Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA: ANALISIS TERHADAP UNDANG UNDANG NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM Muhammad Ibrahim Rantau
PELITA JURNAL PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH Vol 19 No 2 (2019): Juli - Desember
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM SYEKH - YUSUF TANGERANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (420.246 KB) | DOI: 10.33592/pelita.Vol19.Iss2.120

Abstract

Sistem presidensialisme yang disertai dengan keadaan multipartai ekstrem di Indonesia ternyata telah menghasilkan pemerintahan minoritas dan terbelah, yang mengharuskan presiden terpilih untuk melakukan kompromi politik di parlemen demi mendukung efektifitas jalannya pemerintahan. Penelitian ini mencoba menganalisis perubahan dalam revisi Undang Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang dianggap memiliki pengaruh dalam penguatan sistem presidensial di Indonesia. Beberapa pasal krusial yang dianggap berpengaruh terhadap upaya penguatan sistem presidensial adalah tentang ambang batas presiden dan parlemen, serta keserentakan pemilihan presiden dan parlemen.
Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan E-Ktp Dan Kartu Keluarga Di Kecamatan Benda Kota Tangerang Siti Rafa; Irvan Arif Kurniawan; Muhammad Ibrahim Rantau
Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Vol 4, No 3 (2022): Birokrasi dan Pemerintahah di Daerah 9
Publisher : Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN SGD Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jbpd.v4i3.20997

Abstract

The purpose of this research is to know the implementation of the principles of good governance in the service of E-KTP and Family Cards in Benda District, Tangerang City, Benda District in the E-KTP and Family Card services. To obtain data in this study, the method used is a qualitative research method. The data collection techniques are observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the Implementation of Good Governance Principles in E-KTP and Family Card Services in Benda District, Tangerang City has not gone well, there are still some things that are still not appropriate, such as the existence of services that prioritize people who have positions and kinship , as well as service employees who still serve with unfriendly looks. The results of this study found that the implementation of the principle of Good Governance in the E-KTP and Family Card services was not in accordance with the principles of Good Governance because there was still injustice in providing services by prioritizing one's position and when performing services if people who had families working there the service would be faster. , but behind that there are several principles of Good Governance that have been in accordance with such as Participation, Rule of Law, Transparency, Responsiveness, Consensus Oriented, Effectiveness and Efficient, Accountability, Strategic Vision.
Implementation of the Village Financial System Application (Siskeudes) in Efforts to Manage Village Finances in Ciangir Village, Legok District Caroline Hemalian; Seno Santoso; Muhammad Ibrahim Rantau
International Journal of Education, Information Technology, and Others Vol 6 No 3 (2023): International Journal of Education, Information Technology  and Others
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8289481

Abstract

This research is entitled Application of the Village Financial System Application (Siskeudes) in Efforts to Manage Village Finances in Ciangir Village, Legok District. In organizing the village government, it is inseparable from financial factors, so that village financial management must be transparent and accountable. Therefore, the government developed the Village Financial System (Siskeudes) application. This application aims to make village financial management more orderly, clean, effective and efficient. This research was conducted in Ciangir Village, Legok District, Tangerang Regency. This study aims to determine the Application of the Village Financial System Application (Siskeudes) in Ciangir Village, Legok District. The type of research used in this research is descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques in this study used observation, interviews and documentation. The results showed that the application of the Village Financial System (Siskeudes) application in efforts to manage village finances in Ciangir Village is already running well. However, there are still inhibiting factors that need to be considered in terms of human resources. The Ciangir Village Government needs to improve the performance of its human resources so that village financial management can run optimally.
Strategi Ketahanan Pertanian Pangan Menghadapi Pandemi COVID 19 di Banten Muhammad Ibrahim Rantau; Herijanto Bekti; Ida Widianingsih; Caroline Paskarina
Aliansi Special Issue September 2022 : Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v0i0.43199

