Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search
Journal : E-Coops-Day : Jurnal Ilmiah Abdimas

CAPACITY BUILDING BAGI PETUGAS PENYULUH KOPERASI LAPANGAN (PPKL) : (Program Perkuatan Bagi PPKL yang Ditugaskan di Provinsi Jawa Barat) Yuanita Indriani
E-Coops-Day Vol. 1 No. 1 (2020): E-Coops-Day : Jurnal Ilmiah Abdimas
Publisher : LPPM Universitas Koperasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (351.126 KB)

Abstract

Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) adalah personil yang direkrut dan diangkat oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI yang ditempatkan dan diberi tugas khusus untuk menjalankan tugas pendampingan dan pembinaan dalam upaya mengembangkan koperasi di seluruh NKRI. Peran dan fungsi PPKL menjadi sangat penting dan perlu mengingat berbagai hal, diantaranya adalah: keterbatasan jumlah SDM Kementerian Koperasi dan UKM di tingkat pusat serta jumlah SDM pada Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penyuluhan adalah proses pendidikan, proses komunikasi dan proses perubahan, dengan demikian, seorang Penyuluh koperasi haruslah seorang pendidik, komunikator dan penggerak. Dengan demikian, PPKL harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pekerjaannya, baik dari aspek pengetahuan dan pemahaman tentang perkoperasian, kemampuan berkomunikasi serta kemampuan untuk melakukan persuasi kepada anggota koperasi dan masyarakat untuk berubah ke arah yang lebih baik dan telah ditentukan serta disepakati bersama. Di lain pihak PPKL memiliki latar belakang yang sangat beragam, baik latar belakang pendidikan formalnya maupun pengalamannya, sehingga pengetahuan dan pemahaman nya terhadap koperasi juga beragam, dan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugasnya diperlukan kegiatan penguatan dalam bentuk kegiatan Capacity Building bagi tenaga PPKL. Output kegiatan ini adalah terbangunnya kompetensi 130 orang PPKL yang ditempatkan di Provinsi Jawa Barat. Outcome kegiatan adalah tercapainya berbagai indikator kinerja PPKL, melaluipenetapan tujuan yang lebih jelas dan terukur, pelaksanaan bimbingan dan dampingan yang lebih efektif, serta pelaporan hasil kerja yang lebih baik. Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan kegiatan adalah pelatihan yang dilakukan secara klasikal yang terdiri dari materi pengantar, materi inti dan materi pendukung. Kegiatan capacity building diikuti dengan kegiatan Konsultasi Manajemen Koperasi.
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA KOPERASI: Kasus Pembinaan Sumber Daya Manusia Koperasi Di Kabupaten Bandung Yuanita Indriani
E-Coops-Day Vol. 1 No. 2 (2020): E-Coops-Day : Jurnal Ilmiah Abdimas
Publisher : LPPM Universitas Koperasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (369.162 KB)

