Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.182
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Meta-Yuridis Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna Jurnal Legal Reasoning Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia ANDIL Mulawarman Journal of Community Engagement
Chrisjanto, Edy
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
TANGGUNGJAWAB HUKUM BAGI PELAKU PENGHINAAN LAMBANG NEGARA DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA Chrisjanto, Edy
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v1i1.258

Abstract

Tanggungjawabhukumbagipelakupenghinaanlambangnegaradalamprespektifhukumpidana di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memberikan sumbangsih dalam dunia akademik terkait terkait dinamika hukum di Indonesia terutama tentang problematika dan dinamika tindak pidana penghinaan lambang negara. Semakin berkembangnya teknologi dan bermunculannya media sosial, menimbulkan akses yang sangat mudah untuk terjadi sebuah perbuatan pidana. Salah satunya adalah penghinaan terhadap lambang negara. Delik pidana ini bisa timbul dengan mudah akibat kesengajaan maupun kelalain oleh pelaku. Maka sanksi pidana yang ada pun bisa dikaji dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KARAKTERISTIK HUKUM FINTECH ILEGAL DALAM APLIKASI TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE Chrisjanto, Edy; Tajsgoani, Nidya
Jurnal Meta-Yuridis Vol 3, No 2 (2020)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/jm-y.v3i2.5859

Abstract

Pada umumnya para pelaku usaha Fintech Ilegal berlindung di balik Standar contrak atau perjnjian baku yang jelas merugikan konsumen. Sistem perjanjian baku di buat secara sepihak dinilai mengutungkan perusahaan dengan cara mempermudah dan bunga relative mahal sehingga adakalanya masyarakatnya sendiri tidak mengetahui dengan jelas yang di perjanjikan kerena tergiur dengan pinjaman. Selain itu peranan  OJK dalam mengawasi keseluruhan dari perusahaan yang menawari pinjaman secara online ke konsumen di nilai lemah hal ini  dapat di lihat dari proses pengambilan kebijakan Reaktif oleh OJK sedangkan kebijakan yang lebih besar dapat di ambil oleh Negara yang mempunyai kebijakan Resource. Selain itu dalam hal kelalaian atau tidak melaksanakan fungsinya OJK tidak diberikan sanksi atau hukuman, dikarenakan adanya kekosongan regulasi peraturan perundang-undangan yang belum mengatur penerapan saksi. Negara dalam hal ini di harapkan dapat menyikapi persoalaan tersebut, dengan  melakukan pembaharuan hukum guna mengefektifkan OJK agar tercapainya suatu pengintegrasian dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh OJK dan tercapainya suatu keadilan
PELAYANAN KESEHATAN YANG BERKEADILAN: PERAN TENAGA KESEHATAN DALAM MENJAMIN HAK SETIAP PASIEN Riyanto, Ontran Sumantri; Fuad, Fuad; Chrisjanto, Edy
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 2 No. 2 (2023)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v2i2.30

Abstract

Peranan negara dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat, terutama dalam bidang pelayanan kesehatan secara menyeluruh, sangat penting. Kesehatan diakui sebagai salah satu hak asasi manusia, yang merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Undang-undang Kesehatan mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia, termasuk perlindungan hukum terhadap hak pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, di mana metodologi penelitian didasarkan pada analisis bahan pustaka. Metode penelitian normatif menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan konseptual, dengan memanfaatkan sumber hukum Primer dan Sekunder untuk menganalisis dan menginterpretasikan data. Peran tenaga kesehatan dalam menjamin hak setiap pasien sangat terkait dengan landasan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Undang-Undang tersebut bukan hanya menjadi panduan bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, tetapi juga merupakan instrumen yang penting untuk melindungi hak-hak pasien dalam konteks pelayanan kesehatan yang adil dan bermartabat.
Aspek Moralitas Dalam Politik di Indonesia Chrisjanto, Edy; Edginio, Carolus Evan Putra; Hartanto, Hartanto
Jurnal Warta Dharmawangsa Vol 19, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v19i1.5930

Abstract

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DI INDONESIA Chrisjanto, Edy; Luhukay, Roni Sulistyanto
Jurnal Legal Reasoning Vol. 7 No. 2 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/jlr.v7i2.8277

