Articles
<![CDATA[Tanggung Jawab Atas Risiko Musnahnya Objek Pengadaan Barang/Jasa Sebelum Serah Terima Pekerjaan Sebagai Akibat Dari Terjadinya Force Majeure ]]>
<![CDATA[Sahruddin, Sahruddin]]>;
<![CDATA[Wagian, Diangsa]]>;
<![CDATA[Dilaga, Zaenal Arifin]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Risalah Kenotariatan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (146.709 KB)
|
DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v1i2.7
<![CDATA[enelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis prosedur penetapan terjadinya keadaan force majeure dalam kontrak pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan tanggung jawab kontraktor atas risiko musnahnya bangunan sebelum serah terima sebagai akibat dari terjadinya force majeure dalam pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang mendasarkan kajiannya pada studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian dianalisis secara deskriptif-kualitatif, dengan menggunakan logika deduktif. Penelitian ini menemukan bahwa: 1). Dalam hal muncul suatu peristiwa atau keadaan kahar/keadaan memaksa, Penyedia Barang/Jasa selanjutnya memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar tersebut kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberitahuan tersebut dapat diterima maupun ditolak oleh PPK. 2) Jika musnahnya bangunan/gedung tersebut disebabkan kesalahan kontraktor maka risiko ditanggung oleh kontraktor sendiri, namun jika musnahnya barang/bangunan tersebut tidak dapat dipersalahkan kepadanya atau murni disebabkan karena disebabkan karena terjadinya force majeure maka risiko ditanggung masing-masing pihak, baik kontraktor maupun pemilik proyek, sehingga mengembalikan keadaan seperti seolah-olah tidak pernah terjadi kontrak. Pihak kontraktor bertanggung jawab untuk membuktikan bahwa force majeure (keadaan kahar/keadaan memaksa) telah menjadi penyebab musnahnya bangunan/gedung proyek sebelum dilakukan serah-terima kepada pemilik proyek. Jika tidak mampu membuktikan bahwa force majeure menjadi penyebab musnahnya objek PBJ, maka Penyedia bertanggung jawab untuk menyerahkan banguna/gedung diperjanjikan. Kata kunci : objek pengadaan, serah terima pekerjaan, force majeure]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum Tentang Pekerja Migran Indonesia Di Desa Gegerung Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat ]]>
<![CDATA[Asyhadie, Zaeni]]>;
<![CDATA[Dilaga, Zaenal Arifin]]>;
<![CDATA[Kusuma, Rahmawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Risalah Kenotariatan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v2i2.52
<![CDATA[Selama ini di masyarakat pedesaan wilayah Indonesia muncul anggapan, bahwa bekerja di Luar Negeri sebagai pekerja migran amatlah berbelit-belit sehingga banyak masyarakat yang bekerja di luar negeri dilakukan secara illegal. Dalam rangka memasyarakatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) di atas Tim Penyuluh Fakultas Hukum Universitas Mataram melakukan penyuluhan di Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 9 September 2020. Penyuluhan dilakukan dengan tatap muka secara langsung dengan para audience yang terdiri dari para pemuda, tokoh masyarakat dan aparat Kampung dan desa.]]>
<![CDATA[Syarat-Syarat Pengajuan Itsbat Nikah Menurut Ketentuan Pasal 7 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Di Desa Senteluk Kecamatan Batulayar ]]>
<![CDATA[Wagian, Diangsa]]>;
<![CDATA[Sahruddin, Sahruddin]]>;
<![CDATA[Dilaga, Zaenal Arifin]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Risalah Kenotariatan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v2i1.58
<![CDATA[Masyarakat yang telah melakukan perkawinan secara di bawah tangan banyak yang menginginkan perkawinan mereka dilakukan itsbat nikah. Namun demikian tidak banyak yang mengetahui bagaimana istbat nikah itu dilakukan. Hal ini menyebabkan keengganan sebagian masyakat untuk melakukan itsbat nikah. Jika hal ini dibiarkan maka akan berakibat semakin banyaknya perkawinan di bawah tangan yang tidak dicatatkan. Beberapa permasalahan tersebut tidak akan berlarut-larut jika dilakukan itsbat nikah atas perkawinan mereka. Untuk itulah, maka dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang syarat-syarat pengajuan itsbat nikah menurut ketentuan Pasal 7 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Di Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat yang melibatkan segenap elemen masyarakat. Kegiatan penyuluhan hukum ini menggunakan ceramah dan metode diskusi dan tanya jawab. Peserta penyuluhan berpartisipasi aktif dalam kegiatan penyuluhan tersebut. Berdasarkan kegiatan penyuluhan tersebut, terungkap bahwa Masyarakat Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat ternyata banyak yang belum memahami prosedur dan tata cara pengajuan itsbat nikah. Persoalan syarat-syarat pengajuan itsbat nikah yang paling banyak diungkapkan oleh masyarakat adalah masalah status dari anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dilakukan secara di bawah tangan, hak waris dari anak tersebut, dan hak perwaliannya. Persoalan lain juga adalah berkaitan dengan keabsahan perkawinan yang dilakukan secara agama (Islam) dan akibat hukumnya.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Desa Secara Swakelola Menurut Peraturan Lkpp Nomor 12 Tahun 2019 ]]>
