Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Peran Pemerintah Terhadap Stabilisasi Harga Minyak Goreng Sawit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Sipahutar, Regina Lois Priscilla; Sirait, Ningrum Natasya; Saidin, OK.; Sukarja, Detania
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 12 - December 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i12.269

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengenalisis dan mengetahui tentang mengapa pemerintah perlu mewujudkan stabilisasi harga minyak goreng sawit berdasarkan peraturan perundang-undangan; kebijakan stabilisasi harga minyak goreng sawit ditinjau dari asas kepastian hukum; dan kompetensi pemerintah terhadap stabilisasi harga minyak goreng sawit berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif dengan pendekatan undang-undang mengunakan data penelitian hukum primer, hukum sekunder dan hukum tersier. Teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pemerintah perlu intervensi terhadap stabilisasi harga minyak goreng sawit karena sebagai kebutuhan pokok minyak goreng sawit dapat berpengaruh terhadap ekonomi negara karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, sehingga pemerintah menjamin pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng sawit melalui Pasal 25 dan 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 serta perlindungan preventif dan represif yang diatur. Kebijakan stabilisasi harga minyak goreng sawit telah terlaksana namun belum memenuhi asas kepastian hukum. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 telah terlaksana dengan koordinasi antar pemerintah namun masih terdapat penyelewengan dari segi harga dan pasokan minyak goreng sawit. Saran penelitian ini, dibutuhkan perspektif pemerintah yang khusus terhadap minyak goreng sawit, perlu didukung dengan kajian yang terhadap kebijakan stabilisasi harga minyak goreng sawit, perlu dilakukan evaluasi terhadap program pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah.
Pelindungan Hukum Atas Karya Fotografi Pada Online Shop di Instagram Saputra, Reza Eko; Saidin, OK.; Leviza, Jelly; Azwar, T. Keizerina Devi
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 1 (2024): January
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i1.277

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai pelindungan hak cipta fotografi produk online shop di media sosial Instagram, khususnya dalam konteks pelanggaran hak cipta yang terjadi antara online shop SSAN OS dan KIREINA SC. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi dasar hukum yang bertujuan melindungi hak eksklusif dari karya cipta, termasuk fotografi.Tujuna penelitian ini untuk menganalisis pelindungan atas hak cipta fotografi yang dimuat di media sosial berupa instagram menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pelindungan hukum terhadap karya fotografi produk milik online shop SSAN OS yang diduplikasi serta diunggah tanpa izin oleh online shop KIREINA SC di akun instagram miliknya, dan tanggungjawab hukum bagi online shop KIREINA SC sebagai pelanggar hak cipta karya fotografi produk milik online shop SSAN OS yang mengunggah kembali pada sosial media instagram tanpa izin penciptanya untuk tujuan komersil. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pelindungan hak cipta fotografi di Instagram, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, melibatkan hak eksklusif, baik hak ekonomi maupun moral. Dalam kasus pelanggaran hak cipta antara online shop KIREINA SC dan SSAN OS, penyelesaian melalui negosiasi dipilih tanpa ganti rugi. Pelanggaran tersebut dapat menimbulkan gugatan perdata dan pidana, sesuai Pasal 96 dan Pasal 113. Tanggung jawab hukum online shop KIREINA SC melibatkan permohonan izin berdasarkan Pasal 1 Ayat (20) terkait lisensi berdasarkan kesepakatan para pihak.
Ganti Rugi Atas Penggunaan Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Puspita, Yolanda Bella; Saidin, OK.; Leviza, Jelly; Affila, Affila
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 3 No 3 (2023): September
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v3i3.295

Abstract

Penelitian ini mengulas ketentuan gugatan ganti rugi atas merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Fokus penelitian adalah pada Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang tersebut serta pertimbangan hukum Hakim dalam putusan nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga Jkt. Pst. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 83 ayat (1) memberikan pelindungan hukum perdata bagi pemilik merek terdaftar, dan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut telah memberikan kepastian hukum. Saran termasuk perlunya kepastian hukum lain dalam undang-undang terkait jenis ganti rugi serta pentingnya pertimbangan hakim dalam kasus serupa di masa mendatang.
PELINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA ATAS KARYA LAGU MARS PERUSAHAAN YANG DIDAFTARKAN OLEH KARYAWAN MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA (STUDI PUTUSAN KASASI NOMOR 279 K/PDT.SUS-HKI/2020) Bangun, Martin Steven Suranta; Saidin, OK.; Mulhadi, Mulhadi
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 1 (2025): February 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i1.2582

