Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.33
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Risalah Kenotariatan Private Law Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Indonesian Journal of Education and Community Services
Asyhadie, Zaeni
Unknown Affiliation
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : Private Law

 1 
Implementasi Tanggung Jawab Pengusaha Terhadap Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Jangka Waktu Tertentu Juli Rizkia, Andi Annisa; Asyhadie, Zaeni
Private Law Vol. 4 No. 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v4i3.6344

Abstract

This research has the purpose to find out the employer's legal responsibility against health care insurance for workers with a certain period of time work agreement, and find out the factor that affects the employer's legal responsibility against health care insurance for workers with a certain period of time work agreement in PT. Cahaya Mustika Mutiara. This research is empirical legal research. The result of this study showed that the employer should provide health care services include health improvement, prevention healing, and health recovery. The factors affect the employer's legal responsibility against health care for the workers namely, legislation factors, cultural factors, and facilities factors.
PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA MASA PASCA PENEMPATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA Akbar, Ardjuna Min; Asyhadie, Zaeni
Private Law Vol. 5 No. 1 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i1.4961

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pelindungan pekerja migran pada masa pasca penempatan berdasarkan undang undang nomor 18 tahun 2017, serta untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017. Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif, dimana Teknik Analisa data menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif. Dengan hasil penelitian ini dapat menunjukan bahwa upaya pemerintah Indonesia untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia salah satunya adalah melakukan perlindungan pekerja migran pada masa pasca penempatan, dan selain itu juga perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia adalah tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota.
Perlindungan hukum badan perlindungan pekerja migran indonesia(BP2MI)mataram terhadap pekerja migran indonesia asal NTB yang mengalami tindakan kekerasan di luar negeri Hidayat, Fathul; Asyhadie, Zaeni; Kusuma, Rahmawati
Private Law Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.5317

Abstract

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum BP2MI terhadap pekerja migran Indonesia asal NTB yang mengalami tindakan kekerasan di luar negeri serta untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat BP2MI Mataram dalam memberikan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap PMI yang mengalami tindakan kekerasan di luar negeri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mengkaji data primer dan skunder,data primer di peroleh dari para responden dan data skunder di peroleh dari buku-buku,peraturan perUndang- Undangan yang terkait. Teknik analisis data dilakukan secara deskriftif. Berdasarkan hasil penelitian, UPT BP2MI Mataram berperan sebagai lembaga yang melakukan perlindungan terhadap para pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri yang mengalami tindak kekerasan. Kendala UPT BP2MI dalam melakukan perlindungan hukum terhadap PMI yaitu faktor hukum yakni ketidakkonsistenan dalam menerapkan aturan,Pasal-pasal didalam UU PPMI mengenai pembinaan dan pengawasan memiliki potensi sebagai pasal karet karena tidak mengelaborasi mengenai bentuk pembinaan dan pengawasan apa yang seharusnya dilakukan, belum adanya pasal khusus yang mengafirmasi kebutuhan khusus perlindungan buruh migran Indonesia UU PPMI meiliki indikasi multi tafsir kewenangan, yakni keweanagan Kementerian dan Institusi/Badan Non Kementerian tata kelola perlindungan pekerja migran, dan faktor non hukum yakni karena keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, perbedaan budaya dan bahasa, keterbatasan akses ke tempat kerja PMI, kurangnya koordinasi antar instansi Negara tujuan penempatan, serta intervensi dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA MASA PASCA PENEMPATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA Akbar, Ardjuna Min; Asyhadie, Zaeni
Private Law Vol 5 No 1 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i1.4961

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pelindungan pekerja migran pada masa pasca penempatan berdasarkan undang undang nomor 18 tahun 2017, serta untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017. Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif, dimana Teknik Analisa data menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif. Dengan hasil penelitian ini dapat menunjukan bahwa upaya pemerintah Indonesia untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia salah satunya adalah melakukan perlindungan pekerja migran pada masa pasca penempatan, dan selain itu juga perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia adalah tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota.
Perlindungan hukum badan perlindungan pekerja migran indonesia(BP2MI)mataram terhadap pekerja migran indonesia asal NTB yang mengalami tindakan kekerasan di luar negeri Hidayat, Fathul; Asyhadie, Zaeni; Kusuma, Rahmawati
Private Law Vol 5 No 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.5317

Abstract

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum BP2MI terhadap pekerja migran Indonesia asal NTB yang mengalami tindakan kekerasan di luar negeri serta untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat BP2MI Mataram dalam memberikan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap PMI yang mengalami tindakan kekerasan di luar negeri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mengkaji data primer dan skunder,data primer di peroleh dari para responden dan data skunder di peroleh dari buku-buku,peraturan perUndang- Undangan yang terkait. Teknik analisis data dilakukan secara deskriftif. Berdasarkan hasil penelitian, UPT BP2MI Mataram berperan sebagai lembaga yang melakukan perlindungan terhadap para pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri yang mengalami tindak kekerasan. Kendala UPT BP2MI dalam melakukan perlindungan hukum terhadap PMI yaitu faktor hukum yakni ketidakkonsistenan dalam menerapkan aturan,Pasal-pasal didalam UU PPMI mengenai pembinaan dan pengawasan memiliki potensi sebagai pasal karet karena tidak mengelaborasi mengenai bentuk pembinaan dan pengawasan apa yang seharusnya dilakukan, belum adanya pasal khusus yang mengafirmasi kebutuhan khusus perlindungan buruh migran Indonesia UU PPMI meiliki indikasi multi tafsir kewenangan, yakni keweanagan Kementerian dan Institusi/Badan Non Kementerian tata kelola perlindungan pekerja migran, dan faktor non hukum yakni karena keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, perbedaan budaya dan bahasa, keterbatasan akses ke tempat kerja PMI, kurangnya koordinasi antar instansi Negara tujuan penempatan, serta intervensi dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
Implementasi Tanggung Jawab Pengusaha Terhadap Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Jangka Waktu Tertentu Juli Rizkia, Andi Annisa; Asyhadie, Zaeni
Private Law Vol 4 No 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v4i3.6344

Abstract

This research has the purpose to find out the employer's legal responsibility against health care insurance for workers with a certain period of time work agreement, and find out the factor that affects the employer's legal responsibility against health care insurance for workers with a certain period of time work agreement in PT. Cahaya Mustika Mutiara. This research is empirical legal research. The result of this study showed that the employer should provide health care services include health improvement, prevention healing, and health recovery. The factors affect the employer's legal responsibility against health care for the workers namely, legislation factors, cultural factors, and facilities factors.
Co-Authors Adha, Lalu Adi Adryani, Shinta Akbar, Ardjuna Min Arif Rahman Dilaga, Zaenal Arifin Hidayat, Fathul Juli Rizkia, Andi Annisa Kusuma, Rahmawati Kusuma, Rahwawati Lalu Hadi Adha Mohammad Irfan Wahyuddin Wahyuddin