Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.888
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Patrika JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI YUSTHIMA
Tungga, Benyamin
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Urgensi Gagasan untuk Mengurangi Kewenangan Presiden di Dalam UUD 1945 Sebelum Amandemen Tungga, Benyamin; Nurani, Juli; Tungga, Alexsander Frengklin
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 1 (2022): 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v6i1.3434

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Urgensi Gagasan Untuk Mengurangi Kewenangan Presiden Di Dalam Uud 1945 Sebelum Amandemen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan Urgensi gagasan untuk mengurangi kewenangan presiden di dalam UUD 1945 sebelum amandemen, dapat dilihat pada masa pemerintahan Presiden Soeharto terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945 atau dapat dikatakan bahwa meskipun UUD 1945 dilaksanakan secara murni dan konsekuen, tetapi Presiden Soeharto memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam UUD 1945 untuk melanggengkan kekuasaannya. Selama praktik penyelenggaraan negara baik pada masa pemerintahan Soekarno maupun Soeharto digunakan sebagai dasar hukum untuk memperluas dan mempertahankan kekuasaannya. Dengan demikian dalam UUD 1945 sebelum perubahan belum sepenuhnya menerapkan faham konstitusionalisme karena tiadanya pembatasan masa jabatan Presiden yang sangat terkait dengan kekuasaan Presiden. Ketentuan lainnya yang dapat memperluas kekuasaan presiden adalah Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden secara bersama-sama menjalankan kekuasaan eksekutif (executive power) dan kekuasaan legislatif (legislative power).
Perjanjian Kerahasiaan Bagi Karyawan Pengelola Data Pribadi Perusahaan Dian Laksmi Dewi, Cokorde Istri; Rudin, Denny; Tungga, Benyamin
Kertha Patrika Vol 46 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2024.v46.i02.p02

Abstract

In a confidentiality agreement, the owner of personal data must maintain the security of the data by taking appropriate actions. This means that each step includes standards of reasonableness, feasibility, and propriety. The employee-employer relationship in possession of a trade secret is usually associated with maintaining the secret. The purpose of this research is to examine Company secrets rather than protecting personal data and discuss protecting Company secrets through confidentiality agreements. This normative legal study looks at statutory regulations and uses a problem approach by looking at literary sources and previous concepts of norms. The findings of this study show that employee personal data is a company secret, and there can be misuse of personal data by the company because leaking of it can be done by the company or not by the company. It is not impossible that there are parties who are not from companies who deliberately steal personal data to make a profit. Confidentiality agreements safeguard the interests of parties involved in business relationships or transactions within the company when the sharing of sensitive and personal information must be restricted from third-party access. This is a form of protection of company secrets which includes company data and employee personal data through a confidentiality agreement agreed by the superior and the employee. Confidential information is the essence of every confidentiality agreement.
KEDUDUKAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA TERKAIT PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENTANG IZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA Sahara, Lely; Dewi, Putu Eka Trisna; Tungga, Benyamin
Jurnal Yusthima Vol. 3 No. 2 (2023): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/yusthima.v3i2.8044

Abstract

Budaya perkawinan dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting bagi kehidupan setiap orang, karena suatu ritul perkawinan kadang tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sosial keduniawian. Perkawinan beda agama adalah masalah sosial yang berkembang di Indonesia. Perkawinan beda agama menimbulkan berbagai macam permasalahan seperti keabsahan perkawinan menurut UU Perkawinan, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUP No 1 Tahun 1974 perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan. Penelitian ini bertujuan untuk kedudukan hukum perkawinan beda Agama terkait putusan Pengadilan Negeri tentang izin perkawinan beda Agama di Indonesia. Adapun metodologi yang digunakan adalah yuridis normatif yang beranjak dari konflik norma. Jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif normatif, dengan pendekatan statute approach, historical approach, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan dalam perspektif IUS Constitutum atau hukum yang diberlakukan, kedudukan hukum perkawinan beda agama di Indonesia tergantung pada kerangka regulasi dan norma-norma hukum yang berlaku. Akibat hukum dari perkawinan beda agama yang di laksanakan di Indonesia melibatkan potensi ketidakpastian dalam hak dan tanggung jawab pasangan serta anak. Perkawinan beda agama dapat mempengaruhi hak terkait nafkah, hak asuh anak, dan hak waris.
Co-Authors Dewi, Putu Eka Trisna Dian Laksmi Dewi, Cokorde Istri Nurani, Juli Rudin, Denny Sahara, Lely Tungga, Alexsander Frengklin