Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

4.516

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura Pembaharuan Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Journal of Law Science Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam LEGAL BRIEF International Journal Of Science, Technology & Management (IJSTM) Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Jurnal Kewarganegaraan Journal Evidence Of Law Innovative: Journal Of Social Science Research Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia ABDI UNISAP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum dan Keadilan

Ontran Sumantri Riyanto

STIKES Bethesda Yakkum Yogyakarta Indonesia

Author-ID : 1968672

Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

Correctional Institutions as a Place of Guidance to Counter Radicalism for Terrorist Prisoners in Indonesia Erlangga Alif Mufti; Edy Lisdiyono; Retno Mawarini Sukmariningsih; David Maharya Ardyantara; Ontran Sumantri Riyanto
Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Vol. 16 No. 3 (2022): Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology
Publisher : Institute of Medico-legal Publications Pvt Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37506/ijfmt.v16i3.18272

Correctional Institution as a place to house terrorist inmates have not managed to solve the problem ofderadicalization to complete for terrorist inmates, so it is necessary to cooperate with other relevant stateinstitutions. But the deradicalization process has obstacles such as inmates being unwilling to cooperate and theabsence of synergy with other applicable state institutions. The parameters of the success of correctional institutionsin conducting deradicalization are necessary to strengthen the process of returning terrorism convicts to thecommunity, so that this research is important to do. This study uses the research method that is juridical normativeby collecting primary data and secondary data. The results of this study describe the correctional institution to bethe vanguard in the process of deradicalization of terrorism convicts to be ready to return to the community so thatthe implementation of effective deradicalization required cooperation from correctional institutions, relevant stateinstitutions, and inmates. Correctional institutions are an important vector in the fight against radicalism. The roleof correctional institutions in the deradicalization of terrorism prisoners is to synergize with other institutions tofoster terrorist prisoners to become good human beings when they leave correctional institutions.

Analisis Peran Posyandu di Masa Pandemi Covid-19 dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Balita Ontran Sumantri Riyanto; Retno Mawarini Sukmariningsih; Anggraeni Endah Kusumaningrum
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

AbstrakSetiap anak dan balita memiliki hak yang sama dengan orang dewasa, antara lain hak atas kesehatan, rasa aman, tumbuh kembang yang sehat, dan lingkungan yang baik. Selama situasi pandemi Covid-19, fasilitas pelayanan kesehatan membatasi pelayanannya karena mengutamakan penanganan pasien covid-19, sedangkan untuk pelayanan balita yaitu posyandu di masyarakat untuk sementara ditiadakan. Hal ini dikarenakan posyandu perlu melakukan berbagai upaya untuk melakukan pencegahan penularan covid-19. Selain itu juga posyandu memiliki peranan yang sangat penting di masyarakat dalam mewujudkan kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatan melalui pemberdayaan dan peran aktif masyarakat dalam mengubah perilaku dan lingkungan khususnya untuk pelayanan kesehatan bagi balita. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksplanatif. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya tentang kajian yuridis peran Posyandu di masa pandemi Covid-19 dalam pemenuhan hak kesehatan pada balita. Hasil penelitian ini bahwa Posyandu memiliki peran yang baik di masa pandemi Covid-19 dalam pemenuhan hak kesehatan pada balita dan sudah berjalan. Kendala yang terjadi di posyandu pada masa pandemi Covid-19 dalam pemenuhan hak atas kesehatan pada balita disebabkan oleh faktor-faktor seperti jumlah kader, partisipasi masyarakat untuk menjadi kader, kondisi ekonomi kader yang menurun sehingga mereka harus bekerja untuk membantu ekonomi keluarga dan fasilitas yang dimiliki di posyandu.Kata Kunci: Posyandu, Hak kesehatan, Balita, Covid-19Â AbstractEvery child and toddler has the same rights as adults, including the right to health, a sense of security, healthy growth and development, and a good environment. During the Covid-19 pandemic situation, health service facilities limited their services because they prioritized handling covid-19 patients, while for toddler services, namely posyandu in the community, it was temporarily suspended. This is because posyandu needs to make various efforts to prevent the transmission of covid-19. In addition, posyandu also has a very important role in the community in realizing community independence in maintaining health through empowerment and the active role of the community in changing behavior and the environment, especially for health services for toddlers. This research uses the approach method used, namely the sociological juridical approach. The research carried out is explanatory research. This study aims to obtain a relationship between one variable and another about the juridical study of the role of Posyandu during the Covid-19 pandemic in fulfilling health rights in toddlers. The results of this study are that Posyandu has a good role during the Covid-19 pandemic in fulfilling health rights for toddlers and is already running. The obstacles that occurred at the posyandu during the Covid-19 pandemic in fulfilling the right to health in toddlers were caused by factors such as the number of cadres, community participation to become cadres, the declining economic condition of cadres so that they had to work to help the family economy and facilities owned at the posyandu.Keywords: Posyandu, Right to health, Toddler, Covid-19

