Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PERANAN PENDAMPING LOKAL DESA DALAM MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT Syakirin, Risko; Nursyamsiah, Nursyamsiah; Guanti, Wiwin
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 33 No 1 (2024)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.33.1.23-34

Abstract

The lack of community participation in village planning and development is caused by the limited understanding of existing laws and regulations, as well as the low level of trust that the community has in the less transparent and accountable performance of the Village Government. Village facilitators, as professional support personnel, must be able to fulfill their roles in order to encourage and enhance community participation in village planning and development. This research employs an empirical juridical and empirical sociological approach, which involves studying a phenomenon and facts related to community behavior occurring in the field, and subsequently connecting them with legal regulations relevant to the research issues. To stimulate community participation, Village Facilitators provide guidance and reinforcement on the importance of community involvement in every stage of village development.
Analisis Yuridis terhadap Peran Masyarakat dalam Pemuktakhiran Data Pemilih untuk Pilkada di Kabupaten Sambas Tahun 2024 Guanti, Wiwin
Cendekia Inovatif Dan Berbudaya Vol. 2 No. 2 (2024): Cendekia Inovatif Dan Berbudaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora
Publisher : CV Global Research Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59996/cendib.v2i2.684

Abstract

Permasalahan yang terjadi saat ini adalah masih minimnya peran dari masyarakat dalam mensukseskan Pemuktakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan umum atau Pilkada. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana peran masyarakat dalam pemuktahiran data pemilih, dan bagaimana faktor penghambat dalam melakukan pendataan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan serta melihat kondisi fakta-fakta yang ditemukan dilapangan tentang peran masyarakat mensukseskan pemutakhiran data pemilih terhadap pelaksanaan Pasal 2 ayat (8) PKPU Nomor 7 Tahun 2024 di Kapupaten Sambas. Untuk memperoleh data peneliti menggunakan pedoman wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa di kabupaten Sambas masyarakatnya masih banyak belum memiliki KTP. Selain itu, masyarakat banyak belum paham tentang pendataan yang dilakukan oleh petugas KPU saat mendata. Hal ini sejalan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 pasal 2 ayat (8) yang menyebutkan tentang prinsip partisipasi, yang membuka seluas-luasnya kepada semua warga negara Indonesia untuk mengusulkan data pemilih dalam penyusunan data terpilih, dan faktor penghambat yaitu minimnya kesadaran akan pentingnya pemutakhiran data dan kurangnya kepercayaan masyarakat kabupaten Sambas terhadap Pantarlih, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, serta permasalahan administrasi yang tidak lengkap. Berdasarkan hasil tersebut, maka diperlukan sebuah program sosialisasi tentang pendataan pemilu dari desa, kecamatan maupun kabupaten.
Analisis Yuridis Pengaturan Imam Masjid oleh Negara dalam Perspektif Siyāsah Syar‘iyyah: Studi atas SK Dirjen Bimas Islam No. 582 Tahun 2017 Guanti, Wiwin
Sosiosaintika Vol. 3 No. 1 (2025): SOSIOSAINTIKA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial
Publisher : CV Global Research Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59996/sosiosaintika.v3i1.770

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengaturan imam masjid oleh negara melalui SK Dirjen Bimas Islam No. 582 Tahun 2017 dalam perspektif siyāsah syar‘iyyah. SK ini bertujuan menstandardisasi kualifikasi imam untuk meningkatkan pembinaan umat dan mendorong moderasi beragama. Meski demikian, muncul perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip syariat, khususnya terkait otonomi umat dan peran negara. Dengan pendekatan normatif-yuridis dan metode deskriptif-kualitatif, ditemukan bahwa SK ini umumnya sejalan dengan prinsip maṣlaḥah, karena mendorong peningkatan kualitas imam. Persyaratan yang ditetapkan mencerminkan nilai fikih klasik, meskipun dalam kerangka birokrasi modern. Prinsip syūrā juga terakomodasi melalui pelibatan masyarakat. Namun, tetap perlu diwaspadai potensi dominasi ideologi dan kontrol negara yang berlebihan. Implementasi partisipatif dan inklusif menjadi kunci agar kebijakan ini berjalan sesuai syariat dan menghormati otonomi umat.
Efektivitas Program Keluarga Harapan Sebagai Implementasi Kewajiban Konstitusional Negara dalam Menjamin Kesejahteraan Rakyat: Studi di Desa Sepadu, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas Guanti, Wiwin; Hadisah; Firmania, Resti
Cendekia Inovatif Dan Berbudaya Vol. 2 No. 4 (2025): Cendekia Inovatif Dan Berbudaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora
Publisher : CV Global Research Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59996/cendib.v2i4.678

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bentuk implementasi kewajiban konstitusional negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat, dengan fokus studi di Desa Sepadu, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH di Desa Sepadu telah berjalan cukup efektif dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin melalui perbaikan kondisi tempat tinggal, akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta pola konsumsi. Keberhasilan program ini didukung oleh peran aktif pendamping sosial yang menjalankan fungsi edukatif dan pengawasan sesuai amanat regulasi. PKH juga terbukti sebagai wujud nyata dari tanggung jawab negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Dengan demikian, PKH tidak hanya berfungsi sebagai program bantuan sosial, tetapi juga sebagai instrumen pelaksanaan hak konstitusional warga negara dalam memperoleh kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan.
ANALISIS KONSEP WILAYATUL FAQIH DALAM KETATANEGARAAN IRAN Guanti, Wiwin; Hasiah, Hasiah
Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora Vol. 7 No. 1 (2021): Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v7i1.395

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisa konsep Wilayatul Faqih yang diimplementasikan oleh negara Iran sebagai sistem politik dan ketatanegaraannya. Adapun metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa munculnya Pertama, sistem Wilayatul Faqih disebabkan masyarakat Iran yang bercita-cita akan kepimipinan Imamah dan melepaskan diri dari sistem pemerintahan sekuler pada masa Pahlevi. Kedua, sistem Wilayatul Faqih meletakkan otoritas hukum tertinggi pada wali faqih atau ulama yang berperan sebagai pengatur segala arah kebijakan di Iran. Ketiga, meskipun wilayatul faqih berbasis theologi politik syiah, namun tetap memakai sistem demokrasi yaitu pemilihan lansung oleh rakyat.