Abstract

Pandemi covid 19 tidak hanya memberikan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, namun juga kemampuan wilayah untuk tetap menyediakan kebutuhan pangan bagi masyarakat. Bagi pemerintah daerah Provinsi Banten, tuntutan untuk tetap mempertahankan produktivitas pertanian pangan dihadapkan pada beberapa persoalan krusial seperti permintaan yang rendah sebagai akibat dari pandemi dan resesi ekonomi, serta semakin berkurangnnya lahan pertanian yang salah satunya disebabkan oleh kebijakan Rencana Tata Ruang. Namun begitu, produktivitas hasil pertanian beras ternyata masih tetap terjaga, bahkan mengalami peningkatan. Provinsi Banten tercatat sebagai produsen beras peringkat 3 nasional, dengan surplus beras mencapai 160.132 ton pada panen raya Oktober 2020.Penelitian ini hendak mengetahui bagaimana strategi Pemerintah Daerah dalam mempertahankan produktivitas pertanian pangan, terutama beras, selama masa pandemi Covid 19. Penelitian ini menggunakan konsep Agropolitan sebagai strategi pengembangan kawasan pedesaan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif guna mengetahui secara mendalam bagaimana strategi Pemerintah Daerah dalam mempertahankan produktivtas pertanian pangan selama masa pandemi Covid 19. The COVID-19 pandemic not only pressure on overall economic growth, but also the region's ability to provide food for the community. For the local government of Banten Province, the demand to maintain agricultural food productivity is faced with several crucial problems such as low demand as a result of the pandemic and economic recession, as well as the decreasing agricultural land, one of which is caused by the Spatial Planning Policy. However, the productivity of rice agricultural products is still maintained, even increasing. Banten Province is listed as a national 3rd rank rice producer, with a surplus of rice reaching 160,132 tons at the October 2020 harvest.This study aims to find out how the Regional Government's strategy to maintain agricultural food productivity, especially rice, during the Covid 19 pandemic. This study uses the Agropolitan concept as a strategy for developing rural areas. The methodology used in this research is descriptive qualitative in order to find out the strategy of the Regional Government in maintaining the productivity of food agriculture during the Covid 19 pandemic.
POLITIK DISTRIBUTIF DALAM KEBIJAKAN HIBAH PROVINSI BANTEN STUDI KASUS : DISTRIBUSI DANA HIBAH KESEJAHTERAAN RAKYAT (KESRA) DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2019 Muhammad Ibrahim Rantau; Ahmad Murodi; Amin Fendi Rahmelan; Irvan Arif Kurniawan
JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI Vol. 10 No. 2 (2020): Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM SYEKH YUSUF

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jiia.v10i2.755

Abstract

Beberapa studi tentang distribusi sumber daya negara di Provinsi Banten menunjukkan bahwa kerap terjadi politik distributif dalam distribusi hibah dan bansos dengan berbagai pola, terutama pola pork barrel, dimana distribusi hibah dan bansos dilakukan dengan pertimbangan politik balas budi pasca kontestasi politik. Penelitian ini hendak menindak lanjuti beberapa  temuan dalam studi sebelumnya tentang kecenderungan politik distributif dalam distribusi hibah dan bansos di Provinsi Banten. Penelitian ini ingin memfokuskan studi pada pola politik distributif dalam distribusi hibah Kesejahteraan Rakyat (Kesra) di Provinsi Banten pada tahun 2019. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan cara menganalisis data-data primer yang didapatkan, dan melakukan wawancara mendalam dengan narasumber yang dibutuhkan. Penelitian ini kemudian menemukan pola baru dalam distribusi hibah Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten tahun 2019, yang berbeda dengan pola yang ditemukan dalam beberapa penelitian sebelumnya.Kata Kunci : Politik Distributif, Kebijakan, Hibah Provinsi
Optimalisasi Pengelolaan Sampah Di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Rawa Kucing Kota Tangerang (Dari Perspektif Komunikasi dan Sumber Daya Penanggulangan Sampah) Siti Alvina Maulidah; Isniyunisyafna Diah Delima; Muhammad Ibrahim Rantau
Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Vol 5, No 2 (2023): Birokrasi dan Pemerintahan di Daerah 11
Publisher : Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN SGD Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jbpd.v5i2.29086

Abstract

Various problems that are currently happening at the Rawa Kucing TPA are that the volume of waste increases every year. The Tangerang City Government issued Regional Regulation Number 2 of 2022 concerning Tangerang City Waste Management as an effort to overcome this problem. This study aims to discuss the Optimization of Waste Management at the Rawa Kucing Final Processing Site (TPA) in Tangerang City (Viewed from Communication Resources and Waste Management). Researchers used a type of qualitative descriptive research that refers to data collection techniques used through observation, interviews, and documentation. Researchers use the theory of Van Meter Van Horn Policy Implementation. The results of the study show that policy sources are not supportive in carrying out waste management so that the waste problem in Tangerang City, especially at the Rawa Kucing TPA, has not been handled optimally. the quality of human resources at Rawa Kucing TPA in terms of minimal education, the budget has not been fulfilled in overcoming waste problems at Rawa Kucing TPA, one of which is the PLTSa program, and in terms of equipment it is still lacking. It is necessary to carry out waste management at the Rawa Kucing TPA, besides that communication between stakeholders is good, but there are still obstacles in external communication as indicated by the low awareness of the community to dispose of waste in its place, and many people who do not know about the policies and existence of PERDA in waste management. To achieve the goals of the waste management policy at Rawa Kucing TPA, cooperation and participation of the target group is needed, namely the community so that the policies made by the government can work and achieve the desired goals.
SALAFI POLITIK DALAM FASE TRANSISI DEMOKRASI DAN PEMBANGUNAN POLITIK ISLAM STUDI KASUS: TRANSISI POLITIK DI MESIR 2011-2013 Ibrahim Rantau, Muhammad; Hilman, Hilman; Rahmatullah, Muhammad Asep
QATHRUNÂ Vol. 11 No. 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Program Studi Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The doctrine of salafisme generally believes that involvement in practical politics constitutes bid’ah and falls into the category of hizbiyah which is prohibited in Islam. However, the political transition phase in Egypt in 2011 showed that salafi groups could be involved in islamic politics and again significant votes in the parliamentary elections, as well as being active in the post election political development process. This research aims to show how the salafi groups, effort as an apolitical religious organization are actively involved as an Islamic political force and have a influence on the democratic transition in Egypt. The results of the research show that there have been effort to salafi the Egypt in constitution as wheel as quite sharp conflict in the public sphere of Islamic politics between salafi group and other religious groups, especially traditional Islamic circles (Al-azhar) In formulating concepts and guidelines for Egypt in state life in the transition phase toward democracy.
Implementasi Program Gotong Royong Cegah Stunting (Goceng) Di Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Marcella Rahmawati; Sujana, Nanan; Rantau, Muhammad Ibrahim
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2024): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v4i2.1840