Abstract

Kabupaten Bandung sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang lokasinya sangat berdekatan dengan pusat pemerintahan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, memiliki karakteristik penduduk yang relatif sama dengan masyarakat Jawa Barat pada umumnya. Rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten Bandung pada tahun 2017 menunjukkan pendidikan formal yang ditempuh oleh rata-rata masyarakat hanya sampai tingkat Sekolah Lanjutan Pertama (SLP), dan kondisi lebih buruk terjadi pada sekitar 30 hingga 50 tahun lampau. Terdapat korelasi positif antara tingginya tingkat pendidikan formal dengan kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan berbagai dinamika dan perubahan lingkungan mikro dan makro, termasuk di dalamnya dalam memanfaatkan teknologi informasi dan jejaring kerjasama usaha. Dalam kaitannya dengan Sumber Daya Manusia (SDM) koperasi, diperlukan upaya peningkatan pengetahuan praktis berkoperasi bagi insan koperasi yang memiliki keterbatasan latar belakang pendidikan formal. Karena pendidikan formal yang telah ditempuh oleh para Pengurus Koperasi di Kabupaten Bandung adalah sesuatu yang telah terjadi, di lain pihak dinamika dan perubahan terus terjadi dengan sangat pesat, maka untuk mengantisipasi dan mempersiapkan SDM Koperasi, diperlukan tindakan pengayaan pengetahuan dan praktik berkoperasi yang baik dan benar melalui kegiatan bimbingan teknis. Output bimbingan teknis ini adalah meningkatnya pengetahuan berkoperasi dari 81 orang Pengurus Koperasi di Kabupaten Bandung, khususnya dalam mengukur potensi dan pengembangan usaha koperasi, pembukuan dan akuntansi koperasi yang terstandar dan sesuai dengan aturan yang berlaku serta strategi menghantarkan manfaat tertinggi bagi anggotanya. Bimbingan teknis ini dilaksanakan dengan menggunakan metode klasikal, dengan teknik penyampaian materi yang beragam yaitu ceramah, diskusi, role playing dan bedah kasus koperasi. Simpulan dari kegiatan bimbingan teknis ini adalah bahwa bimbingan teknis yang telah diselenggarakan dapat dikatakan efektif, hal ini terlihat hasil post test yang menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta bimbingan teknis. Rekomendasi yang disampaikan adalah bahwa bimbingan teknis ini selayaknya dilakukan secara terus menerus dan merupakan kesatuan dengan kegiatan pendampingan.
Capacity Building Bagi Pembina Koperasi: Program Perkuatan Bagi Aparatur Sipil Negara Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung - Provinsi Jawa Barat Yuanita Indriani
E-Coops-Day Vol. 2 No. 1 (2021): E-Coops-Day : Jurnal Ilmiah Abdimas
Publisher : LPPM Universitas Koperasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (711.867 KB) | DOI: 10.32670/ecoopsday.v2i1.462 for articles

Abstract

Tujuan dan sasaran pembinaan dan pengembangan koperasi dan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung adalah untuk meningkatkan tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi yang lebih baik, meningkatkan kontribusi koperasi dan UMKM dalam sektor ekonomi dan meningkatkan daya saing. Sasarannya adalah meningkatnya tatakelola kelembagaan, Meningkatkan usaha dan meningkatkan produktivitas meningkatkan standarisasi dan perlindungan produk koperasi dan UMKM. Setiap elemen dalam struktur organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung merupakan sebuah sistem yang terkait erat satu dengan lainnya, oleh karena itu komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi kerja di antara elemen tersebut harus terselenggara dengan sangat baik dan efektif. Hasil evaluasi dan pengamatan awal menunjukkan adanya potensi masalah dalam koordinasi dan sinkronisasi kerja di antara elemen dalam struktur organisasi, oleh karena itu dianggap perlu dan penting untuk dilakukan kegiatan pencairan yang dikemas dalam kegiatan Capacity Building bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung. Kegiatan ini diharapkan menjadi salah satu solusi dari permasalahan komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi kerja di antara aparat dalam upaya meningkatkan capaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung.
Membangun Kepercayaan Diri Pengurus Menuju Koperasi Maju Dan Modern : Bimbingan Teknis dalam Upaya Mewujudkan Koperasi Maju dan Modern di Kota Depok Yuanita Indriani
E-Coops-Day Vol. 2 No. 2 (2021): E-Coops-Day : Jurnal Ilmiah Abdimas
Publisher : LPPM Universitas Koperasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32670/ecoopsday.v2i2.915 for articles

