Articles
<![CDATA[Perlindungan Hukum Melalui Pendaftaran Paten Sederhana Pada Inovasi Teknologi Tepat Guna ]]>
<![CDATA[-, Waspiah]]>
<![CDATA[ Pandecta Vol 6, No 2 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sentra-sentra UMKM pada umumnya menghasilkan paten sederhana. Suatu penemuan dikelompokan ke dalam paten sederhana karena cirinya, yaitu penemuan tersebut melalui penelitian dan pengembangan (research and development) yang mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum Melalui Pendaftaran Paten Sederhana Pada Inovasi Teknologi Tepat Guna dengan Studi Kasus di Kabupaten Tegal. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yakni penelitian dilakukan terhadap data primer terlebih dahulu dan kemudian menganalisis data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa tidak semua inovasi teknologi tepat guna dipatenkan. Hanya ada 2 (dua) yang berhasil dipatenkan. Kendala pendaftaran paten sederhana disebabkan oleh faktor yuridis dan kendala non yuridis. Kendala yuridis yaitu perundang-undangan, sedangkan kendala non yuridis yaitu budaya hukum masyarakat UMKM. Pemerintah diharapkan mengkaji Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten. Karena tidak ada perbedaan antara pendaftaran paten biasa dan paten sederhana. Perlindungan hukum bagi paten sederhana yang telah terdaftar hendaknya dimaksimalkan dengan melakukan kerjasama antara instansi terkait. Sosialisasi tentang pentingnya pendaftaran paten untuk setiap inovasi yang dihasilkan dan dan ditumbuhkannya budaya hukum untuk menghargai hasil karya orang lain.Centrates of small enterprise, mostly, results a simple patent. An invention can be united into simple patent because of its characteristic, that is, the invention is conducted through research and development. This research aims to know and analyze the legal protection for small enterprise through patent registration. This is used the social legal approach in collecting data in the Tegal Regency. The result of this research reveals that not all the expodepetis have been registered. There were only two products registered. There two obstacles to register the simple patent by society, that are law and technical factors. The government is expected to review act number 14 Year 2001 about Patent.ÃÂ Because, there is no clear differentiation between simple patent and common Patent. Likewise, the legal protection for small enterprise should be maximized through socialization and cooperation with state official.]]>
<![CDATA[PENERAPAN MODEL KEAKSARAAN FUNGSIONAL BERBASIS GENDER DALAM PERCEPATAN PENUNTASAN BUTA AKSARA (STUDI PEREMPUAN BURUH PETIK LOMBOK DI DESA KEDUNG-KELOR KECAMATAN WARUREJO KABUPATEN TEGAL) ]]>
<![CDATA[Rodiyah, Rodiyah]]>;
<![CDATA[Waspiah, Waspiah]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdimas Vol 17, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penerapan model pendampingan keaksaraan fungsional yang berbasis gender mempunyai peran penting dan strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Masyarakat termarginal khususnya perempuan seringkali menjadi kelompok yang paling tidak mampu meningkatkan kualitas hidup dalam memperoleh HAM-nya. Hal ini terjadi karena Mereka mempunyai keterbatasan pokok yaitu ketidak mampuan membaca. Kondisi ini menjadikan Mereka tak berdaya dalam menghadapi hidup yang membutuhkan kemampuan membaca dalam menjalankan kesehariannya. Mereka hidup hanya sebagai buruh, di lokasi pengabdian Mereka adalah buruh petik lombok dan plonco melati tidak mampu membaca. Ada lima puluh persen dari jumlah buruh yang tidak mampu membaca yaitu 30 buruh dari sejumlah 60 buruh. Kondisi ini memperburuk Mereka tidak mengatahui posisi sebagai perempuan yang mempunyai kedudukan setara dengan laki-laki, sehingga Mereka tetap saja pasrah mendapatkan ketidakadilan dari lingkungan. Oleh karena itu kemampuan membaca melalui pendampingan keaksaraan fungsional berbasis gender harus Mereka lakukan. Hasil pendampingan Mereka menyadari ketidak adilan gender dalam pemeliharaan lingkungan hidup dan hak perolehan makan empat sehat lima sempurna bagi laki-laki dan perempuan. Selanjutnya menunjukan hasil yang positif Mereka menjadi motivasi untuk mampu membaca, sehingga dalam kegiatan selanjutnya tetap ada pendampingan berjenjang untuk terus membaca, terutama Mereka bisa membaca dasar untuk mampu melihat dunia yang sangat indah penuh rahmat. Tugas Tridarma Perguruan Tinggi bidang pengabdian harus dilanjutkan oleh Tim yang sinergis antara lain TIM Pengabdian pelatihan mengelola makanan menjadi makanan siap saji untuk diperjual belikan sehingga mampu menambah pendapatan keluarga.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DALAM MEMUNGUT ROYALTI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Waspiah, Waspiah]]>
<![CDATA[ Proceeding SENDI_U 2016: SENDI_U ]]>
Publisher : <![CDATA[Proceeding SENDI_U ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (55.089 KB)