Abstract

Masalah utama terkait kecerdasan buatan (AI) di Indonesia terletak pada kurangnya regulasi hukum untuk teknologi yang berkembang pesat ini. Masalahnya meliputi perlindungan data pribadi, hak kekayaan intelektual, dan kewajiban hukum yang terkait dengan penggunaan AI. Peraturan yang ada saat ini masih belum cukup untuk mengatasi dampak AI seperti, penyalahgunaan data pribadi, dan isu-isu etika. Regulasi yang proaktif dan adaptif sangat penting untuk mengatasi masalah AI. Penelitian ini mengunakan penelitian hukum normative, penelitian ini membahas mengenai problem Perlindungan hukum terhadap kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) di Indonesia menghadapi tantangan yang cukup besar, terutama terkait perlindungan data pribadi, hak kekayaan intelektual, dan kewajiban hukum. Teknologi seperti deepfake memiliki risiko penyalahgunaan data pribadi, situasi yang dapat diatur oleh UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), meskipun peraturan khusus tentang AI masih diperlukan. Mengenai hak kekayaan intelektual, AI menghasilkan karya yang tidak dapat dilindungi karena AI bukanlah manusia. Selain itu, pencipta AI dapat menghadapi tuntutan hukum atas kerusakan yang disebabkan oleh produk AI, seperti kendaraan otonom. Tidak adanya undang-undang khusus AI di Indonesia menciptakan ketidakpastian hukum. Perbandingan dengan Eropa dan Jepang menunjukkan perbedaan pendekatan; Eropa mendukung prinsip pertanggungjawaban mutlak terhadap robot, sementara Jepang lebih menekankan pada perlindungan pengguna dan membutuhkan revisi peraturan untuk menetapkan pertanggungjawaban produsen AI.
APPLICATION OF DIY REGIONAL REGULATION NUMBER 5 OF 2022 IN INCLUSIVE ELEMENTARY SCHOOL EDUCATION IN YOGYAKARTA CITY: (A Study On The Fulfillment Of The Right To Decent Education For Persons With Disabilities) Wasiati, Cunduk; Chrisjanto, Edy
Hukum Responsif Vol 16 No 2 (2025): Vol 16 No 2 August 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v16i2.10466

Abstract

Background. Based on PERDA DIY Number 5 of 2022, the problem formulation for this study is how to provide inclusive elementary school pupils in Yogyakarta City with the right to a quality education for individuals with disabilities. Aims. In Yogyakarta City's inclusive elementary schools, a few things prevent pupils with disabilities from receiving a proper education. Methods. This kind of empirical legal study uses primary and secondary data sources. The data was gathered using literature reviews, interviews, and observations. In the interim, qualitative descriptive analysis was employed. Result. Additionally, the study's findings indicate that Yogyakarta has yet to issue implementation regulations for DIY Regional Regulation No. 5 of 2022. The following are some of the policies implemented to execute DIY Regional Regulation No. 5 of 2022: a. Setting up Disability Service Units and giving preference to students with impairments who attend schools near their homes. Fulfillment of Scholarships for Disabled Students. c. The disability services unit's provision of appropriate accommodations. d. Bullying prevention and the significance of a feeling of security in its diversity. Conclusion. Yogyakarta City primary school pupils are among the factors that impede the realization of children with disabilities' right to a decent education. a. Teachers' inability to effectively interact with ABK students. b. Parents continue to show little concern for ABK. c. Although the number of Special Assistant Teachers (GPK) has been reached, APBD funds have not been used to cover the full cost of wage allowances and incentives, particularly for private schools. d. Infrastructure and facilities to accommodate pupils with special needs
Strengthening the Protection of Children's Rights for Family Empowerment and Welfare Cadres in Giripurwo Village, Girimulyo, Kulonprogo, DIY: Penguatan Perlindungan Hak Hak Anak Pada Kader PKK Kalurahan Giripurwo, Girimulyo, Kulonprogo, DIY Cunduk Wasiati; Chrisjanto, Edy
ANDIL Mulawarman Journal of Community Engagement Vol. 2 No. 4 (2025): ANDIL Mulawarman J Comm Engag
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/v2i4.165177