Abstract

Sebagai sebuah badan usaha, koperasi dituntut untuk dapat menjalankan fungsi dan perannya dalam memenuhi kebutuhan anggota secara profesional dan efisien. Dengan demikian koperasi harus mampu membangun jejaring kerjasama usaha baik secara vertikal, horizontal maupun diagonal. Kemampuan Pengurus untuk membangun jejaring usaha, sangat dipengaruhi oleh kepercayaan diri Pengurus dalam menjalin jaringan kerjasama, yang ditentukan oleh sejauhmana kesadaran, kemauan dan kemampuan Pengurus untuk berubah dan menciptakan manfaat koperasi bagi anggotanya dan mengelola koperasi yang adaptif terhadap perubahan dengan baik dan profesional. Upaya awal memengaruhi Pengurus untuk melakukan perubahan, dilakukan dengan memberikan wawasan kondisi perusahaan yang adaptif terhadap perubahan, demikian halnya, koperasi pun harus dapat mengantisipasi berbagai perubahan, untuk itu Pengurus koperasi harus mau dan mampu berubah dalam mengelola dan menjalankan usaha koperasi agar koperasi mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan dan mampu memberikan manfaat terbaik bagi anggotanya. Kegiatan penyuluhan sebagai upaya meningkatkan kesadaran Pengurus untuk berubah menjadi tujuan utama kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.
Bimbingan Teknis Peningkatan Kemampuan Bernegosiasi Bagi Pengurus Koperasi Penyelenggara Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Di Kabupaten Bandung Yuanita Indriani
E-Coops-Day Vol. 3 No. 1 (2022): E-Coops-Day : Jurnal Ilmiah Abdimas
Publisher : LPPM Universitas Koperasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (698.375 KB) | DOI: 10.32670/ecoopsday.v3i1.1400 for articles

Abstract

Integrasi antar koperasi penyelenggara kegiatan usaha simpan pinjam merupakan strategi yang paling sesuai dengan peningkatan skala ekonomi koperasi yang pada praktiknya dapat ditempuh melalui berbagai cara, di antaranya adalah dengan meningkatkan jumlah anggota dan membangun jejaring kerjasama usaha antar koperasi baik secara horizontal, vertikal, maupun diagonal. Permasalahan yang sering muncul pada upaya koperasi untuk membangun jejaring kerjasama, adalah kemampuan Pengurus untuk bernegosiasi. Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengurus dalam bernegosiasi untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam bernegosiasi secara efektif. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan teknis ini, adalah gabungan dari beberapa metode yang dianggap paling tepat dan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan bimbingan teknis, yaitu ceramah, diskusi, contoh kasus dan praktik bernegosiasi. Bimbingan teknis ini dapat dikatakan berhasil, yang ditunjukkan oleh kehadiran, keaktifan dan antusiasme peserta serta hasil penilaian pre-test dan post-test.
Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Koperasi Bagi Pengurus Koperasi: Program Perkuatan Bagi Pengurus Koperasi di Kota Cimahi - Provinsi Jawa Barat Yuanita Indriani
E-Coops-Day Vol. 3 No. 2 (2022): E-Coops-Day : Jurnal Ilmiah Abdimas
Publisher : LPPM Universitas Koperasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (755.686 KB) | DOI: 10.32670/ecoopsday.v3i2.2428 for articles

