Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Yuris: Journal of Court and Justice Acitya Wisesa: Journal of Multidisciplinary Research Innovative: Journal Of Social Science Research Semeru Jurnal Pengabdian Masyarakat
Nurani, Juli
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Urgensi Gagasan untuk Mengurangi Kewenangan Presiden di Dalam UUD 1945 Sebelum Amandemen Tungga, Benyamin; Nurani, Juli; Tungga, Alexsander Frengklin
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 1 (2022): April 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (156.267 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Urgensi Gagasan Untuk Mengurangi Kewenangan Presiden Di Dalam Uud 1945 Sebelum Amandemen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan Urgensi gagasan untuk mengurangi kewenangan presiden di dalam UUD 1945 sebelum amandemen, dapat dilihat pada masa pemerintahan Presiden Soeharto terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945 atau dapat dikatakan bahwa meskipun UUD 1945 dilaksanakan secara murni dan konsekuen, tetapi Presiden Soeharto memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam UUD 1945 untuk melanggengkan kekuasaannya. Selama praktik penyelenggaraan negara baik pada masa pemerintahan Soekarno maupun Soeharto digunakan sebagai dasar hukum untuk memperluas dan mempertahankan kekuasaannya. Dengan demikian dalam UUD 1945 sebelum perubahan belum sepenuhnya menerapkan faham konstitusionalisme karena tiadanya pembatasan masa jabatan Presiden yang sangat terkait dengan kekuasaan Presiden. Ketentuan lainnya yang dapat memperluas kekuasaan presiden adalah Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden secara bersama-sama menjalankan kekuasaan eksekutif (executive power) dan kekuasaan legislatif (legislative power).
Urgensi Gagasan untuk Mengurangi Kewenangan Presiden di Dalam UUD 1945 Sebelum Amandemen Tungga, Benyamin; Nurani, Juli; Tungga, Alexsander Frengklin
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 1 (2022): 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v6i1.3434

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Urgensi Gagasan Untuk Mengurangi Kewenangan Presiden Di Dalam Uud 1945 Sebelum Amandemen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan Urgensi gagasan untuk mengurangi kewenangan presiden di dalam UUD 1945 sebelum amandemen, dapat dilihat pada masa pemerintahan Presiden Soeharto terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945 atau dapat dikatakan bahwa meskipun UUD 1945 dilaksanakan secara murni dan konsekuen, tetapi Presiden Soeharto memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam UUD 1945 untuk melanggengkan kekuasaannya. Selama praktik penyelenggaraan negara baik pada masa pemerintahan Soekarno maupun Soeharto digunakan sebagai dasar hukum untuk memperluas dan mempertahankan kekuasaannya. Dengan demikian dalam UUD 1945 sebelum perubahan belum sepenuhnya menerapkan faham konstitusionalisme karena tiadanya pembatasan masa jabatan Presiden yang sangat terkait dengan kekuasaan Presiden. Ketentuan lainnya yang dapat memperluas kekuasaan presiden adalah Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden secara bersama-sama menjalankan kekuasaan eksekutif (executive power) dan kekuasaan legislatif (legislative power).
AN ANALYSIS OF DEFAULT BETWEEN PT HASPRA KONSULTING WITH PT BAJA BAHAGIA SEJAHTERA: A Case Study on Decision No. 532/Pdt.G/2022/PN/JKT.SEL Ferdiana, Adela Friska; Nurani, Juli
Acitya Wisesa: Journal of Multidisciplinary Research Vol. 2 Issue 3 (2023)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/jmr.v2i3.401

Abstract

The default act leads to the right for the injured party to file a lawsuit against the defaulter to provide compensation in order to ensure that there is no one who is legally prejudiced by the default. Unlawful acts are caused by infringement of obligations that come from a contract between the parties involved, such as the default that occurred between PT Haspra Konsulting and PT Baja Bahagia Sejahtera. Therefore, this research aims to determine the default of the cooperation agreement. The research method used is a normative juridical research method, a type of legal research that examines library materials or secondary data of legal material. Meanwhile, the data collection method used is literature research and law study. The research findings indicated that the default that occurred in the cooperation contract related to Decision No. 523/Pdt.G/2022/PN/JKT. SEL, it was found that the judicial decision consisted of granting the Plaintiff’s claim for some part, stating that the Defendant had committed a default by not complying with its obligations in accordance with Cooperation Contract Number P-008/BBS/HAlSPRA/RHS-WFQ/XI/20 on 16 November 2020, punishing the Defendant to compensate the losses suffered by the Plaintiff with the details of payment for Invoice number 045_IV/22/BBS/RHS/HAlSPRA on 19 April for IDR 122,100,000 (one hundred and twenty-two million one hundred thousand rupiah) and to charge the Defendant to pay compensation of IDR 3,755,000 (three million seven hundred fifty five thousand rupiah).
THE COPYRIGHT INFRINGEMENT IN USING FAMOUS ARTISTS NAMES AS FAN-FICTION NOVELS' CHARACTERS: A Juridical Analysis Based on Law No. 28/2014 Regarding of Copyrights Nurani, Juli; Sari, Nuraini Kartika
YURIS: Journal of Court and Justice Vol. 1 Issue 3 (2022)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.238 KB) | DOI: 10.56943/jcj.v1i3.137

