Garuda - Garba Rujukan Digital

Kebijakan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia Adha, Lalu Adi; Asyhadie, Zaeni; Kusuma, Rahmawati
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan,sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Bekerja di luar negeri sebagai buruh migran memang menjanjikan gaji yang besar, namun resiko yang harus ditanggung juga sangat besar. Kerentanan buruh migran sudah dialami sejak masa perekrutan di daerah asal. Proses ini merupakan awal dari mata rantai eksploitasi terhadap buruh migran Indonesia. pekerja migran di luar negeri sangat membutuhkan perlindungan dari negara salah satu bentuk perlindungan itu yakni pemberian jaminan sosial. Kebijakan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia yang selama ini dilaksanakan oleh perusahaan asuransi yang tergabung dalam konsorsium asuransi dengan program pelindungan meliputi pelindungan prapenempatan, masa penempatan, dan purna penempatan. Peran pelindungan tersebut saat ini dialihkan dan dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Untuk risiko tertentu yang tidak tercakup dalam program Jaminan Sosial, BPJS dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah atau swasta. Jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia merupakan bentuk perlindungan yang di peruntukan bagi warga Indonesia yang bekerja di luar Negeri dengan tujuan menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia; dan menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya. Beberapa implementasi kebijakan yang di keluarkan pemerintah dalam rangka perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara umum tertuang dalam UU No 18 tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya, dan lebih kongkrit tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 18 tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini menggantikan Peranturan Menteri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia.Key Word : Jaminan Sosial, Pekerja Migran Indones

Penyuluhan Hukum Tentang Pekerja Migran Indonesia Di Desa Gegerung Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat Asyhadie, Zaeni; Dilaga, Zaenal Arifin; Kusuma, Rahmawati
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v2i2.52

Selama ini di masyarakat pedesaan wilayah Indonesia muncul anggapan, bahwa bekerja di Luar Negeri sebagai pekerja migran amatlah berbelit-belit sehingga banyak masyarakat yang bekerja di luar negeri dilakukan secara illegal. Dalam rangka memasyarakatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) di atas Tim Penyuluh Fakultas Hukum Universitas Mataram melakukan penyuluhan di Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 9 September 2020. Penyuluhan dilakukan dengan tatap muka secara langsung dengan para audience yang terdiri dari para pemuda, tokoh masyarakat dan aparat Kampung dan desa.

Perlindungan Kerja Bagi Pekerja Harian Lepas Di Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat Asyhadie, Zaeni; Kusuma, Rahmawati; Adha, Lalu Hadi
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v3i2.65

Perlindungan kerja merupakan “perlindungan” yang melekat pada suatu hubungan kerja, yaitu hubungan antara Pengusaha/Pemberi Kerja dengan pekerja/Buruh, demikian pula dengan Pekerja harian Lepas yang upahnya didasarkan atas kehadirannya secara harian. Perlindungan kerja itu ada 3 (tiga) hal, dan yang paling diperlukan umumnya adalah perlindungan atas jaminan sosial tenaga kerja, sebagai suatu jenis perlindungan untuk mengatasi atau setidak-tidaknya mengurangi risiko kerja. Untuk mensosialisasikan perlindungan kerja di atas maka telah dilaksanakan penyuluhan hukum berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram, No. 3630 /UN18.F3/PP/2022 tanggal 28 Juni 2022 di Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 29 Agustus 2022 Penyuluhan dilakukan dengan tatap muka secara langsung dengan para audience yang terdiri dari para pemuda, tokoh masyarakat dan aparat Kampung dan desa.

Ngijon Suatu Jenis Perjanjian Jual Beli Dalam Sistem Hukum Adat : (Kajian Yuridis Dalam Kaitannya Dengan Syariat Islam) Asyhadie, Zaeni; Kusuma, Rahwawati
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.87

Ngijon secara umum adalah suatu jenis transaksi jual beli dalam sistem hukum adat yang berkembang di beberapa daerah di Indonesia. Dikatakan sebagai “Ngijon” karena barang/benda yang dijadikan objek transaksi bukannya diserahkan langsung pada saat tercapainya kesepakatan, tetapi nanti pada saat tertentu setelah obyeknya tersebut sudah “matang” atau sudah layak untuk “dinikmati”. Berkaitan dengan saat penyerahan tersebut maka kajian ini hendak membahas bagaimana keberadaan transaksi “ngijon” jika dipandang dari sudut syariat Islam. Kajian ini dilakukan secara normatif dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang ada dan membandingkannya satu sama lain sampai menemukan kesimpulan pokok bahasan dari kajian ini. Dari hasil penelaahan diketahui bahwa, ngijon ini merupakan transaksi jual beli dan pinjam meminjam yang dilarang dalam syariat Islam karena mengandung adanya unsur-unsur gharar. Namun jika ngijon ini didasari atas akad tolong menolong maka transaksi “ngijon” dirasakan masih diperkenankan sepanjang pemilik barang/benda sangat memerlukan uang untuk keperluan yang mendesak.

Penyuluhan Hukum Hak-Hak Pekerja Dan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Hubungan Industrial Di Desa Brinding Kecamatan Kopang Lombok Tengah Kusuma, Rahmawati; Asyhadie, Zaeni
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.130

Pengabdian ini bertujuan untuk mensosialisasikan hak para pekerja dan penyelesaian sengketa melalui mediasi hubungan industrial, memberikan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh dalam suatu hubungan kerja merupakan tindak lanjut dari penegakan hak asasi manusia. permasalahan yang terjadi dalam masyarakat membutuhkan penyelesaian yang cepat dan tepat agar tidak terjadi konflik dan polemik yang berkepanjangan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban, kerukunan dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai penyelesaian sengketa dengan mediasi hubungan industrial yang terjadi di masyarakat banyak yang diajukan dan diselesaikan melalui proses litigasi pada pengadilan. Sosialisasi diselenggarakan dengan metode sosialisasi langsung yaitu dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara tim pengabdian dengan peserta. Hasil pengabdian di Desa Berinding Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Barat adalah adanya pemahaman tentang hak-hak pekerja dan cara penyelesaian yang bisa ditempuh melalui mediasi pada hubungan Industrial.

