Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Strengthening Character and Legal Education with Pancasila Values in The School Environment Permata, Chusnul Qotimah Nita; Rosida, Heni; Rastini, Rastini; Sanjaya, Jaka Bangkit; Adiyatma, Septhian Eka; Arifin, Ridwan
The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Vol 4 No 3 (2022): Development of Legal Education in Various Contexts
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijicle.v4i3.60127

Abstract

Character becomes the identity of a nation, establishing Pancasila as an ideological foundation. Implicitly states that Indonesia is a nation that places customary values, cultural values, and religious values at the top of the legal hierarchy. Strengthening Character Education is the government's effort to pay attention that character education is important to highlight. Using a literature review research method and comparing it with people's behavior in welcoming the times. As well as focusing on implementing the practice of Pancasila using examples of problems from each subject. The influence of foreign cultures makes moral degradation and it seems that Indonesia has lost its identity. So the formation of national character through practice and implementation taught in elementary schools is the best solution in strengthening the foundation, using the educational concept of Thomas Lickona ideas can be a consideration for the government that the contribution of Pancasila education through a personal approach and involving parents in shaping the character of their children. It is hoped that the correlation between knowledge and technology combined with etchial human beings will be able to make Indonesia a developed nation, and have ethical human resources.
Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO 188 Tahun 2007 sebagai Pemenuhan dan Perlindungan HAM ABK Indonesia di Kapal Asing Rosida, Heni; Nadiyya, Ahsana; Indah, Wulan Saputri
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 12, No 1 (2022): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v12i1.4738

Abstract

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan dimana mayoritas penduduknya bekerja di sektor perikanan, dalam hal ini bekerja sebagai anak buah kapal (ABK). Bekerja sebagai seorang ABK tentunya memiliki resiko tinggi yang harus diambil utamanaya menyangkut keselamatan. Banyaknya fenomena ABK yang menjadi objek pelanggaran HAM yang bervariasi mulai dari eksploitasi, korban tindak pidana perdagangan orang, korban perbudakan di atas kapal asing, membuat pemerintah disini perlu untuk memberikan upaya perlindungan bagi para ABK. Namun, masih minimnya kebijakan serta pengawasan tata kelola berakaitan dengan perekrutan ABK saat ini menjadi permasalahan yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Penelitian ini akan menganalisis tentang berbagai aspek hukum, khususnya aspek pemenuhan hak para ABK dalam memperoleh perlakuan dan pekerjaan yang layak sebagaimana tertuang dalam Konvensi ILO 188 Tahun 2007. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kebijakan apa yang seharusnya diambil oleh pemerintah dari segi peraturan hukum bagi para ABK yang rentan mengalami pelanggaran HAM. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian ini menegaskan bahwa penting untuk segera melakukan ratifikasi Konvensi ILO 188 Tahun 2007 sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengisi kekosongan hukum dan regulasi nasional untuk mencapai kepastian hukum sebagai upaya mencegah dan mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di dunia perikanan dan kelautan.