Abstract

Fan-fiction novel is one of the copyrighted works that already exist and are widely distributed on the internet. Generally, it is written by some fans in conveying their ideas and imagination about their idols and their ideas in the form of written works. There are many fan-fiction novels that have been commercialized or sold freely and massively in bookstores and certain application platforms throughout Indonesia. This brought some problems, one of those problems is using the artist's name as a character in its fan-fiction novel, which in its use, neither the author nor the publisher asked for permission to use their artist’ names. However such actions committed by authors and publishers is a deprivation of economic and moral rights from an artist as an entertainer in Law No.28/2014 concerning Copyright. The form of protection that can be given to famous artists and related parties can be in the form of preventive and repressive legal actions in accordance with Law No.28/2014 concerning of Copyright.
UPAYA PENCEGAHAN BULLYING DI SDN KALISAT 1 KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PASURUAN Nurani, Juli; Dea Safira, Fitri; Adelaida, Joanna
Semeru: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 1 Nomor 1 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/semeru.v1i01.1100

Abstract

Anak merupakan aset masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Kekerasan/Bullying yang terjadi di sekolah ini akan menimbulkan perasaan dendam, benci, takut, dan tidak percaya diri. Anak didik akan membenci dan takut terhadap gurunya, adik kelas akan benci dan dendam kepada kakak kelasnya, timbulnya persaingan dan perselisihan antara anak didik. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Merupakan cabang ilmu untuk memahami, mengamati, menjelaskan dengan pendekatan analitis empiris mengenai masalah hukum yang dihadapi dengan fenomena lain dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum menunjukkan kepada kita bahwa hukum negara bukanlah satu-satunya acuan perilaku. Pada kenyataannya, hukum- hukum lain secara efektif dipatuhi oleh masyarakat. Dalam perspektif sosiologi, setiap kekerasan adalah perilaku pelecehan. Dengan demikian, perlu dilakukannya upaya pencegahan bullying dalam lingkup sekolah agar tidak terus-menerus terjadi
Study Of Strategic Fast-Growing Areas (KSCT) In Developing Micro, Small And Medium Enterprises (MSMES) In Gresik Regency Nurani, Juli; Ratnawati, Susi; Apriani, fajar; Indarto, Kus
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.13567

Abstract

Program Kawasan Berkembang Cepat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 29 Tahun 2008 tentang pembangunan daerah melalui pendekatan pembangunan kawasan cepat berkembang. Landasan hukum lain dari program pembangunan daerah cepat berkembang adalah Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, proses menganalisis dan menafsirkan data tidak hanya dilakukan pada akhir pengumpulan data atau berdiri sendiri, tetapi secara bersamaan juga dilakukan pada saat pengumpulan data lapangan, sehingga dalam penelitian kualitatif sering kali dilakukan. dikenal sebagai proses siklus. Hasil penelitian adalah perencanaan ini mencakup wilayah yang termasuk dalam Perencanaan Penyusunan Masterplan Pembangunan Daerah Kawasan Strategis Berkembang Cepat (KSCT). Fokus utama KSCT adalah mendorong pengembangan daerah yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan daerah, mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah, dan mendorong tumbuhnya daerah tertinggal dan perbatasan. Selain itu, produk unggulan daerah dan daya tarik daerah di pasar domestik dan internasional harus dimaksimalkan dalam pengembangan kawasan strategis.
Co-Authors Adelaida, Joanna Benyamin Tungga Dea Safira, Fitri Fajar Apriani Ferdiana, Adela Friska Indarto, Kus Sari, Nuraini Kartika Susi Ratnawati Tungga, Alexsander Frengklin Tungga, Benyamin