Abstract

Koperasi sebagai salah satu pelaku ekonomi di Indonesia dituntut untuk dapat memainkan perannya dengan baik, terlebih koperasi mengemban tugas untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan sekaligus menjadi gerakan ekonomi masyarakat. Adaptasi koperasi terhadap berbagai perubahan yang sangat dinamis dan tidak terhindarkan, mengharuskan koperasi melakukan berbagai terobosan, agar koperasi dapat tetap eksis bahkan terus tumbuh dan berkembang dalam upaya memenuhi kebutuhan anggotanya. Peningkatan kapasitas Pengurus dalam pengelolaan organisasi dan usaha koperasi di tengah perubahan yang cenderung tidak menentu dapat dilakukan melalui bimbingan teknis. Output kegiatan bimbingan teknis peningkatan kapasitas pengelolaan koperasi bagi pengurus adalah meningkatnya pengetahuan para pengurus koperasi di wilayah Kota Cimahi agar menyadari bahwa kondisi tengah berubah, dan koperasi perlu segera beradaptasi terhadap perubahan tersebut agar koperasi dapat tetap melayani dan memenuhi kebutuhan anggotanya dengan baik. Bimbingan teknis berjalan lancar dan baik, hal ini ditunjukkan oleh antusiasme para Pengurus sebagai peserta bimbingan teknis dalam mengikuti setiap sesi bimbingan teknis dengan antusias dan aktif. Simpulan dari kegiatan teknis ini diantaranya adalah bahwa Koperasi yang menjadi peserta pelatihan telah mulai melakukan berbagai langkah perubahan dalam melakukan pelayanan kepada anggotanya, diantaranya dengan melakukan layanan melalui aplikasi WhatsApp, bahkan ada juga yang telah memanfaatkan aplikasi
Sosialisasi Perkoperasian bagi Notaris Pembuat Akta Koperasi Provinsi Jawa Barat dalam Peningkatan Pemahaman Tentang Perkoperasian Yuanita Indriani
E-Coops-Day Vol. 4 No. 1 (2023): E-coops-day : Jurnal Ilmiah Abdimas
Publisher : LPPM Universitas Koperasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/ecoopsday.v4i1.3113 for articles

Abstract

Cooperatives as one of the economic actors in Indonesia are required to be able to compete with other economic actors. Therefore, as a business entity, cooperatives need to obtain certainty and equal legal standing with other economic actors. In this case, the establishment and drawing up of a cooperative deed is carried out by a Notary, as with the establishment of other legal entities. TheDecree of the State Minister for Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number 98 of 2004, confirms that a Notary is an official who has the authority to make deeds of establishment and other deeds related either directly or indirectly to cooperative organizational and business activities. To increase the effectiveness of increasing the competitiveness of cooperatives through the availability of legal standing’ Cooperatives are the same as other business actors, so the Notary who makes cooperative deeds needs to understand the characteristics of cooperative organizations as a socio-economic system and is also required to become a community economic movement. An understanding of the characteristics of the cooperative organization is used as the basis or basis for notaries to make the deed of establishment of cooperatives, however, when making the deed of establishment of cooperatives or other deeds related to cooperatives, the deed maker must have a good understanding of cooperatives because the deed made will have legal force and must be legally accountable. For this reason, a cooperative socialization program was implemented for Notaries who make Cooperative Deeds.
Bimbingan Teknis Penerapan Jatidiri Koperasi: Program Perkuatan bagi Pengurus Koperasi Primer dan Sekunder di Jawa Barat Yuanita Indriani
E-Coops-Day Vol. 4 No. 2 (2023): E-Coops-Day : Jurnal Ilmiah Abdimas
Publisher : LPPM Universitas Koperasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The business scale of cooperatives in the province of West Java is quite heterogeneous, both in termsof business scale and type of business, and the number of members less beneficial to its members,because the cooperative is managed not in accordance with the identity of the cooperative. This hasprompted the Office of Cooperatives and UMKM of West Java Province to provide technicalguidance to Cooperative Management so that they can manage cooperatives in accordance withCooperative identity. Community Service Activities that are packaged in Technical Guidanceactivities are carried out with the aim of improving and/or perfecting the management of cooperativebusinesses and organizations so that cooperatives can provide the highest possible benefits formembers so that this technical guidance activity is more about awareness activities for cooperativeManagement that managing cooperative organizations and businesses are different from managingnon-cooperative companies, cooperatives must be able to create the highest possible benefits formembers, cooperatives are learning and democratizing organizations, so cooperative strategicdecisions must be made through member meetings. At the end of the technical guidance session, eachmember draws up an action plan to improve and improve the management of the cooperative'sorganization and business so that it conforms to the identity of the cooperative, in the end, can beexpected that the cooperative will provide the highest benefits for its members and become a people'seconomic movement.
Peningkatan Pemahaman Kesiapan Berwirausaha bagi Pegawai Pada Masa Purna Tugas: (Program Perkuatan Kewirausahaan bagi ASN DKI Jaya Anggota KPPD Akan Memasuki Masa Purna Tugas) Indriani, Yuanita
E-Coops-Day Vol. 5 No. 1 (2024): E-Coops-Day : Jurnal Ilmiah Abdimas
Publisher : LPPM Universitas Koperasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32670/ecoopsday.v5i1.4191