<![CDATA[Wagian, Diangsa]]>;
<![CDATA[Dilaga, Zaenal Arifin]]>;
<![CDATA[Sahruddin, Sahruddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Risalah Kenotariatan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v2i2.59
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa desa secara swakelola dan apakah pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut telah sesuai atau tidak dengan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang mendasarkan kajiannya pada studi kepustakaan. Penelitian yuridis mengkaji dan menganalisa asas-asas/prinsip-prinsip hukum, mengkaji norma-norma dan konsep-konsep hukum, serta berbagai peraturan perundang-undangan tentang yang relevan dengan perlindungan hokum terhadap kontraktor dalam kontrak pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian dianalisis secara deskriptif-kualitatif, dan dengan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di level pelaksanaannya, masih banyak dari norma-norma yang terdapat di dalam peraturan LKPP No 12 Tahun 2019 yang belum terimplementasi dengan baik. Di antara beberapa sebabnya adalah lemahnya sumber daya manusia dan peraturan itu sendiri yang belum dipahami secara baik oleh pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa secara swakelola.]]>
<![CDATA[PENYULUHAN HUKUM TENTANG SYARAT-SYARAT SAH PERJANJIAN JUAL BELI ]]>
<![CDATA[Fathoni, M. Yazid]]>;
<![CDATA[Sahruddin, Sahruddin]]>;
<![CDATA[Dilaga, Zaenal Arifin]]>
<![CDATA[ Jurnal Pepadu Vol 5 No 3 (2024): Jurnal PEPADU ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/pepadu.v5i3.5842
<![CDATA[Di dalam KUHPerdata diatur beberapa jenis perjanjian atau seringkali disebut dengan perjanjian bernama. Secara garis besar, perjanjian yang diatur/dikenal di dalam KUHPerdata atau perjanjian-perjanjian yang termasuk dalam kontrak nominat yaitu diantaranya : Jual Beli yang diatur dalam Bab V Buku III KUHPerdata, Perjanjian jual beli merupakan perjanjian yang paling sering dilakukan di msayarakat. Karena sering dan dianggap penting maka KUHPerdata menempatkan jenis perjanjian ini dalam hirarki tertinggi diantara perjanjian lainnya. Meskipun yang utama diatur dalam KUHPerdata, masyarakat sebagian besar masih belum mengetahui pengaturan perjanjian jual beli tersebut dalam KUHPerdata ataupun hukum positif lainnya. Metode yang digunakan ceramah dan diskusi, hasilnya terjadi peningkatan pengetahuan di masyarakat.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Tiket Pesawat Melalui Travel Agent Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ]]>
<![CDATA[Kusuma Ardani, Baiq Anjani Nadhira]]>;
<![CDATA[Dilaga, Zaenal Arifin]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 5 No. 1 (2025): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v5i1.5226
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli tiket pesawat melalui agen travel dan mengetahui bentuk perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa bagi konsumen jika terjadi wanprestasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris, metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Data primer menggunakan data wawancara dan data sekunder menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Tehnik pengumpulan bahan hukum dengan data kepustakaan dan lapangan. Metode analisis data yang digunakan adalah desktritif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan perjanjian jual-beli tiket pesawat di CV. Permata Lombok sebagian besar dilakukan melalui aplikasi WA. Perlindungan hukum bagi konsumen jika terjadi wanprestasi sesuai pada Pasal 7 huruf g UUPK dan penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi, konsumen dapat menggugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau mengajukan ke Badan Peradilan ditempat kedudukan konsumen.]]>
<![CDATA[Jaminan Fidusia Jaminan Fidusia: TANGGUNG JAWAB HUKUM PENERUMA FIDUSIA ATAS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA YANG MELAMPAUI BATAS KEWENANGAN ]]>
<![CDATA[Kencana Adi, Morista]]>;
<![CDATA[Dilaga, Zaenal Arifin]]>;
<![CDATA[Al Qindy, Fatria Hikmatiar]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v5i2.6657
