Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja jurnal administrasi politik dan sosial JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)
Putra, Heru Permana
Unknown Affiliation
Humanities Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
ISLAMIC PARTIES AND THE VOTING BEHAVIOR OF CITY MUSLIMS IN WEST SUMATRA Putra, Heru Permana
Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja Vol 16 No 1 (2023): Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja
Publisher : Fakultas Politik Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jppdp.v16i1.3317

Abstract

The background of this research is that there are no parties based on Islamic values ​​that dominate the victory in the legislative elections in West Sumatra, especially in the three cities that will be the locations of this research. Where the cities are Padang City, Bukittinggi City, and Pariaman City. These three cities have a very dominant Muslim voting population, but in the implementation of legislative elections, not a single party based on Islamic values ​​was able to dominate the victory in the legislative elections. The Muslim community in this city is very synonymous with the policies of its government which are based on sharia, but their voting behavior in legislative general elections does not reflect behavior that supports parties that uphold Islamic teachings. This study uses the theory of voting behavior with a psychological school, to see how the characteristics of voters in this city's Muslim community use a voting behavior approach based on psychological aspects, with the independent variables Issues in the Campaign (X.1) Identification of parties (X.2) and Orientation towards candidates ( X.3) with the dependent variable, namely the voting behavior of urban Muslim communities in general elections. This research uses a quantitative approach with a survey research design, this type of research is explanatory research. Data was collected by distributing questionnaires, respondents were selected using the probability sampling method, namely, stratified random sampling and simple random sampling and using random numbers in determining the respondents. The analysis model for this research is a frequency table and hypothesis testing using Chi Square. The findings of the data in the field show that in measuring the influence between the voting behavior of urban Muslim communities on party identification (X) and voting behavior (Y), the results of this study found that there was a relationship between the identification of Muslim voters' parties on voting behavior of urban Muslim communities in general elections.
Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) (Studi Kasus : Perlindungan Lahan Pertanian Pangan di Provinsi Banten) Rantau, Muhammad Ibrahim; Putra, Heru Permana; Hilman, Hilman
Bahasa Indonesia Vol 5 No 1 (2024): JAPS April 2024
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/japs.v5i1.130

Abstract

Trend alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan industri di Provinsi Banten dalam beberapa tahun terakhir terjadi begitu masif. Peran Pemerintah Daerah dalam upaya mengendalikan kecenderungan alih fungsi lahan tersebut terkendala dengan keterbatasan kewenangan yang termuat dalam Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan yang saat ini sudah terintegrasi kedalam Kebijakan Tata Ruang. Sedangkan alih fungsi lahan saat ini tidak lagi sekadar kepentingan daerah, namun juga menjadi hajat nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus (case study). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan observasi. Sedangkan Teknik Analisa data menggunakan Soft System Methodology (SSM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu penyebab semakin surutnya lahan pertanian adalah banyak kelonggaran terhadap alih fungsi lahan yang muncul akibat desain Rencana Tata Ruang di daerah. Sementara itu regulasi tentang Tata Ruang di daerah saat ini lebih banyak dikendalikan oleh Pemerintah Pusat melalui Undang Undang Cipta Kerja demi mengejar pertumbuhan ekonomi dan terciptanya iklim investasi.
PENGARUH POLITIK UANG (MONEY POLITICS) TERHADAP PILIHAN MASYARAKAT DALAM PILKADA TAHUN 2024 DI KOTA PADANG Putra, Heru Permana
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 9, No1 (2025): April
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jisipunja.v9i1.43004

Abstract

Pada tahun 2024 dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Indonesia, dari pengalaman pemilu yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, cukup banyak isu yang mengangkat tentang pengaruh politik uang terhadap pilihan masyarakat dalam menentukan pilihannya. Hal ini menjadi sangat menarik, karena dari setiap periode dilaksanakan pemilu, isu politik uang semakin meningkat terhadap keterpilihan seorang calon dalam memenangkan kontestasi pemilu. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan pandangan masyarakat terhadap praktik politik uang dalam penyelenggaraan Pilkada di Kota Padang. Untuk mengkaji permasalahan politik uang pada pilkada di Kota Padang, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan pendekatan survey. Hasil dari temuan dilapangan menjelaskan, bahwa pengaruh politik uang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor – faktor yang mempengaruhi Masyarakat sehingga terpengaruh oleh politik uang antara lain; Tingkat Pendidikan; latar belakang ekonomi dan sosial; pengalaman pemilu sebelumnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah praktik politik uang diterima oleh semua lapisan masyarakat (masyarakat politik dan masyarakat sipil) sebagai sesuatu yang biasa. Praktik politik uang seperti menjadi salah satu bahagian dari pelaksanaan Pemilu. Walaupun masyarakat menilai praktik politik uang sebagai perilaku yang tidak baik.
Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) (Studi Kasus : Perlindungan Lahan Pertanian Pangan di Provinsi Banten) Rantau, Muhammad Ibrahim; Putra, Heru Permana; Hilman, Hilman
Jurnal Administrasi Politik dan Sosial Vol 5 No 1 (2024): JAPS April 2024
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/japs.v5i1.130

Abstract

Trend alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan industri di Provinsi Banten dalam beberapa tahun terakhir terjadi begitu masif. Peran Pemerintah Daerah dalam upaya mengendalikan kecenderungan alih fungsi lahan tersebut terkendala dengan keterbatasan kewenangan yang termuat dalam Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan yang saat ini sudah terintegrasi kedalam Kebijakan Tata Ruang. Sedangkan alih fungsi lahan saat ini tidak lagi sekadar kepentingan daerah, namun juga menjadi hajat nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus (case study). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan observasi. Sedangkan Teknik Analisa data menggunakan Soft System Methodology (SSM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu penyebab semakin surutnya lahan pertanian adalah banyak kelonggaran terhadap alih fungsi lahan yang muncul akibat desain Rencana Tata Ruang di daerah. Sementara itu regulasi tentang Tata Ruang di daerah saat ini lebih banyak dikendalikan oleh Pemerintah Pusat melalui Undang Undang Cipta Kerja demi mengejar pertumbuhan ekonomi dan terciptanya iklim investasi.
Co-Authors Hilman Hilman Rantau, Muhammad Ibrahim RR. Ella Evrita Hestiandari