Abstract

Retirement is a period that will be experienced by all employees who have reached retirement age. This condition is often a hot topic of conversation among employees, especially employees who will soon enter retirement. People often think that entering the retirement period is a period of rest and is not productive, giving rise to feelings of doubt and anxiety. The employee's mental image of the retirement period is a time when there is no busyness or even no activity, even though physically and mentally the employee feels that he still has the ability to carry out productive activities. The DKI Jakarta Raya Provincial Employee Cooperative (KPPD) is a functional cooperative whose members are employees who work within the DKI Jaya Provincial Government. As a functional cooperative, KPPD has different membership characteristics when compared to other cooperative members, in this case, KPPD members have a limited working age in accordance with applicable laws and regulations, so KPPD considers it necessary and important to equip members who will enter retirement. Efforts to equip members who will enter retirement are carried out by KPPD through entrepreneurship training. This activity aims to increase the readiness of members to enter retirement. The readiness of members to fill their retirement period is shown by how members plan and take concrete steps to fill their retirement period, through training activities. It is hoped that entrepreneurship training will be able to provide insight and inspire members to have concrete plans for completing their retirement period, in an effort to reduce members' worries and anxiety in filling their retirement period comfortably.
Pelatihan Peningkatan Pemahaman Distribusi dan Perhitungan Sisa Hasil Usaha bagi Pengurus Koperasi Mikael-Surakarta Indriani, Yuanita
E-Coops-Day Vol. 5 No. 2 (2024): E-Coops-Day : Jurnal Ilmiah Abdimas
Publisher : LPPM Universitas Koperasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32670/ecoopsday.v5i2.4694

Abstract

Surplus (SHU) is the cooperative's net income from business activities carried out within one year. SHU is a form of indirect economic benefit (METL) that a cooperative can create for its members, which is a reflection of members' transaction contributions to one or more cooperative business units. As an indirect economic benefit, cooperatives generally have written provisions (as outlined in the cooperative's Articles of Association and Bylaws) regarding the distribution of Cooperative SHU, which, among other things, consists of SHU for Members, Management and Supervisory Funds, Work Area Development Funds, Reserve Funds. , Education Funds, expressed in percent; However, this is not the case with determining the member's share SHU calculation formula, namely the formula for determining how much SHU will be received by each member of the cooperative. The formula for determining the SHU that is part of each member is something that is considered important and necessary, because it is the main characteristic of the cooperative, in this case showing how much the cooperative's ability to create METL for its members. Determination of the SHU formula for members' shares is an embodiment of one of the principles of cooperatives, namely that the distribution of Surplus (SHU) is carried out fairly in accordance with the services or contributions of each member in utilizing cooperative business services. Thus, the formula used to calculate the SHU amount for each member must truly show fairness, which is based on the size of the member's contribution in utilizing one or several cooperative business units. To ensure fairness in determining the formula for calculating members' share of SHU, cooperatives absolutely must have records of member transactions in all the business units they run. Member transaction data is used to calculate the amount of contribution of each member to the cooperative business unit. This Community Service Activity (PKM) aims to increase the Management's understanding of the importance of distributing SHU fairly to each member, and for this reason the cooperative's readiness is required to record all transactions in each business unit it runs; Accuracy of member transaction data will ensure fairness and increase members' trust in the cooperative.