Abstract

Abstract: A worker who is bound by a work agreement is often ordered to create a creative work by the company. Issues arising from the creation of a copyrighted work in an employment relationship often raise questions regarding who is the party who has the right to be the creator and copyright holder. The core problem in this research is how the legal protection for companies as copyright holders of March song creations created by companies and workers who are bound by an employment relationship is based on Decision Number 279 K/Pdt.Sus-HKI/2020. This research uses a type of normative juridical legal research. In this thesis, the researcher analyzes using statutory regulations, especially Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Legal protection for the company as the copyright holder for the March song creation created by the company and workers who are bound by an employment relationship based on Decision Number 279 K/Pdt.Sus-HKI/2020 has been fulfilled as in the facts of the trial it was proven that it belonged to the company PT STA as copyright holder. In this case, the company is covered by the provisions of recovery theory, which essentially states that inventors/creators/designers who have spent time, money and energy to produce their intellectual work must get back what they have spentKeyword: Copyright, Mars Song, Company Abstrak: Seorang Pekerja yang terikat dalam suatu perjanjian kerja, kerap kali diperintahkan untuk membuat suatu Karya Cipta Oleh Perusahaan. Persoalan yang timbul atas pembuatan suatu Karya Cipta dalam hubungan kerja kerap kali menimbulkan pertanyaan mengenai siapa pihak yang berhak sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Inti permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelindungan hukum terhadap perusahaan sebagai pemegang hak cipta atas karya cipta lagu mars yang dibuat oleh perusahaan dan pekerja yang terikat dalam hubungan kerja berdasarkan pada Putusan Nomor 279 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pada tesis ini, peneliti menganalisis menggunakan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentan Hak Cipta. Pelindungan hukum terhadap perusahaan sebagai pemegang hak cipta atas karya cipta lagu mars yang dibuat oleh perusahaan dan pekerja yang terikat dalam hubungan kerja berdasarkan pada Putusan Nomor 279 K/Pdt.Sus-HKI/2020 telah terpenuhi sebagaimana dalam fakta persidangan terbukti merupakan milik perusahaan PT STA selaku pemegang hak cipta. Perusahaan dalam hal ini telah tercakup dalam ketentuan recovery theory yang pada intinya bahwa penemu/pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya. Kata kunci: Hak Cipta, Lagu Mars, Perusahaan
PRODUCT TRADEMARK DISPUTE SETTLEMENT “BABY CARE” (STUDY OF DECISION NUMBER 89/PDT-SUS BRAND / 2022/PN.NIAGA /JKT.PST) Lumban Gaol, Daniel; Saidin, OK.; Maharani Barus, Utary
SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Vol. 4 No. 8 (2025)
Publisher : Penerbit Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/sibatik.v4i8.2965

Abstract

The development of information technology and transportation has supported the globalization of intellectual property rights. Globalization has opened the door for products and services to cross national borders and create new opportunities and challenges. Increasingly sophisticated technology and transportation enable the movement of goods and information quickly and efficiently around the world. The sustainability of economic growth depends strongly on the stability of public consumption and is supported by income growth in sectors such as agriculture, industry, and services. In the context of Intellectual Property Rights, such as brands, globalization has major implications. Products and brands that are already known locally can easily add to the global market. However, with this opportunity also comes the risk of counterfeiting and unfair competition. Therefore, the importance of protecting intellectual property rights is very important to ensure that innovation and intellectual works receive proper recognition and protection at the global level.
Pembatalan Desain Industri karena Tidak Adanya Unsur Kebaruan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 78/Pdt.Sus-Hak Kekayaan Intelektual/Desain Industri/2022/Pn Niaga Jkt.Pst Ginting, Yoan Sally E Br; Saidin, OK.; Jelly, Leviza
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 4 (2025): Tema Hukum Perdata dan Kenotariatan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i4.1802

Abstract

This research is motivated by the increasing number of industrial design registrations that do not meet the novelty requirement, potentially harming original design owners and causing legal disputes. The case analyzed is the Commercial Court Decision at the Central Jakarta District Court Number 78/Pdt.SusHKl/lndustrial Design/2022/PN Niaga Jkt.Pst, which annulled the registration of a suitcase generator industrial design because it had been previously published abroad and exceeded the six-month grace period. The study is descriptive-analytical in nature, using secondary data sources consisting of primary; secondary, and tertiary legal materials. In conclusion, the cancellation of industrial design registrations that do not meet the novelty requirement is legally appropriate and necessary.