Abstract

Cases of child abuse in the Special Region of Yogyakarta increased in the first semester of 2024 compared to last year. From January to June 2023 there were 222 cases, while data from January to June 2024 showed 226 cases. The total of 226 cases of child abuse is an accumulation of four districts and one city of Yogyakarta. Kulon Progo Regency had 16 cases, Bantul 41 cases, Gunungkidul 31 cases, Sleman 73 cases and the city of Yogyakarta Sabangak 65 cases. Based on these data, Sleman Regency is in the highest position, namely 73 cases. The age of children who experienced the most cases of violence was in the age range of 11-17 years, as many as 164 cases. The next data is written 0-5 years 14 cases, 6-10 years 48 cases. The cases of violence are divided into two, namely violence against children and violence against women. Data from 2024, there were 352 cases of violence against women. So if totaled there are 578 cases of violence in the first semester of 2024. Psychological violence as much as 209, physical violence 201, sexual violence 145, neglect 20 exploitation three cases. By looking at the regulation of children's rights in several regulations, children should have the right to get their rights. Based on the data above, it turns out that there are still many children in DIY who have not received recognition, fulfillment and protection of their rights. The results of the legal counseling activity, namely when it was held, several participants from the PKK Cadre provided very good feedback by asking questions and exchanging experiences related to the task of providing services and assistance to the community that they had experienced. In addition, families who have children gain knowledge about the rights of their children which are guaranteed by law. Kata Kunci: 1. Perlindungan;2. Hak Anak; 3. Kader .  
Penyuluhan Program ” Ibu Memanggil” :Upaya Preventif Pencegahan Kejahatan Jalanan (Klitih) di Kalurahan Giripurwo,Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo Wasiati, Cunduk; Chrisjanto, Edy
Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Padma Sri Kreshna
Publisher : Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/psk.v7i1.1989

Abstract

Abstrak Kejahatan jalanan/ klitih telah menjadi masalah serius dalam hal keamanan masyarakat. Klitih berasal dari bahasa Jawa yang mempunyai arti berjalan jalan atau cari angin. Namun sekarang klitih berubah makna dan juga arti menjadi kegiatan negatif, kejadian seperti ini karena faktor lingkungan remaja yang tidak baik dalam pergaulan. Kejahatan jalanan klitih sekarang sudah banyak mengakibatkan luka berat hingga kematian. Oleh karena itu, Kapolda DIY mengenalkan program "ibu memanggil", di mana ibu harus menghubungi anaknya hingga 10 kali, jika sulit dihubungi, dan jika tidak ada balasan, segera berkoordinasi dengan Polri atau TNI, termasuk Bhabinkamtibmas dan Babinsa. Kegiatan sosialisasi hukum “Program Ibu Memanggil” dalam rangka pengabdian masyarakat bagi dosen UWM bekerjasama dengan pemerintah Kalurahan Giripurwo, Girimulyo, Kulonprogo telah dilaksanakan pada 13 Februari 2025. Berdasarkan assesment yang dilakukan di wilayah Giripurwo ternyata kasus ini sudah menyasar sekelompok pelajar SMP . Mereka terbiasa merokok, minum minuman keras bahkan menantang kelompok lain untuk berkelahi/tawuran. Untuk itu perlu upaya prefentif guna mencegah agar kasus kejahatan jalanan tidak terjadi di wilayah ini. Pada sesi tanya jawab ditemukan beberapa pertanyaan dan informasi dimana di wilayah ini terindikasi kenakalan remaja sudah mulai ditemukan di masyarakat, terbukti dari pertanyaan maupun informasi dari peserta diskusi. Dengan adanya kegiatan sosialisasi hukum dengan tema Sosialisasi Hukum “Program Ibu Memanggil” Dalam Mencegah Kejahatan Jalanan/Klitih Di Giripurwo, Girimulyo, Kulonprogo ini diharapkan peran serta dari seluruh elemen warga masyarakat , pemerintah Kalurahan Giripurwo, Polsek dan Koramil Girimulyo melalui Babinkamtibmas maupun Babinsa bersama sama mewujudkan wilayah Giripurwo terbebas dari kejahatan jalanan /Klitih, sehingga hak masyarakat atas rasa aman dan nyaman bisa terwujud. Kata Kunci: Kejahatan Jalanan, Klitih, Program“Ibu Memanggil”
Co-Authors Cunduk Wasiati Edginio, Carolus Evan Putra Fuad Fuad Hartanto Hartanto Ontran Sumantri Riyanto Roni Sulistyanto Luhukay, Roni Sulistyanto Tajsgoani, Nidya Wasiati, Cunduk