Abstract

Public policy is the concepts and principles that form the lines and basis of plans in carrying out work, leadership, and ways of acting (regarding orders, organizations, and so on). This policy can be implemented in government, the private sector and organizations. Policy is one of the things that is considered to be used in realizing a result from an action. The term implementation is usually associated with an activity carried out to achieve certain goals. One effort to realize this in a system is implementation. According to the law of the Republic of Indonesia Republic of Indonesia no. 25 of 2004 explains that a program is a way to implement policies that contain one or more activities carried out by the government/institution to achieve targets and objectives. Cpondoh District, Tangerang City created a program as a public policy for the community. However, there is still a problem with this program, namely that the community still does not want to participate and is still embarrassed if their children are categorized as approaching stunting, even though in Cipondoh District itself there are still children who experience stunting prevention. This research aims to determine the implementation of the Mutual Cooperation Program to Prevent Stunting (GOCENG) policy and determine the inhibiting factors and efforts made. This type of research is qualitative with a descriptive method that uses the results of analysis from Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn (1975) using 6 indicators, namely: Policy standards and targets 2. Resources 3. Characteristics of the implementing organization 4. Communication between related organizations and implementation activities 5. Disposition 6. Social, economic and political environment. The results of this analysis show that the Mutual Cooperation Program to Prevent Stunting (GOCENG) in Cipondoh District has not been successful because there are still obstacles.
Pengembangan E-government dalam Layanan Kartu Identitas Anak (KIA) Kota Tangerang : Studi Kasus pada Pengembangan Layanan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital Raveena Aprilia; Agus Suherman; Muhammad Ibrahim Rantau
MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 21 No. 2 (2024): Oktober: Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/mia.v21i2.2003

Abstract

Public service is an activity to fulfill community needs provided by government agencies. The community certainly needs the best quality service. Until now, the public considers that the government has slow, wasteful and functional bureaucratic performance. People often complain about the complexity of processing population documents. One of Indonesia's population documents is the Child Identity Card. Efforts to develop the implementation of government on an electronic basis to realize improvements in the quality of public services effectively and efficiently are called E-government. The Tangerang City Population and Civil Registration Service is implementing the Digital Population Identity application as an e-government implementation to serve the community. However, there are still several problems with implementing this application, namely that people are worried about data security, the application sometimes experiences problems, and the Child Identity Card service features are still incomplete. The aim of the research carried out is to find out how the e-government development process at Child Identity Cards Tangerang City is based on the use of the Digital Population Identity application and what the supporting and inhibiting factors are. This research is of a qualitative type with a descriptive method that uses the results of analysis from Indrajit's theory (2016) which has three aspects of success in developing e-government, including Support, Capacity and Value. This analysis shows that the development of e-government at Child Identity Cards Tangerang City using the Digital Population Identity application has not been successful because there are several obstacles that must be corrected.
Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) (Studi Kasus : Perlindungan Lahan Pertanian Pangan di Provinsi Banten) Rantau, Muhammad Ibrahim; Putra, Heru Permana; Hilman, Hilman
Bahasa Indonesia Vol 5 No 1 (2024): JAPS April 2024
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/japs.v5i1.130

Abstract

Trend alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan industri di Provinsi Banten dalam beberapa tahun terakhir terjadi begitu masif. Peran Pemerintah Daerah dalam upaya mengendalikan kecenderungan alih fungsi lahan tersebut terkendala dengan keterbatasan kewenangan yang termuat dalam Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan yang saat ini sudah terintegrasi kedalam Kebijakan Tata Ruang. Sedangkan alih fungsi lahan saat ini tidak lagi sekadar kepentingan daerah, namun juga menjadi hajat nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus (case study). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan observasi. Sedangkan Teknik Analisa data menggunakan Soft System Methodology (SSM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu penyebab semakin surutnya lahan pertanian adalah banyak kelonggaran terhadap alih fungsi lahan yang muncul akibat desain Rencana Tata Ruang di daerah. Sementara itu regulasi tentang Tata Ruang di daerah saat ini lebih banyak dikendalikan oleh Pemerintah Pusat melalui Undang Undang Cipta Kerja demi mengejar pertumbuhan ekonomi dan terciptanya iklim investasi.