MECHANISM FOR TRANSFERRING THE RESOLUTION OF INDUSTRIAL RELATIONS DISPUTES THROUGH MEDIATION FROM THE NORTH LOMBOK REGENCY LABOR OFFICE TO THE WEST NUSA TENGGARA PROVINCIAL LABOR OFFICE Kusuma, Rahmawati; Asyhadie, Zaeni
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 6 No. 1 (2024): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), October 2024
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v6i1.301

This study aims to understand about the mechanism for transferring the resolution of disputes through mediation from the North Lombok Regency Labor Office to the West Nusa Tenggara Provincial Labor Office. The issues addressed in this study are why dispute resolution through mediation must be transferred to the NTB Provincial Labor Office and how the transfer mechanism works. The research method used in this study is Normative-Empirical Legal Research, which combines normative legal elements with additional empirical data. The findings of the research indicate that the main factor leading to the transfer of industrial relations disputes from the regency to the province is the absence of a mediator in North Lombok Regency. As a result, the parties involved can be referred to the provincial government, which has mediators. There is no specific mechanism for the transfer of such cases; the labor office merely sends a request letter to assign a mediator to handle the industrial relations issues through mediation. It is hoped that the central government can appoint or assign a mediator to be placed in the region to avoid the need for case transfers from the regency to the province, thereby minimizing the time required to resolve ongoing industrial relations disputes.

Implementasi Tanggung Jawab Pengusaha Terhadap Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Jangka Waktu Tertentu Juli Rizkia, Andi Annisa; Asyhadie, Zaeni
Private Law Vol. 4 No. 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v4i3.6344

This research has the purpose to find out the employer's legal responsibility against health care insurance for workers with a certain period of time work agreement, and find out the factor that affects the employer's legal responsibility against health care insurance for workers with a certain period of time work agreement in PT. Cahaya Mustika Mutiara. This research is empirical legal research. The result of this study showed that the employer should provide health care services include health improvement, prevention healing, and health recovery. The factors affect the employer's legal responsibility against health care for the workers namely, legislation factors, cultural factors, and facilities factors.

PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA MASA PASCA PENEMPATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA Akbar, Ardjuna Min; Asyhadie, Zaeni
Private Law Vol. 5 No. 1 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i1.4961

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pelindungan pekerja migran pada masa pasca penempatan berdasarkan undang undang nomor 18 tahun 2017, serta untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017. Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif, dimana Teknik Analisa data menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif. Dengan hasil penelitian ini dapat menunjukan bahwa upaya pemerintah Indonesia untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia salah satunya adalah melakukan perlindungan pekerja migran pada masa pasca penempatan, dan selain itu juga perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia adalah tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota.

Perlindungan hukum badan perlindungan pekerja migran indonesia(BP2MI)mataram terhadap pekerja migran indonesia asal NTB yang mengalami tindakan kekerasan di luar negeri Hidayat, Fathul; Asyhadie, Zaeni; Kusuma, Rahmawati
Private Law Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.5317

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum BP2MI terhadap pekerja migran Indonesia asal NTB yang mengalami tindakan kekerasan di luar negeri serta untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat BP2MI Mataram dalam memberikan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap PMI yang mengalami tindakan kekerasan di luar negeri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mengkaji data primer dan skunder,data primer di peroleh dari para responden dan data skunder di peroleh dari buku-buku,peraturan perUndang- Undangan yang terkait. Teknik analisis data dilakukan secara deskriftif. Berdasarkan hasil penelitian, UPT BP2MI Mataram berperan sebagai lembaga yang melakukan perlindungan terhadap para pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri yang mengalami tindak kekerasan. Kendala UPT BP2MI dalam melakukan perlindungan hukum terhadap PMI yaitu faktor hukum yakni ketidakkonsistenan dalam menerapkan aturan,Pasal-pasal didalam UU PPMI mengenai pembinaan dan pengawasan memiliki potensi sebagai pasal karet karena tidak mengelaborasi mengenai bentuk pembinaan dan pengawasan apa yang seharusnya dilakukan, belum adanya pasal khusus yang mengafirmasi kebutuhan khusus perlindungan buruh migran Indonesia UU PPMI meiliki indikasi multi tafsir kewenangan, yakni keweanagan Kementerian dan Institusi/Badan Non Kementerian tata kelola perlindungan pekerja migran, dan faktor non hukum yakni karena keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, perbedaan budaya dan bahasa, keterbatasan akses ke tempat kerja PMI, kurangnya koordinasi antar instansi Negara tujuan penempatan, serta intervensi dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA MASA PASCA PENEMPATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA Akbar, Ardjuna Min; Asyhadie, Zaeni
Private Law Vol 5 No 1 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i1.4961

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pelindungan pekerja migran pada masa pasca penempatan berdasarkan undang undang nomor 18 tahun 2017, serta untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017. Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif, dimana Teknik Analisa data menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif. Dengan hasil penelitian ini dapat menunjukan bahwa upaya pemerintah Indonesia untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia salah satunya adalah melakukan perlindungan pekerja migran pada masa pasca penempatan, dan selain itu juga perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia adalah tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search