<![CDATA[Keefektifan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam memungut royalti patut dipertanyakan hal tersebutdikaitkan dengan lahirnya Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 yang mengatur keberadaan LMK lebihkhusus. Penggunaan musik untuk tujuan komersil wajib membuat perjanjian lisensi kepada Lembaga ManajemanKolektif legal yang telah mendapatkan izin dari Menteri, tujuan penelitian ini: (1). menjelaskan efektifitaspemungutan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014; (2)menjelaskan mekanisme pemungutan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Dengan pendekatan peraturan perundangundangandan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas pemungutan royalti oleh LMK sudahefektif, di dasarkan pada teori efektifitas dari Soerjono Soekanto. Mekanisme pemungutan royalti dengan pemberiankuasa oleh pencipta atau pemegang hak cipta lagu atau musik kepada KCI untuk memungut royalti hakmengumumkan atas pemakaian hak ciptanya oleh orang lain untuk kepentingan komersial. Kesimpulan penelitianini adalah efektifitas pemungutan royalti oleh LMK sudah sesuai, hanya dipengaruhi budaya masyarakat Indonesia.Sarannya Perlunya menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat akan perlindungan dan penghargaan kepadapencipta lagu untuk mendapat hak ekonomi yaitu royalti; Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)untuk lebih di tingkatkan untuk menghindari LMK yang tidak resmi; pemerintah segera menerbitkan PP tentangUUHC.Kata kunci: Efektifitas; LMK; Royalti; Hak Cipta]]>
<![CDATA[Pegantar Lex Scientia Law Review Volume 2 Nomor 1 Mei 2018, âMenggarisbawahi Arti Hukum dan Keadilan dalam Era Sustainable Development Goals (SDGs)â ]]>
<![CDATA[LesRev, Admin]]>;
<![CDATA[Waspiah, Waspiah]]>
<![CDATA[ Lex Scientia Law Review Vol 2 No 1 (2018): Berbagai Aspek Hukum dan Keadilan dalam Era Pembangunan Berkelanjutan ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi banyak permasalahan dan tantangan, baik itu dalam aspek sosial, budaya, ketahanan dan keamanan, pendidikan, penegakan hukum, kesehatan, dan lainnya. Tantangan-tantangan yang ada adalah satu bukti bahwa perkembangan internasional semakin cepat dan memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan nasional. Salah satu tantangannya juga adalah bagaimana mewujudkan tujuan di era pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals) atau SDGs, yang mencakup segala aspek berbangsa dan bernegara.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Melalui Pendaftaran Paten Sederhana Pada Inovasi Teknologi Tepat Guna ]]>
<![CDATA[-, Waspiah]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 6, No 2 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v6i2.2336
<![CDATA[Sentra-sentra UMKM pada umumnya menghasilkan paten sederhana. Suatu penemuan dikelompokan ke dalam paten sederhana karena cirinya, yaitu penemuan tersebut melalui penelitian dan pengembangan (research and development) yang mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum Melalui Pendaftaran Paten Sederhana Pada Inovasi Teknologi Tepat Guna dengan Studi Kasus di Kabupaten Tegal. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yakni penelitian dilakukan terhadap data primer terlebih dahulu dan kemudian menganalisis data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa tidak semua inovasi teknologi tepat guna dipatenkan. Hanya ada 2 (dua) yang berhasil dipatenkan. Kendala pendaftaran paten sederhana disebabkan oleh faktor yuridis dan kendala non yuridis. Kendala yuridis yaitu perundang-undangan, sedangkan kendala non yuridis yaitu budaya hukum masyarakat UMKM. Pemerintah diharapkan mengkaji Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten. Karena tidak ada perbedaan antara pendaftaran paten biasa dan paten sederhana. Perlindungan hukum bagi paten sederhana yang telah terdaftar hendaknya dimaksimalkan dengan melakukan kerjasama antara instansi terkait. Sosialisasi tentang pentingnya pendaftaran paten untuk setiap inovasi yang dihasilkan dan dan ditumbuhkannya budaya hukum untuk menghargai hasil karya orang lain.Centrates of small enterprise, mostly, results a simple patent. An invention can be united into simple patent because of its characteristic, that is, the invention is conducted through research and development. This research aims to know and analyze the legal protection for small enterprise through patent registration. This is used the social legal approach in collecting data in the Tegal Regency. The result of this research reveals that not all the expodepetis have been registered. There were only two products registered. There two obstacles to register the simple patent by society, that are law and technical factors. The government is expected to review act number 14 Year 2001 about Patent. Because, there is no clear differentiation between simple patent and common Patent. Likewise, the legal protection for small enterprise should be maximized through socialization and cooperation with state official.]]>
<![CDATA[Model Percepatan Komersialisasi Paten Sederhana pada Dunia Industri ]]>
<![CDATA[Waspiah, Waspiah]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 12, No 2 (2017): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v12i2.7491
