Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/sibatik.v4i8.2965

Abstract

The development of information technology and transportation has supported the globalization of intellectual property rights. Globalization has opened the door for products and services to cross national borders and create new opportunities and challenges. Increasingly sophisticated technology and transportation enable the movement of goods and information quickly and efficiently around the world. The sustainability of economic growth depends strongly on the stability of public consumption and is supported by income growth in sectors such as agriculture, industry, and services. In the context of Intellectual Property Rights, such as brands, globalization has major implications. Products and brands that are already known locally can easily add to the global market. However, with this opportunity also comes the risk of counterfeiting and unfair competition. Therefore, the importance of protecting intellectual property rights is very important to ensure that innovation and intellectual works receive proper recognition and protection at the global level.
NASIONALISASI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN MILIK BELANDA ATAS TANAH KONSESI KESULTANAN DELI (Studi Awal Hilangnya Hak-hak atas Sumber Daya Alam Masyarakat Adat) Saidin, OK.
Yustisia Vol 4, No 1: April 2015
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v4i1.8616

Abstract

AbstractThe nationalization of Netherland plantation which became the national possession in 1958, regulated in the Act No. 86 of 1958 was the starting point of the loss of natural resource rights of the Malay indigenous people of Deli and also was the starting point of the conflict between the Malay indigenous people and the plantation party. When the plantation party which belong to the country (now PT Perkebunan Nusantara 2 (Persero)/National Plantation Company 2) was no longer continuing the right as received by the indigenous people from the time of Netherland plantation, third parties’ claims without any basis of rights (recht title) were occurred on the land. Nationalization has shown its mistake to nationalize the rights on the land of the society (not the possession of the foreign), whereas the meaning of nationalization is to nationalize what was not belong to the country. Was not the land belong to the Malay Indigenous people of Deli which is the society of Indonesia? Was not the Indigenous people stand as the possessor of this country? But the Act of Nationalization which clearly stated that what is nationalized was the Netherland’s companies which were listed in the Company Asset Listing such as Deli Maatschapij, Arrensburg Maatschapij and Deli Rubber Maatschapij. These objects of land were not listed as company asset that belong to foreign company (Netherland’s Company). What should have happened was the national company as the receiver post-nationalization was just continuing the vested rights, so that when the vested rights ended, the object of the vested rights (the land) must be given back to the original possessor (Deli Sultanate and Malay Indigenous people of Deli). AbstrakNasionalisasi perkebunan Belanda menjadi perkebunan milik negara pada tahun 1958, melalui Undang- undang No. 86 Tahun 1958 merupakan awal hilangnya hak-hak sumber daya alam Masyarakat Adat Deli sekaligus merupakan awal konflik masyarakat hukum adat Melayu dengan pihak perkebunan. Ketika pihak perkebunan negara tersebut (sekarang PT. Perkebunan Nusantara 2 (Persero)) tidak lagi meneruskan hak sebagaimana hak yang diterima masyarakat hukum adat dari pihak perkebunan Belanda dahulu, maka bermuculanlah klaim-klaim pihak ketiga yang tidak memiliki alas hak (recht title) di atas lahan tersebut. Nasionalisasi telah memperlihatkan kekeliruannya karena menasionalkan hak-hak atas tanah milik masyarakat (bukan milik asing), padahal pemaknaan nasionalisasi adalah menasionalkan yang bukan milik nasional. Bukankah tanah-tanah itu adalah milik Masyarakat Adat Deli yang notabene adalah rakyat Indonesia ? Bukankah masyarakat hukum adat itu adalah pemilik negeri ini ? Akan tetapi, undang-undang nasionalisasi yang secara tegas menyatakan bahwa yang dinasionalisasi adalah perusahaan Belanda dalam arti yang dinasionalisasi itu adalah asset yang terdaftar dalam Daftar Asset perusahaan semisal Deli Maatschapij, Arrensburg Maatschapij dan Deli Rubber Maatschapij. Obyek tanah tidak terdaftar sebagai asset perusahaan milik perusahaan asing (perusahaan Belanda). Seyogyanya perusahaan negara sebagai penerima asset pasca nasionalisasi hanyalah meneruskan hak-hak konsesi itu (vested rights), sehingga ketika hak konsesi itu berakhir, maka obyek konsesi itu (tanah) harus dikembalikan kepada pemiliknya (Kesultanan dan Masyarakat Adat Deli).
Co-Authors Affila Bangun, Martin Steven Suranta Jelly Leviza Lumban Gaol, Daniel Maharani Barus, Utary Mulhadi, Mulhadi NINGRUM NATASYA SIRAIT Puspita, Yolanda Bella Saputra, Reza Eko Sipahutar, Regina Lois Priscilla Sukarja, Detania T. Keizerina Devi Azwar