Pengawasan Pemilihan Umum Indonesia di Era Kemajuan Teknologi Informasi Fuad Fuad; Ontran Sumantri Riyanto; Kelik Endro Suryono
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

AbstrakCiri paling mendasar dari sebuah demokrasi adalah adanya hak pilih yang transparan dan demokratis secara universal. Seiring waktu, pelaksanaan pemilihan umum harus dipantau. Penting untuk membahas masalah penggunaan teknologi informasi dalam melakukan pemilihan umum, karena hampir setiap negara modern telah memakai teknologi informasi dalam pelaksanaan pemilu untuk mencapai pemilihan yang berkualitas. Oleh karena itu, teknologi informasi harus digunakan untuk mendukung fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu umum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data sekunder melalui penelusuran pustaka, menelaah bahan-bahan yang diambil dari literatur yaitu undang-undang, jurnal, buku dan berita online. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendorong optimalisasi pemantauan pemilu umum dengan menggunakan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi dalam pemilu umum menjadi isu penting, terutama terkait pengawasan. Penyelenggaraan pemilu legislatif di era kemajuan teknologi informasi yang berkembang saat ini diperlukan sumber daya manusia yang profesional dalam hal untuk mempermudah kinerja penyelenggara pemilu umum dan meminimalisir kesalahan data baik di tingkat daerah maupun pusat. Proses pengawasan pemilu saat ini sudah berjalan baik, namun karena keterbatasan sumber daya manusia, jangkauan yang luas dari lembaga pemantau pemilu, berbagai upaya kecurangan, dan kurangnya sosialisasi yang optimal dalam penggunaan dan pemantauan teknologi informasi hal tersebut menjadi merupakan kelemahan dalam pengawasan.Kata Kunci: Pemilihan Umum, Pengawasan, Teknologi InformasiÂ AbstractThe most fundamental feature of a democracy is the existence of universally transparent and democratic suffrage. Over time, the conduct of elections should be monitored. It is necessary to discuss the issue of using information technology in conducting elections, because almost every modern country has used information technology in the conduct of elections to achieve quality elections. Therefore, information technology must be used to support supervisory functions in the holding of general elections. This research uses normative juridical methods by using secondary data collection techniques through literature searches, examining materials taken from literature, namely laws, journals, books and online news. The purpose of this study is to encourage the optimization of general election monitoring using information technology. The use of information technology in general elections is an important issue, especially related to supervision. The implementation of legislative elections in the era of advances in information technology that is developing today requires professional human resources in terms of facilitating the performance of general election organizers and minimizing data errors both at the regional and central levels. The election supervision process is currently running well, but due to limited human resources, the wide reach of election monitoring agencies, various fraud efforts, and the lack of optimal socialization in the use and monitoring of information technology, these are weaknesses in supervision.Keywords: Elections, Surveillance, Information Technology

