Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Etnofarmakologi dalam Tradisi Pengobatan Islam: Perubahan dan Keberlanjutan Peradaban Suarni, Ertati; Rusli, Ris'an; Wulandari, Rina Dwi
Intelektualita Vol 11 No 2 (2022): Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains
Publisher : Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/intelektualita.v11i2.14886

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengungkapkan perubahan dan kemungkinan keberlanjutan tradisi etnofarmakologi pengobatan Islam di Indonesia dan negara-negara muslim. Penelitian ini jenis penelitian kualitatif deskriptif mengumpulkan informasi melalui penelusuran literatur, pendekatan analisis bibliografi dan interpretasi konten, untuk membuat kesimpulan terhadap perolehan kajian. Hasil penggalian informasi etnofarmakologi dalam tradisi peradaban Islam, terbukti dapat dianalisis dari sisi historis, bukti arkeologis, sosiologi, antropologis, tradisi ilmu pengobatan etnik, kedokteran Islam, selain itu, hal ini menciptakan kemungkinan bagi World Health Organization untuk terus mendorong etnofarmakologi Islam di masa depan. Kesimpulan, eksplorasi etnofarmakologi, dengan kelanjutan pengembangan ilmiah, memberikan kesempatan kepada para ilmuwan Muslim untuk meningkatkan kecemerlangan dan spiritual peradaban Islam.
Ensuring Constitutional Rights: Legal Protection for Outsourced Workers at PT. MBS (Mie Gacoan) Saputra, Hendra; Hayatuddin, Khalisah; Mahfus, Abdul Latif; Wulandari, Rina Dwi
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 8 No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v8i1.11760

Abstract

Workers who carry out work in outsourcing companies should not lose their rights, which are protected by the Constitution. Such guarantees and protection cannot be implemented properly only through binding work agreements between companies and workers because workers are in a weak bargaining position as a result of the large number of job seekers or oversupply of labor. The implementation of the outsourcing system is considered to be widely practiced in order to reduce the cost of workers' wages with minimal protection for workers. Moreover, Law No.11/2020 further legalizes the existence of outsourcing and the types of work that are not restricted. Further provisions governing outsourcing are stipulated in Government Regulation No. 35/2021, which stipulates that the working relationship between outsourcing companies and the workers/laborers employed is based on PKWT or PKWTT. The practice of outsourcing is not in accordance with the prevailing laws and regulations, for example at PT MBS (Mie Gacoan) in relation to the protection of wages, welfare, labor social security, occupational safety and health protection, which is not fulfilled by the employer, so that it is very contrary to the law and the responsibility of the state to be able to guarantee that workers obtain their rights. From the results of the research, it was found that after the enactment of the Job Creation Law and Government Regulation Number 35 of 2021, Article 64 and Article 65 of the Manpower Law were abolished and the regulation on the provision of worker/labor services in Article 66 was changed to a regulation on the working relationship between outsourcing companies and the workers/laborers they employ. The provisions in Law No. 11 of 2020 on Job Creation allow for no time limit for outsourced workers, so that workers can be outsourced indefinitely and even for life, such as the sociological facts of outsourced workers at PT MBS (Mie Gacoan) related to protection regarding wages, welfare, labor social security, occupational safety and health protection are not fulfilled by the employer so that it is very contrary to the law and the responsibility of the state to be able to guarantee that workers obtain their basic rights in accordance with the provisions in Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution and Article 28 D paragraph (2) of the 1945 Constitution.
Analisis Perilaku Konsumen Muslimah dalam Memilih Skincare Halal (Studi Kasus Warga Dusun 2 Desa Sri Gunung Kabupaten Musi Banyuasin) Puspita, Purwanti; Wulandari, Rina Dwi; Antoni, Antoni
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 3 (2025): Agustus - October
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i3.2024

Abstract

Meningkatnya produk perawatan kulit (skincare) juga mempengaruhi perubahan kebiasaan pembelian dan cara hidup konsumen. Tindakan dan keputusan seseorang saat membeli dan menggunakan suatu produk ataupun layanan disebut sebagai perilaku konsumen. Meskipun skincare tidak dimakan, produk tersebut tetap dianggap sebagai bagian dari kategori konsumsi halal, haram, dan najis. Hal ini menjadi pertimbangan penting dalam perilaku konsumsi. Konsumen muslimah harus memastikan bahwa produk yang digunakan bebas dari zat-zat yang diharamkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku konsumen muslimah dalam memilih skincare halal. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan 70 orang responden yang berada di Dusun 2 Desa Sri Gunung Kabupaten Musi Banyuasin, dengan rentan usia 18-35 tahun. Data dikumpulkan melalui kuesioner, kemudian data dianalisis secara statistik deskriptif dengan Microsoft Excel dan SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perilaku konsumen Muslimah di Dusun 2 Desa Sri Gunung telah sesuai dengan syariah. Mereka cenderung memilih skincare yang bersertifikat halal, memperhatikan komposisi bahan, serta mempertimbangkan manfaat dan keberkahan dalam penggunaan produk skincare. Namun, masih ditemukan sebagian kecil responden yang kurang memahami prinsip konsumsi Islami secara menyeluruh. Bagi peneliti selanjutnya, dapat mengembangkan kajian dengan pendekatan kuantitatif korelasional untuk melihat hubungan antar variabel, atau memperluas wilayah penelitian untuk memperoleh hasil yang lebih general.
Analisis Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Penjualan Kain Batik Khas Kota Palembang (Studi Kasus Griya Kain Tuan Kentang) Putri, Meilita; Wulandari, Rina Dwi; Helyadi, Helyadi
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 3 (2025): Agustus - October
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i3.2764

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemasaran yang digunakan oleh Griya Kain Tuan Kentang dalam upaya meningkatkan penjualan kain batik khas Kota Palembang serta dampaknya. Batik Palembang memiliki nilai budaya dan ekonomi yang tinggi, namun persaingan pasar yang semakin ketat menuntut pelaku usaha untuk menerapkan strategi pemasaran yang efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Fokus penelitian mencakup pada kualitas produk, harga kompetitif, pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi, serta kerja sama dengan mitra lokal dan pelaku ekonomi kreatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Griya Kain Tuan Kentang menerapkan teori bauran pemasaran (marketing mix) 7P product, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence, terbukti mampu meningkatkan daya tarik konsumen dan memperluas pangsa pasar sehingga berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan usaha. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pemasaran yang tepat dan adaptif sangat berpengaruh terhadap daya saing dan pertumbuhan usaha kain batik lokal.