<![CDATA[ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum terhadap eksekusi objek jaminan fidusia yang melampaui batas kewenangan dan bentuk tanggung jawab hukum penerima fidusia berdasarkan Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN.Mtr. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan secara sepihak tanpa melalui mekanisme hukum yang sah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum dan berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi penerima fidusia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa eksekusi hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi atau melalui putusan pengadilan. Berdasarkan studi kasus dalam Putusan Nomor 8/ Pdt.G.S/2024/PN.Mtr, PT. BCA Finance melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tanpa memberikan somasi atau menunjukkan sertifikat fidusia. Akibatnya, tindakan tersebut dianggap melanggar hukum dan debitur memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata. Oleh karena itu, penerima fidusia harus bertanggung jawab secara hukum atas tindakan yang melampaui batas kewenangan dalam eksekusi jaminan fidusia. Tanggung jawab hukum penerima fidusia atas tindakan eksekusi jaminan fidusia yang melampaui batas kewenangan mencakup dua aspek, yaitu tanggung jawab perdata dan pidana.]]>
<![CDATA[Penerapan Peraturan Perkawinan & Perceraian Anggota Polri Sebagai Pegawai Negeri Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia ]]>
<![CDATA[Ardyani, Aulia Shagita]]>;
<![CDATA[Dilaga, Zaenal Arifin]]>;
<![CDATA[Fathoni, M. Yazid]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v5i2.7260
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan serta implementasi peraturan mengenai perkawinan dan perceraian bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), khususnya yang diatur dalam Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010 dan Perkapolri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Polri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain tunduk pada ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 10 Tahun 1983, anggota Polri juga wajib mematuhi ketentuan khusus dalam Perkapolri terkait. Implementasi peraturan tersebut di Polda NTB dilaksanakan melalui mekanisme persetujuan dan proses administratif yang ketat, baik untuk pengajuan perkawinan, perceraian, maupun rujuk, guna menjaga disiplin dan etika dalam institusi Polri.]]>
<![CDATA[PENYULUHAN HUKUM TENTANG SYARAT-SYARAT SAH PERJANJIAN JUAL BELI ]]>
<![CDATA[Fathoni, M. Yazid]]>;
<![CDATA[Sahruddin, Sahruddin]]>;
<![CDATA[Dilaga, Zaenal Arifin]]>
<![CDATA[ Jurnal Pepadu Vol 5 No 3 (2024): Jurnal PEPADU ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/pepadu.v5i3.5842
<![CDATA[Di dalam KUHPerdata diatur beberapa jenis perjanjian atau seringkali disebut dengan perjanjian bernama. Secara garis besar, perjanjian yang diatur/dikenal di dalam KUHPerdata atau perjanjian-perjanjian yang termasuk dalam kontrak nominat yaitu diantaranya : Jual Beli yang diatur dalam Bab V Buku III KUHPerdata, Perjanjian jual beli merupakan perjanjian yang paling sering dilakukan di msayarakat. Karena sering dan dianggap penting maka KUHPerdata menempatkan jenis perjanjian ini dalam hirarki tertinggi diantara perjanjian lainnya. Meskipun yang utama diatur dalam KUHPerdata, masyarakat sebagian besar masih belum mengetahui pengaturan perjanjian jual beli tersebut dalam KUHPerdata ataupun hukum positif lainnya. Metode yang digunakan ceramah dan diskusi, hasilnya terjadi peningkatan pengetahuan di masyarakat.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Tiket Pesawat Melalui Travel Agent Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ]]>
<![CDATA[Kusuma Ardani, Baiq Anjani Nadhira]]>;
<![CDATA[Dilaga, Zaenal Arifin]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 5 No 1 (2025): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v5i1.5226
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli tiket pesawat melalui agen travel dan mengetahui bentuk perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa bagi konsumen jika terjadi wanprestasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris, metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Data primer menggunakan data wawancara dan data sekunder menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Tehnik pengumpulan bahan hukum dengan data kepustakaan dan lapangan. Metode analisis data yang digunakan adalah desktritif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan perjanjian jual-beli tiket pesawat di CV. Permata Lombok sebagian besar dilakukan melalui aplikasi WA. Perlindungan hukum bagi konsumen jika terjadi wanprestasi sesuai pada Pasal 7 huruf g UUPK dan penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi, konsumen dapat menggugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau mengajukan ke Badan Peradilan ditempat kedudukan konsumen.]]>