<![CDATA[Paten sederhana adalah invensi yang memiliki nilai kegunaan lebih praktis daripada invensi sebelumnya dan bersifat kasat mata. Paten sederhana dapat diterapkan dalam dunia industri yang dimaksudkan sebagai invensi produk. Artikel ini membahas tentang bagaimana model percepatan komersialisasi paten sederhana dalam industri; dan apa saja hambatan model percepatan komersialisasi paten sederhana dalam industri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis dan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa model percepatan komersialisasi Paten Sederhana dalam dunia Industri dilakukan melalui pendampingan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menumbuhkan kesadaran para pelaku UKM inventor paten sederhana; selain itu dilakukan pelatihan khusus pada Sumber Daya Manusia di unit-unit khusus di Disperindag yang tersebar di Indonesia. Adapun hambatan penerapan model percepatan komersialisasi Paten Sederhana pada dunia industri adalah kendala yuridis dalam Undang-Undang Paten No. 14 Tahun 2001; Kendala budaya hukum di kalangan masyarakat UKM. A simple patent is an invention that has a usability value more practical than the previous invention and is visible. Simple patents can be applied in the industrial world intended as product invention. This article discusses how to model the acceleration of commercialization of simple patents in the industry; and what are obstacles model the acceleration of commercialization of simple patents in the industry. This research uses juridical-sociological method and qualitative approach. The results of the research show that the acceleration model of commercialization of Simple Patent in the world of Industry is done through assistance from central government and local government to raise awareness of SME inventor of simple patent inventor; in addition to special training on Human Resources in special units in Disperindag spread across Indonesia. The obstacles of applying the acceleration model of commercialization of Simple Patents to the industrial world are juridical constraints in the Patent Law. 14 of 2001; Legal culture constraints among the SME community.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM HAL PENGEMBANG (DEVELOPER) APARTEMEN DINYATAKAN PAILIT ]]>
<![CDATA[Saputri, Elsa Mellinda]]>;
<![CDATA[Waspiah, Waspiah]]>;
<![CDATA[Arifin, Ridwan]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 2, Nomor 2 Agustus 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (193.424 KB)
|
DOI: 10.30996/jhbbc.v2i2.1936
<![CDATA[Semakin berkembangnya bisnis di Indonesia, menjadikan suatu permasalah bagi konsumen ketika perusahaan tersebut tidak dapat lagi berjalan sesuai dengan ketentuan. Saat ini, banyak perusahaan yang mengalami kepailitan. Ketika kepailitan menimpa sebuah perusahaan, maka perusahaan tersebut diambil alih oleh kurator sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan pemiliknya tidak lagi berhak atas hartanya untuk sementara. Keadaan semacam ini membuat bingung para konsumen yang tidak mengetahui mengenai masalah kepailitan, karena memang pada awal perjanjian perusahaan yang diwakili oleh agennya tidak pernah menjelaskan masalah kepailitan. Tanggung jawab pengembang terhadap konsumen apabila pengembang tersebut telah dinyatakan pailit yaitu dengan cara membayarkan ganti rugi sesuai dengan perjanjian tertulis yang telah disepakati dan disetujui oleh kedua belah pihak. Bagi pengembang (debitur) yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, seluruh kreditur baik setuju maupun tidak setuju dengan langkah mempailitkan debitur, akan terikat dengan putusan pailit tersebut. Pada Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk mengganti rugi apabila konsumen dirugikan akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang harus segera dibayar dalam kurun waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi, apabila pelaku usaha yang memberikan barang atau jasa dipailitkan oleh Pengadilan Niaga atas permohonan kreditur atau pun debitur itu sendiri. Dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 pula, telah diatur tersendiri tentang bagaimana penyelesaian sengketa konsumen dengan menempatkan posisi konsumen sebagai pihak yang diberi perlindungan. Namun dengan dipailitkannya pelaku usaha, menjadikan konsumen (kreditur) tidak cakap hukum dan kehilangan wewenangnya untuk mengelola kekayaannnya sendiri yang kemudian beralih kepada kurator. Ketidakmampuan pelaku usaha yang dinyatakan pailit tersebut untuk memenuhi hak konsumen menempatkan posisi konsumen sebagai kreditur konkuren yang akan mendapatkan pelunasan terhadap utangnya pada posisi paling terakhir.]]>
<![CDATA[How Should Student Behave? A Legal Ethics and Policy towards Nationalism and Anti-Radicalism Characters ]]>
<![CDATA[Rodiyah, Rodiyah]]>;
<![CDATA[Laskarwati, Batari]]>;
<![CDATA[Masyhar, Ali]]>;
<![CDATA[Waspiah, Waspiah]]>
<![CDATA[ JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Vol 4 No 2 (2019): Contemporary Issues on Law Enforcement in Indonesia and Global Context ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (229.7 KB)