Implementasi Pemberian Asi Eksklusif pada Bayi dengan Ibu Post Sectio Caesarea Di Rumah Sakit Panggabean, Hetty W.A.; Riyanto, Ontran Sumantri
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Ibu post sectio caesarea di rumah sakit, sesuai dengan peraturan yang ada harus memberikan ASI eksklusif. Data yang diperoleh dari survey demografi kesehatan Indonesia tahun 2017 adanya peningkatan pemberian ASI eksklusif dari tahun 2012 yaitu 42% menjadi 52% pada tahun 2017. Tetapi jika dikaji ternyata pemberian ASI eksklusif menurun seiring dengan bertambahnya usia anak dari 67% pada usia 0-1 bulan menjadi 55% pada usia 2-3 bulan dan 38 persen pada usia 4-5 bulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pada ibu post sectio caesarea tidak memberikan ASI eksklusif pada bayinya dan mengetahui implementasi pemberian ASI eksklusif pada bayi dengan ibu post sectio caesarea di Rumah Sakit Kawasan Danau Tahun 2020. Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan dari 60 responden ibu post sectio caesarea dan 22 tenaga kesehatan didapatkan bahwa bayi belum mendapat inisiasi menyusui dini dan ASI ekskusif dan pada umumnya mengunakan susu formula. Kesimpulan bahwa ibu post sectio caesarea masih belum sepenuhnya dilakukan diseluruh lokasi penelitian, dibutuhkan kebijakan nasional untuk mendukung ASI ekslusif bagi ibu dan bayi post sectio caesarea.

Tantangan Bagi Dokter Atas Ketidakjujuran Pasien dalam Memberikan Keterangan Di Masa Pandemi Covid-19 Riyanto, Ontran Sumantri; Panggabean, Hetty W.A.
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Perkembangan penularan virus COVID-19 saat ini relatif signifikan lantaran penyebarannya telah mendunia & semua negara merasakan dampaknya termasuk Indonesia. Berbagai upaya dilakukan pemerintah buat memutus penyebaran COVID-19, salah satunya merupakan dengan penerapan physical distancing/social distancing dan menjaga kesehatan. Kerjasama yang baik juga harus dilakukan antara dokter dengan pasien di masa pandemi COVID-19 pada saat pasien memberikan keterangan atau informasi tentang dirinya harus dilakukan secara jujur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari ketidakjujuran pasien kepada dokter. Metode Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan tema yang dikaji. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka untuk menemukan bahan hukum sekunder yang relevan dengan Pendekatan deskriptif preskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa belum ada sanksi tegas kepada pasien yang tidak jujur ketika ketidakjujuran pasien tersebut dapat berdampak merugikan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya. Sehingga diperlukan dibuat sebuah peraturan dan kebijakan terkait dari ketidakjujuran pasien, sebab dampak dari ketidakjujuran pasien di masa pandemi COVID-19 dapat menularkan bagi Tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya yang bisa menyebabkan kematian.

Criminal Law and Human Rights: Challenges and Enforcement Deassy J.A. Hehanussa; Carolina Tuhumury; Ardiyanti Aris; Viorizza Suciani Putri; Wahab Aznul Hidaya; Ontran Sumantri
Journal of Law Science Vol. 6 No. 2 (2024): April : Law Science
Publisher : Institute Of computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/jls.v6i2.4987

Recognising the variety of legal and non-legal tools accessible to react to these challenges within the framework of transitional justice, this research delves into a multi-faceted approach to addressing significant human rights breaches. In both permanent and ad hoc Human Rights tribunals, the primary emphasis is on the function of Truth and Reconciliation Commissions as an alternate or supplementary mechanism to conventional judicial proceedings. This research explores the concept of transitional justice and how it can help victims of human rights violations in the past achieve justice by focusing on truth-telling, reconciliation, and healing. It does this by analysing the dynamics of power transitions from authoritarian to democratic systems. The study's overarching goal is to provide light on the pros and cons of using transitional justice to put an end to egregious human rights abuses and lay the groundwork for long-term social and peace

Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis Mufti, Erlangga Alif; Riyanto, Ontran Sumantri
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 5 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.4026

Correctional Institutions (Lapas) have a role not only as places of sanctions implementation, but also as spaces for transformation aimed at reducing the potential for recurring criminal activities, commonly known as recidivism. The research methodology employed is a juridical-sociological approach, which combines legal analysis and social aspects to elucidate the role of Lapas in the reformation of prisoners. This research delves into the legal foundation governing the responsibilities of Lapas and also analyzes regulations related to prisoner rehabilitation. The findings of the research indicate that Correctional Institutions (Lapas) play a central role in the rehabilitation process of prisoners, including the formulation of rehabilitation programs, education, skills training, and psychosocial approaches. The rehabilitation efforts undertaken by Lapas aid prisoners in skill development, behavioral transformation, and preparation for successful social reintegration. Despite encountering obstacles, Lapas has legal foundations and social practices that support the objectives of implementing prisoner rehabilitation. The challenges confronted by Lapas in conducting rehabilitation, such as limited facilities and social challenges, underscore the importance of synergy between legal and social aspects in comprehending the role of Lapas in addressing the recurring challenges of crime rates through prisoner rehabilitation efforts.

PERLINDUNGAN HUKUM PRAKTIK KEDOKTERAN DI RUMAH SAKIT: IMPLEMENTASI KENYAMANAN DOKTER DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN Riyanto, Ontran Sumantri; Fuad
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 2 No. 1 (2023)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v2i1.14

Abstrak Praktik kedokteran di rumah sakit adalah ranah yang kompleks, di mana perlindungan hukum menjadi aspek sentral dalam memastikan kualitas pelayanan kesehatan yang unggul. Namun, realitas lapangan seringkali menghadirkan permasalahan dalam implementasi perlindungan hukum dan kenyamanan bagi dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk menganalisis hubungan antara perlindungan hukum dan lingkungan kerja yang mendukung terhadap kemampuan dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Hasil kajian ini menguraikan berbagai faktor seperti beban kerja, ketersediaan fasilitas dan peralatan medis, serta kebijakan yang menghargai keseimbangan hidup kerja dan pribadi, menjadi aspek penting yang dibahas. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menganalisis aspek hukum yang relevan, tetapi juga menjelajahi faktor-faktor sosial yang memengaruhi praktik kedokteran di rumah sakit. Dalam mengatasi tantangan beban kerja yang tinggi dan mempertahankan kualitas layanan, penting bagi rumah sakit dan stakeholder terkait untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, termasuk menyediakan fasilitas yang memadai dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang memperhatikan keseimbangan hidup kerja dan kehidupan pribadi dokter. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih kaya terkait permasalahan perlindungan hukum dan kenyamanan dalam praktik kedokteran di rumah sakit serta dampaknya terhadap kualitas layanan kesehatan yang diberikan oleh dokter. Kata kunci: Perlindungan hukum, Dokter, Rumah Sakit, Pelayanan Kesehatan Abstract The practice of medicine in hospitals is a complex domain, where legal protection plays a pivotal role in ensuring superior healthcare quality. However, the field reality often presents challenges in the implementation of legal safeguards and the comfort of doctors while providing healthcare services. This study employs a socio-legal approach to analyze the relationship between legal protection and a supportive work environment, contributing to the doctor's ability to deliver optimal healthcare services. The findings of this study delineate various factors such as workload, availability of facilities and medical equipment, and policies that honor the work-life balance, as crucial aspects under discussion. Through this approach, the research not only scrutinizes pertinent legal aspects but also delves into the social factors influencing medical practice in hospitals. To address the challenge of high workloads and sustain service quality, it is imperative for hospitals and relevant stakeholders to establish a supportive environment, including the provision of adequate facilities and the implementation of policies that recognize the work-life balance of doctors. The insights garnered from this study are anticipated to provide a deeper understanding of the issues concerning legal protection and comfort in medical practice within hospitals, as well as their implications on the quality of healthcare services provided by doctors. Keywords: Legal protection, Doctors, Hospitals, Healthcare services

PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENAHANAN IJAZAH ASLI DALAM PERJANJIAN KERJA OLEH PERUSAHAAN Fuad; Riyanto, Ontran Sumantri
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 2 No. 1 (2023)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v2i1.18