|
DOI: 10.15294/jils.v4i2.34343
<![CDATA[The university has become an important place in the cultivation of character for generations in many countries. Many universities in the world also apply a variety of systems in making policies to shape the character of campus communities, including students. This study aims to analyze legal and ethical policies for students in fostering an attitude of nationalism and anti-radicalism. This study also aims to describe the various forms of implementation of student ethics policies that are applied in the Faculty of Law, Semarang State University, Indonesia. This study uses a qualitative method with direct data collection through observation and interviews. This study bases its analysis on the theory of the operation of Lawrence M Friedman's law. The results of this study indicate that legal and ethical policies for students are interpreted by a variety of different interpretations both between managers and students. Various cases of inequality of perception lead to pros and cons. However, this research proves that the implementation of legal ethics and student character policies have been regulated in various rules, both at the national level (ministerial regulation), university level (rector regulation), and faculty level (dean regulation) all of which emphasize on forming attitudes nationalism and anti-radicalism.]]>
<![CDATA[Advanced Training of Intellectual Property Documents of Industrial Designs for Goyor Sarong Craftsman in Pemalang District ]]>
<![CDATA[Waspiah, Waspiah]]>;
<![CDATA[Rodiyah, Rodiyah]]>;
<![CDATA[Latifiani, Dian]]>;
<![CDATA[Setiaji, Dede Alvin]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Vol 1 No 2 (2020): Legal Services and Advocacy in the Industrial Revolution 4.0 Era ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/ijals.v1i2.33961
<![CDATA[Intellectual property is used to increase economic value while providing legal protection for innovative inventions. Goyor Glove, typical of Pemalang, in fact, does not yet have legal protection on Intellectual Property, especially Industrial Design, so that the protection is low and many industrial designs of Goyor sarong are used by others without permission. The methods used to solve the problems in this service program are: (1) Training (workshop), which aims to provide knowledge and skills in quality improvement and product development (2) Product development and application management of the Goyor motif motif to be a description of IP Industrial Design; (3) Assisting and facilitating IP registration of Industrial Designs to be able to increase the economic value of the product; and (4) Monitoring and Evaluation for follow-up plans. Partners in this program, namely the Goyor Sarong Craftsmen in Pemalang District, were given the opportunity to play an active role, from the time of training to mentoring, facilitation and monitoring and evaluation especially during registration and acceleration of obtaining IP Industrial Design certificates craftsmen are given the opportunity to actively provide ideas, criticism in product development and application of management to obtain IP protection. Thus this activity is centered on partners based on the basic needs of partners to develop by increasing the economic value and welfare of the Goyor Gloves craftsman in particular.]]>
<![CDATA[How Economic Rights for SMEs Protected? Analysis of National and International Property Rights Law ]]>
<![CDATA[Waspiah, Waspiah]]>;
<![CDATA[Rodiyah, Rodiyah]]>;
<![CDATA[Latifiani, Dian]]>;
<![CDATA[Arifin, Ridwan]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Vol 2 No 1 (2020): Legal Protection in Broader Context in Indonesia and Global Context ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/ijals.v2i1.35285
<![CDATA[Small and Medium Enterprises (SMEs) in Indonesia are growing rapidly and continuing to grow. These developments had a significant impact on economic growth for various sectors in Indonesia. However, the dynamics of the development of SMEs are still overshadowed by the unclear protection of rights relating to intellectual property, including economic rights for SMEs. In fact, this right becomes an important part that is regulated both in national and international legal rules. The purpose of this study is to determine and compare the implementation of the protection of economic rights for SMEs in Central Java Province, Indonesia. This research method uses interview techniques and direct observation in several SMEs in Central Java. This study found that the protection of economic rights for SMEs had not been maximally carried out, even the number of SMEs did not yet obtain guaranteed recognition of the brand rights and copyrights of their products. This study concludes that in applying protection to economic rights for SMEs, collaboration between sectors and ministries is needed, not only the Ministry of Law and Human Rights, but also Industry, Trade and Economy.]]>