Abstrak Lapangan kerja yang sempit merupakan tantangan yang serius bagi para pencari kerja di berbagai belahan dunia. Pertumbuhan populasi yang pesat dan transformasi ekonomi telah menyebabkan kesenjangan antara permintaan dan pasokan tenaga kerja, mengakibatkan banyaknya individu yang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi dan harapan mereka. Dalam konteks ini, tantangan khusus muncul ketika para pencari kerja menghadapi praktik penahanan ijazah oleh perusahaan. Penahanan ijazah dalam upaya untuk menjamin pelaksanaan perjanjian kerja telah menjadi isu yang kontroversial dalam hubungan pekerjaan. Praktik ini menghadirkan permasalahan berdampak besar, terutama dalam lingkungan kerja yang sempit. Para pencari kerja yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan formal mereka menemukan bahwa ijazah asli mereka ditahan oleh perusahaan sebagai bentuk jaminan, mengakibatkan potensi terganggunya kebebasan dan hak asasi mereka. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengacu pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan terkait, dan literatur hukum yang relevan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dampak dari penahanan ijazah asli terhadap hak asasi manusia para pekerja serta untuk menilai kesesuaian praktik ini dengan norma-norma hukum dan prinsip hak asasi manusia. Tindakan penahanan ijazah asli dalam perjanjian kerja oleh perusahaan dapat menimbulkan potensi pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama hak atas pendidikan dan hak untuk bekerja. Abstract The narrow job market represents a significant challenge for job seekers across various parts of the world. Rapid population growth and economic transformations have led to a disparity between labor demand and supply, resulting in many individuals struggling to secure employment that aligns with their qualifications and expectations. In this context, specific challenges arise when job seekers encounter the practice of withholding academic certificates by companies. Withholding certificates as a means to ensure employment contract compliance has become a contentious issue in labor relations. This practice introduces substantial issues, particularly within a restricted job environment. Job seekers who have successfully completed their formal education find that their original certificates are held by companies as collateral, potentially impeding their freedom and human rights. The methodology used in this research is a normative juridical approach, involving an analysis of legal regulations, relevant court decisions, and legal literature. The aim of this study is to comprehend the impact of withholding original certificates on the human rights of workers and to assess the conformity of this practice with legal norms and human rights principles. The act of withholding original certificates in employment contracts by companies can potentially infringe on human rights, especially the rights to education and the right to work.

PELAYANAN KESEHATAN YANG BERKEADILAN: PERAN TENAGA KESEHATAN DALAM MENJAMIN HAK SETIAP PASIEN Riyanto, Ontran Sumantri; Fuad, Fuad; Chrisjanto, Edy
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 2 No. 2 (2023)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v2i2.30

Peranan negara dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat, terutama dalam bidang pelayanan kesehatan secara menyeluruh, sangat penting. Kesehatan diakui sebagai salah satu hak asasi manusia, yang merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Undang-undang Kesehatan mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia, termasuk perlindungan hukum terhadap hak pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, di mana metodologi penelitian didasarkan pada analisis bahan pustaka. Metode penelitian normatif menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan konseptual, dengan memanfaatkan sumber hukum Primer dan Sekunder untuk menganalisis dan menginterpretasikan data. Peran tenaga kesehatan dalam menjamin hak setiap pasien sangat terkait dengan landasan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Undang-Undang tersebut bukan hanya menjadi panduan bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, tetapi juga merupakan instrumen yang penting untuk melindungi hak-hak pasien dalam konteks pelayanan kesehatan yang adil dan bermartabat.

Co-Authors Adi Purnomo Agus Nurudin Anggraeni Endah Kusumaningrum Ardiyanti Aris Arif Wahyudi Carolina Tuhumury Chrisjanto, Edy David Maharya Ardyantara Deassy J.A. Hehanussa Edy Lisdiyono Erlangga Alif Mufti Erna Tri Rusmala Ratnawati Fuad Fuad Fuad Fuad Haikal, Jenggis Khan Hetty W.A.Panggabean Hitauruk, Monika Ikaningtyas, Nurlia Irawan, Benny Bambang Isnanto Isnanto Juana Linda Simbolon Kelik Endro Suryono Kurniawan, Erik Adik Putra Bambang Kustanti, Christina Yeni Laurensius Lungan Mahendra, Yusuf Arya Mei Rianita Elfrida Sinaga Meliana, Yang Mufti, Erlangga Alif Munawar, Said Perdani, Rebeka Christin Raditya Sri Krisnha Wardhana Retno Mawarini Sukmariningsih Santoso, Audryan Putra Saragih, Rachel Free Evana Sucipto, Muh. Adi Suwito Suwito thahir, Thahir Viorizza Suciani Putri Wahab Aznul Hidaya Yassine, Chami Yohana Kristiyaning Rahayu

Title

Found 29 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 29 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 29 Documents
Search